BP Batam menerima kunjungan kerja dari Komisi A DPRD Sulawesi Selatan, Selasa (19/9/2023). Berlangsung di Marketing Center BP Batam, kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi pengelolaan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ada di Kota Batam.

Perwakilan anggota Komisi A DPRD Sulawesi Selatan yang hadir mengaku tertarik untuk mempelajari rencana strategis BP Batam dalam mengembangkan KEK sebagai pusat ekonomi baru dalam peningkatan ekonomi daerah.

Dalam dialog pembahasan, Kepala BP Batam melalui Kepala Bidang Pengembangan KEK BP Batam Hermawan menjelaskan jika pengembangan KEK bertujuan untuk meningkatkan ekonomi serta nilai investasi di Kota Batam.

Tidak hanya itu, lanjut Hermawan, KEK juga diharapkan mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat.

“Untuk di Batam, ada dua KEK yaitu KEK Batam Aero Technic dan KEK Nongsa yang menjadi harapan baru untuk peningkatan ekonomi daerah. Sesuai arahan Kepala BP Batam, kami berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada kawasan dengan kesiapan infrastruktur pembangunan,” ujarnya.

Sejauh ini, BP Batam berhasil menjadikan KEK Batam Aero Technic (BAT) dan KEK Nongsa Digital Park (NDP) sebagai unggulan pemerintah dalam peningkatan investasi daerah.

Terbukti, realisasi investasi di KEK BAT hingga bulan Juni 2023 lalu mencapai Rp 607,5 miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.636 orang.

Sementara, realisasi investasi di KEK NDP hingga Juni 2023 lalu mencapai Rp 2,635 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.618 orang.

“Mudah-mudahan, pertemuan ini bisa memberikan bekal untuk rekan-rekan Komisi A DPRD Sulawesi Selatan dalam melakukan pengembangan daerah ke depannya,” tambah Hermawan.

Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan, Andi Syarifuddin, mengucapkan terima kasih kepada BP Batam yang telah menyambut mereka pada kunjungan kali ini.

Menurutnya, rencana strategis BP Batam dalam pengembangan daerah patut dicontoh sebagai upaya meningkatkan potensi Sulawesi Selatan ke depannya.

“Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi bekal kami untuk memberikan perubahan terhadap ekonomi di daerah. Selain letak Batam yang sangat potensial, menarik pula untuk dilihat bagaimana rencana strategis BP Batam dalam menggaet investor. Semoga kunjungan ini membawa manfaat positif dalam pengembangan daerah Sulawesi Selatan ke depannya,” ujarnya. (DN/rilis)

batampos – Masa masukan dan tanggapan masyakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) telah berakhir. Hingga hari terakhir pengajuan pergantian DCS anggota DPRD Kota Batam, hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melakukan pergantian bakal calon legislatif (Bacaleg).

PSI mengganti satu orang bacaleg yang sebelumnya terindikasi mantan terpidana. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Mawardi.

“Ya, hingga hari terakhir hanya PSI yang mengganti salah satu calegnya,” ujarnya, Kamis (21/9).

Baca Juga: Babak Baru Kasus Pencabulan Pegawai BP Batam, Ini Pengakuan Korban

Menurutnya, PSI mengajukan perubahan DCS berdasarkan masukan masyarakat, bahwasanya caleg yang bersangkutan merupakan mantan narapidana. Setelah ditelusuri berkas-berkas ternyata nama yang mendapatkan tanggapan adalah nama yang sama yang diumumkan di DCS dari PSI.

“Nama penggantinya juga sudah diberikan,” tambahnya.

Dikatakan Mawardi saat ini pihaknya akan memverifikasi berkas bacaleg yang diganti tersebut. Pergantian akan dilakukan selama tiga hari mulai tanggal 21 sampai 23 September 2023. Jika nantinya bacaleg tersebut memenuhi syarat akan dimasukan ke dalam daftar caleg tetap pemilu legislatif 2024.

Selain dari PSI, KPU Kota Batam menyebutkan terdapat dua mantan narapidana terdaftar sebagai bacaleg DPRD Batam pada Pemilu 2024. Kedua bacaleg tersebut berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Gerindra.

“Keduanya masih lanjut di tahapan selanjutnya,” kata Mawardi.

Baca Juga: Masyarakat Rempang Bisa Memilih Tempat Relokasi, Sijantung atau Tanjungbanun

Ia menjelaskan sesuai aturan yang berlaku, bagi mantan napi yang mendapatkan ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, maka ia harus melalui masa tunggu selama 5 tahun. Setelah itu barulah dirinya bisa mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif.

Aturan tersebut berdasarkan putusan MK Nomor 87/PU-XX/2022 yang diturunkan secara teknis dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023, khususnya pasal 11 dan 12. “Caleg dari Nasdem masa hukumannya tidak sampai 5 tahun. Jadi tak perlu masa istirahat. Kalau Gerindra diatas 5 tahun tetapi sudah melewati masa istirahat 5 tahun. Selain itu saat pendaftarkan mereka juga sudah melampirkan surat keterangan pernah dipidana, sehingga memenuhi syarat sehingga tidak ada masalah,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, KPU Kota Batam, Kepulauan Riau, menetapkan 733 bakal calon legislatif (caleg) dari 17 partai politik dalam DCS DPRD Kota Batam pada Pemilu 2024. Dari 733 bakal caleg yang masuk daftar calon sementara itu terdiri atas 466 orang bacaleg laki-laki dan 267 orang perempuan. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Fun Bike Kecamatan Seibeduk dihadiri ribuan warga. Even bergilir tiap kecamatan di Kota Batam dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI di Kecamatan Seibeduk ini dilaksanakan di lapangan Usman Harun, Seipancur, Minggu (17/9).

Antusias masyarakat dengan kegiatan ini tidak berjalan sia-sia sebab empat warga beruntung diantaranya berhasil membawa pulang masing satu unit sepeda motor sebagai hadiah doorprize. Selain itu puluhan warga lainnya juga membawa pulang hadiah menarik lainnya seperti televisi, sepeda, kipas angin, mesin cuci, dispenser dan lainnya.

Camat Seibeduk Dwiki Septiawan menjelaskan, kegiatan ini berjalan dengan aman dan tertib dimana didahului dengan pengarahan dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

“Pak wali pesan masyarakat tetap jaga keamanan dan ketertiban bersama untuk kemajuan Batam ini,” ujar Dwiki.

Baca Juga: Penampakan Lokasi Relokasi Warga Rempang

Kegiatan fun bike ini juga diselingi dengan senam bersama, atraksi pencak silat dan panggung hiburan lainnya.

“Ini untuk kelompok masyarakat Seibeduk. Kami bersyukur karena kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib. Semoga semakin kompak lagi kedepan biar semakin aman dan tentram, ” kata Dwiki.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina serta wakil wali kota Batam Amsakar Achmad berserta isterinya Erlita Sari Amsakar serta Sekda Kota Batam Jefridin. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan pegawai Badan Pengusahaan (BP) Batam, RO terhadap anak tiri akhirnya bergulir di Pengadilan Negeri Batam pada Kamis (21/9). Sidang itu dihadiri korban dan ditemani ibunya.

Putri tiri RO, membenarkan bahwa ia sama sekali tak pernah dilecehkan oleh RO. Ia mengaku pernyataan awal itu karena paksaan dari ayah kandungnya.

“Saya tak pernah dicabuli oleh bapak. Saya hanya sempat kesal, dan kemudian mengadu ke papa kandung. Karena papa kandung saya kesal dengan mama, makanya saya diajak untuk melapor,” terang gadis itu.

Baca Juga: Kasus Dugaan Pencabulan Pegawai BP Batam Masuk Persidangan, Korban Cium Tangan Terdakwa

Diakui siswi kelas 1 SMK ini, hasil visum yang menyatakan selaput daranya rusak itu karena perbuataan teman abangnya. Dimana, ia dipaksa untuk berhubungan intim, namun ia tak berani melawan.

“Saya diajak ke kos-kosan, jadi disana dicabuli. Bukan dicabuli suami mama. Mama juga baru tahu, setelah ada kejadian ini, karena saya tak memberi tahu,” sebut gadis ini.

Keterangan saksi korban dibenarkan ibunya. Wanita yang enggan menyebut nama itu sangat yakin suami yang telah menikahinya sejak 2013 lalu tak berbuat selayaknya tuduhan Jaksa.

“Saya yakin, saya tahu sekali bagaimana nafsu suami saya. Suami rajin beribadah, dan salah satu pengurus masjid. Rumah selalu ramai, jadi tak mungkin suami saya melakukan hal yang dituduhkan,” ungkap wanita berpostur tinggi ini.

Menurut dia, laporan yang dibuat mantan suaminya untuk RO karena rasa sakit hati. Apalagi, mantan suaminya itu pernah menjelek-jelekan dirinya kepada RO melalui telpon seluler.

“Suami saya tak percaya, mungkin karena sakit hati, dia mencari berbagai cara untuk menghancurkan kami,” sebutnya.

Baca Juga: Atap Rumah Terangkat Diterjang Puting Beliung di Sagulung

Sebelum sidang, terdakwa yang dipakaikan borgol dengan tahanan lainnya, tampak didatangi istri dan korban. Disana korban sempat menyalami dan mencium tangan terdakwa. Bahkan, ibu korban sempat mengajak terdakwa untuk berselfie mengunakan kamera ponsel.

Diketahui, RO dilaporkan oleh ayah kandung korban atas dugaan pelecehan seksual sekitar bulan Juni lalu. Dimana pelecehan seksual itu terjadi di dalam rumah yang ditempati terdakwa dan keluarga nya, termasuk korban pada tahun 2021 lalu. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Beberapa masyarakat Rempang masih menolak untuk direlokasi. Hal itu terlihat dari surat yang dibacakan perwakilan masyarakat Pasirpanjang, Kamis (21/9).

Meskipun ada penolakan itu, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mempertanyakan hal tersebut.

“Masyarakat siapa yang menolak, atas nama siapa. Yang tadi itu, yah lumrah tak semuanya mau,” kata Rudi, saat diwawancara setelah pertemuan dengan warga Pasirpanjang, Kamis (21/9).

Baca Juga: Warga Pasir Panjang Rempang Tolak Relokasi, Minta Aparat Keamanan Ditarik

Ia mengatakan, akan merelokasi siapa saja yang mau. Bagi yang belum mau, kata Rudi, pemerintah akan berdialog lagi dengan mereka.

Adapun tempat relokasi saat ini ada dua pilihan yakni dapur 3, Sijantung atau dapur 6, Tanjungbanun.

“Yang mana saja boleh,” ujar Rudi.

Perubahan lokasi relokasi ini dibenarkan juga oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait.

“Tanjungbanun, Rempang. Kita tunggu yah,” kata Tuty.

Namun, Tuty mengatakan, lokasi tersebut belum pasti. Masih perlu dirapatkan lagi. Ia mengatakan akan menyampaikan lagi, jika lokasi tersebut sudah dipastikan.

“Masih kemungkinan pindah ke Dapur 6, Tanjungbanun,” tuturnya.

Baca Juga: YLBHI Buka Posko Bantuan Hukum untuk Warga Rempang

Terkait stateman dari Tomi Winata, bahwa mereka tak butuh 17.000 hektare atau satu Pulau Rempang. Tuty membenarkannya. Ia mengatakan, alokasi lahan untuk PT MEG hanya sekitar 7 ribuan hektare saja.

“Sisanya itu, sekitar 10ribu hektare peruntukannya sebagai hutan buru dan hutan konversi,” kata Tuty.

Ia mengatakan, kawasan hutan berada di Rempang bagian utara dan selatan. Sementara itu, lokasi I yang akan direloksi seluas 2.000 hektare, adalah kawasan zona industri terintegrasi. (*)

Reporter: FISKA JUANDA