batampos – Keberadaan jemaah haji non kuota atau mujamalah menjadi sorotan dalam rapat kerja antara Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dengan Komisi VIII DPR di Jakarta kemarin (2/10). Ke depan pemerintah Saudi akan mengatur dan mengawasi keberadaan jemaah non kuota tersebut.

Yaqut mengakui bahwa selama ini pengiriman atau keberangkatan jemaah haji di luar kuota pemerintah itu tidak terinformasi dengan baik. “Kami sudah rapat dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi membahas soal ini,” kata pria yang akrab disapa Gus Men itu.

Dia bersyukur ada kesepahaman bersama antara Kementerian Agama RI dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Yaqut mengatakan kedua pemerintah bersepakat mengatur keberadaan jemaah haji di luar kuota resmi. Supaya layanan kepada jemaah haji di luar kuota, tidak bentrok dengan layanan untuk jemaah kuota resmi pemerintah.

“Disepakati (aturan) terkait jamaah haji non kuota. Saudi berjanji akan memperkatat,” katanya. Diantaranya Saudi akan memunculkan soal jemaah haji di luar kuota resmi pemerintah itu, di dalam kontrak layanan haji atau taklimatul hajj. Termasuk berapa jumlah haji non kuota yang akan dilayani oleh syirkah saat di masa Armuzna. Yaqut mengatakan selama ini pemerintah Indonesia tidak mengetahui jumlah jemaah haji non kuota itu. Baik yang menggunakan visa undangan, visa wisata, atau visa lainnya.

Rapat dengan agenda utama laporan keuangan haji 2023 itu, juga menyinggung kembali soal tambahan air zam zam. Setiap jemaah haji 2023 dijanjikan tambahan safu galon air zam zam berukuran lima liter. Yaqut menegaskan bahwa air zam zam itu masih menunggu keputusan dari dewan malaki kerajaan Arab Saudi. Di luar kewenangan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Soal laporan keuangan haji, Yaqut mengatakan masa penyelenggaraan hani terhitung 1 Januari sampai 31 Agustus 2023. Total realisasi anggaran sebesar Rp 17,9 triliun atau 93,13 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 19,2 triliun. Masih ada beberapa tanggung yang belum dibayar. Seperti ongkos penerbangan termin keempat sebesar Rp 1 triliunan untuk Saudia Airlines dan Garuda Indonesia.

“Kita sedang proses tahap bayar,” katanya. Kemudian juga masih ada tanggungan pembayaran premi asuransi yang masih dihitung. Juga ada biaya perawatan untuk enam orang jemaah yang sampai saat ini masih sakit di Saudi. Biaya pengiriman tambahan air zam zam juga jadi perhatian Kemenag. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tengah melanda di sejumlah wilayah Indonesia. Antara lain yakni terjadi di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Termasuk juga di Pulau Jawa. Saat ini, petugas pemadam beserta relawan pun tengah berjibaku memadamkan api. Baik itu pemadaman lewat jalur darat, water bombing maupun operasi teknik modifikasi cuaca (TMC).

Akibat dari kasus karhutla tersebut, di beberapa daerah yang wilayahnya mengalami karhutla, saat ini pun mulai dikepung asap pekat. Bahkan, khusus di Kalimantan Selatan tepatnya di Banjarmasin dan Banjarbaru, udaranya juga sudah dinilai sangat tidak sehat. Hal tersebut dibuktikan dengan mulai meningkatnya masyarakat yang diserangan penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

Tak berhenti di sana, Malaysia pun ikut komplain kepada Pemerintah Indonesia karena menganggap Indonesia sebagai sumber asap yang ada di Malaysia. Komplain tersebut dilayangkan Malaysia sejak Jumat lalu (29/9). Kemudian, berita dari kantor berita asing juga mengatakan bahwa karhutla di Indonesia menyebabkan asap lintas batas hingga Malaysia. Namun, terkait hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pun dengan tegas membantahnya.

“Kita terus mengikuti perkembangan dan tidak ada transboundary haze ke Malaysia,” kata Siti kemarin (2/10).

Berkenaan dengan peta citra asap lintas batas, Menteri Siti menyampaikan, dirinya mendapat laporan sandingan peta citra sebaran asap dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan The ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) untuk periode 28-30 September 2023 serta sampai dengan Minggu (1/10) pukul 16.00. Di mana, dalam rentan waktu tersebut tidak ada transboundary haze, tidak ada asap yang menyeberang.

“Berdasar hasil pantauan ASMC, selama beberapa hari tersebut, asap terpantau moderate hingga pekat di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Dan pada Minggu mulai pekat di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, meski begitu, terpantau bahwa tidak terjadi asap lintas batas,” jelas Siti.

Sementara, data BMKG berdasar pantauan satelit Himawari, lanjut Siti, citra sebaran asap wilayah Indonesia pada tiga hari tersebut terdeteksi asap di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Untuk arah angin di Indonesia pada umumnya dari tenggara ke barat laut-timur laut. Termasuk juga tidak terdeteksi adanya asap lintas batas. “Jadi jelas ya, keduanya menyatakan tidak ada asap lintas batas,” ujar Siti. Meski begitu, dia menyatakan bahwa tentu saja berbagai catatan dari berbagai pihak perlu menjadi perhatian.

Pada saat ini, Siti menyampaikan bahwa tim tengah berjibaku di lapangan untuk pemadaman darat di Sumsel, Kalteng, dan Kalsel serta beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan. Termasuk sebagian juga di Jawa. Pemadaman darat dan water bombing dilakukan, demikian pula operasi TMC mulai dilakukan sejak kemarin. “Jadi, KLHK terus bekerja di lapangan. Sampai dengan sekarang, 203 perusahaan mendapatkan peringatan dan 20 perusahaan sudah disegel karena kebakaran, di antaranya anak perusahaan Malaysia,” beber Siti.

Sementara itu, dalam rangka percepatan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong turun langsung memimpin aksi gabungan pengendalian karhutla di sana. Dia pun turut ambil bagian memadamkan kebakaran lahan gambut di kawasan Guntung Damar dan Hutan Lindung Liang Anggang. “Ini kondisi emergency, prinsipnya kita kerja bareng, mobilsasi semua sumber daya yang ada, tenaga, peralatan, dan semuanya. Polanya pemadaman di darat dan dikombinasikan water bombing,” tegas Alue Dohong. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Satu lagi artis harus menghadap penyidik Bareskrim Polri terkait dengan endorsement judi online. Kemarin (2/10) giliran Amanda Manopo yang menjalani pemeriksaan selama lebih dari tujuh jam.

Sebelumnya, Amanda sempat dipanggil untuk klarifikasi pada pekan lalu (27/9). Namun, pemeriksaan tertunda dengan alasan yang tidak diketahui.

Kemarin pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta itu tiba di kantor Bareskrim pukul 11.00. Sekitar pukul 21.00, Amanda keluar dari ruang pemeriksaan. Dia mengenakan hoodie abu-abu dan bermasker.

Amanda mengatakan bahwa dirinya datang ke Bareskrim untuk diklarifikasi terkait promosi yang dilakukan. Namun, pihaknya hanya mengetahui bahwa itu game online. ”Game online setahu saya. Ini kesalahpahaman saja,” jelasnya.

Ditanya soal bayaran yang diterima untuk mempromosikan judi online, Amanda langsung nyeletuk. ”Ya Allah, dikit,” ujarnya. Namun, menurut kuasa hukum Amanda, Tina Rahman, nilainya Rp 16 juta.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipid Siber) Bareskrim Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar hingga tadi malam belum menjawab perkembangan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Amanda Manopo. Hingga pukul 20.30, pesan singkat maupun panggilan telepon belum direspons.

Dalam keterangan sebelumnya, Adi memastikan bahwa sejak awal pihaknya memang merencanakan pemeriksaan terhadap artis Amanda Manopo. ”Kami informasikan hari ini (kemarin, Red) akan diklarifikasi atau diperiksa Saudari Amanda Manopo,” terangnya.

Sementara itu, pelapor 26 artis yang mempromosikan judi online Ketum Aliansi Lawyer Muslim Indonesia Zainul Arifin mengatakan, sebaiknya pemeriksaan terhadap para pesohor itu dipercepat. Alasannya demi menjunjung asas kepastian hukum. ”Mereka kebanyakan mempromosikan judi online yang sama, Sakti123,” ujarnya.

Dia menyatakan, mempromosikan judi online merupakan pelanggaran Pasal 27 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 UU ITE. Pelanggar pasal itu diancam dengan hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Pihaknya meminta Polri mendalami soal bandar judi online dan membongkar sampai akar-akarnya. ”Untuk menuntaskan hingga ke akar, yang dipidana tiga pihak, yakni penyedia jasa atau bandar, yang mempromosikan, dan pemain judinya,” jelasnya.

Pada bagian lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus menyetop upaya transaksi judi online di tanah air. Dari polanya, tahun ini jumlah transaksi mengalami lonjakan dari tahun-tahun sebelumnya.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjabarkan, selama September saja, lembaganya telah memblokir lebih dari seribu rekening. Diduga, transaksi judi online tersebut senilai lebih dari Rp 200 triliun. ”Kalau ditotal dari Januari, jumlahnya jauh lebih banyak,” jelasnya.

Transaksi ratusan triliun itu didapat PPATK dari pelacakan mutasi rekening yang melibatkan jutaan masyarakat. Pola modusnya bervariasi. Namun, untuk tahun ini, pola transaksi judi online tersebut sudah menyentuh cryptocurrency atau menggunakan uang digital.

Sebelumnya, PPATK telah mengaudit data mengenai laporan mencurigakan terkait judi online pada 1 Januari–30 Agustus. Hitungan PPATK, diperoleh lebih dari 7.500 laporan transaksi terkait judi online itu.

Sementara itu, data lima tahun terakhir (2017–2022), PPATK mengungkap 156 juta transaksi judi online. Nilai perputaran uangnya mencapai Rp 190 triliun. Ironisnya, mayoritas pelaku judi online itu merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka melakukan judi dengan taruhan kecil di bawah Rp 100 ribu. (*)

Reporter: JP Group