batampos – Paska ditetapkan sebagai tersangka Pimpinan Ponpes Al Zaytun resmi ditahan kemarin (2/8). Namun, Tim Kuasa Hukum Panji Gumilang memastikan bakal mengajukan gugatan praperadilan, sekaligus telah mengajukan penangguhan penahanan.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, setelah ditetapkan mrnjadi tersangka, penyidik memeriksa Panji sebagai tersangka. “Pemeriksaan tersangka ini filanjutkan dengan langkah hukum lainnya, yakni penahanan,” terangnya kemarin.

Penahanan dilakukan sejak Rabu pukul 02.00, tepat setelah Panji menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Masa penahanan akan filakukan selama 20 hari kedepan. “Tepatnya hingga 21 Agustus 2023,” jelasnya.

Menanggapi proses hukum kliennya, Kuasa Hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan bahwa persoalan ini sangat-sangat cepat diproses kepolisian. Dari diperiksa, menjadi tersangka dan kini ditahan. “Kami meyakini ada kriminalisasi,” ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, kuasa hukum akan melakukan berbagai langkah hukum sesuai undang-undang. Kalau memang praperadilan dibutuhkan, kuasa hukum akan mengajukannya. “Upaya hukum ini telah didiskusikan, tapi kapan mengajukan belum dipastikan,” paparnya.

Selain langkah praperadilan, kuasa hukum juga telah mengajukan penangguhan penahanan.menurutnya, Panji Gumilang merupakan tokoh masyarakat yang banyak dikenal. Sekaligus, saat ini Panji berusia 77 tahun. ” usia yang tidak muda lagi,” ujarnya ditemui di depan kantor Bareskrim.

Apalagi, sebelumnya juga memgalami sakit berupa patah tulang. Dengan kondisi semacam itu, tentunya atas dasar kemanusiaan diharapkan kepolisian mau untuk menangguhkan penahanannya. “Intinya atas dasar kemanusiaan,” jelasnya.

Dia berharap permasalahan yang membelit Panji Gumilang bisa secepatnya selesai. Semuanya akan ditempuh sampai tuntas. “Itu yang diharapkan,” ujarnya.

Kini Panji Gumilang ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim. Panji dijerat dalam kasus dugaan penistaan agama. Namun, ada beberapa kasus lain yang juga membelit Panji. Salah satunya, terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Panji Gumilang menjadi sorotan setelah banyak video dugaan penyimpangan yang diajarkan di Ponpes Al Zaytun. Diantaranya, perempuan menjadi khotib, shaf perempuan sejajar dengan lelaki dan salam menggunakan cara yahudi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka merupakan bukti kerja profesional Polri. ”Polisi bekerja dengan cermat. Mengundang ahli pidana, ahli agama, ahli teknologi, ahli bahasa, bahkan juga melakukan uji di laboratorium forensiknya,” ungkap dia kepada awak media di Jakarta kemarin.

Semua itu dilakukan untuk menguji keterangan dan pernyataan Panji Gumilang yang dilaporkan kepada Polri. ”Itu asli atau diedit, kalau dipotong bagian mana yang dipotong, akan ketahuan semuanya,” ucap Mahfud. Sampai kemarin siang, dia menyatakan, Panji Gumilang masih diperiksa. Namun, pemeriksaan kali ini dengan status pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun tersebut sebagai tersangka. Bukan lagi sebagai saksi.

Di samping mengikuti dan memantau proses hukum yang berjalan di kepolisian, pemerintah bakal mengambil langkah untuk memastikan penetapan tersangka itu tidak berpengaruh terhadap operasional Al Zaytun sebagai pondok pesantren. ”Karena Ponpes Al Zaytun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren tidak ada masalah,” kata dia. Untuk itu, pemerintah punya kewajiban menjamin kelangsungan pendidikan sebagaimana hak konstitusional para murid dan santri.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan rapat bersama pimpinan kementerian, lembaga, dan instansi terkait lainnya. ”Saya akan segera mengadakan rapat dengan Menko PMK, Menteri Agama, Mendagri, Menkumham, dan Gubernur Jawa Barat,” ujarnya. Itu perlu dilakukan demi kepentingan para murid dan santri di Al Zaytun. ”Agar pendidikan berjalan sebagaimana mestinya,” tambah dia.

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan, sebagai ketua Komite TPPU, dirinya menegaskan bahwa indikasi terjadinya TPPU oleh Panji Gumilang sudah tampak. ”Bukti-buktinya yang secara Undang-Undang TPPU kami punya. Masalah klaim atas tanah yayasan dan rekening yang mencurigakan,” ucap pejabat asal Madura tersebut. Indikasi tersebut kemudian didalami oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Berdasar informasi yang diterima oleh Mahfud, PPATK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pendalaman tersebut kepada aparat penegak hukum. ”Dan sejauh yang saya tahu polisi sudah membentuk tim untuk menggarap itu. Jadi, saya berharap agar masyarakat tahu betul bahwa kasus Al Zaytun itu bukan pondok pesantrennya yang bermasalah, tetapi orangnya yang berdasarkan ukuran-ukuran hukuman pidana, bukan lagi patut diduga, tapi sudah disangka,” bebernya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Sosial (Kemensos) siap meluluskan 1.322 keluarga penerima manfaat (KPM) program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Mereka dinyatakan siap graduasi setelah pendapatan bulanan berhasil mencapai upah minimal kabupaten/kota (UMK).

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan, ada sebanyak 4.583 KPM yang diintervensi program PENA ini. Mereka merupakan penerima bansos dan bukan penerima bansos namun masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan rata-rata pendapatan dibawah Rp 1 juta per bulan.

”Kalo kemiskinan ekstrem itu pendapatannya di bawah Rp 1,3 juta. Nah, PMK kita dibawah garis kemiskinan ekstrem jauh,” ungkapnya dalam acara graduasi program PENA batch 1 di Jakarta, Rabu (2/8).

Setelah diintervensi PENA, kata dia, pendapatan mereka berhasil meningkat hingga rata-rata Rp 1,3 juta per bulan. Intervensi PENA sendiri tak diberikan dalam bentuk uang. Namun, bantuan kewirausahaan. Baik itu penguatan produksi hingga pemasaran. Dengan program ini diharapkan para KPM bisa terlepas dari kemiskinan serta ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Setelah berjalan, setidaknya, ada 1.001 KPM penerima PENA yang pendapatannya meningkat hingga di atas garis kemiskinan ekstrem tapi masih di bawah garis kemiskinan. Namun, ada pula pendapatannya meningkat tapi masih di bawah garis kemiskinan ekstrem. Yakni sebanyak 1.425 KPM.

Lalu, sebanyak 1.883 KPM tercatat sukses lolos dari jeratan batas kemiskinan, dengan 951 KPM sudah di atas UMK masing-masing wilayah. Sisanya masih dibawah UMK. Dari jumlah yang sukses ini, 1.322 KPM akhirnya menyatakan siap graduasi pada Juli 2023.

”Tapi ada juga setelah kita intervensi, pendapatannya belum meningkat. Ada 274 KPM yang belum bergerak. Pendapatannya masih Rp 1,05 juta,” jelasnya. Diakuinya, hal ini memang tidak mudah. Pihaknya pun akan terus memberikan intervensi dan pendampingan bagi para KPM tersebut.

Lebih lanjut, Risma mengungkapkan, kebanyakan penerima PENA merupakan perempuan. Karena memang, rata-rata orang miskin di Indonesia sejatinya sudah memiliki penghasilan dari suami yang bekerja. Akan tetapi, pendapatannya belum proporsional. Sehingga, didorong adanya tambahan dengan menghidupkan mesin kedua di keluarga agar pendapatan ganda.

”Program ini sebetulnya sudah saya mulai di Surabaya. Waktu itu saya bilang, saya nggak mau ibu-ibu dimarahin suami kalau kerja dari luar rumah. Makanya nanti saya ajarin caranya, jualan online dan branding,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mengapresiasi terobosan Risma dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem ini. Dengan kerja keras semua pihak saat ini, ia meyakini, target kemiskinan ekstrem nol persen tahun 2024 akan tercapai. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, penetapan pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama sudah menjawab keresahan masyarakat.

“Saya kira sudah terjawab (keresahan masyarakat),” kata Ma’ruf Amin dalam keterangannya, Rabu (2/8).

Menurut Ma’ruf, pemerintah telah menyerahkan perkara hukum itu kepada Polri, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Karena itu, Mahfud memastikan proses pendidikan di Pondok Pesantren Al-Zaytun tetap berjalan, usai Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

“Jadi, pesantrennya akan diselamatkan, kita akan terus berjalan, tapi tindak pidananya akan dilanjutkan,” ucap Mahfud.

Bareskrim Polri juga menahan Panji Gumilang selama 20 hari ke depan, mulai 2 Agustus sampai 21 Agustus 2023.

“Kalau ditahan itu syarat ancaman pidananya lebih dari lima tahun, lalu mungkin dia dikhawatirkan menyulitkan pemeriksaan, mungkin mengulang atau melanjutkan perbuatan dan menghilangkan barang bukti,” tegas Mahfud.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan pimpinan pondok pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penodaan agama. Dia ditetapkan tersangka usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam.

Penyidik menahanan Panji atas beberapa dasar, salah satunya karena dianggap tidak kooperatif.

Polri menjerat Panji Gumilang dengan pasal berlapis, yakni Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di mana ancamannya 10 tahun.

Kemudian Pasal 45 a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman enam tahun dan pasal 156 a KUHP dengan ancaman lima tahun. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Jabatan sipil yang diisi oleh petinggi TNI maupun polri sedang jadi sorotan. Khususnya setelah Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengevaluasinya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga menegaskan siap mengevaluasi anak buahnya yang duduk di kementerian atau lembaga sipil.

Tanggapan tersebut disampaikan Yudo usai mengikuti rapat dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta kemarin (2/8). Dia mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo akan mengevaluasi jabatan sipil yang diisi tentara. Namun dia menegaskan belum dipanggil Presiden untuk membahas soal tersebut.

“Tentunya kita siap untuk dilaksanakan evaluasi,” tandasnya. Yudo mengatakan jika memang evaluasi itu adalah langkah yang terbaik, dia siap menjalankannya. Dia mengatakan kasus korupsi Kabasarnas yang juga TNI aktif menjadi bahan evaluasinya.

Pada kesempatan itu Yudo lebih banyak menjelaskan soal kelanjutan penanganan anak buahnya yang terjerat kasus korupsi. “Saya jamin objektif, boleh dikontrol (prosesnya),” jelasnya. Ketentuan objektivitas tersebut, terlepas dari pelakunya yang berpangkat jenderal bintang tiga.

Dia menegaskan bahwa POM akan transparan dalam mengusut kasus tersebut. Dia mengatakan POM dibentuk untuk mengadili tindak pidana yang terjadi di militer. Untuk itu dia meminta ke masyarakat, jangan ada perasaan seolah-olah kasusnya diambil TNI untuk dilindungi.

Dia menegaskan selama belum ada undang-undang baru, kasus pidana oknum TNI dilakukan oleh peradilan militer. Yudo menjelaskan kasus korupsi ini bukan pertama yang ditangani oleh peradilan militer. Sebelumnya pada kasus korupsi satelit di Kementerian Pertahanan, pengadilannya dilakukan dengan melibatkan Peradilan Militer.

“(Vonisnya) Dijatuhkan hukuman yang maksimum,” katanya. Kemudian kasus korupsi di Bakamla, juga dijatuhi hukuman maksimum. Untuk itu Yudo menekankan jangan ada ketakutan atau kesan bahwa Peradilan Militer tidak objektif dalam menangani kasus pidana, termasuk kasus korupsi. Yudo juga mempersilahkan media untuk meliput persidangan di Peradilan Militer. Karena selama ini proses persidangan dilaksanakan secara terbuka.

Pada kesempatan itu Yudo juga membantah melakukan intervensi ke KPK. Kunjungi personel POM ke KPK lebih untuk melakukan koordinasi. Dia mengatakan jika melakukan intervensi, pasti akan menerjunkan personel dari Batalyon untuk menyerbu KPK. “Ini kan tidak,” katanya. Dia juga menegaskan bahwa KPK itu isinya adalah orang-orang yang ahli hukum.

Sementara itu, Wakil Ketua Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menyebut pada prinsipnya TNI dilarang menduduki jabatan sipil. Itu merujuk pada mandat reformasi dan konstitusi serta perundang-undangan.

Arif menyebut, pada Pasal 5 UU Nomor. 34/2004 tentang TNI secara tegas mengatur bahwa peran TNI adalah sebagai alat pertahanan negara. Ketentuan tersebut harusnya dipatuhi dan diterapkan denan memisahkan anggota TNI aktif dari institusi sipil negara.

Ketentuan tersebut dipertegas dengan Pasal 47 yang mengatur bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. ”Dalam UU (TNI) tersebut memang ada pengecualian, prajurit aktif bisa saja menduduki jabatan sipil, namun terbatas pada 10 jabatan sipil,” kata Arif kepada Jawa Pos, kemarin (2/8).

Jabatan sipil yang dimaksud dalam ketentuan itu antara lain jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara. Kemudian jabatan di bidang pertahanan negara, Sekretaris Militer Presiden, intelijen negara, sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, narkotika nasional dan Mahkamah Agung.

Namun, penempatan prajurit pada institusi di atas didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen. Para prajurit yang berdinas di jabatan tersebut pun harus tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan institusi masing-masing.

Arif pun mempertanyakan, apakah evaluasi terkait penempatan TNI aktif di berbagai instansi sipil tersebut akan dilakukan secara komprehensif? Atau hanya terbatas pada institusi tertentu? ”Karena pada praktiknya, tidak sedikit dwifungsi prajurit TNI atau bahkan multifungsi prajurit TNI itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” terangnya.

Di sisi lain, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, kemarin.

Pelaporan itu merupakan buntut pernyataan Alexander yang menyebut Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas) Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi dan anak buahnya, Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka di KPK. Alex diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku insan KPK.

Boyamin menyebut, pernyataan Alex saat konferensi pers itu ditengarai bertentangan dengan Peraturan Dewas KPK Nomor 01/2010 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Insan KPK yang mengatur tentang larangan mengeluarkan pernyataan kepada publik yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu proses penanganan perkara oleh komisi.

”Terlapor juga bekerja tidak sesuai prosedur. Padahal secara aturan, insan KPK itu harus bekerja sesuai prosedur,” ungkapnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan serap aspirasi sebagai bahan masukan untuk merevisi aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Adapun, 2 aturan yang akan dilakukan revisi adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35), serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36).

“Di sinilah tempat bapak/ibu untuk bisa memberikan aspirasi serta masukan terhadap revisi PP 35 dan PP 36,” kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (2/8).

Dirjen Putri mengatakan, salah satu kegiatan serap aspirasi yang dilaksanakan adalah kegiatan Serap Aspirasi Rencana Revisi PP 35 dan PP 36 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023. Kegiatan serap aspirasi ini dilaksanakan secara hybrid yang diikuti oleh unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan akademisi yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Dirjen Putri mengatakan, ada banyak cara bagi stakehokders ketenagakerjaan di daerah untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah terkait revisi aturan pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2023. Seperti bersurat kepada Kemnaker, menyampaikan aspirasi melalui pemerintah daerah/dinas ketenagakerjaan daerah, maupun unjuk rasa yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Dan salah satunya di sini, kita duduk bersama untuk mendengarkan aspirasi yang akan kita catat dengan baik dan benar,” katanya.

Ia pun berharap seluruh stakeholders dapat memberikan masukan dan aspirasinya sehingga dapat memperoleh rumusan masukan yang terbaik.

Ia pun menyatakan serap aspirasi akan dilaksanakan di seluruh provinsi baik secara daring maupun luring.

“Jadi kita menjemput bola untuk menerima masukan dan aspirasi,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group