Apri/Fadia memenangkan Hongkong Open 2023. (F.X/@INABadminton)
batampos – Pasangan ganda putri asal Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti atau yang akrab disapa Apri dan Fadia, berhasil meraih emas di turnamen badminton Hongkong Open 2023, Minggu (17/9).
Meski sempat tertinggal 14-21 dari pasangan Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, Apri dan Fadia berhasil mengejar poin di set kedua dan ketiga.
Pertandingan cukup sengit di babak kedua yang membuat skor terus bergerak hingga angka 24-22 yang dimenangkan oleh Apri/Fadia.
Dengan kemenangan di set kedua, Apri/Fadia terlihat semakin percaya diri dan berhasil menguasai pertandingan rubber set atau set ketiga.
Apri/Fadia mengakhiri perjuangan pasangan ganda putri Malaysia dengan jarak skor yang cukup jauh, yaitu 21-9.
Selebrasi kemenangan pun dilakukan oleh Apri yang segera menggendong Fadia di punggungnya dengan senyuman lebar yang tak lekas hilang dari keduanya.
Selain berhasil meraih emas, Apri/Fadia juga mencetak sejarah dengan kemenangan mereka di Hongkong Open 2023.
Pasangan Apri/Fadia menjadi pasangan ganda putri Indonesia pertama yang memenangkan Hongkong Open sejak dimulainya turnamen pada 1982.
Dilansir dari website Badminton World Tour, Apri/Fadia meraih hadiah sebesar USD 33.180 atau sekitar Rp 509,877 Juta dengan kurs Rp 15.367, dan 6.420 poin. (*)
batampos– Ketika pengumuman optimalisasi tehadap 445 orang pelamar P3K yang diumumkan pada Selasa (5/9) ada 195 orang yang dinyatakan lulus. Namun, dalam pengumuman terbaru nomor 781/BKPSDM -02/PANSELDA/IX/1428.a/2023, ada peserta yang dibatalkan kelulusannya.
Sekda Kabupaten Karimun, M Firmansyah melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Karimun, MS Sudarmadi Minggu (17/9) mengatakan, sesuai data yang diterima pihaknya dari BKN RI memang ada pembatalan hasil optimalisasi peserta P3K jabatan fungsional 2022.
”Berdasarkan data yang diterima memang ada yang dibatalkan. Jumlahnya 3 orang untuk 3 jabatan fungsional. Terdiri dari ahli pertama perencana, ahli pertama analis kebijakan dan ahli pertama penggerak swadaya masyarakat,” ujarnya.
Dikatakannya, tiga orang peserta pelamar P3K yang dibatalkan kelulusannya juga berbeda-beda keterangan yang disampaikan. Yakni, satu orang mengundurkan diri. Dan dua orang lagi keterangannya karena tidak memenuhi syarat (TMS). Penyebabnya, tidak termasuk kategori non ASN. Sehingga, tidak berhak mendapatkan optimalisasi.
”Dengan adanya pembatalan untuk 3 orang hasil optimalisasi apakah akan mengurangi jumlah kelulusan awal sebanyak 195 orang atau tidak. Untuk hal tersebut kami masih menunggu hasil dari BKN, apakah dapat diisi atau tidak. Sampai saat ini kami belum menerima hasil dimaksud,” jelasnya. (*)
Warga mendonorkan darahnya di kegiatan donor darah Hakka di One Mall Batam Center, Minggu (17/9). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Perhimpunan Hakka Kota Batam berhasil mengumpulkan ratusan kantong darah dalam kegiatan bakti sosial donor darah di One Batam Mall, Minggu (17/9). Selain menjadi agenda rutin, kegiatan sosial ini juga digelar dalam rangka HUT ke 78 Palang Merah Indonesia (PMI).
Di lokasi acara, terlihat antusias ratusan peserta donor darah menunggu giliran. Sebelum mendonorkan darah, para peserta yang telah mendaftar dilakukan skrining untuk memastikan bisa atau tidaknya mendonorkan darah.
Ketua Umum HAKKA Batam, Hok Sin mengatakan kegiatan donor darah adalah agenda rutin Hakka Batam. Sebab dalam setahun, Hakka Batam bisa menggelar 3-4 kali kegiatan donor darah.
“Ini kegiatan rutin kami, yang memang dalam setahun 3-4 kali digelar. Namun yang spesial pada penyeleggaraan kali ini, karena digelar serentak se-Indonesia oleh Hakka di daerah lainnya,” ujar Hok Sin disela kegiatan donor darah.
Selain digelar serentak, kegiatan donor darah ini juga menjadi kebanggaan Hakka Batam. Sebab dipercaya dalam rangkaian HUT ke 78 PMI.
“Kami patut berbangga karena dipercaya dalam rangkaian HUT PMI ke 78 juga,” kata Hok Sin.
Menurut dia, Hakka Batam tak lagi menargetkan jumlah kantong darah yang berhasil dikumpulkan. Karena yakin, jumlah yang akan didapat ratusan kantong. Keyakinan itu, karena partisipasi dari relawan Hakka yang rutin mendonorkan darah setiap kegiatan tersebut digelar. Para relawan sudah terdata di data base Hakka.
“Kami tak lagi menargetkan berapa kantong yang dikumpul. Karena selalu berlebih. Rata-rata setiap kegiatan donor darah kami mengumpulkan 250-300 kantong darah. Karena kami juga ada relawan tetap yang tercatat di data base. Mereka memang rutin mendonorkan darah, setiap kali ada undangan,” sebut Hok Sin.
Masih kata Hok Sin, keterbatasan petugas PMI membuat pihaknya juga membatasi jumlah peserta. Padahal, jika memang petugas banyak, Hakka bida menyiapkan seribu lebih relawan.
“Kalau petugas banyak atau bisa kami bantu (dalam pengambilan darah), mungkin bisa terkumpul seribu kantong, ” ujarnya.
Sebagai rasa ucapan terimakasih, pihaknya memberikan bingkisan kepada setiap relawan. Seperti beras dan minyak goreng.
“Ucapan terimakasih itu merupakan sumbangan dari donatur. Banyak donatur yang ingin membantu, namun kami batasi,” ungkap Hok Sin.
Tak hanya itu, Hok Sin juga menyampaikan harapan Hakka dalam kegiatan bakti sosial itu yakni membantu PMI dalam mengisi stok darah untuk masyarakat. Dan masyarakat yang memang membutuhkan darah, tak susah lagi mendapatkan darah karena stok yang selalu tersedia.
“Setetes darah yang kita berikan dapat menyelamatkan nyawa orang lain,” pungkasnya. (*)
batampos – Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku memiliki data intelijen terkait arah partai politik menjelang Pemilu 2024 mendapat sorotan dari berbagai pihak. Hal itu dinilai akan berbahaya dan merusak demokrasi, jika digunakan untuk intervensi politik pencapresan.
Partai politik memiliki pandangan beragam terhadap pernyataan presiden soal data intelijen. PKS misalnya, tidak mempersoalkan data intelijen. Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, presiden mempunyai hak untuk memiliki data rahasia itu. “Kami tidak ada beban,” terangnya.
Menurutnya, sangat wajar jika presiden memiliki data intelijen terkait negara. Dengan data itu, presiden bisa memetakan berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia. Tidak terkecuali soal arah koalisi parpol dalam menghadapi pemilu.
Aboe mengatakan, presiden bisa mendapatkan data intelijen dari BIN, kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Semua lembaga itu melaporkan data rahasia kepada kepala negara.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, sebagai kepala negara, wajar jika Jokowi memiliki data intelijen soal arah parpol menjelang pemilu. “Wajar kalau Presiden Jokowi punya data intelijen,” ungkapnya.
Dia tidak mempersoalkan pernyataan Jokowi di depan publik. Sebab, yang disampaikan presiden hanya sebatas informasi umum. Presiden tidak menjelaskan apa saja data intelijen itu. Jadi, hanya presiden yang mengetahui data tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku kaget ketika mendengar presiden menyampaikan bahwa dirinya memiliki data intelijen terkait arah koalisi. “Kami kaget ketika mendengar itu,” ucapnya.
Sebenarnya, kata dia, wajar seorang presiden memegang data intelijen. Namun yang menjadikan dia kaget adalah pernyataan itu disampaikan di depan umum. Tentu, hal itu akan menimbulkan multitafsir.
Menurut Mad Ali, publik sebenarnya sudah mengetahui kalau presiden memegang data intelijen. Tapi sangat mengagetkan jika hal itu disampaikan kepada masyarakat luas. “Seharusnya tidak disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan multitafsir,” tegasnya.
Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, ada sisi positif dan negatif dari pernyataan yang disampaikan presiden soal data intelijen. Menurutnya, hal yang positif jika presiden mempunyai data intelijen.
Dengan data itu, presiden bisa mengetahui kondisi Indonesia, mendapat gambaran terkait potensi kerawanan, dan bisa menyusun strategi dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan. “Presiden memang harus memiliki data intelijen,” bebernya.
Presiden, lanjut Ujang, juga berhak memiliki data intelijen soal arah parpol dalam menghadapi pemilu. Namun, seharusnya data itu disimpan saja oleh presiden dan tidak perlu disampaikan ke pihak lain.
Menurutnya, akan sangat berbahaya jika data intelijen itu digunakan untuk cawe-cawe atau intervensi politik pilpres. Kalau presiden memanfaatkan data tersebut untuk intervensi arah parpol, maka hal itu akan merusak tatanan politik dan demokrasi. “Itu sisi negatifnya, akan merusak tatanan politik dan demokrasi kita,” ucapnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menegaskan bahwa partai politik memiliki kemandirian dan independensi dalam menentukan arah politik pemilu, sehingga tidak perlu diintervensi.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai surveillance terhadap parpol merupakan bentuk skandal dan penyalahgunaan intelijen oleh presiden. Menurut koalisi, tindakan tersebut merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi.
”Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi, presiden dan perangkat intelijennya menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan intelijen,” kata anggota koalisi M. Isnur kepada Jawa Pos, kemarin.
Isnur mengakui, data intelijen memang berfungsi memberikan informasi, terutama kepada presiden. Namun, informasi tersebut seharusnya terkait dengan musuh negara dan berkaitan dengan masalah keamanan nasional. ”Bukan terkait dengan masyarakat politik atau partai politik,” ungkapnya.
Fungsi intelijen itu, lanjut Isnur, diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Nomor 17/2011 tentang Intelijen Negara. Mengacu ketentuan itu, presiden tidak pantas dan tidak boleh memantau, menyadap, dan mengawasi mereka dengan menggunakan lembaga intelijen demi kepentingan politik presiden.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa sangat wajar bila presiden memiliki data intelijen. Menurut dia, hal itu tidak ada kaitannya dengan cawe-cawe. ”Itu tidak ada kaitannya,” kata dia tegas.
Mahfud menyatakan, presiden manapun sudah pasti mendapat laporan intelijen. Jangankan presiden, dia menyebut, pejabat sekelas menteri pun memiliki.
Pejabat asal Madura itu mencontohkan, pejabat selevel menteri koordinator mendapat laporan intelijen setiap bulan. ”Kalau presiden setiap hari. Pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa, punya data parpol itu biasa,” imbuhnya.
”Siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang. Itu punya (informasi intelijennya) presiden,” tambah pria yang pernah bertugas sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Mahfud menyampaikan, salah satu tugas presiden terkait dengan banyak hal. Termasuk urusan politik, hukum, keamanan. ”Apa-apa yang sensitif di masyarakat, presiden setiap hari mendapat laporan dari intelijen,” imbuhnya.
Dia menegaskan bahwa penyampaian informasi intelijen kepada presiden juga berlandas aturan. Yakni undang-undang. ”Intelijen negara itu laporannya ke presiden dan setiap saat. Bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja,” beber dia.
Karena itu, dia menilai bahwa hal tersebut wajar dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia. Termasuk undang-undang berkenaan dengan intelijen negara. ”Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden,” lanjut dia. ”Oleh sebab itu, kita harus hati-hati. Pejabat, politikus, dan sebagainya. Presiden itu tahu semuanya,” ujarnya. (*)
Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia didampingi Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian di Hotel Batam Marriott Harbour Bay, Minggu (17/9).
batampos – Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia memastikan seluruh hak warga Pulau Rempang akan dipenuhi. Hal ini disampaikannya usai melakukan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi di kawasan Pulau Rempang.
“Masyarakat yang digeser dari pulau, mereka akan diberikan haknya,” ujarnya di Hotel Batam Marriott Harbour Bay, Minggu (17/9) sore yang didampingi Menteri Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, dan Wakapolri, Komjen Agus Andrianto.
Ia menjelaskan hak yang diberikan tersebut berupa tanah seluas 500 meter persegi, rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta, uang makan selama masa relokasi sementara ke Batam senilai Rp 1,2 juta per jiwa, uang sewa selama relokasi sementara sebesar Rp 1,2 juta per KK.
Ia juga menyebutkan syarat khusus. Seperti bagi warga yang sudah punya dokumen tanah berupa alas hak, serta bangunannya bernilai di atas Rp 120 juta, maka akan segera diinventarisir. Begitu juga dengan tanaman, keramba ikan, sampan dan lainnya akan dihargai secara proporsional sesuai mekanisme dan dasar perhitungannya.
“Misal rumahnya bukan tipe 45 senilai Rp 120 juta, tapi rumahnya dihargai Rp 350 juta. Maka selisihnya nanti akan diselesaikan BP Batam,” terangnya
Dalam kesempatan itu, Bahlil meminta Warga Rempang tidak perlu ragu terhadap komitmen pemerintah. Sebab, pemerintah menyediakan relokasi permanen di Dapur 3, Sijantung, Pulau Galang, Batam, Kepri.
“Pembangunan rumah nanti bertahap. Untuk tahap awal relokasi kita bangun 2.500 rumah, 6-7 bulan. Itu tidak susah, saya ini mantan kontraktor, jadi tahu,” katanya.
Ia juga meyakinkan masyarakat bahwa investasi di Pulau Rempang tersebut untuk mensejahterakan rakyat. Sebab, akan menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan.
“Ini (investasi) anggaran bukan sedikit, total investasi Rp 300 T, tahap pertama itu Rp 175 T, kalau ini lepas potensi PAD dan lapnagan pekerjaan untuk saudara kita disini kehilangan peluang,” ungkapnya.
Bahlil turut memastikan untuk relokasi warga Rempang harus dilakukan dengan cara soft. Rencananya deadline pendaftaran relokasi pada 20 September, sementara pengosongan pulau paling lambat pada 28 September nanti.
“Keamanan, Wakapolri sudah menjamin secara soft. Kedepan, Gubernur, kami bertiga rapat terus menerus tiap minggu,” imbuhnya.
Petugas gabungan membersihkan tumpukan ban yang dibakar warga di lokasi bentrokan di Rempang, Batam. (ANTARA/Yude)
batampos – Tim Percepatan Reformasi Hukum telah menyerahkan hasil kerja kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis pekan lalu (14/9). Secara keseluruhan tidak kurang dari 150 rekomendasi disampaikan oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD. Di antara ratusan rekomendasi tersebut, mereka mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria.
Usulan tersebut disampaikan oleh Kelompok Kerja reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam (Pokja II) Tim Percepatan Reformasi Hukum. Menurut dia, pembentukan Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria bergantung pada agenda prioritas presiden. ”Sangat tergantung pada daftar prioritas yang bisa segera dilakukan dan kami dari pokja serta tim akan melakukan konsultasi tindak lanjut,” ungkap Anggota Pokja II Sandrayati Moniaga.
Setelah melakukan kajian, Pokja II menitikberatkan percepatan pembuatan prosedur Satu Peta, pengakuan dan pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat, pengesahan RUU Masyarakat Adat, serta perlindungan bagi pembela HAM-lingkungan. Dalam penyelesaian konflik agraria, mafia tanah, serta eksekusi putusan perdata dan TUN terkait kasus agraria dan sumber daya alam (SDA), mereka merekomendasikan pembentukan satgas.
Yakni Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria serta Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan Korupsi SDA. Meski belum diputuskan oleh presiden, Tim Percepatan Reformasi Hukum optimistis terhadap rekomendasi tersebut. ”Tanggapan presiden sangat senang melihat yang telah direkomendasikan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo.
Tidak sampai di situ, pria yang diberi tugas sebagai ketua Tim Percepatan Reformasi Hukum itu sangat menyampaikan bahwa presiden akan mempelajari semua rekomendasi yang mereka sampaikan. Termasuk rekomendasi dari Pokja II yang fokus di sektor agraria dan SDA. ”Beliau (presiden, Red) menjanjikan untuk mempelajari dan dijadikan pertimbangan untuk kebijakan ke depan,” terang Sugeng.
Namun demikian, Sugeng menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di Pulang Rempang, Batam, Kepulauan Riau belum masuk dalam kajian Pokja II Tim Percepatan Reformasi Hukum. Sebab, insiden di Pulau Rempang terjadi setelah tim bekerja. ”Jadi, saya pastikan kasus itu tidak menjadi salah satu studi kasus yang dikaji oleh Tim II. Karena Tim II bekerja, kemudian menyusun, kasus itu belum muncul,” bebernya.
Meski begitu, Sugeng melihat bahwa peristiwa di Pulau Rempang sudah mendapat perhatian dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Utamanya yang secara teknis punya kewenangan terkait dengan persoalan di sana. ”Kementerian dan lembaga yang memang membidangi. Baik masalah investasinya maupun yang memang membidangi masalah keamanannya,” terang dia.
Terpisah, Solidaritas Nasional untuk Rempang menemukan delapan temuan terkait dampak kekerasan di Rempang pada 7 September. Pengerahan kekuatan negara berlebihan menimbulkan korban dari masyarakat. Teror warga juga berlangsung paska kekerasan akibat pemasangan patok tanah oleh BP Batam itu. “Setidaknya ada dua puluh korban dari masyarakat saat kekerasan pada 7 September lalu,” ucap peneliti KontraS Rozy Brilian usai menyampaikan hasil investigasi awal di Kantor YLBHI kemarin. Korban di antaranya anak-anak, lansia, dan warga.
Ada 10 murid dan satu di SMPN 22 Batam terdampak gas air mata. Mereka mengalami mengalami sesak dan mata perih usai terkena gas yang sempat terlontar dan menguar di depan sekolah. Solidaritas Nasional untuk Rempang juga menemukan bahwa proses pengamanan itu dilakukan secara serampangan. “Salah satunya kami menemukan bahwa ada guru yang berbicara lewat speaker ke aparat agar tak menembakkan gas air mata ke sekolah,” paparnya.
Ada pula warga yang terkena hantaman peluru karet yang ditembakkan oleh aparat. Warga tersebut, mendapatkan 12 jahitan di wajah. Hingga 13 September warga tersebut masih menjalani perawatan. Solidaritas gabungan dari sembilan organisasi itu menemukan ada pengerahan kekuatan berlebih oleh negara dalam kasus Rempang. Terbukti, dari hasil investigasi di lapangan terdapat pengerahan 60 kendaraan taktis. Sebanyak 1.010 aparat gabungan dari polisi, TNI, dan Satpol PP juga terkerahkan.
“Tidak hanya itu, nuansa teror juga tampak usai kekerasan pada 7 September terjadi,” katanya. Di antaranya dengan pendirian posko-posko yang diisi oleh aparat. Ada lima posko dan setiap posko ada 20-30 personil. Hasil investigasi menduga posko tersebut dibuat untuk sweeping warga dan orang yang masuk ke kawasan itu.
Staf Advokasi YLBHI Edy K Wahid mengatakan, meminta agar pemerintah bertanggung jawab dalam penanganan kekerasan aparat di Rempang. “Kami meminta mereka yang melanggar dikenakan hukuman pidana,” paparnya. Pihaknya juga meminta Komnas HAM segera turun tangan dalam proses kekerasan HAM yang terjadi di Rempang. (*)
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokratsby, Ketua Umum Partai Demokratahy, dan jajaran pengurus Demokrat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (17/9/2023) (ANTARA/Partai Demokrat)
batampos- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menitipkan agenda perubahan dan perbaikan kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto.
AHY bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Prabowo dan jajaran pimpinan partai dari Koalisi Indonesia Maju di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (17/9) untuk menyampaikan dukungan Demokrat kepada Prabowo untuk maju sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Dalam pertemuan sore tadi di Hambalang, Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan hasil keputusan MTP (Majelis Tinggi Partai) Demokrat yang menyatakan Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Pada kesempatan itu, Ketum AHY juga menitipkan agenda perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya sebagaimana dikutip dari siaran resmi Partai Demokrat, Senin (18/9).
Riefky menjelaskan agenda perubahan dan perbaikan bukan berarti mengganti atau menghapus seluruhnya program yang telah berjalan saat ini. ’’Yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki,” kata AHY dalam pertemuannya dengan Prabowo sebagaimana disampaikan oleh Teuku Riefky.
Meskipun Demokrat telah menyampaikan dukungannya secara langsung kepada Prabowo, Teuku Riefky menyampaikan deklarasi dukungan secara resmi akan diumumkan oleh AHY di hadapan ribuan kader saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pada 21 September 2023.
Agenda perubahan dan perbaikan merupakan visi Partai Demokrat yang menurut AHY dalam beberapa kesempatan merupakan aspirasi dari masyarakat serta para kader. Oleh karena itu, Demokrat sebelumnya memutuskan bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai NasDem dan PKS, serta mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.
Namun, Demokrat pada awal bulan ini (1/9) memutuskan mencabut dukungannya untuk Anies sekaligus keluar dari Koalisi Perubahan terutama setelah NasDem dan PKB berkoalisi dan keduanya menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Anies.
Sejauh ini, baru Anies, bakal calon presiden, yang mengumumkan pasangannya. Prabowo dan bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, belum mengumumkan nama pendamping mereka di hadapan publik.
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (*)
Anggota TNI-Polri mengevakuasi lima jenazah diduga anggota KKB yang tewas saat kontak tembak, Kamis (14/9). (ANTARA/HO/Humas Polda Papua )
batampos – Kontak senjata antara pasukan TNI dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Kamis (14/9). Dalam insiden tersebut, Pasukan TNI melumpuhkan lima anggota KKB Papua.
“Kelimanya dievakuasi setelah kejadian kontak tembak antara TNI dan KSTP (Kelompok Sparatis Teroris Papua),” kata Dansatgas Yonif 7 Marinir Letkol Mar Alex Zulkarnain dalam keterangan tertulis, Senin (18/9).
Dia menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di Kali Braza, Distrik Dekai, sekira pukul 09.00 WIT. Kelima jenazah tersebut telah dievakuasi ke rumah sakit. “Saat ini kelima jenazah sudah ada di RSUD Dekai untuk dilakukan autopsi,” ujarnya.
Selain melumpuhkan 5 KSTP, Prajurit TNI juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya, 2 magazein (jenis SS1 dan AK-47) dengan 4 butir peluru, 1 unit HT, pisau/parang, beberapa asesoris lambang bintang kejora serta barang-barang milik pribadi.
“Semua barang bukti kini telah diamankan di Polres Yahukimo guna kepentingan penyelidikan,” imbuhnya. (*)
batampos – Jumlah anak yang mengajukan dispensasi menikah di Kota Batam, terus bertambah. Dalam tahun ini tercatat sudah ada delapan permohonan dispensi menikah yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) Kelas 1 A Kota Batam.
Humas Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Azizon mengatakan, pengajuan dispensasi menikah ini tercatat sepanjang Januari sampai dengan Agustus 2023. Rinciannya, satu permohonan di bulan Januari, tiga permohonan di bulan Februari dan satu permohonan lain masing-masing di Mei, Juni dan Juli 2023.
Dikatakan Azizon, dispensasi nikah adalah upaya bagi mereka yang ingin menikah tapi belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan pemerintah. Umumnya, orang tua anak yang belum cukup umur itu mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan lewat proses persidangan terlebih dahulu
“Total sampai saat ini ada 8 permohonan, paling banyak bulan Februari ini sebanyak 3 permohonan,” ujarnya, Minggu (17/9).
Azizon menambahkan, dari delapan permohonan ini sebanyak tujuh perkara sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Batam. Artinya tidak semua permohonan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Ada juga apabila alasannya hubungan yang terlalu dekat sehingga dikhawatirkan terjadi perzinahan seperti ini, biasanya pengadilan akan meminta menunggu sampai usia pernikahan.
“Ada juga alasan seperti itu, jadi berkasnya tetap kami terima namun tidak dikabulkan, ” ungkapnya.
Dilanjutkannya, ada sejumlah faktor dispensasi menikah ini. Salah satunya kondisi darurat pemohon. Dimana perempuan sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Dilanjutnya, kondisi seperti itu sudah kerap kali dijumpai saat persidangan.
“Umumnya, mayoritas dispensasi nikah tersebut karena faktor kecelakaan (hamil duluan). Ada juga faktor lain yakni pergaulan, tapi jumlah persentasenya masih kecil, ” tuturnya.
Mayoritas pemohon dispensasi nikah di Kota Batam ini berusia 16 hingga usia 17 tahun. Kebanyakan mereka karena alasan telah hamil duluan atau hamil di luar nikah. Ada juga karena sudah tidak sekolah lagi, sehingga tumbuh persepsi menikah usia muda ataupun sudah terlalu dekat sehingga orangtunya khawatir sehingga meminta dispensasi untuk bisa dinikahkan. (*)
batampos– Daya listrik yang dikelola PLN Tanjungbalai Karimun mengalami defisit. Hal ini disebabkan adanya kerusakan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Unit 1 Tanjngsebatak, Kecamatan Tebing.
Akibat kerusakan yang terjadi pada mesin PLTU unit 1, maka PLN melakukan pemadaman emergency secara bergilir ke pelanggan. Pemadaman bergilir sudah dilakukan sejak Kamis (14/9).
Kepala PLN ULP Tanjungbalai Karimun, Budi Mansyah Minggu (17/9) mengatakan, akibat dari kerusakan mesin PLTU unit 1, maka degisit atau kekurangan daya mencapai 4 megawatt (Mw).
”Dengan defisit ini, maka daya mampu listrik yang tersedia tinggal 23,35 MW. Beban puncak itu mulai terjadi pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Dan pada saat beban puncak, maka kebutuhan daya mencapai 31,50 Mw. Namun, akibat kerusakan pada mesin PLTU unit 1, beban puncak tidak bisa teratasi”; ujarnya.
Sehingga, lanjutnya, untuk menutupi beban puncak, pihaknya melakukan emergency pemadaman listrik secara bergiliran. Dan waktu perbaikan estimasi sampai Kamis (21/9) ditarget sudah selesai.
”Dari kami PLN akan terus berusaha meminimalisir terjadinya pemadaman listrik emergency terhadap pelanggan.
Kami juga meminta bantuan pihak perhotelan dan swalayan untuk menggunakan genset sementara. Dengan harapan pelanggan masyarakat umum yang terdampak dapat diminimalisir pemadaman bergilir,” jelasnya.
Sementara itu, Manajer PLTU Tanjungsebatak, Syaiful Edli yang dikonfirmasi secara terpisah menyebutkan, kerusakan mesij PLTU unit 1 pada bagian chain grate stoker boiler. ”Perbaikan masih terus dilakukan. Dan Alhamdulillah alat yang rusak tersebut ada di gudang kita. Estimasi perbaikan selesai pada Kamis (21/9),” ungkapnya. (*)
