batampos – Target pendapatan dari retribusi atau pajak Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tahun 2023 ini di Kota Batam naik dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Jika di tahun 2022 retribusi IMTA sebesar Rp 25 miliar, maka tahun ini ditargetkan sebesar Rp 40 miliar atau naik sekitar Rp 15 miliar.

“Untuk target IMTA sudah beberapa kali perubahan dan saat ini disepakati Rp 40 miliar,” ujar Kepala Disnaker Batam Rudi Sakyakirti, Senin (4/9).

Menurutnya, hingga Agustus 2023 kemarin, capaian retribusi IMTA di Batam sudah berada di angka Rp 20 miliar. Pihaknya masih optimistis target di tahun ini tercapai.

“Minimal di angka Rp 31 miliar yang jelas capaian kita di tahun ini bisa lebih tinggi dibandingkan target tahun lalu,” ungkap Kadisnaker Batam.

Baca Juga: Alat Berat akan Masuk Objek Pajak, Dispenda Kepri Data Jumlahnya

Dijelaskan Rudi Sakyarkirti, peruntukan dana IMTA ini sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dimana minimal 70 persen dari total retribusi harus diperuntukkan untuk kepentingan pekerja lokal di Kota Batam.

“Peruntukan sesuai perda, yakni meningkatkan kompetensi pekerja sesuai dengan bidang kerja bersangkutan,” ujarnya.

Selain itu, dana IMTA juga digunakan untuk sertifikasi profesi berstandar internasional. Sertifikasi perlu untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal sehingga bisa menggantikan posisi TKA. Dana IMTA ini digunakan untuk pengembangan keahlian pekerja di Batam, seperti pelatihan bagi pencari kerja yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Baca Juga: Pemotor Tewas Tertimpa Pohon di Batuaji

“Berbagai jenis keahlian diajarkan kepada setiap pencari kerja. Untuk tahun ini ada beberapa jenis keahlian yang ditawarkan,” jelasnya.

Ia mengakui, sudah banyak pencari kerja yang mengikuti pelatihan sudah bekerja di beberapa perusahaan. Untuk itu, ia berharap semakin banyak pencari kerja yang ikut pelatihan yang terserap di perusahaan di Batam. Termasuk juga mereka yang membuka usahanya sendiri. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mencatat harga empat bahan pokok (bapok) mengalami kenaikan di Agustus lalu. Hal ini didapat usai melakukan monitoring rutin yang dilakukan setiap bulannya. Bahkan, perkembangannya juga dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di setiap rapat koordinasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, mengatakan, berdasarkan hasil monitor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada minggu kelima Agustus 2023, kenaikan harga terjadi pada cabai merah keriting, cabai rawit hijau, bawang merah, dan bawang putih.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Batam akan lebih intensif untuk melakukan koordinasi, guna mengantisipasi dan mengatasi kenaikan harga barang penyumbang inflasi di Kota Batam.

”Empat bahan pokok itu yang menjadi perhatian kami. Jadi TPID akan terus memantau perkembangan harga dan pasokan ke Batam,” kata Jefridin, Senin (4/9).

Ia mengungkapkan, ketersediaan stok bapok saat ini terbilang aman. Tidak ada pasokan yang terkendala. Namun gejolak harga ini harus ditekan, jangan sampai di luar batas normal.

Terhitung sampai dengan 1 September 2023, telah dilaporkan sebanyak 156 Laporan dan 35 Laporan Hasil Monitoring inflasi Daerah Mingguan.

”Jadi ini memang tugas kami. Jadi TPID rutin sampaikan laporan ini, agar pusat mengetahui kondisi Batam, termasuk gejolak harga komoditi pokok,” terangnya.
Jefridin menjelaskan, pihaknya berupaya terus mencukupi kebutuhan komoditi. Bersama dengan distributor, kebutuhan pokok didatangkan dari luar daerah karena Batam bukan daerah penghasil.

Inflasi menjadi salah satu yang harus dikendalikan. Untuk itu, pihaknya memperhatikan bahan pokok yang mengalami kenaikan dan mengecek pasokan di pasar.

”Kalau pasokan tidak ada kendala, kecuali memang dari daerah penghasilnya yang bermasalah. Antisipasi kenaikan yang kami lakukan, salah satunya memastikan agar pasokan lancar,” jelasnya.

Sementara itu, dalam rapat koordinasi lintas kementerian, kemarin, Mendagri Tito Karnavian, menyampaikan tinjauan inflasi bulan Agustus dan Indeks Perkembangan Harga Minggu kelima Agustus 2023.

Tinjauan inflasi pada Agustus 2023, terjadi deflasi secara bulan ke bulan, tetapi inflasi tahun ke tahun mengalami kenaikan.

“Penyumbang inflasi pada Agustus 2023 terjadi pada sektor transportasi, akibat kenaikan harga BBM dengan inflasi sebesar 9,65 persen. Dan beras turut ambil andil menyumbang inflasi tertinggi dari seluruh komponen inflasi sebesar 0,05 persen,” jelasnya.

Hadir dalam rapat koordinasi dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Badan Pusat Statistik, Dirjen Perhubungan Darat, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pangan, Bulog, serta Kementerian dan Lembaga terkait. Sedangkan secara virtual, diikuti Kepala Daerah se-Indonesia. (*)

batampos – Pemko Batam menyampaikan empat bahan pokok yang mengalami kenaikan di bulan Agustus lalu. Hal ini didapatkan usai melakukan monitoring rutin yang dilakukan setiap bulannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin mengatakan berdasarkan hasil monitoring pengendalian inflasi daerah pada minggu ke-5 Agustus 2023, kenaikan harga terjadi pada 4 komoditi bahan pokok yaitu pada cabai merah keriting, cabai rawit hijau, bawang merah, dan bawang putih.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam akan lebih intensif untuk melakukan koordinasi, guna mengantisipasi dan mengatasi kenaikan harga barang penyumbang inflasi di Kota Batam.

“Empat bahan pokok itu yang menjadi perhatian kami. Jadi TPID akan terus memantau perkembangan harga, dan pasokan ke Batam,” kata dia, Senin (4/9).

Baca Juga: Berkendara Lawan Arus Masih Jadi Kebiasaan Pemotor di Batuaji dan Sagulung

Ia mengungkapkan ketersediaan stok bapok saat ini terbilang aman. Tidak ada pasokan yang terkendala. Namun gejolak harga ini harus ditekan, jangan sampai di luar batas normal.

Terhitung sampai dengan tanggal 1 September 2023, telah dilaporkan sebanyak 156 Laporan dan 35 Laporan Hasil Monitoring inflasi Daerah Mingguan.

“Jadi ini memang tugas kami. Jadi TPID rutin sampaikan laporan ini, agar pusat mengetahui kondisi Batam, termasuk gejolak harga komoditi pokok,” terangnya.

Jefridin menjelaskan, pihaknya berupaya terus mencukupi kebutuhan komoditi. Bersama dengan distributor, kebutuhan pokok didatangkan dari luar daerah, Karen Batam bukan daerah penghasil.

Inflasi menjadi salah satu yang harus dikendalikan. Untuk itu, pihaknya memperhatikan bapok yang mengalami kenaikan, dan mengecek pasokan di pasar.

“Kalau pasokan tidak ada kendala, kecuali memang dari daerah penghasilnya yang bermasalah. Antisipasi kenaikan yang kami lakukan, salah satunya memastikan agar pasokan lancar,” jelasnya.

Baca Juga: Penumpang Kaget Pass Pelabuhan Internasional Naik: Ini Kapan Sosialisasinya Ya

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito menyampaikan tinjauan inflasi bulan Agustus dan Indeks Perkembangan Harga Minggu ke-5 Agustus 2023. Inflasi pada bulan Agustus 2023, terjadi deflasi secara bulan ke bulan, tetapi inflasi tahun ke tahun mengalami kenaikan.

“Penyumbang inflasi pada Agustus 2023 terjadi pada sektor transportasi, akibat kenaikan harga BBM dengan inflasi sebesar 9,65 persen. Dan beras turut ambil andil menyumbang inflasi tertinggi dari seluruh komponen inflasi sebesar 0,05 persen,” jelasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Badan Pusat Statistik, Dirjen Perhubungan Darat, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pangan, Bulog, serta Kementerian dan Lembaga terkait. Sedangkan secara virtual, diikuti Kepala Daerah se-Indonesia. (*)

Reporter: YULITAVIA

batampos – Puluhan tenaga guru honorer SD-SMP di Kota Batam menemui Ketua DPRD Kota Batam, Senin (4/9). Pertemuan ini untuk menyampaikan kendala mendaftar sebagai tenaga PPPK.

“Persaingan seleksi ini cukup ketat. Khusus untuk jurusan kami ini (bahasa Inggris) tidak linear untuk jenjang SD, sedangkan di SMP formasi terbatas. Jadi kami ingin mengadukan nasib kami,” kata Koordinator Forum Guru Honorer SD-SMP se- Batam, Berli Arlandy, Senin (4/9).

Ia berharap ada solusi terkait nasib mereka, khususnya guru bahasa Inggris. Menurutnya, sebagai tenaga honorer mereka sudah mengabdi 12-20 tahun lebih. Sehingga harapan menjadi ASN sudah dinanti bertahun-tahun.

“Untuk seleksi sudah terus diikuti. Makanya besar harapan kami agar ada solusi terkait nasib kami ini. Kami sedih kalau tidak bisa ikut seleksi, padahal jurusan lain yang tidak linear bisa lolos. Jadi kami mohon ada perhatian dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasib kami ini,” jelasnya.

Baca Juga: Operasi Zebra di Wilayah Kepri Dimulai, Ini 7 Sasaran Pengendara

Selain itu, menjelang dibukanya seleksi PPPK yang rencananya akan dibuka 16 September 2023 ini, ia berharap sistem penerimaan PPPK juga bisa diakses, dan memudahkan tenaga honorer untuk mendaftar.

“Kami juga berharap ada solusi untuk ini. Karena jadwal pendaftaran sudah ada. Kami sangat berharap dari Dinas Pendidikan, DPRD bisa membantu kami,” ungkap Berly.

Ia menuturkan, kendala itu terasa sejak 2021 lalu. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya, ia dan honorer lainnya bisa mencapai tahapan ujian.

“Sebelumnya kita bisa sampai tes. Kalau ikut aturan, kita semua seharusnya bisa ikut sampai tes. Kami sedih, karena harus kalah bersaing dengan yang lain, yang mungkin masa mengajarnya masih satu atau dua tahun,” bebernya.

Saat ini tenaga honorer masih dikontrak setiap tahunnya. Sehingga menjadi ASN adalah harapan yang dinantikan. Apalagi mereka sudah mengabdi puluhan tahun. Sehingga sangat berharap bisa menjadi ASN.

Baca Juga: Penumpang Kaget Pass Pelabuhan Internasional Naik: Ini Kapan Sosialisasinya Ya

“Kami mohon solusi untuk persoalan kami ini. Tahun lalu sistem tidak bisa diakses, padahal kami sudah lolos administrasi. Akibatnya kami tak bisa ujian, dan harus mengubur mimpi kami jadi ASN. Kami sangat berharap tahun ini sistem bisa diakses. Jadi kami mohon kepada Pemda dan DPRD bisa mencarikan solusi untuk kami ini,” bebernya.

Ia menambahkan perjuangan untuk menjadi ASN juga ditempuh oleh tenaga guru honorer. Bahkan mereka kembali kuliah PGSD. Demi bisa mengajar di SD, karena kesempatan di jenjang SMP terbatas.

“Kami kalah bersaing. Ada juga yang tak linear tapi bisa masuk, sedangkan kami yang dari FKIP disebut tidak linear. Perjuangan harus kuliah lagi juga ditempuh demi menjadi ASN,” imbuhnya.

Untuk itu, ia berharap ada solusi terbaik, agar tahun ini bisa ikut seleksi, dan bisa lolos menjadi ASN. Tahun lalu ada 514 yang sudah lolos. Jadi masih ada kurang lebih 400 orang tenaga honorer yang masih berjuang saat ini.

“Dengan pengalaman mengajar yang sudah puluhan tahun, tentu kami sangat berharap jadi ASN,” harapnya.

Baca Juga: Bahas Peluang Investasi, Delegasi Kementerian Ekonomi Taiwan Kunjungi BP Batam

Sekretaris FGHSN, Aldzukri Almursjid menambahkan, mereka telah mengadukan hal itu ke DPRD Batam agar terfasilitasi.

Terlebih, jumlah guru honorer di Batam saat ini masih cukup banyak yakni mencapai 400 orang lebih.

“Terakhir akses pada pertengahan tahun lalu 2022. Masih ada sisa sekitar 400 orang. Kami butuh ada solusi. Sebelumnya kami sudah ke dinas pendidikan,” ucapnya.

FGHSN menilai, jika pun mereka tidak lulus setidaknya telah berjuang hingga tahap ujian atau tes. Namun, tidak gugur begitu saja lantaran kendala sistem seperti saat ini.

“Kalau tak bisa akses websitenya, bagaimana mau daftar dan ikut tes,” imbuhnya.(*)

Reporter: YULITAVIA