batampos – Pemerintah diminta tak sekadar reaktif soal rencana penghapusan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi. Komisi X DPR meminta ada kajian mendalam sebelum aksi itu direalisasikan.

Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah meminta pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), lebih dulu membuat naskah akademik atas kebijakan pengganti jika memang akan menghapus PPDB zonasi. Ini diperlukan sebagai pijakan kebijakan selanjutnya. Sebab, akan ada paparan secara ilmiah mengenai latar belakang, tujuan, hingga kajian mendalam mengenai kebijakan baru tersebut.

”Harus dikaji dulu dari awal. Setiap kebijakan kan harus ada naskah akademiknya. Sementara, Kemendikbudristek ini agak sering membuat kebijakan tanpa naskah akademik,” ungkapnya kemarin (12/8).

Menurut Ledia, penghapusan PPDB zonasi ini sebetulnya bukan solusi. Sebab, persoalan pokoknya adalah keberadaan sekolah negeri di lingkungan padat penduduk. Lalu, masyarakat berebut masuk sekolah negeri dengan asumsi di sana tidak berbiaya. Pembangunan sekolah negeri dekat populasi padat penduduk ini memang diperlukan. Dengan pemerataan, anak tidak perlu menempuh perjalanan jauh menuju sekolah. Ini juga dilakukan demi keamanan anak saat di perjalanan.

Sayangnya, kata dia, pekerjaan rumah (PR) ini tak diselesaikan Kemendikbudristek. Pemerataan sekolah tak ada, memastikan kualitas semua sekolah sama pun belum. Akibatnya, mereka kewalahan setiap momen PPDB datang. Kemendibudristek lantas melempar tanggung jawab kepada pemerintah daerah (pemda). ”Mending melempar kepada pemda. Ada yang bilang ini malah kebijakan menteri sebelumnya. Kan nggak ada urusan ngomong begitu. Kerja aja sebenernya mah,” kritik kader PKS tersebut.

Menurut Ledia, kondisi ini sebenarnya bisa diantisipasi jika memang Kemendikbudristek sulit mencari lahan untuk membangun sekolah baru. Dia memahami, di beberapa daerah hal ini tak mudah. Biayanya juga sangat mahal. Karena itu, Kemendikbudristek bisa memberdayakan sekolah swasta. Sekolah swasta bisa didorong untuk memenuhi standar minimal, memperbaiki kualitas, hingga memberikan subsidi untuk biaya masuk siswa. Mengingat, salah satu alasan karut-marut PPDB adalah orang tua ingin anak masuk sekolah negeri yang berbiaya lebih murah. ”Ini bisa membantu. Jadi, sebetulnya banyak pilihan yang bisa dilakukan. Tidak perlu terburu-buru menghapus,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Dia meminta semua pihak lebih dulu membuat kajian untuk alternatif pengganti sistem PPDB zonasi ini. ”Kalau itu klir, baru kita bicara soal penghapusan,” tegasnya.

Secara luas, menurut dia, sistem zonasi sejatinya menguntungkan masyarakat, terutama dengan ekonomi rendah. Sistem ini memastikan mereka dapat hak di bidang pendidikan. Kendati begitu, dia tak menampik, bila selama PPDB berjalan, ada target terkait dengam pemerataan yang belum terpenuhi. Hingga kini, SD, SMP, dan SMA negeri masih minim ditemui di beberapa daerah.

”Problem sesungguhnya adalah selama tujuh tahun penerapan PPDB, apa yang menjadi target belum terpenuhi. Satu soal pemerataan,” ungkap politikus PKB tersebut.

Sama dengan Ledia, Huda menilai bahwa peningkatan kualitas mutu pendidikan di semua sekolah belum merata. Termasuk pembangunan sekolah negeri. ”Nah, pembangunan sekolah itu bisa disiasati melalui kolaborasi dengan sekolah swasta. Artinya, pemerintah harus menyediakan pendanaan yang itu berlaku sama dengan yang diterapkan nanti di sekolah swasta,” paparnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah Arab Saudi menerapkan strategi baru untuk menarik jemaah umrah, termasuk dari Indonesia. Caranya dengan memudahkan calon jemaah membeli paket umrah melalui website.

Layanan website tersebut adalah Nusuk yang merupakan situs resmi milik Arab Saudi, sehingga paket-paket umrah yang tersedia di sana bersifat resmi dan bukan penipuan.

Dilansir dari laman resminya, Nusuk merupakan platform untuk merencanakan dan memesan paket umrah secara legal, termasuk mengurus eVisa, memesan penerbangan, hingga hotel.

Saking mudahnya, para calon jemaah bahkan bisa melakukan transaksi melalui Nusuk dengan HP seperti membeli tiket kereta api atau membeli paket wisata secara daring. Berikut adalah cara membeli paket umrah secara resmi melalui website Nusuk.

1. Buka website Nusuk di alamat nusuk.sa/id. Calon jemaah bisa membukanya dengan komputer atau HP.
2. Setelah masuk ke halaman utama, klik tiga garis di kanan atas, kemudian pilih Paket dan Penawaran.
3. Calon jemaah kemudian masuk ke menu Paket dan Penawaran dan langsung scroll ke bawah untuk memilih paket umrah dengan sejumlah biro perjalanan. Total ada 23 paket umrah dengan berbagai kelas, mulai ekonomi hingga VIP.
4. Jika jemaah ingin memilih paket umrah ekonomi, bisa memilih biro perjalanan yang tertulis Economy Package. Fasilitas yang ditawarkan dari berbagai jenis Paket Ekonomi bermacam-macam, misalnya penerbitan visa, transportasi dari bandara ke hotel, transportasi internal dari Makkah ke Madinah, dan fasilitas lainnya.
5. Jika jemaah ingin memilih paket umrah VIP, bisa memilih biro perjalanan yang tertulis Umrah VIP Package. Fasilitas yang ditawarkan dari berbagai jenis Paket VIP juga bermacam-macam, misalnya penerbitan visa, transportasi dari bandara ke hotel, transportasi VIP saat berada di Makkah ataupun Madinah, akomodasi hotel, asuransi, dan fasilitas lainnya.
6. Sehabis memilih atau masuk ke deskripsi masing-masing paket tersebut, scroll ke bawah untuk memilih menu menghubungi nomor WA atau nomor telepon biro perjalanan tersebut agar bisa menanyakan lebih lanjut, atau langsung klik menu website.
7. Setelah klik menu website, calon jemaah akan langsung diarahkan masuk ke website resmi biro perjalanan tersebut untuk melakukan pemesanan paket.

Paket-paket umrah yang ditawarkan di website Nusuk beraneka ragam, mulai dari yang termurah yaitu 750 riyal atau Rp 3 juta hingga termahal yaitu 6.500 riyal atau sekitar Rp 26,2 juta per orang.

Para calon jemaah juga bisa mengurus pengajuan visa melalui website ini. Selain itu, situs ini juga menyediakan berbagai informasi dan pengetahuan lengkap mengenai umrah dan ziyarah, segala hal tentang Makkah dan juga Madinah.

Selain dalam format website, Nusuk juga sudah tersedia dalam format aplikasi yang bisa diunduh melalui App Store, Google Play Store, dan AppGallery. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Hingga Juli lalu, berbagai indikator menunjukkan aktivitas perekonomian domestik masih relatif kuat. Tren penurunan inflasi juga terus berlanjut, didukung melandainya inflasi seluruh komponen. Hal itu tak lepas dari kerja APBN dalam menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan kinerja APBN 2023 hingga akhir Juli 2023 yang terjaga surplus. Meski demikian, pemerintah akan terus melakukan antisipasi dan mitigasi atas dampak dinamika global terhadap perekonomian domestik.

”Perekonomian domestik melanjutkan kinerja yang baik. Pada triwulan II 2023 tumbuh tinggi meneruskan tren di atas 5 persen selama tujuh triwulan berturut-turut,” ujar Sri Mulyani.

Dia membeberkan, APBN surplus Rp 153,5 triliun atau 0,72 persen dari produk domestik bruto (PDB) hingga akhir Juli 2023. ”Surplus APBN per Juli 2023 ini bersumber dari pendapatan negara yang tembus Rp 1.614,8 triliun. Pendapatan tercatat tumbuh 4,1 persen secara tahunan dan menyentuh 65,6 persen dari target APBN 2023,” urainya.

Menkeu lebih jauh menjelaskan, efektivitas kebijakan fiskal berperan penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan memperbaiki pemerataan. Dengan begitu, seluruh kawasan mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi yang kuat. Bahkan, lanjut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku-Papua lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional.

APBN terus bekerja sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi nasional. Di antaranya, melalui belanja perlindungan sosial dan belanja pegawai untuk meningkatkan daya beli masyarakat, stabilisasi harga, serta penguatan distribusi dan pasokan untuk mengendalikan harga, belanja operasional pemerintah untuk mendukung tingkat konsumsi pemerintah, serta melalui investasi pemerintah untuk meningkatkan komponen investasi.

Dia menerangkan, saat ini banyak negara yang masih struggle atau berjuang untuk menjaga pemulihan ekonomi atau kinerja pertumbuhan ekonominya. ”Dalam perlemahan global yang sangat kuat, Indonesia alhamdulillah dalam posisi yang relatif baik. APBN terus bekerja untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita,” tegas Menkeu.

Dari sisi produksi, sektor utama perekonomian terus tumbuh. Konsumsi dalam negeri yang semakin kuat turut menopang sektor pertanian, perdagangan, dan pengolahan makanan-minuman. Selain itu, pemerintah terus mengoptimalkan sumber-sumber potensial perekonomian daerah dengan berbagai stimulasi. Misalnya, dukungan pemerintah dalam kebijakan hilirisasi SDA serta penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan kegiatan internasional dan nasional. Itu termasuk kebijakan penambahan libur Idul Fitri dan Idul Adha 2023. (*)

Reporter: JP Group