batampos – Kericuhan saat unjuk rasa yang terjadi di depan Kantor BP Batam turut menjadi momok bagi pariwisata Batam.

Di era digitalisasi ini, informasi akan sangat cepat menyebar luas, termasuk ke negara tetangga Singapura,dan Malaysia yang menjadi penyumbang wisatawan mancanegara (wisman) di Batam.

Sekretaris Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kepri, Yeyen Heryawan mengatakan kondusifitas sangat menentukan sektor pariwisata di Kota Batam.

Baca Juga: 28 September Rempang Harus Dikosongkan, 1.138 Unit Hunian Sementara Disiapkan Pemerintah

Keamanan Batam menjadi alasan wisman berkunjung. Melihat kejadian kericuhan yang terjadi Senin (11/9), timbul kekhawatiran bagi pelaku wisata, akan ada dampak bagi angka kunjungan.

“Sudah banyak tamu- tamu Singapore yang takut, dan khawatir soal dampak kejadian kemarin itu. Beberapa ada yang postponed untuk ke Batam,” jelas Yeyen saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Selasa (12/9).

Ia berharap dampak kericuhan ini tidak berlarut-larut. Karena sudah banyak agen yang konfirmasi tamu ke Batam. Harapannya semoga persoalan segera dapat diselesaikan dengan damai.

“Sebagai pelaku wisata, tentu kami maunya aman. Meskipun ada kekhawatiran akan penyebaran informasi kejadian kemarin, semoga tidak berdampak luas,” harapnya.

Baca Juga: Bapenda Batam Gandeng Kejaksaan Tagih Piutang PBB-P2 Rp600 Miliar

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang ditimbulkan, akibat kejadian unjuk rasa di depan Kantor BP Batam.

“Kekhawatiran itu pasti ada. Namun, saya sudah jelaskan kepada pelaku wisata untuk tidak perlu khawatir. Kalau ada penundaan kedatangan, mungkin itu respon dari mereka, akan kejadian kemarin,” jelasnya.

Sektor pariwisata ini memang menjadi salah satu penyokong untuk perekonomian di Batam. Untuk itu, kondusifitas sangat penting. Mengingat target Batam adalah wisman.

“Kalau informasi tunda kedatangan dari agen, hingga kini belum ada yang konfirmasi. Namun kami sangat berharap ini tidak terulang kembali,” ungkapnya.

Kerusuhan yang terjadi saat demontrasi di depan Kantor BP Batam saat aksi penolakan relokasi Rempang, turut menimbulkan ketakutan wisatawan mancanegara (wisman).

Usai kejadian kericuhan tiga wisman asal Malaysia terlihat berjalan kaki menuju pelabuhan internasional Batamcenter. Dua di antaranya merupakan pasangan yang bergegas menuju pelabuhan untuk kembali ke negaranya.

Baca Juga: Ricuh Demo Rempang, Negara Rugi Rp 250 Juta

Saat ditanyai di tengah Kantor BP Batam, Lim mengatakan kejadian ini cukup menakutkan. Ia bersama pasangannya langsung bergegas dan berjalan kaki menuju pelabuhan.

“Kata sopir saya ini sering terjadi. Jadi saya jalan kaki, karena ke pelabuhan. Sebab driver saya tak bisa jalan ke pelabuhan,” kata dia sambil melihat kerumuman warga yang masih berada di lokasi kejadian,” ujarnya.

Lim mengaku sempat menyaksikan kerusuhan terjadi, dan ini membuatnya khawatir. “Saya langsung pulang, karena tidak aman. Driver saya juga bilang begitu,” imbuhnya.

Sementara itu satu orang lagi wisman terlihat tengah menyeret koper menuju Pelabuhan Internasional Batamcenter. Pria paruh baya itu terlihat melewati puing-puing usai kerusuhan terjadi.

“Tak ada driver. Saya pilih jalan saya. Saya mau kembali ke Malaysia sore ini,” kata dia saat dijumpai di depan Kantor BP Batam.

Kejadian ini memberikan momok menakutkan bagi sektor pariwisata. Kejadian ini terjadi di pusat kota yang berdekatan dengan area hotel, dan pelabuhan Batamcenter. (*)

Reporter: YULITAVIA

batampos – Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang mendatangi Kantor PT Jaya Putra Kundur (JPK) di Komplek Nagoya Garden, Seraya, Batuampar, Selasa (12/9) siang.

Informasi yang didapatkan, kedatangan polisi untuk menggeledah kantor tersebut terkait kasus penggelapan jual beli unit ruko di kawasan Pasar Mitra 2 Batam Center. Dimana, polisi menetapkan Direktur PT JPK sebagai tersangka dan menjadi buronan.

“Memang mau digeledah,” ujar salah seorang anggota polisi di lokasi.

Baca Juga: Polda Kepri Pastikan Kasus Dugaan Penggelapan Sertifikat Ruko Tetap Berjalan

Pantauan di lokasi, kantor tersebut sudah kosong dan tidak ada aktivitas. Namun, polisi gagal masuk ke dalam kantor karena tidak mendapatkan kunci pintu kantor. Polisi kemudian menyegel pintu masuk tersebut.

“Tidak jadi, karena sudah diambil alih Mabes” sambung anggota tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono membenarkan kedatangan pihaknya ke kantor PT JPK tersebut untuk penggeledagan.

“Tidak jadi,” ujarnya singkat.

Baca Juga: Mabes Polri Komunikasi dengan Polisi Singapura untuk Mencari 2 Pengusaha Batam

Diketahui bahwa kasus penggelapan sertifikat unit ruko di Mitra 2, Batam Center tersebut muncul setelah adanya laporan dari konsumen PT JPK sebagai pemilik lahan. Kasus ini menyeret dua pengusaha di Batam, Thedy Johanis dan Johanis yang telah ditetapkan tersangka oleh polisi.

Dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli disebut bahwa pihak pengembang akan melakukan pengurusan sertifikat setelah konsumen/pembeli telah melakukan pelunasan. Namun, perjanjian tersebut tidak dipenuhi. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos – Penyidik Pidana Khusus Kejari Batam kembali menetapkan pegawai PT Pegadaian area Batam sebagai tersangka, Selasa (12/9). Kali ini tersangka merupakan mantan Administrasi dan Keuangan PT Pegadaian yakni Siti Hasniah yang diduga merugikan negara Rp 1,181 miliar.

Wanita berusia 31 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.00 WIB di lantai 2 Kantor Kejari Batam. Selama diperiksa oleh penyidik, Siti didampingi kuasa hukumnya.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Siti keluar dari ruang Pidsus di lantai 2 Kejari Batam. Ia memakai rompi tahanan Kejari Batam berwarna merah muda. Tangannya terborgol. Ia pun di kawal dan digiring pegawai Kejari Batam menuju mobil bewarna hitam yang terparkir di halaman Kejari Batam.

Baca Juga: Begini Kondisi dan Suasana di Kantor BP Batam dan LAM Batam Usai Demo Ribuan Warga

“Tersangka ditahan agar proses selanjutnya bisa lancar. Untuk sementara, tersangka kami titip di LPPA Batam,” ujar Kasi Pidsus Kejari Batam, Aji Sastrio Prakoso.

Sementara Kajari Batam, Herlina Setyorini mengatakan penetapan tersangka setelah tim penyidik Kejari Batam mengumpulkan bukti dari keterangan 30 saksi. Para saksi yang diperiksa mulai internal PT Pegadaian Kantor Area Batam, penyedia, mitra, ahli serta bukti surat. Yang kemudian dengan bukti itu membuat terang tindak pidana korupsi di tubuh BUMN berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

“Setelah melakukan serangkaian penyidikan, kami menetapkan SH sebagai tersangka dugaan korupsi PT Pegadaian area Batam. SH merupakan pegawai administrasi dan keuangan Pegadiaan Batam,” ujar Herlina Setyorini di Kantor Kejari Batam.

Dijelaskan Herlina, modus operandi tersangka yakni melakukan transaksi fiktif hingga mark-up harga. Kegiatan merugikan keuangan negara itu dilakukan tersangka seorang diri sejak tahun 2018 hingga 2021 lalu.

Baca Juga: 21 Aparat Terluka, 43 Pendemo Ditangkap Polisi

Dimana tersangka bertugas mengelola keuangan anggaran pemasaran di PT Pegadaian Kantor Area Batam, khususnya dalam hal pencairan anggaran, melakukan belanja atau kegiatan serta mempertanggungjawabkan atas belanja pemasaran yang telah dilaksanakan.

“Total kerugiaan Rp 1,181 miliar. Berdasarkan alat bukti, korupsi dilakukan tersangka seorang diri,” jelas Herlina.

Menurut Herlina, tersangka Siti juga diduga melakukan pemalsuan. Siti Hasniah membuat surat otorisasi perintah pencairan dari Deputi dengan memalsukan atau menscan tandatangan. Namun bukti pertanggungjawaban yang diduga dipalsukan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

“Tersangka juga memalsukan tanda tangan atasan. Serta melakukan pemalsuan kwitansi dan surat pihak vendor, sedangkan untuk pengadaan dan pembelian dilakukan dengan jumlah yang kurang, atau melakukan mark-up,” sebut Herlina.

Masih kata Herlina, uang hasil korupsi digunakan tersangka untuk membeli kendaraan, seperti mobil dan sepeda motor. Atas sangkaan itu, Siti dijerat dengan pasal 2 dan 3 Jo pasal 18 UU Tipikor.

“Ancaman hukuman 20 tahun penjara. Kami juga melakukan penyitaan terhadap mobil dan motor tersangka,” tegas Herlina.

Di tempat yang sama, Kasi Pidsus, Aji Sastrio Prakoso menjelaskan bahwa penyidik Pidsus Kejari Batam berkomitmen mendukung secara professional , serta bekerja professional dalam program pemerintah pusat Kementrian BUMN dan Kejaksaan Agung dalam Upaya bersih-bersih dari praktik korupsi yang terjadi di tubuh BUMN. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam menggandeng Kejaksaan Negeri Batam tarik piutang PBB-P2 yang nilainya mencapai Rp600 miliar.

Piutang ini merupakan akumulasi sejak 1994 lalu saat penyerahan dari KPP Pratama ke Pemko di tahun 2013.

Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan angka itu merupakan angka dinamis, atau angka total hutang lancar, macet, dan dinamis. Angka ini juga termasuk angka penetapan 2023.

Baca Juga: Ricuh Demo Rempang, Negara Rugi Rp 250 Juta

“Jadi itu belum dikurangi dengan capaian. Nanti akhir tahun baru bisa kami total semua. Kami berharap angka ini bisa kami maksimalkan penarikannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan selain memaksimalkan capaian tahunan yang sudah ditetapkan, Bapenda juga ditugasi untuk menarik piutang yang sampai saat ini belum juga dibayarkan wajib pajak.

Khusus untuk piutang ini, Bapenda bahkan membentuk tim verifikator piutang. Setiap hari mereka turun dan mengunjungi lokasi wajib pajak. Tujuannya adalah menjelaskan terkait piutang yang harus mereka bayar, karena itu kewajiban mereka.

“Dari data yang ada, kami juga haru melakukan verifikasi, dan memastikan wajib pajak masih ada, aktif, dan beroperasi. Karena banyak perusahaan yang sudah tutup, pindah, dan lainnya. Sehingga piutang tak tertagih,” jelasnya, Selasa (12/9).

Baca Juga: Diundang ke Disdik, Guru SD yang Tentang Penjualan LKS Mengaku Dirundung

Azmansyah mengungkapkan dengan bantuan kejaksaan ini, diharapkan bisa mendorong wajib pajak segera melunasi piutang mereka. Hal ini karena pajak digunakan untuk membangun Batam, sehingga dibutuhkan optimalisasi.

Ia menyebutkan setiap tahun Bapenda ditargetkan menagih piutang Rp50 miliar. Hal ini berdasarkan Monitoring Center Prevention (MCP) KPK.

“Potensi penagihan piutang ini berbeda setiap tahunnya. Tahun lalu kami mampu menagih hingga Rp60 miliar, tahun ini sudah tertagih Rp40 miliar. Kami berharap capaian bisa maksimal hingga Desember 2023 mendatang,” ujarnya.

Bapenda berupaya melakukan optimalisasi menyelesaikan piutang, salah satunya dengan menggandeng kejaksaan. Harapannya piutang ini bisa tertagih semua.

Disinggung mengenai target PBB-P2 Batam, hingga saat ini sudah tercapai 71 persen atau Rp 185 miliar dari target Rp258 miliar. Capaian pajak ini cukup mendapat respon baik dari wajib pajak melalui program relaksasi pajak.

“Februari, Maret itu cukup tinggi, karena ada program relaksasi pajak. Alhamdulillah, upaya kami cukup memberi hasil. Namun perlu kami optimalkan lagi,” ungkapnya. (*)

Reporter: YULITAVIA