batampos – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri Hasan akan dilantik sebagai Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Kamis 21 September 2023. Hasan akan dilantik oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk menggantikan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma yang diketahui akan mengakhiri masa jabatan pada hari tersebut.
Hasan
Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Kepri, Zulhendri membenarkan akan rencana pelantikan tersebut. Pihaknya juga sudah menerima surat keputusan dari pusat.
“Benar, kita sudah terima surat keputusanya dari pusat dan akan dilantik Pak Gubernur Kamis 21 September ini,� ujar Zulhendri, Senin (18/9).
Surat keputusan tersebut diterima
Biro Pemerintahan dan Otda Setda Kepri melalui surat resmi dari pemerintah pusat.
“Kita sudah terima suratnya, Hasan ditunjuk sebagai Pj wali kota Tanjungpinang diantara nama yang diusulkan ke pusat,� ungkapnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Batam Pos, jabatan Wali Kota Tanjungpinang Rahma dan Endang Abdullah akan segera berakhir, tepatnya 21 September 2023
Sebelumnya Gubernur Kepri dan DPRD Tanjungpinang telah mengusulkan beberapa nama usulan Pj wali kota Tanjungpinang ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Nama yang diusulkan sebelumnya adalah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepri, Hendri, Sekretaris DPRD Provinsi Kepri, Martin Luther Maromon, Kadis Kominfo Kepri, Hasan, Kepala Dispora Kepri Muhammad Ikhsan dan Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kepri, Azwandi. (*)
Ilustrasi, pipa bocor akibat pengerjaan jalan di Batam. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Pipa SPAM Batam sering bocor, sehingga menyebabkan terganggunya pasokan air ke masyarakat. Sebulan ini saja, ada dua kali pipa kebocoran pipa.
Direktur Utama (Dirut) PT Air Batam Hulu dan PT Air Batam Hilir (ABH), Mujiaman Sukirno mengungkapkan, bahwa penyebabnya akibat proyek pelebaran jalan di Batam.
“Pipa pecah, (karena) pembangunan infrastruktur. Kami imbau pihak terkait, ikut berempati dan merasakan duka masyarakat saat pipa bocor,” kata Mujiaman.
Ia mengatakan, masyarakat harus menunggu lama, jika ada pipa air yang pecah atau bocor. “Masyarakat menderita, saya juga siang malam menunggu sampai pengerjaan selesai,” tuturnya.
Kontraktor pengerjaan jalan, kata Mujiaman bukannya tidak mengetahui ada pipa milik SPAM Batam. Setiap kali pengerjaan, petugas dari SPAM Batam akan memberitahu ada pipa di lokasi tersebut.
Bahkan petugas dibekali dengan alat Geographic Information System (GIS). Sehingga, tidak ada alasan pipa tidak kelihatan atau tidak tahu lokasi pipa.
“Saya bisa bilang ini adalah human error,” tuturnya.
Mujiaman mengatakan, setiap ada proyek pelebaran jalan, SPAM Batam selalu berkoordinasi.
“Kami bukannya tidak rugi. Secara angka-angka kami mengalami kerugian,” ujarnya. (*)
Asisten Pemerintahan Setdakab Bintan, Wan Rudy Iskandar dan Kepala BKPSDM Bintan, Edi Yusri saat rapat rapat bersama untuk penetapan file project aplikasi “SIKAB Bintan” absensi online di kantor Bupati Bintan, Selasa (19/9/2023). F.Diskominfo Bintan untuk Batam Pos.
batampos– Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bintan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bintan menggelar rapat bersama untuk penetapan file project aplikasi “SIKAB Bintan” absensi online di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Bintan.
Kepala BKPSDM Bintan, Edi Yusri menyampaikan absensi online tersebut merupakan tindak lanjut kehadiran elektronik di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi.
“Sehingga nantinya sistem absensi online ini sesuai Paraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang tunjangan TPP mengisyaratkan bahwa kehadiran tersebut berupa absen elektronik. Oleh karena itu, maka tunjangan TPP dinilai dari kinerja pegawai 70 persen dan kehadiran absen pegawai 30 persen,” jelas Edi.
Dikatakan Edi bahwa dalam sistem elektronik aplikasi SIKAB Bintan tersebut baru akan dicoba beberapa OPD terlebih dahulu untuk melihat keefesiensinya.
Dirasa sudah efisien, nantinya sistem absensi online melalui aplikasi SIKAB Bintan akan diterapkan secara keseluruhan OPD di Bintan.
Sementara itu, Kepal Bidang Layanan E-Government Diskominfo Bintan, Andi Asrizal mengatakan aplikasi SIKAB Bintan tersebut untuk user/server pengguna baru bisa digunakan pada telepon pintar Android, sementara untuk IOS belum dapat direalisasikan.
“Diketahui, untuk menu pada aplikasi SIKAB Bintan yaitu riwayat absen, absensi dan absen bersyarat. Dimana absen bersyarat tersebut terdiri dari cuti, dinas dalam dan dinas luar. Karena nantinya tidak ada lagi yang namanya izin menjemput anak, izin sakit dan izin lainnya, karena hal itu akan masuk ke dalam cuti,” paparnya.
Kabid Egov menjelaskan sebagaimana diketahui pihaknya membutuhkan penggunaan aplikasi SIKAB selama 1 bulan untuk masukan-masukan dari para pengguna bilamana terdapat masalah akan segera diperbaiki. Sebab aplikasi SIKAB ini nantinya akan masuk kedalam e-kinerja yang terintegrasi apabila selama 1 bulan aplikasi tersebut berjalan dengan lancar. (*)
Tiga bakal calon presiden yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo. (Dok. JawaPos.com)
batampos – Tiga bakal calon presiden (bacapres) kemarin tampil di hadapan para mahasiswa dan civitas academica Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta. Namun, ketiganya tidak dipertemukan dalam waktu yang sama. Anies Baswedan tampil sekitar pukul 16.00, Ganjar Pranowo pukul 18.30, dan Prabowo Subianto pukul 20.30.
Pantauan di acara bertajuk “Bacapres Bicara Gagasan” itu dipandu presenter Najwa Shihab. Anies memanfaatkan momen tersebut untuk memaparkan beberapa gagasannya. Salah satunya tentang perlunya memiliki lembaga KPK yang independen. “KPK harus independen lagi seperti dulu,” ujarnya. “Jadi konkretnya, ketika ada revisi yang kemudian membuat staf KPK menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri,” lanjutnya.
Anies menyebut, posisi KPK sebaiknya langsung di bawah presiden. Sehingga dapat diberi ruang bebas dan sesuai dengan kewenangan. “Kita tidak tahu siapa presiden masa datang yang akan selalu memberikan ruang kepada KPK untuk menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya,” ujarnya.
Anies menyadari, tidak ada malaikat di negeri ini. Semua manusia dan manusia memiliki potensi berbuat khilaf, apalagi jika menyangkut kekuasaan. Karena itu, meski mendukung KPK independen, sebaiknya tetap ada pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. “Harus ada mekanisme pengawasan yang baik,” tegasnya.
Sementara itu, Ganjar Pranowo memaparkan berbagai program kerjanya saat menjadi gubernur Jawa Tengah. Dia menyebut sejumlah program untuk mengurangi pengangguran. “Investasi akan membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Dia mengatakan, entrepreneurship perlu dibangun dengan memanfaatkan teknologi digitalisasi. “Saya tahu persis, generasi muda sangat akrab dengan ini,” ucapnya.
Dia juga menyebutkan sejumlah aktivitasnya saat menjadi anggota DPR. Saat dipercaya sebagai ketua pansus, Ganjar beberapa kali meneken kebijakan yang hasil akhirnya untuk kemakmuran rakyat. Ganjar juga menjawab pertanyaan tentang presiden boneka. “Presiden adalah presiden. Sudah disumpah untuk menjalankan tugas sesuai konstitusi dan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Di sesi terakhir, Prabowo tampil sebagai pembicara. Dia mengangkat, antara lain, tentang strategi transformasi bangsa menuju Indonesia emas 2045. “Semua institusi dunia, semua pakar, menyimpulkan bahwa semua indikator ekonomi Indonesia pada tahun 2045 akan menjadi negara keempat atau kelima termakmur di dunia,” katanya.
Untuk mencapai target itu, menurut dia, hilirisasi industri dan industrialisasi perlu diteruskan. “Ini kunci untuk mempercepat lompatan ekonomi kita,” ucapnya. “Kita tidak mau sumber alam kita dijual murah ke bangsa lain. Kita hentikan ekspor murah. Kita wajibkan mereka melakukan pengolahan di dalam negeri,” imbuhnya.
Kebijakan itu membuat Indonesia diboikot oleh negara lain. “Tapi, kita tidak gentar. Itu harus terus dilanjutkan,” tegasnya. (*)
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Toni Hermanto mendengarkan paparan dari Direktur PT BMS, Bambang Soetiono tentang rencana pengembangan KEK. (jpg)
batampos – Akhir-akhir ini publik digegerkan dengan konflik di pulau Rempang yang akan diubah menjadi Rempang Eco-City.
Investor asal China, Xinyi Glass Holdings, pabrik raksasa yang memproduksi kaca, disebut menanamkan investasi jutaan dollar untuk proyek tersebut.
Sebelum ramai konflik di Rempang, Xinyi Glass Holdings ternyata sebelumnya pernah melakukan perjanjian dengan PT Berkah Manyar Sejahtera di Gresik, yang merupakan perusahaan Joint Venture antara AKRA dengan Pelindo pada Kamis, 25 Agustus 2022.
Melalui anak usahanya PT Xinyi Glass Indonesia (XINYI), perusahaan tersebut berinvestasi tahap pertama sebesar Rp 10,5 triliun untuk melakukan pembelian tanah demi membangun pabrik produksi kaca di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE).
Berdasarkan keterangan Dirut Berkah Manyar Sejahtera Bambang Soetiono, XINYI sepakat membeli lahan demi membangun pabrik kaca XINYI di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE.
Kerjasama dengan BMS juga mengharuskan XINYI untuk menyediakan berbagai utilitas termasuk air, listrik, gas alam, fasilitas telekomunikasi, pengolahan limbah, internet, serta infrastruktur dan fasilitas lainnya yang mendukung pengoperasian fasilitas produksi kaca XINYI di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE.
Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Agung Endro Dwi, mengatakan kehadiran XINYI di KEK ditanggapi secara positif oleh masyarakat Gresik.
Pemerintah daerah juga menjamin iklim investasi di Gresik sangat efektif dan kondusif.
“Kami selalu menyambut dengan tangan terbuka semua investor yang hadir. Bagi Gresik ini akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan bagi masyarakat tentu akan tersedia lapangan pekerjaan baru,” kata Agung di Mall Pelayanan Publik (MPP) Gresik, dikutip dari Radar Gresik pada Rabu (20/9).
“Selama bertahun-tahun kota Gresik menjadi tujuan investasi. Setiap ada investor datang pesan kami hanya satu yaitu perhatikan warga lokal,” tandasnya. (*)
Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (dok Jawa Pos)
batampos – Perwakilan PB IDI, PPNI, IAI, PDGI, dan IBI kemarin (19/9) mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan permohonan uji formil UU Nomor 17/2023 tentang Kesehatan. Ada lima hal yang melatarbelakangi hal ini. Meski demikian, organisasi profesi kesehatan tetap akan membantu pemerintah ketika diminta untuk memberi masukan terkait aturan turunan UU Kesehatan.
UU Kesehatan yang disahkan pada 8 Agustus 2023 kini memasuki babak baru. Kementerian Kesehatan tengah melakukan public hearing untuk menggodok rancangan peraturan pemerintah (RPP). Di sisi lain organisasi profesi telah mendaftarkan permohonan uji formil.
Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter IIndonesia (PB IDI) dr Mahesa Pranadipa menegaskan pendaftaran uji formil ini merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh konstitusi terhadap proses pembentukan undang-undang. “Dari penyusunan hingga pembahasan ada cacat formil dalam pembentukan undang-undang 117/2023,” katanya. Uji formil ini menurutnya untuk kepentingan seluruh rakyat. Sebab menurut Mahesa, UU Kesehatan ini mengatur hak dasar masyarakat.
Saat ini pemerintah baru menyusun rancangan peraturan pemerintah dan melibatkan banyak pihak dalam public hearing. Termasuk OP. Mahesa mengungkapkan bahwa OP akan tetap memberikan masukan untuk rancangan peraturan pemerintah ketika pemerintah meminta. “Tapi belajar dari public hearing penyusunan RUU Kesehatan, takutnya banyak yang tidak diakomodir,” katanya.
Kuasa hukum lima organisasi profesi Muhammad Joni mengungkapkan ada lima hal yang melatarbelakangi permohonan uji formil. Pertama, Joni menyebut proses penyusunan UU Kesehatan ini tidak melibatkan stakeholder terkait. Padahal pelibatan stakeholder ini sesuai dengan pasal 22 D ayat 2 UUD 1945.
“Kedua meaningfull partisipation yang tidak terpenuhi,” ujarnya. Menurutnya partisipasi ini merupakan putusan MK yang mengatur terkait partisipasi keterlibatan serta bermakna dari masyarakat terdampa dan berkepentingan. Menurut Joni lima OP ini merupakan aktif dalam menjalankan UU Kesehatan. “Alasan ketiga adalah proses pembentukan UU Kesehatan ini tidak ada fitur formil putusan MK,” imbuh Joni.
Selanjutnya, Joni menyebutkan alasa lainnya adalah adanya penghambatan dari proses pembahasan dan pembentukan undang-undang ini. Dia menyatakan bahwa ada surat dari Kementerian Kesehatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat dalam pembahasan UU Kesehatan. Kelima adalah pembentukan UU Kesehatan harus penuhi format dan bentuknya. ”Selain itu adanya langkah sungsang, UU belum disahkan tapi aturan turunannya sudah dimulai (dibentuk),” ujarnya. (*)
Direktur PT Air Batam Hulu – Hilir (ABH – ABHi), Mujiaman Sukirno. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – SPAM Batam menjamin pasokan air di Batam. Hal ini disebabkan jumlah produksi air di Batam, sudah sesuai dengan jumlah idealnya. SPAM Batam sudah dapat memproduksi air hingga 4 ribu lpd (liter per detik).
Instalasi pengolahan air (IPA) Dam Muka Kuning sudah beroperasi penuh, sehingga dapat meningkatkan produksi air hingga 350 lpd.
“Angka 4000 lpd, sudah tercapai. Capaian ini sudah dapat dirasakan masyarakat,” kata Direktur Utama (Dirut) PT Air Batam Hulu dan PT Air Batam Hilir (ABH), Mujiaman Sukirno, Rabu (20/9).
Ia mengatakan, beberapa daerah kritis (kurang pasokan air) sudah dapat dialiri air bersih. Mujiaman mencontohkan di jalur Punggur, air sudah mengalir di Perumahan Buana Vista Botania dan sekitarnya.
Begitu juga di Kawasan Nongsa Renggali. Sedangkan di jalur Sei Harapan, beberapa perumahan telah dialiri air bersih. Jam hidupnya air juga bertambah di beberapa lokasi.
“Putra Jaya (Tanjunguncang) dan sekitarnya, mulai teraliri air. Sekarang ini ruko-ruko bagian depan, sudah dapat air semua, begitu juga perumahan di Blok A,” ujar Mujiaman.
Wilayah Patam Lestari, Mujiaman mengatakan, sedang ada pengerjaan pipa. Pengerjaan ini memakan waktu beberapa bulan. Nantinya, usai pengerjaan pipa ini, air dapat mengalir lancar ke beberapa perumahan yang selama ini mengalami gangguan air.
“Tidak semuanya juga kami layani, masih ada juga yang belum selesai. Agar semua terlayani, ada tambahan-tambahan yang perlu dikerjakan. Nah, hal itu yang sedang kami gesa,” tuturnya. (*)
Alex Marquez sebelum melakoni tes bersama tim barunya Gressini Racing di Valencia, November lalu. (AFP)
batampos – Untuk kali pertama sepanjang sejarah, MotoGP akan diselenggarakan di India akhir pekan ini. Tepatnya di Sirkuit Internasional Buddh. Sirkuit ini berada di Kota Dankaur, sekitar 70 km sebelah tenggara New Delhi.
Karena baru pertama, pembalap Gresini Racing MotoGP Alex Marquez pun tidak tahu banyak soal sirkuit yang diarsiteki Hermann Tilke tersebut. Namun, demi melancarkan persiapan, dia dan tim mencoba melakukan berbagai cara.
”Kami bersiap dengan apa yang kami bisa: dengan bermain video game, menonton balapan F1, dan sesampai di sana (India, Red) kami akan mencoba menguasai trek secepatnya,” kata Alex sebagaimana yang dilansir dari Crash.
Kebetulan, Sirkuit Internasional Buddh memang pernah mengadakan Formula 1 sejak musim 2011 sampai 2013. Dengan begitu, Alex bisa melihat rekaman ulang balapan F1 di sana.
Rekan satu tim Alex, yakni Fabio Di Giannantonio, juga antusias menghadapi GP India. Sebab, semua pembalap sama-sama memulai dari nol.
”Ini jadi awal yang kosong bagi semua, tanpa data-data sebelumnya, dan kerja tim yang akan menentukan,” kata dia. (*)
Suasana ruas Jalan Jalan R. Suprapto atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bukit Daeng, Mukakuning. Foto: Dalil harahap/Batam Pos
batampos – Jalan R Suprapto dan Ahmad Yani, dari Bukit Daeng hingga Simpang Dam, Mukakuning, gelap gulita di malam hari. Sebab penerangan jalan umum tidak berfungsi.
Ini jadi keluhan pengguna jalan karena jalan tersebut sepi dan rawan terjadi kecelakaan. Suasana seram dan menakutkan dirasakan pengendara saat melintas di malam hari.
Informasi yang disampaikan masyarakat, situasi jalan yang kurang nyaman itu sudah berlangsung selama sepekan terakhir. Hampir semua lampu yang ada di sepanjang jalan utama tersebut padam total.
Warga tidak tahu persis kenapa lampu jalan tersebut tak berfungsi, namun dampaknya sangat berpengaruh. Selain terbawa suasana seram, jalan juga rawan dengan aksi kejahatan.
“Sudah sepekan ini tak nyala lampu ini. Entah rusak atau sengaja dipadamkan saya tak tahu. Jalan jadi seram dan rawan,” ujar Edison, warga Batuaji yang bekerja di Mukakuning, Selasa (19/9).
Warga berharap agar ini segera diperbaiki agar aman dan nyaman dalam berkendaraan di malam hari.(*)
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Widiastadi Nugroho saat memimpin rombongan Komisi III DPRD Provinsi Kepri melihat proses perbaikan Pelabuhan Penagi Natuna pada 9 Sepetmber 2023 lalu. F. Humas DPRD Provinsi Kepri.
batampos-Komisi III DPRD Provinsi Kepri memberikana atensi terhadap aktivitas pembebenahan Pelabuhan Penagi, Natuna yang sedang dilakukan Pemprov Kepri. Kontraktor diingatkan untuk bergegas menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
“Pelabuhan Penagi adalah infrastruktur strategis di wilayah ini. Jadi proses pembenahan harus selesai sesuai rencana,� ujar Widiastadi Nugroho, Selasa (19/9)
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, semakin cepat diselesaikan, tentu akan semakin baik. Sehingga bisa segera dimanfaatkan masyarakat. Pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan multi, tidak hanya untuk sandar kapal penumpang, tetapi juga digunakan untuk sandar kapal kargo dan kapal roro.
�Kalau sudah berfungsi normal akan ada efeknya bagi masyarakat, tak hanya masyarakat sekitar tapi masyarakat Kabupaten Natuna umumnya,� ungkap Mas Iik.
Ditegaskannya, kondisi pelabuhan tersebut sudah sangat memprihatinkan. Selain itu ia juga mengusulkan kepada Pemprov Kepri segera membentuk KSOP di Kabupaten Natuna. Hal ini guna mengantisipasi jika Pelabuhan Penagi sudah beroperasi penuh otomatis lalu lintas kapal baik cargo maupun kapal penumpang akan semakin ramai.
“Tentunya kalau sudah ramai kita membutuhkan KSOP di Natuna karena saat ini masih gabung dengan Anambas dan hal tersebut menghambat dalam pengurusan izin berlayar kapal,� terangnya.
Menurutnya rehabilitasi Pelabuhan Penagi harus diimbangi dengan pembentukan KSOP. Sehingga akan memperkuat sistem pelayanan. Lebih lanjut katanya, beberapa waktu kedepan akan masuk musim utara, jangan sampai faktor cuaca pekerjaan menjadi terhambat.
“Ketika musim utara, kondisi wilayah Natuna akan mengalami cuaca yang ekstrem. Karena ketinggian gelombang aktivitas pelayaran terganggu. Dan ini berkaitan dengan proses pengangkutan material kelokasi,� tegasnya.
Sementara itu, Kabid Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Pemprov Kepri Azis Kasim Djou menjelaskan bahwa rehabilitasi Pelabuhan Penagi menggunakan DAK pemerintah pusat. Rehabilitasi Pelabuhan Penagi sendiri menelan anggaran sebesar Rp 15 miliar dan dijadwalkan selesai pada 22 November 2023.
“Insyaallah akan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan sesegera mungkin bisa dioperasikan sesuai dengan arahan Ketua Komisi III,� tambah Azis.(*)
