Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, memberikan perhatian penuh terhadap masyarakat yang terdampak pengembangan Kawasan Rempang. Dalam dialog bersama masyarakat yang berlangsung di Harmoni One Hotel, Muhammad Rudi mengungkapkan bahwa pemerintah melalui BP Batam telah menyiapkan beberapa solusi terbaik.

Salah satunya adalah memberikan masyarakat rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi.

Tidak hanya itu, kata Rudi, pemerintah juga memberikan keringanan lainnya berupa bebas biaya UWT selama 30 tahun, gratis PBB selama 5 tahun, BPHTB, dan SHGB.

“Lokasinya berada di tepi laut. Sehingga memudahkan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai nelayan untuk melaksanakan aktivitas. Dengan momentum pembangunan ini, saya berharap nasib masyarakat bisa berubah menjadi lebih baik,” ujar Rudi, Kamis (7/9/2023).

Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk memberikan persiapan maksimal sebelum mendirikan hunian yang dimaksud.

Dalam hal ini dengan memindahkan sementara masyarakat yang terdampak pembangunan ke lokasi yang sudah disiapkan pemerintah dan memberikan biaya hidup selama per bulannya sebesar Rp 1.034.636 per orang dalam satu KK. Jumlah tersebut sudah disesuaikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara, untuk masyarakat yang memilih untuk memilih tinggal di tempat saudara atau di luar dari hunian sementara yang disediakan, pemerintah juga akan diberikan tambahan biaya sewa sebesar Rp 1 juta per bulannya.

“Itulah komitmen saya sebagai Kepala BP Batam. Kami tak akan memindahkan masyarakat tanpa persiapan yang maksimal,” tegasnya.

Rudi mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyampaikan kepada pemerintah pusat telah melakukan beberapa kali sosialisasi dan pendekatan lainnya guna menyerap aspirasi dari masyarakat.

Komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi RI menegaskan bahwa proyek pengembangan Rempang yang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional tersebut harus segera terealisasi.

Sehingga, pihaknya pun berharap masyarakat dapat memahami agar realisasi program dapat berjalan lancar.

“Saya juga sudah dipanggil oleh pemerintah pusat dan mendapat instruksi bahwa pengembangan ini akan berjalan. Perlu diketahui, bahwa luas Pulau Rempang yang dijadikan usaha itu seluas 7.572 hektare. Bukan seperti luasan yang tersebar di media sosial. Oleh sebab itu, saya mengajak masyarakat tidak termakan informasi yang tidak benar di luar sana,” pungkasnya. (*)

Pengembangan Kawasan Rempang sebagai The New Engine Indonesian’s Economic Growth yang berkonsep “Green and Sustainable City” mulai mendapat dukungan dari beberapa tokoh Melayu dan masyarakat Provinsi Kepri. Kerja keras BP Batam dalam melakukan sosialisasi terkait rencana pengembangan Rempang pun membuahkan hasil.

Hal ini terungkap saat dialog Pengembangan Rempang yang diselenggarakan di Harmoni One Hotel, Batam Center, Rabu (6/9/2023).

“Pada prinsipnya, masyarakat mendukung program pemerintah itu secara utuh. Mudah-mudahan ini bisa berjalan baik,” ujar salah satu tokoh, Huzrin Hood, dalam sambutannya.

Di tempat yang sama, Panglima Lang Laut Kepri, Suherman, mengungkapkan hal senada.

Menurut Suherman, masyarakat mendukung penuh pengembangan Kawasan Rempang. Dengan harapan, pemerintah dapat memikirkan nasib masyarakat ke depannya.

Termasuk pemenuhan hak-hak bagi masyarakat yang telah turun temurun hidup di kawasan yang terdampak pembangunan Rempang.

“Saya juga usul agar pemerintah dan PT MEG juga harus menyiapkan koperasi untuk masyarakat,” ungkapnya.

Pengembangan Rempang Eco-City, Transisi Energi Fosil ke Energi Terbarukan

Pada forum yang berjudul “Dialog Pengembangan Rempang”, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, menjelaskan bahwa pengembangan Kawasan Rempang juga akan meningkatkan iklim investasi dan potensi ekonomi Indonesia.

Bukan tanpa alasan, lanjut Sudirman, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi RI telah mengambil keputusan agar Rempang dijadikan sebagai fasilitas hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika terbesar.

“Produk dari hilirisasi itu adalah dengan memproduksi energi terbarukan yaitu solar panel yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari matahari. Artinya, ada transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ini terbesar di Indonesia,” jelasnya.

Dengan nilai investasi sebesar Rp 174 triliun oleh PT Xinyi Internasional Investment Limited, Sudirman yakin jika proyek yang menjadi Program Strategis Nasional tersebut mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Sehingga, memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat ke depan.

“Ini bakal menjadi kampung nelayan marime city yang maju di Indonesia,” pungkasnya. (*)

batampos – Jumlah pasangan yang melangsungkan pernikahan di Kota Batam mencapai 600 hingga 650 pasangan setiap bulannya.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam Zulkarnain Umar melaui Kasi Bimas Islam Kemenag Batam Muhammad Dirham mengatakan, animo masyarakat di wilayah Kota Batam untuk melakukan pernikahan cukup tinggi tahun ini. Pernikahan di Batam paling banyak dilakukan pada bulan haji.

“Di tahun ini paling banyak di bulan haji (periode Juni dan Juli 2023), ” katanya, Rabu (6/9).

Menurutnya, pasangan menikah ini paling banyak di KUA yang memiliki tipologi B, yakni dimana jumlah peristiwa nikah dan rujuk per bulan mencapai 50 sampai 100 orang. Ada empat KUA di Batam yang memiliki tipologi B ini yakni KUA Sagulung, KUA Bengkong, KUA Batam Kota dan KUA Batuampar.

Baca Juga: Food Vaganza Grand Batam Mall: Makan Elit, Bayar Irit

Empat KUA berstatus tipologi C yakni Sekupang, Lububaja, Batuaji dan Seibeduk dengan pengajuan pernikahan 50 orang per bulan serta Tipologi D, berada di daerah terluar, terdalam dan perbatasan.

Dirham mengatakan, pernikahan ratusan pasang pengantin itu ada yang dilaksanakan di Kantor KUA ada juga yang digelar di luar Kantor KUA seperti di masjid, rumah dan sebagainya.

Pihaknya menyebut, selain untuk pelayanan pernikahan, juga termasuk konsultasi bagi pasangan pengantin yang datang ke KUA. Sehingga pencatatan kini pasangan yang menikah rata-rata berusia 19 tahun baik mempelai pria maupun wanita.

“Memang mengenai batas usia harus minimal berusia 19 tahun sesuai undang-undang,” jelasnya.

Baca Juga: Guru Didiskriminasi Karena Menentang Penjualan Buku LKS, Ini Tanggapan Disdik Batam

Sementara itu, untuk secara administrasi persyaratan nikah harus melengkapi (N1) atau surat keterangan asal usul si calon pengantin, lalu fotocopy KTP dan KK kemudian dan (N2) surat permohonan kehendak nikah dari pihak pengantin ke KUA yang mana biasanya diserahkan dari pihak dari perempuan.

Selanjutnya surat persetujuan mempelai kalau usia mempelainya di bawah usia 21 tahun, surat keterangan izin dari orangtua dan surat dari puskesmas.

Dirham menambahkan, saat ini jumlah penghulu di Batam berjumlah 24 orang. Rinciannya, 21 penghulu berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS dan 3 lainnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Setiap KUA masing-masing memiliki 2 orang penghulu.

“Sesuai tipologi ya. Semisal tipologi B, maka ada 2 dan 3 penghulunya. Tapi kalau tipologi D cukup satu penghulu saja, ” ujarnya.

Baca Juga: Jelang Pemilu, Warga Batam Urus Pindah Memilih

Ditambahkan Dirham, untuk Kecamatan Belakangpadang, Sagulung dan Batuampar dari awalnya kekurangan penghulu defenitif, maka saat ini sudah ditambah dengan P3K sehingga kekurangan itu bisa ditutupi dan pelayanan bisa berjalan baik.

“Sejauh ini kita gak ada masalah, pelayanan masih bisa berjalan dengan baik, ” ungkap Dirham. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Grand Batam Mall meluncurkan program Food Vaganza. Program ini berbentuk voucher digital food dan beverage berupa benefit bonus 50 persen dari nilai voucher yang dibeli.

Deputi General Manager Grand Batam Mall, Yanto mengatakan program ini berlaku selama bulan September. Program ini diadakan untuk meramaikan mall, sekaligus kontribusi ke pengunjung setia dan tenant.

“Ini event kita yang pertama bukan dalam bentuk fisik. Tujuannya, agar pengunjung setia Grand Batam Mall atau yang biasa disebut Grandizen mendapatkan pengalaman makan elit, bayar irit,” ujar Yanto.

Voucher Food Vaganza ini bisa dibeli setiap harinya di pusat informasi Grand Batam Mall lantai GF pada pukul 11.00-15.00 dan 17.00-20.00 WIB dan hanya tersedia untuk 200 pengunjung setiap harinya.

Baca Juga: Menarik Wisman Timur Tengah dari Johor ke Batam

Voucher ini bisa digunakan di 30 tenant yang sudah bekerjasama. Dan voucher yang tersedia yakni pembelian Rp 100 ribu mendapatkan total bonus Rp 150 ribu, dan voucher Rp 200 ribu mendapatkan total bonus Rp 300 ribu.

“Voucher ini hanya bisa digunakan pada weekday saja. Tidak berlaku pada weekend atau tanggal merah,” kata Yanto.

Yanto menjelaskan voucher tersebut tidak berbentuk fisik. Syaratnya, pembelian dan penggunaan voucher ini melalui aplikasi ponsel bernama Grand Batam Mall.

“Pastinya berbelanja menggunakan voucher ini sangat menguntungkan. Makan siang atau makan malam jadi lebih murah,” ungkapnya.

Sementara Store Manager Genki Sushi Grand Batam Mall, Caca mengaku program Food Vaganza tersebut meningkatkan pendapatan tenant.

“Kita mendapatkan keuntungan yang signifikan dalam beberapa hari ini,” katanya.

Baca Juga: Koleksi Terbaru di EM Auto Batam, Mobil Mewah dan Klasik Morgan Plus Six

Ia mengaku voucher tersebut tak hanya digunakan pengunjung lokal, tetapi juga digunakan para turis.

“Programnya sangat impact ke tenant. Semoga ini akan menjadi rutin,” katanya.

Hal senada dikatakan Manager Sany Noodle Bar Grand Batam Mall, Nanda. Ia mengaku selain mendapatkan keuntungan, program tersebut juga memudahkan proses berbelanjanya pengunjung.

“Sekarang langganan sudah banyak yang menggunakan. Bagi pengunjung kan ada keuntungannya, dan mesan lebih murah,” tutupnya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI