batampos– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun, telah memberikan kesempatan kepada masyarakat terhadap Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang telah diusulkan oleh masing-masing Partai Politik (Parpol) sebagai peserta Pemilu 2024. Untuk memberikan tanggapan terhadap para Bacaleg yang telah diumumkan oleh KPU Karimun melalui Daftar Calon Sementara (DCS) pada bulan Agustus lalu.

“Beberapa waktu lalu telah kita berikan kesempatan kepada masyarakat yang ada dua orang melaporkan terhadap bacaleg yang terdaftar di DCS untuk DPRD Karimun. Hingga batas waktu yang telah kita tetapkan, dari pihak Parpol tidak ada pengajuan pergantian Bacaleg tersebut,” terang Ketua divisi teknis penyelenggaran Pemilu KPU Karimun Tiuridah Silitonga, Jumat (22/9).

Ia mengatakan, tanggapan dari masyarakat tersebut untuk diganti terhadap salah satu bacaleg. Pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap Parpol bersangkutan dan telah memberikan kesimpulan bahwa bacaleg tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan.

BACA JUGA: KPU Segera Sosialisasi Ketentuan Kampanye

Sehingga, tidak ada yang dilanggar oleh bacaleg tersebut. Dengan demikian, bacaleg yang dimaksud statusnya tetap Memenuhi Syarat (MS) dan tidak ada pergantian dari Parpol sebagai pengusung.

“Hingga, batas waktu Rabu (20/9) dari Parpol sebagai peserta Pemilu 2024 tidak ada yang mengajukan pergantian terhadap bacaleg yang telah diumumkan DCT,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut wanita berjilbab ini untuk masa pencermatan rancangan DCT mulai Minggu (24/9) hingga Selasa (3/10) mendatang masih diberikan kesempatan kepada Parpol untuk menggantikan bacaleg, nomor urut, perubahan daerah pemilihan (Dapil) terhadap bacaleg dengan persetujuan DPP Parpol di Pusat.

“Masih kita berikan kesempatan kepada Parpol hingga awal bulan untuk kotak katik jagoannya yang akan dipilih oleh masyarakat. Yang tidak boleh adalah penambahan bacaleg yang telah diumumkan di DCS, termasuk status bacaleg Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebelum, nanti diganti dengan bacaleg MS secara otomatis tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT),” ucapnya.(*)

reporter: tri haryono

batampos– Hingga Agustus ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan mencatat pendapatan dari retribusi parkir mencapai sekira 60 persen atau Rp 76.361.000 dari target sekira Rp 130.000.000.

Kadis Perhubungan Bintan, M Insan Amin yang ditemui di kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu menyampaikan, target pendapatan dari retribusi parkir pada tahun ini memang naik dari tahun sebelumnya.

Dia optimis target pendapatan dari retribusi parkir akan tercapai karena pendapatan dari retribusi parkir terus meningkat setiap bulan.

BACA JUGA: Dishub Tanjungpinang Uji Coba Berlakukan Pembayaran Parkir Non Tunai

Dia mengatakan, pendapatan dari retribusi parkir menempati pendapatan terbesar kedua yang dikelola Dishub setelah pendapatan dari pelayanan kepelabuhan.

Maka dari itu, dia mengatakan, Dishub Bintan menambah titik parkir diantaranya di Kecamatan Toapaya dan Gunung Kijang.

Dia juga mengatakan, pendapatan terbesar pertama yang dikelola Dishub Bintan berasal dari pendapatan pelayanan kepelabuhan.

Hingga Agustus, pelayanan kepelabuhan telah mencapai sekira 58 persen atau sekira Rp 3.492.680.000 dari target sekira Rp6.000.000.000.

Kemudian, pendapatan lainnya dari retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR) dengan target sekira Rp 55 juta dan tercapai baru sekira 37 persen atau sekira Rp 20.336.000.

Sedangkan retribusi dari izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum baru mencapai sekita Rp 340.000 dari target sekira Rp 4.500.000.

Dia mengatakan, Dishub Bintan menargetkan secara keseluruhan pendapatan dari retribusi yang dikelola Dishub Bintan sekita Rp6.189.500.000.

“Sekarang sudah mencapai 58 persen atau sekira Rp 3.591.717.000,” kata dia. (*)

reporter: slamet

batampos-Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kepri melakukan sosialisasi haji dan umrah di Masjid Besar Nurul Iman, Kijang, Bintan, Jumat (22/9). Kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagi Jemaah Calon Haji (CJH) di wilayah tersebut.

“Untuk memberikan pengetahun seputar haji dan umrah, lewat kegiatan ini Kemenag menghadirkan Bus Tanjak yang menjadi inovasi Kemenag untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kakanwil Kemenag Kepri, Mahbub Daryanto.

Menurutnya, Bus Tanjak adalah inovasi yang dihadirkan Kanwil Kemenag Kepri ditengah-tengah masyarakat Provinsi Kepri. Ada beragam pelayanan yang disediakan oleh Bus Tanjak, salah satunya adalah terkait penjelasan mengenai haji dan umrah.

Lebih lanjut katanya, selain itu ada juga pelayanan informasi pendaftaran dan pembatalan haji, konsultasi manasik haji dan umrah, pelimpahan nomor porsi, informasi izin operasional KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah). Pelayanan lainnya adalah informasi tabungan haji dari Bank Muamalat, dan layanan Kemenag lainnya.

“Lewat program ini, kami memberi sosialisasi haji dan umrah sekaligus verifikasi data kepada jemaah pada giat yang difasilitasi oleh Bus Tanjak Corner tersebut,” jelasnya.

BACA JUGA: Mahasiswi Umrah Wakili Provinsi Kepri di Ajang Sekolah Duta Maritim Indonesia

Masih kata Mahbub, pihaknya juga menggandeng perwakilan Bank Muamalat untuk memberi penjelasan terkait penyetoran dan pelunasan biaya haji. Disebutkannya, Jemaah Calon Haji (JCH) sudah terdaftarkan akan mendapatkan 10 kali bimbingan manasik haji (8 kali tingkat kecamatan dan 2 kali tingkat kabupaten/kota).

“Kalau tidak ada halangan yang sangat berat jangan tidak ikut. Manasik itu ruhnya haji, Kementerian Agama melayani bimbingan manasik yang moderat.” jelasnya lagi.

Ketua PWNU Provinsi Kepri ini menegaskan, haji butuh fisik yang luar biasa, karena putaran 7 kali tawaf sekitar 3 Km, bolak-balik ke bukit Safa dan Marwa 7 kali lebih 4 Km, Sehingga butuh tenaga ekstra untuk menjalankannya. Masih kata Mahbub, Kemenag melalui petugas siap mengawal rangkaian ibadah haji yang akan dilakukan oleh JCH.

“Petugas tidak akan menyia-nyiakan jemaah. Meski demikian cek selalu kondisi kesehatan Bapak-Ibu, jaga pikiran jangan memikirkan yang berat-berat agar saat pemeriksaan kesehatan kondisi sehat dan kuat,” paparnya.

Pada kesempatan itu, juga meminta jemaah agar tenang dan mempercayakan pengelolaan dana haji kepada yang berwenang, dalam hal ini BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji).

“Jangan khawatir soal dana haji, pengelolaan dilakukan oleh BPKH. Pengesahan biaya haji juga dibahas bersama DPR RI untuk menentukan berapa yang harus disetorkan jemaah dan berapa yang disubsidi,” tutupnya.

Jemaah yang hadir pada momen sosialisasi dan verifikasi data tersebut sebanyak 38 jemaah calon haji yang terdiri dari 32 orang jemaah asal Bintan Timur. Kemudian ada 2 jemaah prioritas lansia yang juga berasal dari Bintan Timur, 3 jemaah asal Mantang, dan 1 jemaah asal Bintan Pesisir. (*)

reporter: jailani