Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri Suryono dan undangan meninjau pameran UMKM pada acara Gebyar Melayu Pesisir di Habourbay Downtown, Batam, Selasa (26/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2023 yang dipusatkan di Batam akan berakhir besok, Sabtu (30/9). Pada hari terakhir, salah satu kegiatan yang bakal menarik diikuti adalah jalan sehat GMP 2023 sekaligus pemecahan Rekor MURI sajian teh tarik terbanyak.
Pemecahan Rekor MURI sajian teh tarik terbanyak akan digelar bersama 2.409 masyarakat di area parkir Harbourbay Dowtown, Batam. Setelah itu, GMP 2023 akan ditutup dengan pengumuman tenant UMKM terbaik dan penampilan band GIGI.
Jalan sehat sendiri dilaksanakan mulai pukul 06.00 WIB. Beragam hadiah disediakan, mulai rice cooker, dispenser, blender, kipas angin, jam tangan, hingga sepeda motor. Untuk mendaftar, warga bisa masuk ke laman https://s.id/gmpsehat.
GMP 2023 ini diselenggarakan dari 26-30 September. Kegiatan GMP 2023 ini berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri. Untuk tahun ini dilaksanakan diseluruh kabupaten dan kota yang ada di Kepri.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan GMP tahun ini bagian dari kegiatan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT GT). Kerja sama IMT GT ini diikoordinatori oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Bagi kita penting agar UMKM kita bisa bertukar pengalaman, melihat performance produk-produk negara lain. Alhamdulillah produk Kepri tidak kalah bersaing,” kata Ansar usai meninjau bazar produk UMKM.
GMP merupakan flagship event yang dilaksanakan sejak tahun 2021. Event ini salah satu strategi Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dalam berkontribusi mengembangkan produk-produk unggulan UMKM dari berbagai kota dan kabupaten di Kepri.
“Ini berkat kolaborasi dengan Gubernur Kepri, bahkan kegiatan ini diapresiasi oleh Deputi BI. Event juga untuk mengembangkan dan menaikkan kelasnya UMKM,” kata Suryono saat Opening Ceremony Gebyar Melayu Pesisir 2023 dan Expo Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle di Harbour Bay Batam. (*)
Wabup Bintan, Ahdi Muqsith melihat budidaya lebah madu di sela kegiatan gathering Forum STD Bintan ke-VIII di Taman Wisata Edukasi Gudem Farm, Desa Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Rabu (27/9/2023). F.Kiriman Okta untuk Batam Pos
batampos– Forum Sustainable Tourism Destination (STD) Bintan menggelar gathering ke-VIII di Taman Wisata Edukasi Gudem Farm, Desa Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebong pada Rabu (27/9/2023).
Kegiatan ini mengangkat topik diskusi digitalisasi dan promosi pariwisata berkelanjutan di Pulau Bintan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan.
Wakil Bupati Bintan, Adhi Muqsith yang hadir dalam gathering Forum STD Ke-VIII mengapresiasi kegiatan yang digelar Forum STD Bintan karena menampung aspirasi dari berbagai pihak dalam upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata.
Kegiatan ini, kata dia, bisa menentukan arah pariwisata yang ada di Bintan sehingga kelak memiliki dampak pada perekonomian masyarakat.
“Kita bisa duduk bareng untuk menentukan sebuah branding, apakah cenderung ekowisata, wisata bahari atau desa wisata,” kata dia.
Dengan menentukan branding, kata dia, maka bisa menentukan arah pariwisata dan infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang pariwisata.
Sekretaris Forum STD Bintan, Henry Ali Singer menyampaikan, kegiatan ini merupakan gathering Forum STD Bintan ke-VIII dan diselenggarakan bertepatan World Tourism Day dengan mengusung tema tourism and green investment.
Melalui forum gathering ini, Environment Naturalist Banyan Tree Bintan ini mendorong pelaku wisata terkait penggunaan digitalisasi dan promosi pariwisata berkelanjutan di Pulau Bintan.
Penggunaan digitalisasi, menurut dia, banyak manfaatnya. Salah satunya membuat pekerjaan dalam mempromosikan pariwisata Bintan dalam upaya meningkatkan kunjungan wisata menjadi lebih efisien karena memanfaatkan komunikasi digital seperti website.
Dia juga menyampaikan, di Bintan banyak sekali destinasi wisata. Tidak hanya destinasi kawasan wisata Lagoi yang terkenal dengan destinasi wisata dunia.
Namun, lanjutnya saat ini banyak tersebar destinasi wisata berbasis masyarakat di Bintan.
“Turis yang berkunjung ke destinasi wisata berbasis masyarakat rata-rata merasa puas dan selalu memberikan pengalaman yang positif,” kata dia.
Karena itu, kata dia, Forum STD Bintan terus mendorong lahirnya destinasi wisata di Bintan khususnya berbasis masyarakat.
Dengan semakin banyaknya destinasi wisata di Bintan, dia berharap, makin banyak wisatawan yang datang dan waktu menginap wisatawan menjadi lebih lama.
“Ada prinsip sustainable yakni semakin dilestarikan semakin menyejahterakan karena kita ingin menyejahterakan masyarakat di Bintan melalui pariwisata,” tukasnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup Bintan, Ahdi Muqsith berkesempatan mencicipi madu dan melakukan penanaman pohon. (*)
batampos – Legislator DPRD Provinsi Kepri, Rudi Chua menuding BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) telah membuat pedagang Akau Potong Lembu resah. “Saya mendapat banyak keluhan dari para pedagang di Akau Potong Lembu yang dikenakan biaya Rp 4.442.000,- perpedagang kalau mereka mau berjualan kembali,” ujar Rudy Chua, Jumat (29/9/2023)
Dijelaskannya, uang tersebut juga dikaitkan dengan penyeragaman penyediaan gerobak berjualan baru yang notabene sebenarnya sudah dianggarakan di APBD Kota Tanjungpinang.
“Artinya yang melakukan pembenahan adalah Pemko Tanjungpinang, bukan BUMD PT TMB,” tegasnya.
Rudi Chua bersama pedagang di Akau Potong Lembu
Menurutnya, kebijakan BUMD tersebut terkesan mengambil kesempatan atau menjadi penumpang dalam niat baik Pemda melakukan renovasi Akau Potong Lembu.
Ditegaskannya, tindakan tersebut juga melanggar komitmen antara Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Waalikota yang menyatakan tidak akan ada pembebanan biaya ke para pedagang setelah renovasi wilayah tersebut.
“Tujuan pendirian BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah,” paparnya.
Masih kata politisi Hanura ini, kehadiran BUMD adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi.
“Kemudian berkaitan karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik,”paparnya lagi.
Disebutkannya, pihak BUMD Tanjungpinang harus menyadari, bahwa masyarakat Tanjungpinang telah memberikan kontribusi signifikan bagi perusahaan milik Pemko Tanjungpinang tersebut.
“Masyarakat telah memberikan subsidi melalui potongan pungutan pas pelabuhan dari tahun 2017-2023 sebesar Rp 14.816.075.948,” ungkapnya.
Lebih lanjut katanya, ia tidak ingin situasi sulit yang dialami oleh perusahaan tersebut menjadi dalih memberikan beban kepada pedagang.
“Saya minta kepada Gubernur dan Walikota untuk segera memberikan respon, sehingga pedagang tidak berada dalam kerisauan,” tutupnya.(*)
batampos-Kepala Dinas Perhubungan (Diahub) Provinsi Kepri, Junaidi mengatakan, lewat APBD TA 2023 ini, Pemprov Kepri memberikan atensi untuk menyelesaikan peningkatan tiga pelabuhan. Adapun alokasi anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp38 miliar.
“Kita terus berupaya untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi,” ujar Junaidi, Kamis (28/9) di Tanjungpinang.
Mantan Sekretaris Bapenda Kepri ini menyebutkan, ketiga pelabuhan yang sedang dibenahi tersebuttberada di Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimub. Ketiganya adalah Pelabuhan Penagi, Natuna, Pelabuhan Kuala Maras, Anambas, dan Pelabuhan Selat Beliah, Karimun.
“Ketiga pelabuhan tersebut kita gesa dan akhir tahun ini selesai dan bisa segera di fungsikan. Karena ini merupakan infrastruktur strategis daerah,” jelasnya.
Ditegaskannya, pihaknya akan mengontrol terus progres pengerjaannya agar proyek-proyek tersebut bisa selesai tepat waktu. Karena Kepri ini daerah kelautan, dan sarana transportasi tentu yang berbasis transportasi kelautan, seperti pelabuhan.
Ditambahkannya juga, selain melakukan pembenahan, Pemprov Kepri juga sedang menggesa pembangunan Pelabuhan HDPE di Pantai Indah Kijang, di Tarempa dan Airud Tanjungpinang.
“Semoga semua berjalan tempat waktu, dan pembangunannya memberikan kontribusi positif bagi kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Komisi III DPRD Provinsi Kepri memberikana atensi terhadap aktivitas pembebenahan pelabuhan yang sedang dilakukan Pemprov Kepri. Kontraktor diingatkan untuk bergegas menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
“Pelabuhan adalah infrastruktur strategis di wilayah ini. Jadi proses pembenahan harus selesai sesuai rencana,” ujar Widiastadi Nugroho, Kamis (28/9).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, semakin cepat diselesaikan, tentu akan semakin baik. Sehingga bisa segera dimanfaatkan masyarakat. Pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan multi, tidak hanya untuk sandar kapal penumpang, tetapi juga digunakan untuk sandar kapal kargo dan kapal roro.
”Kalau sudah berfungsi normal akan ada efeknya bagi masyarakat, tak hanya masyarakat sekitar tapi masyarakat Kabupaten Natuna umumnya,” ungkapnya. (*)
Menteri Agama Menag Yaqut Cholil Qoumas (Kemenag for JawaPos.com)
batampos – Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa agama dengan politik tidak bisa dipisahkan.
Kendati demikian, Menag juga mengingatkan agama tidak boleh dijadikan alat politik untuk memuaskan nafsu kekuasaan.
“Jangan gunakan agama untuk memenuhi keinginan merebut kekuasaan, tidak boleh karena berbeda pilihan kemudian yang beda itu dikafir-kafirkan,” kata Menag via Antara, Jumat (9/29).
Baca Juga: Menag: Rasulullah Teladan dalam Bicara dan Bersikap
Hal tersebut diucapkannya dalam sambutannya pada acara Doa Bersama untuk Bangsa Wahana Negara Raharja yang diselenggarakan oleh Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia, Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah.
Di atas mimbar tersebut Menag Yaqut juga berkilas balik akan efek negatif kala agama dijadikan politik waktu pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan pilpres.
“Kita jaga agar [agama] tidak digunakan sebagai alat untuk memperebutkan kekuasaan. Jangan pilih orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya,” tambahnya.
Indonesia Bukan Hanya Milik Satu Agama
Dikutip dari Antara, Yaqut menegaskan tidak boleh ada batasan kepada umat tertentu dalam menjalankan ajaran kepercayaannya.
“Indonesia bukan hanya milik satu kelompok, bukan hanya milik suatu agama saja,” terangnya.
Di hadapan umat Buddha, Menag yang juga disapa “Gus Yaqut” ini juga coba merangkul mereka untuk tidak takut mengakui Indonesia memang milik bersama.
“Indonesia ini juga milik umat Buddha. Tidak usah takut mengklaim Indonesia negeri yang dimiliki umat Buddha,” kata Ketua Umum GP Ansor tersebut.
Ia juga menyebut nama tokoh nasional beragama Buddha yang turut serta memperjuangkan kemerdekaan.
“Jenderal Gatot Subroto beragama Buddha. Dalam hal ini kontribusi umat Buddha tidak perlu dipertanyakan bagi negeri ini,” ujarnya.
Menag Yaqut ajak warga negara untuk senantiasa bergandengan tangan melawan mereka yang coba merusak persatuan Indonesia. (*)
SD 001 Nongsa salah satu sekolah yang siap menangmpung siswa dari Rempang. Tampak sejumlah murid asyik bermain di halaman sekolah, Senin (18/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dinas Pendidikan Kota Batam terus mempersiapkan proses pemindahan siswa dari sejumlah sekolah yang ada di Rempang, Kecamatan Galang. Sedikitnya sudah ada tujuh siswa yang bersedia pindah ke Batam.
Kepala Dinas Pendidikan kota Batam Tri Rubianto mengatakan total semua sudah ada 23 siswa yang mau pindah dari Rempang dan tujuh orang diantaranya bersedia dipindahkan ke Batam.
“Sisanya ke luar Batam. Baru sebatas mengajukan, belum pindah. Ini kita lagi persiapkan proses pemindahannya,” kata Tri.
Untuk siswa yang pindah ke Batam, Disdik akan menyesuaikan sekolah dengan tempat tinggal mereka. “Untuk sekolah sudah siap semua. Tinggal kapan waktunya mereka pindah,” kata Tri.
Seperti diketahui sejak awal pemerintah berencana memindahkan masyarakat yang berada di dalam kawasan pengembangan Rempang Eco City, Dinas Pendidikan Kota Batam telah mempersiapkan sekolah untuk menampung sementara siswa yang sekolahnya akan digeser. Ada sejumlah sekolah yang sudah dikonfirmasi Disdik bersedia menampung siswa dari Rempang.
“Untuk kapasitas daya tampung dan segalanya macam kita pastikan aman. Yang penting mereka mau pindah dulu,” kata Tri. (*)
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di perumahan Widya Chandra, Jakarta. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
batampos – Penyidik KPK menyita uang tunai berjumlah puluhan miliar dalam penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).
“Apa hasil dari proses geledah rumah dinas menteri dimaksud? Dari informasi yang kami peroleh, dalam proses dimaksud ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah dan dalam bentuk mata uang asing,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).
Kemudian terkait informasi soal alat penghitung uang dalam penggeledahan tersebut, Ali menerangkan alat hitung uang tersebut memang dibawa oleh tim penyidik untuk melakukan penghitungan secara akurat.
Ali belum memberikan secara pasti nominal uang yang disita dalam penggeledahan tersebut, namun nominalnya mencapai puluhan miliar.
“Sekira sejauh ini puluhan miliar yang kemudian ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud,” ujarnya.
Selain uang tunai, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti dalam bentuk dokumen dalam proses penggeledahan dimaksud.
“Termasuk, beberapa dokumen seperti catatan keuangan dan pemberian aset bernilai ekonomis dan dokumen lainnya terkait dengan perkara,” kata Ali.
Berbagai barang bukti yang ditemukan selanjutnya akan disita untuk dianalisis dan disertakan ke dalam berkas penyidikan, kata dia.
Penyidik KPK hari ini mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) ke tahap penyidikan.
Ali menerangkan penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Namun KPK belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti masih berlangsung.
“Dalam proses penyidikan di KPK sendiri berbeda ya, di KPK ada SOP dalam proses penyidikan pasti ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, siapa tersangka yang ditetapkan? Pada saatnya nanti akan disampaikan,” ujarnya.
Ali menambahkan detail perkara seperti siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta alat bukti, pasal dan konstruksi perkaranya akan disampaikan secara lengkap setelah proses penyidikan dinyatakan rampung. (*)
Menkopolhukam Mahfud MD (kiri), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan). (JawaPos.com, Humas Pemprov Jatim)
batampos – Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo angkat bicara terkait nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Menko Polhukam Mahfud MD yang dikabarkan jadi kandidat kuat bakal calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya pada pilpres 2024. Bahkan, dikabarkan nama Khofifah dan Mahfud MD sudah ada di kantong Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ganjar tak membantah jika dua nama tersebut menguat sebagai bakal cawapres yang akan mendampingi dirinya. Namun, saat ini belum ada keputusan terkait sosok bakal cawapres.
“Ya, semua isunya menguat karena kita mau bahas pangan,” kata Ganjar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (28/9).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto juga sudah angkat bicara soal kabar nama bakal cawapres Ganjar Pranowo mengerucut kepada sosok Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurut Hasto, nama cawapres pendamping Ganjar Pranowo sudah di kantong Megawati, dan hanya Megawati yang tahu persis nama cawapres tersebut.
“Ya, hanya Ibu Megawati yang tahu, tapi dialog dengan para ketum parpol sudah dilakukan. Tugas kami mempersiapkan segala sesuatunya, narasinya, sekiranya si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini,” ucap Hasto di sela-sela acara meninjau persiapan Rakernas IV PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (28/9).
Ia pun mengakui, nama cawapres tersebut sudah dibahas para ketua umum partai politik pengusung Ganjar Pranowo di antaranya Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Selain itu, nama cawapres Ganjar juga sudah didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo.
“Itu nanti rakyat yang menyuarakan dan itu akan ditangkap semuanya melalui pertimbangan-pertimbangan mendalam yang sudah dilakukan cukup lama oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dalam dialog bersama ketum parpol pengusung Pak Ganjar Pranowo dalam dialog yang detail, panjang, mendalam dengan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.
Terkait sosok Khofifah, lanjut Hasto, pihaknya memiliki hubungan yang baik. Jajaran pengurus PDIP, baik pusat maupun daerah juga sering bertemu Khofifah.
“Ya, setiap kami ke Jawa Timur kami kan sering bertemu dengan Ibu Khofifah menanyakan bagaimana hubungan antara seluruh elemen masyarakat di Jawa Timur, khususnya PDI Perjuangan,” pungkas Hasto. (*)
batampos– PT.Karimun Granite (PTKG) siap menerapkan sistem outsourching paska PHK ratusan karyawan per 25 September 2023.
Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Karimun bersama Direktur Utama PT.KG Arief Budiman, Rabu (27/9). Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Ruffindi Alamsjah.
“Soal PHK ratusan karyawan, PT.KG tetap pada putusannya. Untuk selanjutnya, rekrutan tenaga kerja baru melalui pihak ketiga (yayasan,red). Artinya, mereka sudah menggunakan outsourching,” ujar Ketua Komisi I DPRD Karimun, Sulfanow Putra.
Meski harus menggunakan sistem outsourching, kata Sulfanow Putra, DPRD tetap meminta perusahaan lebih memprioritaskan tenaga kerja lama. Termasuk tenaga guru-guru SD Swasta yang memang bernaung di bawah yayasan PT.KG.
“Pastinya, kita meminta perusahaan harus melunasi gaji maupun pesangon karyawan yang belum dibayar sesuai ketentuan yang berlaku,” pinta kader PDIP Kabupaten Karimun ini.
Dalam RDP, Sulfanow Putra juga meminta manajemen PT.KG untuk melampirkan hasil audit yang menyatakan perusahaan merugi. Baik kepada pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja serta DPRD.
“Tegasnya, sebelum PT. Hong Gi asal Hongkong melanjutkan operasional perusahaan granite ini, kita meminta manajemen PT.KG menyerahkan hasil audit keuangan mereka. Termasuk pelunasan gaji, pesangon, dan BPJS ” papar Sulfanow Putra.
Pria yang akrab disapa Putra ini mengaku, RDP digelar merespon tuntutan karyawan yang di PHK. Terutama terkait hasil audit akuntan publik yang menyatakan perusahaan tersebut benar-benar merugi.
“Sampai saat ini, kami (DPRD, red) belum menerima infromasi dari akuntan publik yang menjabarkan terkait meruginya perusahaan seperti yang dikatakan managemen PT.KG,” imbuh Putra. (*)
KERJA literasi perlu dipandang sebagai kerja yang utuh. Artinya, hal ini harus
dilihat sebagai suatu bidang yang mesti diperhatikan dengan seksama.
Sungguh tak elok apabila kerja literasi ini dipandang sebagai pekerjaan
musiman, kadang kawan-kawan pegiat literasi sekali waktu terlibat kegiatan
dengan dinas terkait, setelah itu pusing sendiri.
Memikirkan kehidupan pribadinya dan literasi itu sendiri sebagai tugas khusus
yang menjadi tanggung jawabnya sebagai relawan literasi.
Hal tersebut dianggap oleh pemerintah pusat sebagai sebuah program yang
menyangkut kemandirian anak bangsa dalam kehidupan, juga penunjang
tercapainya persamaan kedudukan antaramasyarakat dunia.
Dalam hal semacam ini, dinas terkait dengan kemampuan anggarannya harus
mampu, setidaknya menyubsidi kehidupan pegiat literasi. Termasuk juga
penulis yang merupakan jantung utama literasi membaca dan menulis guna
keberlangsungan budaya membaca dan menulis dengan tujuan mencerdaskan
kehidupan bangsa sebagaimana juga telah diamanatkan jelas dan tegas dalam
undang-undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima.
Sejurus dengan itu, akan terjadi pula peningkatan kualitas sumber daya
manusia guna terciptanya dan atau mendukung terselenggaranya Indonesia
yang adil dan makmur.
Upaya menjaring secara optimal, ini yang belum terjadi. Kegiatan menjaring ini
masih terlaksana sebagai kegiatan yang hanya bersifat seremonial. Tidak ada
keberlanjutan.
Tidak tampak pola pikir yang konstruktif yang memang dikejar pencapaiannya
dengan serius serta dibarengi dengan evaluasi yang menyeluruh dari hulu
hingga hilir, mulai dari pesoalan pembaca atau minat baca terkhusus di
Kepulauan Riau yang belum sesuai dengan yang diharapkan, hingga
kesejahteraan para penulis sebagai jantung literasi dan juga pegiat literasi.
Kendati demikian, telah banyak hal yang diperbuat dinas terkait meskipun
masih banyak pekerjaan yang kami anggap belum selesai menyoal kerja literasi
secara menyeluruh. Bagaimana mungkin kerja literasi ini akan sukses jika
kesejahteraan penulis luput dari perhatian dinas terkait, dalam hal ini adalah
Kantor Bahasa Provinsi Kepri dan juga jajarannya dan juga pemerintah pusat
pada umumnya.
Usaha menjaring atau mewadahi menjaga daya hidup para penulis, tentu hal
ini akan sangat mendukung cita-cita kita bersama, yaitu menaikkan indeks
baca di Kepri dan Indonesia pada umumnya. Sudah cukup banyak program
yang dicanangkan jika dilihat pada level nasional, semisal di Bali dan
Magelang, di Kepri pun demikian.
Namun, agaknya perlu fokus mengenai kehidupan budaya tulis dan baca di
daerah-daerah. Ibarat kata pepatah, keran yang bocor. Mana mungkin akan
dalam mengalirkan air ke dalam wadah. Maksudnya, jika ada satu atau
beberapa fokus yang luput dari pengamatan intansi mengenai kehidupan
budaya literasi ini mustahil kesuksesan akan dapat dicapai.
Semisal dalam mengaplikasikan tema sederhana, “pemuda yang hebat jelas
membaca”, ini tentu tidak akan berjalan dengan mulus apabila keikutsertaan
atau ada kerenggangan dan kurang romantis antara pemegang anggaran
sebagai kendali dengan penulis yang notabene lebih memahami secara
psikologis, tantangan apa sebetulnya yang menjadi permasalahan kita dalam
mengaktualisasikan program literasi ini.
Dalam hal kemesraan antara pemegang anggaran dan penulis baik di pusat
maupun di daerah, dapat dilihat dari kurang telitinya pihak terkait mengamati
lahirnya penulis-penulis baru di Kepri, khususnya dan Indonesia pada
umumnya.
Ibarat petani, jika terlalu sering merugi sementara keluarga harus terus
menerus dihidupi, tak ada pilahan lain selain mati. Tak jarang muncul sebuah
ungkapan, kalau hidup sebagai penulis itu akan miskin, tak ada harapan.
Ada korelasi atau hubungan erat antara kemandirian hidup pegiat literasi dan
juga pengelola taman baca dengan sehatnya serta tumbuhnya minat baca dan
menulis itu sendiri. Ini merupakan dua hal yang penting dan tak dapat
dipisahkan satu sama lain, pemerintah harus mampu melihat hal ini dengan
jelas serta memperhatikannya dengan serius.
Oleh karena itu, kemesraan sebagaimana telah saya jelaskan sedikit di atas
menjadi penentu bagi penerapan atau pelaksanaan atau pencapaian kondisi
dimana anak muda dapat tumbuh perasaan cinta dengan dunia tulis menulis
yang menurutnya sebelumnya sama sekali tidak menarik, artinya ada usaha
yang harus dilakukan secara terus menerus secara berkepanjangan untuk
mendoktrin anak-anak atau pemuda, bahwa membaca itu sehat atau
membaca itu baik.
Iklimnya yang harus dihidupkan, bukannya mengevaluasi persoalan lama yang
kusut, tanpa masukan atau input rinci mengenai kondisi yang kita hadapi saat
ini.
Saya tidak dapat menyimpulkan lebih jauh dan lebih dalam lagi, hanya saja
niat para pemegang anggaran untuk terjun menjaring dengan serius bibit atau
embrio para penulis di Kepri sangat dinantikan.
Alasan sederhana yang akan mempercepat kematian embrio penulis
berbanding lurus dengan malas membaca dan tidak ada minat untuk menulis
pada kalangan anak muda.
Suksesnya Dewi Lestari, Gol A Gong, Maman Suherman, dan Abdul Kadir
Ibrahim tentu didukung oleh keberuntungan, seleksi alam dan juga komitmen
tentunya. Saya tak tertarik dengan keberuntungan dan seleksi alam, namun
lebih kepada yang terakhir, yaitu komitmen.
Untuk memegang komitmen supaya tetap setia pada pena dan buku tulis atau
deretan huruf di laptop maka perlulah diberi apresiasi berupa penghargaan:
kesempatan kerja yang baik.
Buku yang telah diselesaikan/esai yang ditulis diberikan poin, yang akan
dihitung atau dijadikan penilaian dan bahan pertimbangan. Sebagaimana
pada proses akreditasi di kampus, jika ada mahasiswanya yang sudah
menghasilkan buku maka akan dihitung poin oleh aksesor.
Lebih simpelnya lagi, diberikan penghargaan berupa uang untuk menunjang
hidup atau diberikan alat penunjang atau laptop untuk menunjang kerja
menulis yang dilakukan.
Pada kenyataannya, masih banyak memang para penulis yang belum
mendapat penghargaan yang memadai atau bahkan tidak memperoleh
penghargaan sama sekali terkait kerja olah pikir yang telah dilakukannya, yang
merupakan sumbangan abadi bagi duna sastra. Hal ini amat berbanding
terbalik dengan gagasan-gagasan akbar pada program literasi nasional. (*)
