batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta publik tak mengaitkan kinerja pemberantasan korupsi dengan isu politik. Termasuk soal penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan, penanganan kasus tersebut sudah dilakukan, jauh sebelum adanya deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Hal ini menyusul, rencana KPK akan memeriksa Cak Imin dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di Kemnaker.

“Perlu dipahami, jauh sebelum (deklarasi) itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Jauh sebelum hiruk pikuk persoalan tersebut,” kata Ali dikonfirmasi, Minggu (3/9).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, jauh sebelum adanya rencana deklarasi Anies-Cak Imin, lembaga antirasuah sudah melakukan beberapa penggeledahan, untuk mencari bukti lanjutan kasus ini.

“Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya,” tegas Ali.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur sebelumnya mengungkapkan, kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di Kemnaker terjadi saat 2012. Peristiwa dugaan korupsi itu terjadi saat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker).

“Ya di searching di 2012. Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempusnya, waktu kejadiannya kapan. Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti kemudian disesuaikan dengan tempusnya kapan,” ujar Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (1/9).

Asep tak menampik, jika saat itu Muhaimin Iskandar menjabat Menaker terbuka kemungkinan untuk diminta keterangan. Hal ini semata untuk menambah terang penyidikan tersebut.

“Kalau kejadiannya tahun itu ya, siapa yang menjabat di tahun itu (akan dilakukan pemeriksaan),” ucap Asep.

Sebab, saat ini KPK tengah berupaya mencari alat bukti untuk menguatkan sangkaan terhadap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Terlebih, salah satu politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Reyna Usman dikabarkan menyandang status tersangka dalam kasus ini.

“Tentunya yang sekarang itu upayanya melakukan upaya paksa, melakukan penggeledahan. Itu pun mencari bukti-bukti yang di tahun itu terkait itu,” tegas Asep.

Dalam kasus ini, KPK juga telah mencegah tiga pihak dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Permintaan pencegahan ke luar negeri itu sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.

“Pihak yang dicegah ada tiga orang dan berlaku untuk enam bulan ke depan sampai dengan Februari 2024 dan perpanjangan yang kedua dapat dilakukan sesuai kebutuhan tim penyidik,” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (24/8).

Berdasarkan informasi, tiga pihak yang dicegah itu yakni politikus PKB Reyna Usman yang saat korupsi terjadi menjabat Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) I Nyoman Darmanta, dan Karunia selaku pihak swasta. Ketiganya juga merupakan tersangka dalam kasus ini. Namun, KPK belum secara resmi mengumumkannya ke publik.

“KPK ingatkan agar para pihak dimaksud untuk selalu kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik,” pungkas Ali. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar konsolidasi bersama kader di DBL Graha Pena, Surabaya. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra turut hadir.

Melalui pidato politik, Yusril mengaku bahwa pada 2019, PBB sempat ragu dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pemilu 2019. Namun, saat ini, dia memastikan PBB mantap dan yakin mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2024.

Bukan tanpa sebab PBB mendukung Prabowo Subianto. Yusril menilai Prabowo telah memahami kondisi negara dengan posisi sebelumnya yakni Kementerian Pertahanan.

”Menteri pertahanan itu tidak hanya berbicara soal perang. Kementerian pertahanan itu ilmu integratif, Pak Prabowo paham kondisi negara ini dan kementeriannya itu menjadi sentral di kabinet Indonesia,” papar Yusril mantan script writer Presiden Soeharto, BJ Habibie, dan Soesilo Bambang Yudhoyono, itu.

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Umum (Ketum) PBNU KH Yahya Cholil Staquf memastikan bahwa tidak ada cawapres atas nama NU. Gus Yahya –sapaannya– menuturkan bahwa dirinya sudah berkali-kali menyebutkan hal itu.

“Tidak ada pula restu dari kiai sepuh NU untuk mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Tidak ada pembicaraan soal capres di PBNU,” terangnya dalam konferensi pers di gedung PBNU kemarin.

Bila ada warga NU yang menjadi kontestan pada Pemilu 2024, semua itu di luar domain PBNU. “Silakan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi, jangan atas nama NU,” paparnya.

Menurut Gus Yahya, warga NU sudah memiliki pilihan masing-masing. “Kalau ada aktor rusak-rusakan, ya jangan dipilih,” tuturnya. Dia yakin warga NU sudah mengetahui siapa calon yang layak dan tidak layak. Tidak perlu ada yang mengajari untuk memilih siapa. “Tidak ada yang bisa menempatkan dirinya seakan-akan wakil NU,” tegasnya.

Dengan demikian, Amin menjadi pasangan calon pertama yang mendeklarasikan diri maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Alasan Nasdem memilih Muhaimin sebagai cawapres terungkap saat Surya Paloh menyampaikan pidato politik. Menurutnya, dia memiliki insting politik bahwa Muhaimin memiliki kelebihan sebagai cawapres. Itu berdasar berbagai pengalaman dan referensi perjalanan perpolitikannya selama ini.

“Saya melihat serta memikirkan apa yang paling tepat pada situasi dan tantangan saat ini ataupun ke depan,” ujar Surya disambut tepuk tangan para pendukung.

Bahkan, dia mengibaratkan Amin sebagai botol dan tutup botol. Artinya, saling membutuhkan dan dapat mengisi satu sama lain. Baginya, Anies merupakan sosok cendekiawan yang dapat menghadapi tantangan negara. Sedangkan Muhaimin dinilai sebagai organisatoris ulung yang lama berkiprah di dunia pergerakan. “Keduanya punya kelebihan masing-masing, saya sudah mengenal mereka cukup lama,” terang Surya.

Bukan hanya itu, dia berjanji bahwa Anies-Muhaimin akan menjadi paslon pertama yang mendaftar pilpres. Kepada para pendukung, Surya menyampaikan optimismenya bakal ada pemimpin baru di Indonesia.

Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan, mereka bakal berkeliling Indonesia menyampaikan misi dan gagasan kepada masyarakat. Serta, menularkan semangat deklarasi ke berbagai daerah. Dirinya pun optimistis koalisi tersebut bakal bergerak lebih cepat dengan cita-cita mulia. “Apa yang dimulai di Surabaya ini akan menular ke seluruh Indonesia,” ujarnya.

Anies sempat menyinggung pihak-pihak yang tidak melanjutkan berada di Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP). Baginya, seluruh elemen harus menghargai dan menghormati keputusan tersebut. Serta menegaskan bahwa koalisinya bukan soal bagi-bagi. Namun, bergerak untuk Indonesia yang lebih baik. “Kita bergerak di sini dengan niat yang tulus,” tuturnya.

Muhaimin mengungkapkan, proses penawaran hingga penerimaan menjadi cawapres berlangsung sangat cepat. Dirinya sempat bertemu Surya Paloh Senin lalu. Bahkan, sempat bingung saat mendapat tawaran itu dan tidak menolak maupun mengiyakan. “Yang sulit saya diminta jawaban saat itu juga,” tuturnya.

Muhaimin pun lantas menerima tawaran Surya Paloh. Dalam waktu dua hari, dia langsung berkoordinasi dengan para ulama dan kader hingga mendapat restu. Menurutnya, tidak ada niat lain selain memperbaiki negara. “PKB juga memiliki sejarah panjang dan insya Allah siap mengawal Anies melanjutkan cita-cita,” paparnya. (*)

Reporter: JP Group