batampos – Jalan Diponegoro, Seitemiang yang menghubungkan wilayah Batuaji dan Sekupang kembali rawan dengan aksi kejahatan jalanan. Jambret dan begal kembali berkeliaran di malam hari.

Terbaru, seorang pria pengendara sepeda motor jadi korban jambret di hutan mata kucing, Kamis (21/9) malam. Pelaku berusaha merampas barang bawaan korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motor. Korban mengalami luka yang cukup serius.

Kejadian ini jadi perhatian masyarakat penggunaan jalan. Masyarakat berharap ada peningkatan pengawasan di jalan tersebut seperti menempatkan personil khusus untuk memantau pelaku kejahatan.

Baca Juga: BNNP Kepri Menyita Sabu 6,3 Kilogram, Saat Transaksi di Lubukbaja

“Dulu pernah ada tim khusus dari polisi yang mengawasi jalan itu. Sekarang mulai longgar, bermain lagi pelaku kejahatan jalanan ini. Sudah rawan kembali. Semoga ini diperhatikan lagi,” ujar Usman, warga Marina yang dijumpai di Jalan Dipenogoro.

Usman yang sehari-hari melintasi jalan utama tersebut menuturkan, kerawanan ini terjadi hampir merata di semua jalan yang melewati kawasan hutan seperti Jalan Diponegoro ataupun Ahmad Dahlan Seitemiang menuju Tanjungriau. Pelaku umumnya adalah remaja yang berkeliaran secara berkelompok. Mereka bahkan membawa senjata tajam untuk menakuti pengendara yang melintas sendirian.

“Kondisi jalannya mendukung karena sepi dan gelap kalau malam hari. Selalu was-was kalau pulang malam. Semoga ini jadi perhatian polisi kedepannya biar pelaku kejahatan jalanan ini bisa diberantas,” harap Usman. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Warga Sembulang, Rempang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB ) dari tahun 1988 hingga 2010. Saat itu, Rempang masih berada di wilayah Kabupaten Kepri.

Salah seorang Warga Tanjungbanun, Sembulang, Awang Cik mengatakan, masih membayar PBB, walaupun status administratif wilayah itu pindah dari Kabupaten Kepri ke Kotamadya Batam.

“Berhenti bayar PBB di 2010,” kata Awang.

Ia mengatakan, tanah ditempatinya itu, sudah ditinggali oleh nenak moyangnya secara turun temurun. Bahkan, sebelum Indonesia merdeka, Atuk (kakek) Awak Cik sudah ada di Sembulang.

“Kami hibahkan tanah untuk kepentingan masyarakat, pembangunan sekolah, salah satunya sekolah di Dapur 6, SDN 006,” tutur Awang Cik.

Saat Rempang Galang status Quo, Awang Cik tak mengetahui soal hal itu. Barulah, akhir-akhir ini Awak Cik paham istilah tersebut.

“Tidak pernah terjadi sosiliasi, dijadikan kawasan status hutan atau tidak tempat ini,” ujar Awang.

Reporter: AZIS MAULANA

Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, menerima kunjungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepri di Marketing Centre BP Batam, Rabu (20/9/2023).

Ketua Umum MUI Kepri, KH Bambang Maryono mengatakan, pihaknya datang ke BP Batam untuk bersilaturahmi sekaligus mendengarkan langsung pemaparan terkait kondisi terkini Kawasan Rempang.

Mengingat, rencana pengembangan Kawasan Rempang sempat menjadi perbincangan hangat di masyarakat beberapa hari terakhir.

Sehingga, pihaknya pun dapat mengantisipasi disinformasi yang tersebar di publik.

“Dengan penjelasan yang detail, kami pun bisa menepis berita hoaks yang saat ini tengah beredar,” ujar Bambang.

Melalui pertemuan ini, Bambang berharap, polemik yang ada perlahan mereda.

Apalagi pemerintah melalui BP Batam telah memberikan solusi terbaik kepada masyarakat yang terdampak pengembangan.

“Kami sebagai tokoh-tokoh agama ingin mengambil langkah yang menyejukkan antara kedua belah pihak. Bagaimana pemerintah investasinya bisa berjalan dengan baik dan kepentingan masyarakat juga bisa terakomodir,” harap Bambang.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kunjungan MUI Provinsi Kepri ke BP Batam.

Ia mengungkapkan, pengembangan Rempang Eco City ini sudah masuk dalam daftar proyek strategis nasional.

“Kami (BP Batam) sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Kota Batam akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi seluruh poin yang menjadi hak masyarakat Pulau Rempang yang terdampak proyek ini,” ujar Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi berharap, melalui pengembangan Rempang Eco-City ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Rempang.

“Melalui momentum ini, pengembangan Rempang sebagai mesin ekonomi baru akan memberikan multiplier effect dan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri,” tutup Muhammad Rudi. (mh/rilis)

batampos – Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BNNP Kepri) menyita sabu seberat 6,3 kilogram, 18 September lalu.

Sabu itu diamankan, setelah petugas BNNP Kepri menangkap dua orang tersangka Hr,37 dan Ak,42, saat transaksi narkoba di depan Hotel Memory, Lubukbaja, Senin (18/9).

Kabid Berantas Narkoba BNN Provinsi Kepri, Kombes Bubung Pramiadi mengatakan, pengungkapan kasus ini hasil kolaborasi BNNP Kepri, bersama dengan Tim Direktorat Intelijen BNN RI.

“Ada informasi yang masuk dan kami dalami. Dari penyelidikan kami lakukan, menangkap dua orang itu,” kata Bubung, Jumat (22/9).

Ia mengatakan, saat penangkapan dua orang tersebut, petugas BNNP Kepri mendapati ada sabu seberat 1 kilogram. Dari pengakuan keduanya, sabu itu didapat dari Hr.

“Pengembangan selanjutnya di rumah tersangka HR di Tanjunguma, dan didapati lima bungkus plastik yang berisi sabu 5.2 kilogram,” ujar Bubung.

Saat ini, kedua orang tersangka tersebut, sudah dibawa ke Kantor BNNP Kepri. Bubung mengatakan, keduanya terancam hukuman maksimal yakni hukuman mati atau seumur hidup.

“Atas perbuatannya tersebut tersangka dikenakan Pasal Pasal 114 ayat 2 jo pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1, UU RI No.35 Tahun 2009,” kata Bubung.

Reporter: AZIS MAULANA

BP Batam menerima kunjungan kerja dari Komisi A DPRD Sulawesi Selatan, Selasa (19/9/2023). Berlangsung di Marketing Center BP Batam, kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi pengelolaan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ada di Kota Batam.

Perwakilan anggota Komisi A DPRD Sulawesi Selatan yang hadir mengaku tertarik untuk mempelajari rencana strategis BP Batam dalam mengembangkan KEK sebagai pusat ekonomi baru dalam peningkatan ekonomi daerah.

Dalam dialog pembahasan, Kepala BP Batam melalui Kepala Bidang Pengembangan KEK BP Batam Hermawan menjelaskan jika pengembangan KEK bertujuan untuk meningkatkan ekonomi serta nilai investasi di Kota Batam.

Tidak hanya itu, lanjut Hermawan, KEK juga diharapkan mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat.

“Untuk di Batam, ada dua KEK yaitu KEK Batam Aero Technic dan KEK Nongsa yang menjadi harapan baru untuk peningkatan ekonomi daerah. Sesuai arahan Kepala BP Batam, kami berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada kawasan dengan kesiapan infrastruktur pembangunan,” ujarnya.

Sejauh ini, BP Batam berhasil menjadikan KEK Batam Aero Technic (BAT) dan KEK Nongsa Digital Park (NDP) sebagai unggulan pemerintah dalam peningkatan investasi daerah.

Terbukti, realisasi investasi di KEK BAT hingga bulan Juni 2023 lalu mencapai Rp 607,5 miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.636 orang.

Sementara, realisasi investasi di KEK NDP hingga Juni 2023 lalu mencapai Rp 2,635 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.618 orang.

“Mudah-mudahan, pertemuan ini bisa memberikan bekal untuk rekan-rekan Komisi A DPRD Sulawesi Selatan dalam melakukan pengembangan daerah ke depannya,” tambah Hermawan.

Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan, Andi Syarifuddin, mengucapkan terima kasih kepada BP Batam yang telah menyambut mereka pada kunjungan kali ini.

Menurutnya, rencana strategis BP Batam dalam pengembangan daerah patut dicontoh sebagai upaya meningkatkan potensi Sulawesi Selatan ke depannya.

“Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi bekal kami untuk memberikan perubahan terhadap ekonomi di daerah. Selain letak Batam yang sangat potensial, menarik pula untuk dilihat bagaimana rencana strategis BP Batam dalam menggaet investor. Semoga kunjungan ini membawa manfaat positif dalam pengembangan daerah Sulawesi Selatan ke depannya,” ujarnya. (DN/rilis)