batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menuntaskan revisi atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye. Itu sebagai respon atas munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memberi ruang kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah.
Anggota KPU August Mellaz mengatakan, ada beberapa poin yang diatur dalam PKPU tersebut. Antara lain kampanye tempat pendidikan hanya dilakukan Perguruan Tinggi (PT) atau sederajat, serta dilaksanakan tanpa hanya sabtu-minggu.
“SLTA/sederajat itu tidak, karena pertimbangannya belum semuanya punya hak pilih,” ujarnya Senin.
Selain itu, Mellaz juga mengaku hal itu berdasarkan masukan dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “Oleh karena itu yang dibuka ruang kampanye PT sederajat dan dilaksanakan tanpa mengganggu waktu pengajaran (sabtu-minggu),” imbuhnya.
Mellaz menuturkan, pihaknya menggunakan frasa Sabtu-Minggu untuk menghindari penggunaan kata hari libur. Sebab menurut dia, definisi hari libur cukup luas.
“Sehingga kami melihat tidak tepat membuka ruang itu,” ucap Mellaz.
Hal lain yang juga diungkap Mellaz dalam PKPU adalah kampanye di tempat Pendidikan hanya bisa dilakukan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab yakni rektor. Selain itu kampanye bisa dilakukan kepada civitas akademika dan tidak untuk ASN. (*)
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9/2023). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)
batampos – Presiden Joko Widodo meminta penyelesaian masalah di Pulau Rempang, Kepulauan Riau dilakukan secara kekeluargaan dengan mengedepankan hak dan kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9), sebagaimana diungkapkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
“Tadi bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan, dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengaku diberikan tugas khusus oleh Presiden untuk menyelesaikan persoalan di Rempang dengan baik dan melibatkan kementerian lain.
Dia melaporkan kepada Kepala Negara bahwa dari 17.000 hektare area Pulau Rempang, hanya 7.000-8.000 hektare yang bisa dikelola, sedangkan selebihnya adalah hutan lindung.
“Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel,” jelas Bahlil.
Dia mengungkapkan dalam pertemuan dengan para tokoh masyarakat di Rempang beberapa hari lalu, dirinya telah menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Rempang bukan penggusuran atau relokasi, melainkan penggeseran.
“Bukan penggusuran, sekali lagi. Kedua bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran. Kalau relokasi, dari pulau A ke pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari Rempang ke Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang,” tuturnya.
Selain itu, menurut Bahlil, masyarakat juga diberikan penghargaan terhadap status lahan. Menurut Bahlil, sebagian masyarakat di Rempang secara turun-temurun sebagian belum mempunyai dokumen alas hak.
“Dan dengan pergeseran ini, kita berikan alas hak 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik. Kemudian rumah kita kasih dengan tipe 45. Apabila ada rumah yang tipe lebih dari 45, dengan harga 120 juta apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP nilainya berapa, itu yang akan diberikan,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, selama masa menunggu rumah, masyarakat juga akan diberikan uang tunggu senilai Rp1.200.000 per orang dan uang kontrak rumah senilai Rp1.200.000 per kepala keluarga.
“Kemudian dalam proses pergeseran tersebut ada tanaman, ada kerambah, itu juga akan dihitung dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh BP Batam,” kata dia.
Lebih jauh dia menyampaikan ada lima kampung di Rempang yang mengalami penggeseran yakni di Blongkeng, Pasir Panjang, Simpulan Tanjung, Pasir Merah dan Simpulan Hulu.
Pemerintah akan menggeser masyarakat ke lokasi di Tanjung Banun yang jaraknya tidak lebih dari 3 kilometer dari lokasi awal dan akan menjadi kampung percontohan.
“Akan kita tata betul baik dari sisi infrastruktur jalannya, maupun dari sisi puskesmas. Kemudian air bersih, kemudian sekolah, kita akan buat sedemikian baik termasuk di dalamnya adalah pelabuhan perikanan,” kata dia.
Menurut Bahlil, sejauh ini terdapat 900 kepala keluarga yang terdaftar, dan hampir 300 kepala keluarga di antaranya sudah melakukan pendaftaran secara sukarela untuk digeser. (*)
batampos – Masyarakat asli tempatan 16 titik kampung di Rempang Cate, Galang, menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Fajri, Sembulang. Warga berombongan naik mobil pick up ditengah rasa khawatir nya beberapa bulan terakhir dengan adanya kabar kampung mereka akan di relokasi pemerintah. Warga juga menyatakan sikap dengan menolak keras relokasi di 16 titik kampungnya.
Foto: Azis Maulana / Batam Pos Warna naik pick up menuju masjid merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
“Kami sampai akhir hayat akan bertahan di kampung ini dan tidak akan mau dipindahkan kemana-kemana, karena inilah kampung asli kami,” ujar Faridah, Warga kampung pasir merah, Sembulang, Rempang,
Ia yang kini berusia 48 tahun sudah turun temurun hidup di kampung ini. Warga memohon kepada pemerintah untuk tidak menganggu 16 titik kampung di Rempang, sebab masyarakat lemah
“Kampung kami, minta tolong jangan di pindahkan,” jelasnya.
Sementara itu, Yudi bin Kamis bin Muhammad Musa yang kini berusia 62 tahun mengatakan warga sangat senang dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara ini sedikit mengobati rasa gelisah warga dalam beberapa hari terakhir dengan adanya kabar akan di pindahkan atau relokasi.
“Dengan adanya acara ini sedikit menenangkan kami, tapi rasa risau tetap saja ada karena aktivitas tidak bisa seperti biasanya yaitu melaut menangkap ikan,” kata dia.
Selama pemberitaan mengenai relokasi kampung ini , ia mengaku sudah hampir dua bulan tidak berani melaut.
“Dan nasib baik masih bisa tercukupi kebutuhan kami sekeluarga,” ujarnya.
Harapan warga sederhana saja, jangan di pindahkan kampung ini. Di sinlah warga lahir hingga sampai akhir hayatnya.
“Karena ini kampung turun temurun nak, dari kakek saya sudah berjuang melawan penjajah. Jikapun kampung kami tetap diambil, saya tak bisa melawan dan hanya bisa menangis,”tutupnya. (*)
Bakal calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespons konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. (Istimewa)
batampos – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo akan diumumkan pada momentum yang tepat. Ia menyebut, akan mencari hari baik untuk mengumumkan sosok cawapres tersebut.
“Terkait dengan capres cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat karena pendaftaran di KPU sendiri itu baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/9).
“Sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah,” sambungnya.
Hasto mengatakan sosok cawapres pendamping Ganjar bisa saja laki-laki maupun perempuan. Namun, sampai saat sosok tersebut masih dirahasiakan.
“Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mister X nya dan kemudian juga bisa Miss X, gitu kan,” ucap Hasto.
Hasto menyebut perempuan merupakan jalan peradaban. Dia menuturkan cawapres Ganjar dapat diumumkan mendekati tanggal pendaftaran capres dan cawapres di KPU.
“Kan kita perempuan itu jalan peradaban kalau kita lihat sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya. Bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan harus dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah,” kata Hasto.
Namun, ia belum memberikan jawaban pasti apakah cawapres Ganjar akan diundang dalam Rakernas PDIP pada 29 September hingga 1 Oktober 2023. Ia hanya mengatakan sejumlah menteri akan diundang di Rakernas tersebut.
“Tokoh bacawapres masih dirahasiakan, masih dipersiapkan belum dimunculkan secara khusus. Tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional ada parpol pengusung, akademisi yang perhatian masalah pangan, TPN ada ketua Arsyad Pak Andika, Pak Gatot, TGB dan sebagainya semua akan dihadirkan karena tema rakernas pertama fokus kedaulatan pangan, hari kedua itu tertutup karena bahas pileg, hari ketiga baru bahas Pilpres, sehingga ini satu napas,” ujar Hasto.
Hasto juga tak menjelaskan secara gamblang, apakah cawapres pendamping Ganjar berasal dari kalangan nasionalis atau Nahdlatul Ulama (NU). Ia menyebutkan, cawapres pendamping Ganjar berasal dari kalangan yang mampu membangun Indonesia.
“Ya sama semuanya, yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat,” pungkasnya. (*)
Sebanyak 112 penumpang kapal dievakusi menggunakan kapal feri oceanna 3 untuk melanjutkan perjalanan ke Tanjungpinang, Senin (25/9/2023). Foto: Peri Irawan/Batam Pos
batampos – Kepala Kantor Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Takwin Masuku mengaku sudah mendapatkan informasi kapal ferry Oceana 6 yang mati mesin saat dalam perjalanan, Senin (25/9). Kapal ini melayani rute Pelabuhan Telaga Punggur, Batam menuju Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang.
“Dugaan kami sementara murni dikarenakan kendala pada mesin. Tapi pastinya nanti akan dinformasikan kembali, karena saat ini kapal sedang dilakukan evakuasi penarikan ke Telaga Punggur kembali,” kata Takwin yang dihubungi, Senin (25/9).
Dikatakan Takwin, kapal ferry Oceana 6 ini membawa 112 penumpang dan hingga saat ini semua penumpang dalam kondisi sehat dan selamat.
“Untuk penumpang sudah dilakukan evakuasi menggunakan kapal Ferry Oceana 3 dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang, Kepri,” jelas Takwin.
Takwin menambahkan insiden ini terjadi, saat kapal berada di sekitar Perairan Air Raja atau tidak jauh dari Pulau Ngenang. Beruntung saat kejadian kondisi cuaca di laut tidak begitu ekstrim.
“Memang kapal sempat terkena gelombang, namun semua itu bisa diatasi, dan penumpang 112 penumpang sudah melanjutkan perjalananya menggunakan Oceana 3 menuju Tanjungpinang,” sebut Takwin.
Ia berharap ke depan pihak kapal selalu memperhatikan kelayakan mesih kapal. Jangan lagi karena kondisi kapal yang bermasalah menganggu pelayaran penumpang.”Apalagi untuk saat ini cuaca di perairan Kepri sedikit mengalami ekstrim, namun untuk pelayaran masih bisa dilalui,” pungkas Takwin.
Diketahui, Kapal ferry Oceana 6 rute Pelabuhan Telaga Punggur, Batam menuju Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang dilaporkan mengalami insiden, pasalnya mesin kapal ferry tersebut tiba-tiba saja mati mendadak.
“Sepertinya ada kendala di ferry Oceana 6, sudah hampir 15 menit, kapal gak jalan-jalan dan berada tidak jauh dari Pulau Ngenang, Batam,” kata Agus salah seorang penumpang. (*)
batampos – Pemerintah secara tegas akan melarang social commerce seperti TikTok Shop, Facebook hingga Instagram untuk melakukan transaksi jual beli. Social commerce hanya diperbolehkan untuk mempromosikan prodak.
“Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi, promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, dia hanya boleh promosi. Seperti televisi ya, kan iklan boleh, tapi nggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/9).
Zulhas menyebut, pemerintah akan memisahkan media sosial dengan social commerce. Hal ini penting, dalam rangka mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis.
Selain itu, lanjut Zulhas, pemerintah juga akan mengatur masuknya barang-barang dari luar negeri. Hal ini untuk memprioritaskan produk dalam negeri.
“Kalau dulu negatif list, kecuali yang boleh. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya tidak boleh diatur. Misalnya batik di sini banyak kok ngapain impor batik. Kira-kira seperti itu,” ungkap Zulhas.
Zulhas pun menekankan, barang dari luar negeri perlakuannya sama dengan barang dalam negeri.
“Kalau makanan ada sertifikat halal, beauty harus ada izin POM-nya. Kalau enggak nanti yang jamin siapa?, kemudian kalau dia elektronik harus ada standarnya, bahwa ini barangnya. Perlakuan sama dengan yang ada di dalam negeri atau off line,” pungkas Zulhas. (*)
batampos – Perusahaan Astra Credit Companies (ACC) menanam 1.000 batang pohon mangrove di Ecowisata Pandang Tak Jemu, di Kampung Tua Bakau Serip, Nongsa, Senin (25/9/2023).
(Ki-Ka) Branch Manager ACC Batam Doni Arindy, Customer Retention & Service Head Pascal Vinsensius, AR Management Head Harrisman Yudi beserta karyawan ACC Batam saat menanam 1.000 bibit mangrove di Ecowisata Pandang Tak Jemu, Kampung Tua Bakau Serip, Nongsa, Senin (25/9/2023) pagi. F Chahaya Simanjuntak/Batam Pos
Perusahaan pembiayaan pertama Astra ini memilih mangrove atau bakau dari genus Rhizophora. “Kampung Tua Bakau Serip ini merupakan kampung binaan Astra (KBA) di Batam. Nah, dari aspek lingkungan, kita melihat Batam sebagai pulau masih membutuhkan pohon mangrove untuk ditanam, khususnya menjaga kawasan pesisir dari abrasi laut,” ujar Branch Manager ACC Batam Doni Arindy di sela-sela penanaman mangrove, pagi tadi.
Mangrove sangat bermanfaat menahan abrasi air laut mengikis daratan, karena akarnya yang kuat dan bercabang. Selain itu, tanaman ini juga berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan di sekitarnya, khususnya pantai.
“Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat. Dimana, ada empat pilar program CSR yang kami jalankan, yakni kesehatan, lingkungan, pendidikan, serta kewirausahaan. Nah di Bakau Serip ini, kami menjalankan pilar menjaga lingkungan lewat penanaman mangrove ini,” jelas Doni.
Sementara itu, Customer Retention & Service Head Pascal Vinsensius menyebutkan penanaman 1.000 bibit mangrove ini juga merupakan sustainability movement dari ACC. “Ini salah satu komitmen kami ACC terhadap aspirasi berkelanjutan ASTRA dalam menjaga lingkungan di wilayah kerja masing-masing,” jelas Pascal.
Sebelum penanaman mangrove dilakukan, terlebih dahulu para karyawan ACC dibriefing mengenai cara menanam mangrove. Dimulai dari menancapkan tiang atau kayu di titik penanaman, membuka bibit mangrove dari polybag, menggali, dan menancapkan bibit di sana, lalu diakhiri dengan mengikatnya di kayu yang sudah dipancang tadi. “Ini untuk menahan bibit tetap bertumbuh di sana dan tidak terbawa ombak saat arus deras,” ujar Pengelola Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip, Gery.
Gery menyebutkan, hutan mangrove di Ecowisata Pandang Tak Jemu di Bakau Serip ini ada seluas 150 hektare. Kawasannya dikeliling dua hutan lindung. “Untuk menjaga kawasan pesisir dari Abrasi, kami sangat bersyukur mendapat kegiatan tanam 1000 mangrove dari Astra ini. Saat ini kami memang dalam proses peremajaan dan menyulam kembali kawasan hutan mangrove ini,” jelas pria yang juga Penanggungjawab Local Champion KBA Batam sejak 2022 ini.
Selain aksi CSR di Batam, ACC juga telah menyerahkan 600 bibit pohon langka dan bibit pohon produktif di wilayah Kampung Berseri Astra Lengkong Kulon. Selain itu, ada juga penyerahan secara simbolis pemasangan solar panel di kantor cabang ACC di kantor Berijalan Digital Operation Center, Yogyakarta. Pemasangan solar panel ini berkontribusi terhadap lingkungan antara lain dengan membantu mengurangi karbon sebanyak 6 ton per tahun. Pemasangan solar panel ini juga setara dengan menanam 287 pohon per tahun serta setara dengan mengurangi perjalanan kendaraan bermotor roda 4 sejauh 147,062 kilometer per tahun. Dengan program-program ini ACC ikut berperan serta dalam program sustainability yang sedang digalakkan oleh pemerintah serta mendukung sustainability aspirations Astra.
“Kami memiliki 76 kantor cabang dan kantor pelayanan serta satu kantor cabang ACC Syariah dengan 76 ribu titik pembayaran di seluruh Indonesia. Lingkungan seluruh cabang ini kami perhatikan lewat empat pilar tadi. Kami fokus ke kebutuhan apa yang dibutuhkan sekitar, baru itu yang kami adakan,” ujar Pascal.
Penanaman mangrove ini dipimpin langsung Branch Manager ACC Batam Doni Arindy, Customer Retention & Service Head Pascal Vinsensius, AR Management Head Harrisman Yudi beserta karyawan ACC, didampingi Pengelola, Gery. (*)
SDN 007 Batuaji di Tanjunguncang salah satu sekolah yang disiapkan untuk siswa relokasi dari Rempang, Senin (11/9). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Proses relokasi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, masih terus dilakukan. Berbeda dengan rencana sebelumnya, saat ini sekolah dipilih berdasarkan lokasi terdekat dari tempat sementara warga yang direlokasi.
“Jadi posisi sekolah harus diusahakan paling dekat dengan tempat tinggal. Mana sekolah yang paling dekat itu yang akan dipilih,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Batam Tri Wahyu Rubianto, Minggu (24/9).
Dikatakan Tri, pihaknya juga akan memprioritaskan khsususnya yang pertama kali terdampak. Semisalnya dari Tanjung Banun, jika nantinya jumlah warga yang direlokasi dari daerah tersebut lebih banyak atau dominan, maka akan dilakukan evaluasi.
“Evaluasi ini penting untuk mendata ke mana saja lokasi anak didik kita ini,” tuturnya.
Sementara itu kata Tri, pemilihan sekolah juga tergantung masyarakat Rempang. Apabila mereka bersedia tinggal di daerah yang disiapkan pemerintah daerah maka sekolah yang berada di sana yang akan dipilih. Namun jika mereka memilih alternatif lain seperti yang diberikan BP Batam ataupun pilihan yang lain, maka menyesuaikan lokasi dan tempat tinggalnya itu.
“Kami menyesuaikan dengan kebijakan yang diambil,” sebut Tri.
Disinggung mengenai jumlah siswa asal Rempang yang direlokasi, Tri menjawab sesuai data yang masuk belum ada. Namun demikian sudah ada beberapa masyarakat yang sudah bersedia pindah ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah.
“Belum dan kami masih menunggu,” pungkasnya.
Selain mengenai pendidikan, KPU Kota Batam juga masih melakukan koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiga kampung tua di Pulau Rempang yakni Kampung Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Kampung Tua Pasir Panjang. Koordinasi ini dinilai sangat dibutuhkan KPU, khususnya ketika terjadi relokasi, sehingga KPU memiliki data warga yang direlokasi untuk selanjutnya dilakukan pindah memilih.
“Tentu yang mengetahui petugas di bawah (PPS) nanti dilaporkan ke kami. Kita juga masih melakukan koordinasi dengan pemerintah,” ujar Ketua KPU Batam Mawardi.
Seperti yang disampaikan Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyebutkan, dari 16 kampung tua di Pulau Rempang, hanya tiga kampung tua saja yang akan di relokasi saat ini. Ketiganya yakni, Kampung Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Kampung Tua Pasir Panjang. Penegasan itu diungkapkan Rudi dalam beberapa kali kesempatan diwawancara media Batam.
“Makanya kita langsung koordinasikan dengan PPS setempat. Jadi jika sudah pasti dimana lokasi pindah, kita akan langsung lakukan layanan pindah memilih ini,” tuturnya. (*)
Foto yang memperlihatkan kondisi di area Tanggul Raksasa Jakarta di Muara Baru, Jakarta Utara. (Instagram/jerhemynemo)
batampos – Dewasa ini, isu tentang Jakarta tenggelam menjadi topik hangat dalam tiap perbincangan.
Termasuk video di Instagram yang mengangkat soal isu Jakarta tenggelam yang diunggah oleh akun @jerhemynemo pada Kamis (21/9).
Seorang konten kreator pegiat lingkungan bernama Jerhemy Owen membicarakan tentang masalah utama lingkungan di Indonesia, salah satunya mengenai Jakarta tenggelam.
Di videonya, Jerhemy memperlihatkan Masjid Wal Adhuna yang berlokasi di Muara Baru, Jakarta Utara yang berada di luar tanggul dan setengahnya telah tenggelam sejak tahun 2011.
Air laut juga sudah tampak lebih tinggi dari pada daratan, dan hanya dipisahkan dengan tanggultembok.
Jakarta tenggelam bukanlah arti secara harfiah, melainkan risiko banjir tinggi yang akan melanda Jakarta akibat air laut terus meninggi dan permukaan tanah yang turun.
Menurut Jerhemy, ada dua penyebab Jakarta tenggelam yaitu, pertama karena air laut naik akibat pemanasan global, dan kedua karena turunnya permukaan tanah di Jakarta akibat eksploitasi air tanah.
Dilansir dari Kaltim Post, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa mulai tahun 2030 mendatang, penggunaan air tanah di Jakarta akan dilarang.
“Permukaan tanah Jakarta telah turun 12 sampai 18 cm per tahun karena over extraction dari groundwater,” ungkap Basuki, pada Selasa (22/2/2023).
Berdasarkan jurnal ilmiah yang ditulis oleh I. Gumilar, dan kawan kawan, berjudul Studi Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Penurunan Muka Tanah, menyebutkan bahwa penurunan permukaan tanah memberikan dampak negatif secara langsung di sekitar wilayah terdampak.
Seperti menyebabkan banjir dan rob (tidal flooding) di daerah pantai (coastal zone), kerusakan pada gedung, rumah, serta infrastruktur seperti jembatan dan jalan, bahkan dapat menyebabkan meledaknya pipa gas.
Di unggahan video berikutnya pada (22/9), Jerhemy memperlihatkan kondisi The Great Sea Wall of Jakarta atau sering disebut Tanggul Laut Raksasa Jakarta yang terkenal di dunia dan berada di Jakarta Utara tersebut.
Ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk menghindari masalah Jakarta tenggelam. Namun, ada beberapa bagian pada tanggul yang sudah dalam kondisi bocor dan air laut masuk ke daratan.
Dikhawatirkan, temboktanggul yang dibangun sejak tahun 2014 dan menelan biaya triliunan rupiah tersebut sudah tidak kuat lalu roboh.
Akan tetapi, seluruh bangunan di sekitar temboktanggul diketahui sudah digusur dan dipindahkan karena kondisi yang berbahaya untuk dijadikan tempat tinggal. (*)
Kepala BP Batam Muhammad Rudi saat memberikan pemaparan ke masyarakat soal investasi Rempang Eco City. F Humas BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap akan melaksanakan proses relokasi masyarakat Pulau Rempang. Rencananya, relokasi itu dilakukan terhadap tiga kampung tua yang menjadi prioritas pembangunan tahap I Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Yakni Kampung Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Batu Merah.
Namun, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, tetap berkomitmen untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan Pulau Rempang. Untuk itu, ia meminta agar terbangun komunikasi dua arah selama sosialisasi berlangsung.
“Hari ini kita buka dialog. Apa yang bisa dilakukan saya lakukan bersama tim. Apa yang tidak bisa kita carikan solusi. Saya punya wewenang terbatas, saya berjuang ke Jakarta, balek lagi,” ujar Rudi saat bersilaturahmi dengan masyarakat Rempang di Asrama Haji Batam Center, Minggu (24/9) pagi.
Rudi menjelaskan, dalam mewujudkan investasi di Pulau Rempang ini, ia tetap mengutamakan hak-hak masyarakat yang terdampak pengembangan. “Saya lebih suka pindah (relokasi) ke satu tempat, di Dapur 3 saya bisa membangun sesempurna mungkin, selengkap mungkin,” katanya.
Di tempat relokasi nanti, kata Rudi, pihaknya akan membangun jalan aspal sepanjang 6,8 km dari jalan utama. Kemudian lokasi dilengkapi listrik, air, sekolah, dermaga, kantor camat, kantor lurah, polsek, dan puskesmas.
“Jalan semua diaspal, lokasi lebih bagus daripada yang di Batam. Batam perumahan banyak aspal sekali jadi. Saya wali kota bapak ibu, saya punya tanggung jawab moral,” ungkapnya.
Dengan adanya investasi ini, Rudi mengaku akan memprioritaskan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan beasiswa serta pendidikan dan pelatihan vokasi kepada pemuda setempat sehingga siap menjadi tenaga yang mendukung kemajuan industri.
“Standar perusahaan ada, maka dari sekarang kita siapkan. Anak-anak di sana pandai, tapi kurang kesempatan. Ini momentumnya. Tidak mungkin anak di sana nelayan terus. Kita berharap ada pertukaran profesi,” katanya.
Selain itu, BP Batam juga akan merekomendasikan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap rumah ganti rugi yang diterima masyarakat terdampak pengembangan Rempang. “Kalau belum hak milik jangan protes dulu. Rumah dibangun, sertifikat dikeluarkan, ada rekomendasi untuk jadi hak milik. Kalau di luar wilayah BP Batam kami tidak boleh membangun rumah ini pakai anggaran BP Batam. Maka kita seperti Kota Batam, dijadikan HPL dulu baru dihibahkan,” terangnya.
Sementara itu, ketua RT 02 RW 03 Pasir Panjang, Yana yang hadir dalam silaturahmi mengatakan ia dan warga lainnya sudah siap direlokasi. Hanya saja, ia meminta pemerintah untuk tetap mengutamakan hak masyarakat.
“Tuntutan kita pribadi masalah lahan, setelah direlokasi bagaimana, ganti rugi seperti apa. Kalau saya pribadi sudah siap (direlokasi),” katanya. (*)
