batampos – Beberapa persoalan menjadi pemicu kelangkaan elpiji 3 kg belakangan ini. Salah satu pemicunya yakni adanya lonjakan jumlah pengguna elpiji dari tabung non subsidi ke tabung subsidi atau elpiji 3 kg.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan, ada kenaikan jumlah pengguna elpiji subsidi hingga 5 persen. Pada saat yang sama, pengguna tabung non subsidi justru turun.
‘’Untuk yang PSO (public service obligation/subsidi) kebutuhan selalu naik, 4-5 persen. Non PSO turun 10 persen tahun kemarin. Ini jadi perhatian kami, apa yang sebetulnya terjadi di lapangan, kenapa non PSO turun, apakah terjadi switch,’’ ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin (3/8).
Dari fakta di lapangan, Tutuka juga menyebut adanya praktik pengoplosan tabung. Pihaknya tengah mengawasi hal tersebut dan mencari solusi dari persoalan yang terjadi.
Tutuka menyebut, pihaknya akan tetap memperketat pengawasan. Apalagi, harga elpiji melon saat ini masih jauh lebih murah dibandingkan harga elpiji non subsidi. Penjualan elpiji subsidi pun dilakukan secara terbuka, sehingga memungkinkan siapapun untuk membelinya. Padahal, hal itu bertujuan agar warga miskin mudah untuk membeli elpiji tersebut. Namun, yang terjadi malah sebaliknya.
Pemerintah pun mendorong PT Pertamina untuk dapat merampungkan registrasi pengguna elpiji melon di seluruh pangkalan. ‘’Kami akan dorong terus Pertamina selesaikan registrasi di tahun ini (2023). Kami pemerintah bersungguh-sungguh agar yang sudah diregistrasi ini akan dilaksanakan kebijakan tahun depan, di mana yang registrasi ini yang akan dilayani oleh Pertamina. Kami mendorong Pertamina agar bisa menyelesaikan tepat waktu,’’ jelas Tutuka.
Pemerintah saat ini melakukan transformasi subsidi dari komoditas ke orang. Dengan begitu, data registrasi dibutuhkan untuk memetakan seberapa banyak masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi elpiji 3 kg.
Tutuka juga menyinggung kenaikan alokasi penjualan gas melon oleh Pertamina di pangkalan resmi dari 70 persen ke 80 persen. Hal itu dipicu karena pendataan warga miskin dilakukan di pangkalan resmi, bukan pengecer.
‘’Sehingga datanya bisa representatif bahwa data masyarakat miskin yang berhak itu, karena itu jumlah meningkat dari 70 persen ke 80 persen. Supaya data lebih tepat untuk masyarakat miskin,’’ jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menambahkan, ada dua daerah yang mengalami lonjakan penjualan elpiji 3 kg, yakni Jawa Bagian Barat (JBB) dan Jawa Bagian Tengah (JBT). Hal itu terjadi hingga 31 Juli 2023. Pemicunya yakni adanya momentum hari libur nasional.
‘’Di Jawa Barat terdapat 36.000 pangkalan dan Jawa Bagian Tengah (JBT) 45.000 pangkalan. Kedua wilayah tersebut tidak terjadi kelangkaan,’’ jelasnya.
Riva memastikan bahwa tidak ada pengurangan pasokan elpiji meski di beberapa daerah mengeluhkan adanya kelangkaan. Pertamina juga bekerjasama dengan pemda untuk melakukan sidak ke lapangan. Sidak tidak hanya dilakukan di pangkalan, tapi juga lokasi yang memungkinkan penambahan jaringan distribusi.
‘’Komunikasi terus kami lakukan dengan masyarakat untuk tetap memberikan ketenangan dan informasi yang 100 persen benar bahwa LPG ini tidak akan pernah kita kurangi dan terus akan kita upayakan selalu tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan,’’ tuturnya.
Pendataan juga terus dilakukan oleh Pertamina. Hingga 31 Juli 2023, Pertamina mencatat sudah ada 6,7 juta konsumen pengguna LPG yang datanya tercatat di sistem.
Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Alfian Nasution membenarkan adanya kenaikan penjualan elpiji 3 kg pada Juli 2023. Yakni mencapai 690 metrik ton. Jumlah itu memang tercatat naik 5 persen jika dibanding Juni 2023.
Meski begitu, Alfian memastikan ketersediaan elpiji di lapangan masih cukup hingga 15 hari ke depan. ‘’Kami sampaikan bahwasannya pada dasarnya stok LPG ini berkisar 14 hari dan ini cukup aman. Dan prognosa kami sampai akhir tahun nanti kami akan menjaga stok di kisaran 14 sampai 15 hari,’’ jelasnya. (*)
Reporter: JP Group
Penyesuaian tarif ini mengacu pada Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
