batampos – Pemerintah Kota Batam resmi membatasi bentuk perayaan malam pergantian Tahun Baru 2026. Melalui Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 53 Tahun 2025, Pemko meminta masyarakat tidak merayakan tahun baru secara berlebihan, termasuk melarang konvoi kendaraan serta penggunaan kembang api dan petasan.

Kebijakan tersebut diteken langsung oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan diumumkan pada Rabu (24/12).

Surat edaran itu diterbitkan sebagai wujud empati dan solidaritas atas musibah bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta sejumlah daerah lain di Indonesia, sekaligus untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam surat edaran tersebut, Pemko Batam menegaskan dua poin utama. Pertama, perayaan pergantian tahun baru hendaknya dilaksanakan secara sederhana, bermakna, dan tidak berlebihan, dengan mengedepankan kegiatan positif seperti doa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berkumpul bersama keluarga, serta penggalangan donasi bagi korban bencana alam.

Kedua, masyarakat diminta tidak menyalakan kembang api, petasan, maupun melakukan aktivitas lain yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Menindaklanjuti kebijakan itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam menyatakan dukungan penuh atas surat edaran wali kota tersebut. Kepala Disbudpar Batam, Ardi Winata, menilai pembatasan ini merupakan langkah yang tepat di tengah kondisi bangsa yang masih diliputi duka.

“Prinsipnya kami setuju dan mendukung penuh. Pergantian tahun ini kita sikapi dengan bijak dan penuh kehati-hatian. Situasi nasional saat ini menuntut kita untuk lebih arif,” ujar Ardi kepada Batam Pos, Rabu (24/12).

Menurut Ardi, perayaan tahun baru tetap bisa dilakukan tanpa harus diwarnai euforia berlebihan. Ia menilai empati sosial justru harus menjadi pesan utama dalam menyambut pergantian tahun.

“Kita melihat saudara-saudara kita di Sumatra dan Aceh sedang tertimpa musibah. Maka perayaan tahun baru sebaiknya diisi dengan rasa empati, bukan hura-hura,” katanya.

Ardi juga mengungkapkan hingga kini pihaknya belum menerima laporan adanya pelaku usaha pariwisata yang keberatan atas kebijakan tersebut.

“Sampai sekarang belum ada laporan penolakan. Dan secara pribadi, saya juga sepakat malam tahun baru ini tidak diisi dengan kegiatan berlebihan,” ujarnya.

Ia menambahkan, momen pergantian tahun justru bisa dimanfaatkan untuk kegiatan solidaritas dan penggalangan dana. “Makna tahun baru tidak hilang. Justru kepedulian sosial kita bisa semakin terasa,” tambahnya.

Sikap serupa disampaikan Ketua Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) DPD Kepulauan Riau, Mulyadi Tan. Ia menyebut pembatasan perayaan tahun baru tidak akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata Batam.

“Indonesia sedang berduka. Tahun baru tetap bisa dirayakan secara sederhana, aman, dan tertib tanpa kembang api atau konvoi,” ujar Mulyadi.

Menurutnya, wisatawan tidak menjadikan kembang api sebagai daya tarik utama. Sebagian besar wisatawan, khususnya mancanegara, lebih memilih menikmati suasana hotel, resort, wisata alam, dan kuliner.

“Wisatawan jarang ikut konvoi atau bakar kembang api. Mereka biasanya mengikuti acara di hotel atau resort yang diselenggarakan event organizer,” katanya.

Ia menegaskan larangan kembang api tidak akan menurunkan minat wisatawan berkunjung ke Batam. “Berwisata itu soal menikmati alam, kuliner, belanja, dan bersantai. Kembang api hanya gimik, bukan poin utama,” jelasnya.

Mulyadi bahkan menyebut kembang api bukan keunggulan kompetitif pariwisata Indonesia. “Kalau bicara kembang api, Singapura justru lebih canggih,” ujarnya.

Ia pun mengimbau pelaku usaha pariwisata ikut aktif menyosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat. “Pesan ini jangan hanya disampaikan aparat, tapi juga oleh pelaku usaha pariwisata,” katanya.

Sementara itu, pemerhati pariwisata Kota Batam sekaligus Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Batam, Buralimar, menilai pembatasan perayaan tahun baru merupakan langkah yang wajar dan relevan dengan kondisi saat ini.

Menurutnya, perayaan tahun baru bukan untuk dilarang sepenuhnya, tetapi perlu dikendalikan agar tidak melukai rasa empati publik.

“Bukan berarti tidak boleh merayakan, tapi jangan berlebihan. Pengeluaran besar seperti pesta mewah atau kembang api bernilai tinggi lebih baik dialihkan untuk membantu korban bencana,” ujarnya.

Buralimar juga menepis anggapan bahwa pembatasan perayaan akan berdampak pada kunjungan wisatawan. Menurutnya, wisatawan datang ke Batam bukan semata untuk menyaksikan pesta tahun baru di satu lokasi.

“Wisatawan bisa kuliner, ke destinasi wisata, atau aktivitas lain. Jarang wisatawan mancanegara datang hanya untuk melihat perayaan tahun baru,” katanya.

Terkait kemungkinan hotel atau penginapan tetap menyalakan kembang api, Buralimar menilai hal itu masih wajar selama tidak berlebihan dan tetap menjunjung empati.

“Kembang api sebagai hiburan boleh saja. Tapi kalau sampai ratusan juta, lebih baik disumbangkan untuk kebutuhan logistik korban bencana,” ujarnya.

Ia mengakui perayaan tahun baru selama ini menjadi agenda rutin Pemko Batam di Dataran Engku Putri. Namun menurutnya, tidak ada persoalan jika tahun ini dilakukan secara sederhana atau bahkan ditiadakan.

“Kalau acara sudah terlanjur direncanakan, bisa ditambah doa bersama dan donasi. Hiburan cukup sebagai pelengkap,” katanya.

Buralimar menegaskan, esensi pergantian tahun seharusnya menjadi momentum refleksi dan kepedulian sosial.

“Rasa empati itu jauh lebih utama daripada hiburan yang bermewah-mewahan,” tutupnya. (*)

Artikel Surat Edaran Wali Kota Terbit, Pemko Batam Batasi Perayaan Tahun Baru Tanpa Kembang Api dan Konvoi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam menilai penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2026 sebesar sekitar Rp5,35 juta atau naik 7,3 persen berpotensi memberatkan dunia usaha, khususnya perusahaan yang saat ini tengah menghadapi tekanan global dan penurunan permintaan.

Ketua Apindo Kota Batam, Rafky Rasid, mengatakan penetapan UMK tersebut merupakan hasil keputusan pemerintah yang harus dihormati, meskipun sejak awal Apindo mengusulkan kenaikan yang lebih rendah.

“Di Dewan Pengupahan Kota Batam, Apindo sebenarnya mengusulkan kenaikan dengan alfa 0,5, kenaikannya sekitar Rp300 ribuan. Namun Wali Kota mengambil jalan tengah dengan memilih alfa 0,7 sehingga UMK naik menjadi sekitar Rp5.357.000 atau 7,3 persen,” ujar Rafky, Kamis (25/12).

Ia menegaskan, sejak awal Apindo telah menyampaikan bahwa kenaikan tersebut akan menambah beban pengusaha. Namun demikian, pihaknya tidak menyalahkan pemerintah daerah, melainkan menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait formula pengupahan.

“Masalahnya ada di penetapan alfa oleh pemerintah pusat. Range alfa yang awalnya 0,2–0,7 berubah menjadi 0,3–0,8, dan yang ditetapkan justru 0,5–0,9. Ini membuat ruang negosiasi di Dewan Pengupahan menjadi sangat sempit,” jelasnya.

Rafky menerangkan, alfa dalam formula pengupahan merupakan ukuran kontribusi tenaga kerja dan modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, penetapan alfa yang tinggi seolah menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagian besar disumbang oleh tenaga kerja.

“Dengan alfa 0,5 sampai 0,9, artinya pemerintah menganggap kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 50 sampai 90 persen. Padahal, berdasarkan banyak kajian, kontribusi tenaga kerja itu hanya sekitar 1 sampai 3 persen. Selebihnya berasal dari modal dan investasi pengusaha,” katanya.

Meski demikian, Apindo Batam menyatakan akan tetap menghormati dan menjalankan keputusan pemerintah. Apindo juga akan mengimbau seluruh pengusaha agar mematuhi ketentuan UMK 2026.

“Kami tetap menghormati keputusan tersebut dan mengimbau pengusaha untuk menjalankan kenaikan UMK 7,3 persen. Hanya saja, kemampuan tiap perusahaan tentu berbeda-beda,” ujarnya.

Menurut Rafky, pengusaha yang memiliki kondisi keuangan sehat relatif tidak akan mengalami kendala. Namun bagi perusahaan yang saat ini sedang menghadapi tekanan berat, kenaikan UMK ini bisa berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha.

Ia mencontohkan sejumlah tantangan yang dihadapi pengusaha Batam, mulai dari kontraksi permintaan global, ancaman kebijakan tarif dari Amerika Serikat, hingga penutupan dan pembatasan operasional sejumlah perusahaan, termasuk sektor elektronik dan solar panel.

“Beberapa perusahaan bahkan terancam tutup dan jumlah karyawannya ribuan. Ditambah lagi dengan kenaikan upah minimum yang relatif tinggi, tentu ini menambah beban perusahaan,” katanya.

Rafky juga mengingatkan bahwa kenaikan UMK tidak hanya berdampak pada pekerja di level terbawah, tetapi juga memicu efek upah sundulan bagi jabatan di atasnya.“Ini yang sering tidak disadari. Begitu UMK naik, struktur upah di atasnya ikut menyesuaikan. Jadi beban perusahaan itu berlapis,” jelasnya.

Selain itu, Apindo menilai kenaikan upah yang tinggi berpotensi mendorong perusahaan beralih ke teknologi dan otomatisasi.

“Kalau upah dianggap terlalu tinggi, pengusaha jangka panjang akan berpikir mengganti tenaga kerja dengan mesin atau robot. Dan ini sudah mulai terjadi di Batam, khususnya di sektor elektronik dalam lima tahun terakhir,” ujarnya.

Jika tren tersebut berlanjut, Rafky khawatir permintaan tenaga kerja akan menurun dan tingkat pengangguran meningkat. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kenaikan upah, produktivitas tenaga kerja, dan iklim investasi.

“Kami khawatir akan ada gelombang PHK dan berkurangnya lowongan kerja baru jika ini tidak diantisipasi bersama,” katanya.

Meski demikian, Apindo tetap mengimbau para pengusaha agar tidak melakukan rasionalisasi atau pemutusan hubungan kerja (PHK), serta tetap beroperasi dengan membayar upah sesuai ketentuan.

“Kami sebagai organisasi pengusaha mengimbau agar pengusaha tetap patuh, tidak melakukan PHK, dan terus beroperasi,” tegasnya.

Di sisi lain, Apindo juga mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan investasi dan segera menyelesaikan berbagai keluhan pengusaha agar tidak berdampak pada penutupan usaha.

“Kami berharap pemerintah membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif supaya perusahaan bisa bertahan dan lapangan kerja tetap terbuka,” ujarnya.

Rafky menambahkan, kenaikan UMK idealnya diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Saat ini, produktivitas tenaga kerja di Batam dinilai hanya tumbuh sekitar 1–3 persen per tahun, sementara UMK naik di atas 5 persen.

“Kalau upah naik 7 persen tapi produktivitas hanya naik 1 sampai 3 persen, tentu ini memberatkan. Tapi kalau produktivitas bisa mengimbangi, itu tidak akan menjadi masalah,” katanya.

Ia berharap ke depan peningkatan upah dapat sejalan dengan peningkatan produktivitas dan etos kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi Batam tetap terjaga dan dunia usaha mampu bertahan.

Di sisi lain, suara pekerja juga mengemuka. Salah seorang pekerja sektor industri di Batam, Andi, 35, menilai kenaikan UMK tidak akan memberikan dampak nyata jika tidak diikuti dengan pengendalian harga kebutuhan pokok.

“Kalau upah naik tapi harga sembako, sewa rumah, dan kebutuhan lain ikut naik, ya sama saja. Kenaikan UMK ini tidak berarti apa-apa,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penetapan upah minimum, tetapi juga serius menekan laju inflasi dan harga bahan pokok.“Yang kami butuhkan itu daya beli. Pemerintah harus bisa menjaga harga sembako tetap stabil, baru kenaikan UMK bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” katanya. (*)

Artikel UMK Naik 7,3 Persen, Apindo Batam Minta Keseimbangan Upah, Produktivitas, dan Investasi pertama kali tampil pada Metropolis.