batampos – Video kecelakaan yang menyebutkan terjadi di Batam kerap tersebar di media sosial (medsos). Video tersebut berisikan korban kecelakaan yang bersimbah darah, hingga tewas.
Kanit Gakkum Lantas Polresta Barelang, Iptu Viktor Hutahaean mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mendapatkan video yang menyebutkan kecelakaan di Batam. Setelah ditelusuri, kecelakaan tersebut terjadi di luar Batam.
“Sering kita temukan (video di medsos). Setelah kita cek, bahkan ke rumah sakit, ternyata itu bukan di Batam,” ujarnya, kemarin di Mapolresta Barelang.
Menurut Viktor, masyarakat yang mengetahui adanya kecelakaan seharusnya menolong dan melaporkannya ke Pos Lantas atau Polsek terdekat.
“Sebagai warga negara yang baik, itu kewajiban kita menolong. Kemudian melaporkan ke pos terdekat, sehingga tidak menimbulkan hoaks (berita bohong),” katanya.
Ia juga menyayangkan masyarakat yang mengutamakan merekam kejadian kecelakaan daripada menolong korban atau mengamankan pelakunya.
“Misalkan ada tumpahan solar di jalan dan melihat truknya. Bantu rekam atau amankan sopirnya,” ungkapnya.
Viktor mengimbau kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan kejadian yang diketahui. Sebab, laporan itu berguna oleh polisi untuk menelusuri korban maupun pelaku penabrakan.
“Ini kan masalah nyawa. Jadi masyarakat jangan takut melapor. Banyak asumsi, kalau melapor itu dipersulit. Perlu saya tegaskan, selama saya di sini (Polresta Barelang), masyarakat tidak akan dipersulit,” tutupnya. (*)
Aleix Espargaro memenangi balapan sprint race GP Barcelona. (MotoGP.com)
batampos – Francesco Bagnaia gagal memanfaatkan pole position-nya untuk memenangi sprint race MotoGP Barcelona.
Posisinya sebagai pimpinan balapan direbut bintang Aprilia Aleix Espargaro saat balapan menyisakan 6 lap.
Espargaro memanfaatkan power mesin Aprilia dan speed corner untuk menyalip Bagnaia di tikungan 1.
Setelah itu, Espargaro tak lagi terkejar sampai finis.
Bahkan, Bagnaia nyaris kehilangan posisi runner up karena rekan setim Espargaro, Maverick Vinales terus memburunya sampai finis. Nyaris disalip saat melewati garis finis.
Vinales akhirnya finis di posisi ketiga hanya berjarak satu bodi motor.
Sebelumnya, Francesco Bagnaia merusak pesta Aprilia di sesi kualifikasi GP Catalan setelah merebut posisi terdepan dari Aleix Espargaro.
Catatan waktu Bagnaia adalah 1 menit 38,639 detik. Ini menjadi rekor baru lap tercepat di Sirkuit Barcelona.
Espargaro yang tampil solid sejak sesi latihan bebas terpaut 0,104 detik dari Bagnaia di posisi kedua. Menggenapi barisan terdepan adalah Miguel Oliveira (RNF) berselisih 0,109 detik dari Bagnaia. (*)
Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat bertemu Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono di Graha Kepri Kota Batam, Sabtu (2/9). F.YULITAVIA
batampos – Upaya mengentaskan kemiskinan di Kepri terus dilakukan. Berdasarkan data Pemerintah Kepri tahun 2022 lalu angka kemiskinan ekstrem di Kepri turun 12.100 jiwa.
Penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari ekonomi yang bangkit usai pandemi Covid-19. Selain itu ada juga program pengentasan kemiskinan yang digencarkan pemerintah.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan kemiskinan ekstrem di Kepri masih menjadi prioritas untuk dituntaskan.
Ia menjelaskan untuk permasalahan kemiskinan ekstrem, ditargetkan bisa zero di tahun berikutnya.
Jika sebelumnya angka kemiskinan di Kepri ada di kisaran 1,74 persen, maka saat ini masih ada 1,2 persen. Inilah yang masih harus diselesaikan.
“Jadi kami optimis bisa mencapai zero kemiskinan ekstrem, jika semua bekerja sama, baik provinsi maupun kota/kabupaten,” ujarnya pada saat menggelar pertemuan dengan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono di Graha Kepri Kota Batam, Sabtu (2/9).
Ansar menyebutkan, saat ini pihaknya masih berupaya memenuhi kebutuhan warga di Kepri seperti listrik, BBM, pangan, dan lainnya yang bisa meningkatkan perekonomian, dan taraf hidup sehingga keluar dari kemiskinan ekstrem.
“Persoalan kebutuhan masyarakat masih kami terus upayakan untuk di penuhi, terutama bagi mereka yang di pesisir. Kami ingin hak mereka tercukupi. Mulai dari transportasi, penerangan, BBM, hingga pangan.
Penurunan angka kemiskinan ekstrem berdasarkan data adalah tahun 2021 sebanyak 43.100 jiwa, di tahun 2022 menjadi 29.200. Sebanyak 12.100 jiwa dihapuskan, karena sudah keluar dari zona kemiskinan ekstrem.
Lebih lanjut, ia menyampaikan secara umum persoalan kemiskinan dan ketahanan pangan di Kepri, sepanjang tahun 2022 lalu terus mengalami perbaikan. Terutama dari sisi jumlah masyarakat miskin dan juga upaya penguatan ketahanan pangan dan juga pertanian.
Ansar menyampaikan terdapat beberapa hal terkait pembangunan di Kepri, salah satunya program penyambungan listrik ke masyarakat pulau-pulau, program mikro ekonomi berupa pinjaman modal usaha dengan bunga nol persen hingga program gerakan menanam cabai dengan memanfaatkan pekarangan rumah.
“Terkait ketahanan pangan, Kepri memang memiliki tantangan tersendiri dalam upaya penguatan ketahanan pangan dan juga pertanian. Salah satunya, belum mampu memenuhi sendiri secara mandiri dan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah,” ujar dia.
Ketersediaan lahan pertanian di Kepri juga sangat terbatas. Hal itu ditambah dengan keberadaan lahan yang dikelola para petani yang sebagiannya adalah lahan pinjam pakai dan bukan milik sendiri, sehingga menyulitkan upaya pengembangan pertanian yang berkelanjutan.
Ansar menambahkan Kepri juga menghadapi permasalahan ketersediaan air untuk pertanian yang terbatas di pulau-pulau dan harus dibagi dengan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga.
“Ini masih ditambah dengan rentang kendali antar pulau yang cukup jauh, sehingga membutuhkan biaya distribusi yang cukup mahal,” ujar dia.
Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono mengatakan berdasarkan Keputusan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, dirinya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta langsung melihat ke lapangan guna membahas berbagai permasalahan terkait pengentasan kemiskinan dan juga ketahanan pangan.
“Koordinasi seperti ini memang akan terus dilakukan, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Kepri, guna bersama – sama menyelesaikan permasalahan terkait pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan tersebut,” ujar Mardiono. (*)
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Fedrik Tarigan/JawaPos.com)
batampos – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan konferensi besar di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur pada 18-20 September 2023. Ihwal adanya hal ini dikatakan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Yahya mengatakan, munas dan konferensi besar akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 18 September 2023 pukul 09.00 WIB dengan dihadiri 600 ulama dari jajaran syuriyah dan tanfidziyah.
“Kami mencanangkan menggelar musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama, Insya Allah pada 18 sampai 20 September 2023,” katanya dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara Minggu (3/9).
Dalam acara itu, akan membicarakan persoalan agama terutama yang menyangkut kehidupan bangsa dan negara serta hajat masyarakat banyak.
Sementara konferensi besar adalah forum dari para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi di seluruh Indonesia untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan organisasi NU sendiri.
Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menambahkan, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU diikuti oleh seluruh PWNU, ulama sepuh, dan para pengasuh pondok pesantren di lingkungan NU dengan total peserta diperkirakan mencapai 600 orang.
Setelah dibuka, agenda akan dilanjutkan dengan sidang-sidang pleno yang nantinya akan dibagi ke dalam sidang-sidang komisi.
Beberapa agenda yang akan dibahas di dalam musyawarah nasional, lanjut Kiai Amin Said, antara lain terkait dengan tema-tema kemasyarakatan yang dilihat dan ditinjau dari perspektif agama.
Sedangkan konferensi besar akan membicarakan desain operasional jamiyah Nahdlatul Ulama di dalam rangka memenangi masa depan bagaimana tata kelola jamiyah.
“Bagaimana desain operasional dari pelaksanaan program dan keorganisasian dapat efektif dan sekaligus membuka ruang untuk memenangi masa depan,” ujarnya.
Ketua Panitia Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2023 KH Aizzudin Abdurrahman menuturkan, forum ini akan dilangsungkan di dua tempat, yakni Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap dan Asrama Haji Pondok Gede.
“Acara ini akan diadakan di dua tempat dan ini merupakan salah satu khasanah tradisi Nahdlatul Ulama,” katanya.
Ia menyebutkan, pembukaan dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hamid dengan banyak santri yang nantinya akan mengikuti perhelatan sedangkan kegiatan untuk sidang-sidang komisi di Asrama Haji Pondok Gede.
Gus Aiz mengatakan, munas dan konferensi besar kali ini mengusung tema Mendampingi Umat, Memenangi Masa Depan. Tema ini dipilih untuk menekankan prinsip utama bagi NU dalam berkontribusi pada masyarakat Indonesia.
“Tema itu juga mencerminkan tekad NU untuk terus memperjuangkan keadilan sosial demi kemaslahatan umat,” katanya. (*)
Suasana pelabuhan Internasional Batam Center, Minggu (13/8). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Pass pelabuhan internasional di Batam resmi naik pada 1 September 2023 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 4 Tahun 2023. Untuk Pass Pelabuhan Internasional di Batam, naik menjadi Rp 100 ribu dari tarif sebelumnya Rp 65 ribu.
Kenaikan tarif pass pelabuhan dikeluhkan oleh sejumlah masyarakat. Karena kenaikan pass pelabuhan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu.
“Setahu saya, kenaikan pass pelabuhan tanpa adanya sosialisasi, hanya pemberitahuan yang sudah beberapa kali tertunda,” ujar Tika warga Batamcenter.
Ia mengetahui kenaikan pass pelabuhan dari teman kerjanya yang berangkat ke Singapura. Padahal niat hati, minggu ini ia juga hendak berangkat ke Singapura untuk bertemu keluarga di sana.
“Pass pelabuhan naik, pastinya harga tiket naik juga. Sebelum naik harganya tiket include tax itu Rp 730 ribu, sekarang naik jadi Rp 765 ribu. Mahal banget untuk perjalanan setengah jam,” ujarnya kesal.
Menurut dia, jika harga pass pelabuhan naik dan tak bisa dihindari, harusnya pemerintah bisa menekan harga tiket lebih murah. Bukannya membuat serba mahal dan akhirnya membuat masyarakat resah.
“Kalau pun tax naik, harga tiket bisa diturunkan. Jangan semuanya naik, padahal dulu tiket cuma Rp 280 include tax, sekarang sudah Rp 765 ribu, naik berapa persen tuh,” sebut Tika.
General Manager Operasional Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Nika Astaga membenarkan adanya kenaikan tersebut. Namun, pihaknya sebagai pengelola tak punya wewenang untuk menjelaskan kenaikan tersebut.
“Karena yang menaikan itu BP Batam, kami tak punya wewenang. Kami hanya menerima surat edaran,” sebut Nika.
Sementara, Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam, Dendi Gustinandar membenarkan kenaikan pass semua pelabuhan yang mulai efektif 1 September.
“Ya benar, pass pelabuhan naik dan efektif hari ini (kemarin) . Pelabuhan Batamcenter, Batuampar, Sekupang naik semua, ” ujar Dendi yang dihubungi, Jumat (1/9).
Dijelaskannya, kenaikan pass pelabuhan berjalan lancar. Tak ada komplen dari masyarakat, karena menurutnya hal itu sudah sesuai dengan ketentuan.
“Tadi meninjau 3 pelabuhan, semuanya baik saja. Berjalan dengan baik, ” jelas Dendi. (*)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Istimewa)
batampos – Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid alias Alissa Wahid, mengomentari langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang membuka peluang untuk memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Menurut Alissa, instrumen hukum tak seharusnya jadi bahan untuk menjegal kontestan politik pada pesta demokrasi 2024.
“Saya ambivalen soal ini. Wajib memang bagi negara untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi yang menjahati rakyat. Di sisi lain, (walau saya bermasalah dengan Cak Imin cs) saya tak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sebagai bahan jegal-jegalan. Itu bahaya bagi masa depan bangsa,” kata Alissa dalam unggahan pada akun media sosial X, dikutip Minggu (3/9).
Putri Presiden RI keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini menegaskan, persoalan hukum terhadap peserta Pemilu 2024 bukan hanya yang bersinggungan dengan Cak Imin. Namun, juga semua pihak yang tersandung dugaan korupsi dan jadi bagian dari pesta demokrasi 2024.
Alissa tak menginginkan, instrumen hukum dijadikan bahan menjegal lawan politik, jelang Pemilu 2024. Ia mengharapkan, semoga itu tidak terjadi.
“Ini bukan hanya kasus terkait yang betsangkutan ya. Segala kasus siapapun yang diungkap untuk main jegal-jegalan, saya tidak setuju. Itu menggadaikan kedaulatan hukum di Indonesia, hanya untuk kepentingan 5 tahunan. Semoga tidak ada, kedip-kedip,” tegas Alissa.
Meski pihaknya tak berhubungan baik dengan Cak Imin dan jajarannya, lanjut Alissa, dirinya tetap ingin bersikap adil. Hal itu sebagai bentuk meledani sifat-sifat Gus Dur.
“Walaupun cs-nya Cak Imin meremehkan Gusdurian yang katanya cuma 150 orang aja, setidaknya kami keukeuh mengambil keteladanan Gus Dur untuk bersikap adil dan memikirkan Indonesia, tidak mikir hanya balas dendam dan tidak menggadaikan ideologi demi jabatan dan kekuasaan,” ucap Alissa.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur sebelumnya mengungkapkan, kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) terjadi saat 2012. Peristiwa dugaan korupsi itu terjadi saat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker).
“Ya di searching di 2012. Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempusnya, waktu kejadiannya kapan. Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti kemudian disesuaikan dengan tempusnya kapan,” ujar Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (1/9).
Asep tak menampik, jika saat itu Muhaimin Iskandar menjabat Menaker terbuka kemungkinan untuk diminta keterangan. Hal ini semata untuk menambah terang penyidikan tersebut.
“Kalau kejadiannya tahun itu ya, siapa yang menjabat di tahun itu (akan dilakukan pemeriksaan),” ucap Asep.
Sebab, saat ini KPK tengah berupaya mencari alat bukti untuk menguatkan sangkaan terhadap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Terlebih, salah satu politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Reyna Usman dikabarkan menyandang status tersangka dalam kasus ini.
‘Tentunya yang sekarang itu upayanya melakukan upaya paksa, melakukan penggeledahan. Itu pun mencari bukti-bukti yang di tahun itu terkait itu,” tegas Asep.
Dalam kasus ini, KPK juga telah mencegah tiga pihak dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Permintaan pencegahan ke luar negeri itu sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.
“Pihak yang dicegah ada tiga orang dan berlaku untuk enam bulan ke depan sampai dengan Februari 2024 dan perpanjangan yang kedua dapat dilakukan sesuai kebutuhan tim penyidik,” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (24/8).
Berdasarkan informasi, tiga pihak yang dicegah itu yakni politikus PKB Reyna Usman yang saat korupsi terjadi menjabat Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) I Nyoman Darmanta, dan Karunia selaku pihak swasta. Ketiganya juga merupakan tersangka dalam kasus ini. Namun, KPK belum secara resmi mengumumkannya ke publik.
“KPK ingatkan agar para pihak dimaksud untuk selalu kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik,” pungkas Ali. (*)
batampos – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah dideklarasikan menjadi bacawapres mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menyikapi itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap optimis bisa maraih suara kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi basis pemilih PKB.
“Menurut saya justru sebaliknya, menurut saya pribadi keputusan PKB itu justru akan membuat limpahan suara dari kalangan Nahdliyyin kepada Ganjar Pranowo berpotensi membesar,” kata Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (2/9).
Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) ini mengatakan, sosok Ganjar terkenal religius dan memiliki hubungan baik dengan kalangan Nahdliyyin. Bahkan, dia diterima baik oleh para Kiai-Kiai NU.
Tak hanya itu, istri Ganjar, Siti Atiqoh Supriyanti merupakan anak Akhmad Musodik Supriyadi. Akhmad merupakan anak dari kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) di Karanganyar, Purbalingga bernama Hisyam A Karim.
“Mas Ganjar sangat religius bahkan istrinya juga anak dari kiai yang cukup dikenal di Jawa Tengah,” jelas Deddy.
Karena itu, dia percaya, Ganjar tidak akan kehilangan suara NU. Ganjar pun memiliki banyak pengalaman di bidang pemerintahan.
“Pernah jadi Anggota DPR dan Gubernur dua periode yang berarti menguasai benar masalah-masalah pemerintahan, anggaran, kebijakan publik dan birokrasi. Ganjar punya rekam jejak yang mumpuni sebagai Gubernur di era otonomi daerah, sangat paham dengan dunia anak muda, gaya komunikasinya santun dan dekat dengan rakyat,” ungkap Deddy.
Lebih lanjut, Deddy mengatakan, Ganjar akan melanjutkan program Jokowi bila memenangi Pilpres 2024. “Mereka berdua berasal dari rahim ideologi yang sama. Di sisi lain Pak Ganjar punya tantangan yang berbeda dengan Pak Jokowi, tentu akan punya program-program baru yang selaras dengan tantangan yang akan dihadapi,” pungkasnya. (*)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. ( Antara)
batampos – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf meminta bakal calon presiden dan calon wakil presiden tak mengatasnamakan Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Presiden 2024.
“Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon mengatasnamakan (NU), kredibilitasnya atas nama perilakunya sendiri-sendiri, bukan atas nama NU,” ujar Gus Yahya, sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan secara struktural, NU maupun kiai-kiai NU juga tidak akan memberikan dukungan kepada calon tertentu.
“Kalau ada klaim, kiai-kiai NU merestui, itu sama sekali tidak betul. Selama ini tidak ada pembicaraan terkait calon presiden atau wakil presiden,” katanya.
Kalaupun ada warga NU yang ingin mencalonkan diri, Gus Yahya mempersilakan untuk bisa berjuang lewat partai politik, bukan lewat NU.
“Orang tahu NU ini punya warga banyak sekali. Survei Alvara 52,9 persen populasi muslim Indonesia mengaku NU,” jelas Gus Yahya.
Menurutnya, warga NU sangat cerdas sehingga tidak bisa lagi ditarik-tarik untuk memenuhi ambisi calon tertentu.
“Pola pikir NU ini dulu dianggap kayak kebo (kerbau). Ini menghina sekali, padahal warga NU ini sudah cerdas, mereka sudah bisa menilai orang. Kami tidak mau NU ini dicocok-cocok hidungnya dibawa ke sana ke mari,” tambahnya.
Gus Yahya juga memastikan bahwa keputusan Muktamar NU, sebagai lembaga tidak akan ikut dukung mendukung dan juga tidak akan jadi kompetitor dalam politik. (*)
Ilustrasi sejumlah calon jamaah umrah di Bandara Soekarno-Hatta. (Fedrik Tarigan/JawaPos)
batampos – Animo atau keinginan masyarakat Indonesia untuk menjalankan ibadah umrah begitu tinggi. Sepanjang 2023 hingga Agustus, tercatat 800 ribu lebih jemaah umrah dari Indonesia. Kementerian Agama (Kemenag) berupaya memperkuat pengawasan di lapangan.
Data jumlah jemaah umrah itu disampaikan Dirjen Penyelenggara Umrah dan Haji (PHU) Kemenag Hilman Latief. Dia. Mengatakan sepanjang 2023 hingga bulan Agustus, jumlah jemaah umrah dari Indonesia tercatat sebanyak 808.301 orang. Tidak menutup kemungkinan hingga Desember nanti, jumlah jemaah umrah dari Indonesia tembus satu juta orang.
Data jumlah jemaah umrah terbanyak terjadi lada bulan Maret lalu, yaitu sebanyak 185.737 orang. Sebaliknya jumlah jemaah umrah paling sedikit terjadi pada bulan Juli, yaitu sebanyak 11.030 orang.
Hilman mengatakan sudah menyiapkan sejumlah program aksi untuk mengawal kelancaran ibadah umrah. Diantaranya dengan membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang khusus mengawasi penyelenggaraan umrah. “Sekarang mereka sedang dilatih. Melibatkan tim pelatih dari Polri serta Kementerian Hukum dan HAM,” kata Hilman dalam keterangannya, Sabtu (2/9).
Dengan adanya personel PPNS tersebut, penindakan terhadap pelanggaran umrah bisa semakin maksimal. Meskipun begitu Hilman mengatakan selama ini sudah banyak pihak yang diseret ke meja hukum karena melakukan kejahatan umrah dengan berbagai modus.
Penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ibadah umrah itu, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Diantaranya disuarakan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI). Ketua Umum AMPHURI Firman M. Nur mengatakan mereka selalu aktif memberikan ide pemikiran kepada pemerintah selaku regulator.
Tujuannya untuk melahirkan berbagai kebijakan terkait penyelenggaraan haji, umrah, dan halal travel yang sehat dan aman bagi jemaah. Selain itu mereka juga berkomitmen untuk menyelenggarakan bisnis travel umrah dengan baik.
“Di antara komitmen AMPHURI adalah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, kami terus mendesak pemerintah untuk melakukan law enforcement atau penegakan hukum yang tegas,” katanya. Pesan tersebut dia sampaikan di sela peringatan ulang tahun AMPHURI ke-16 tahun.
Firman mengatakan penegakan hukum yang tegas dan tak pandang bulu itu penting. Khususnya terhadap pihak-pihak yang menjalankan usaha penyelenggaraan umrah dan haji khusus yang tidak berizin. Dia mengungkapkan, saat ini banyak ditemui pihak-pihak yang dengan begitu mudahnya melakukan kegiatan umrah tanpa mengindahkan aturan yang ada.
“Alhamdulillah, desakan ini direspon positif oleh pemerintah dengan mulai menerjunkan tim pengawasan di lapangan,” katanya. Dia berharap kinerja dari PPNS tersebut bisa mengawal pelaksanaan umrah sesuai regulasi. Sehingga bisa meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan jemaah.
Dia menambahkan, jumlah anggota AMPHURI terus bertambah. Dengan latar belakang kompetensi yang beragam dan meluasnya sebaran anggota di daerah. Firman yakin dan optimis kehadiran AMPHURI makin dipercaya pelaku usaha dan menjadi leader dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
“Secara internal, kami pun terus berbenah dalam melangkah, mengingat usia perjalanan organisasi yang penuh dinamika untuk terus bisa melayani umat,” tandas Firman. (*)
Deklarasi pasangan Anies Baswedan-Cak Imin dalam Pilpres 2024 di Hotel Majapahit, Sabtu (2/9). (Dimas Nur/JawaPos.com)
batampos – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bisa mengubah pola pencitraan Anies Baswedan sebagai Capres.
Demikian penjelasan Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Airlangga Pribadi Kusman.
“Dengan masuknya Cak Imin yang merupakan ketua umum partai pendukung Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden (cawapres) ke koalisi Anies Baswedan maka akan merubah pencitraan koalisi tersebut,” kata Airlangga di Surabaya, dikutip dari Fajar (Jawa Pos Grup), pada Sabtu (2/9).
Ia menganggap masuknya Cak Imin ke Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) akan menciptakan polemik internal. Hal itu karena pendukung Anies terlihat militan, jauh berbeda dengan PKB yang terlihat dekat dengan pemerintah.
“Artinya harus ada political effort dari internal partai tersebut untuk mengharmonisasi arah politik yang diusung kandidat tersebut,” katanya.
Airlangga menilai PKB cukup kuat di Jatim meski figur Cak Imin belum punya daya tarik yang cukup kuat bagi konstituen terutama warga Nahdliyin.
“Kemampuan mendongkrak ditentukan penyesuaian internal dalam pasangan tersebut. Pendukung harus menyesuaikan, ketika kekuatan utama dari cawapres partai dan karakter politik dan pendukungnya tidak kontradiktif dengan Jokowi. Kemampuan itu yang menentukan,” imbuhnya.
Sementara itu, munculnya Cak Imin menciptakan konflik yang cukup keras dari partai Demokrat yang selama ini memasangkan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Demokrat bisa jadi keluar menyeberang di Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Kalau tidak, kerasnya statement hari ini hanya sementara saja. Pada akhirnya harus menyesuaikan realitas politik,” ujarnya. (*)
