
batampos-Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib untuk netral, baik di Pemilihan Umum (Pemilu) maupun pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menyiasati ini, Gubernur meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperkuat pengawasan.
“Semua sudah sangat jelas, ASN dilarang untuk terlibat politik praktis. Apakah pada arena Pemilu maupun Pilkada,” ujar Gubernur Ansar dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang digelar Bawaslu RI di Harris Hotel, Batam, Senin (28/8) malam lalu.
Ia memberikan apresiasi atas inisiasi Bawaslu Kepri menggelar kegiatan ini. Gubernur Ansar juga mengingatkan bahwa pemilu dan pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia, sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat dari semua pihak, termasuk dari ASN.
“Sebagai negara berdemokrasi yang meletakkan semua kedaulatan itu di tangan rakyat. Pemilu ini sebenarnya memiliki spektrum menjadi suatu yang mutlak berjalan dengan baik dengan harapan kita semua memiliki pengalaman yang cukup dengan berbagai pelaksanaan berbagai pemilu di Indonesia” jelasnya.
Disebutkannya, untuk mendukung penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi Kepri, maka Pemerintah Provinsi Kepri memberikan anggaran sebesar Rp74,5 miliar untuk memantapkan tugas-tugas Bawaslu. Anggaran ini tertuang dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Pemprov Kepri dengan Bawaslu Kepri.
BACA JUGA: Rahma Serahkan Penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada 147 ASN
“Kita bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sosialisasi kepada ASN agar kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN yang jumlahnya mencapai lebih dari 24 ribu ASN termasuk ASN instansi vertikal dapat dicegah,” tegasnya.
Masih kata Gubernur, pengawasan bukan hanya menjadi tugas dan Bawaslu. Namun pihak-pihak lain juga dapat sama-sama mengawasi, sehingga tingkat kerawanan bisa diatasi dengan baik. Karena tujuan dari pengawasan ini adalah agar penyelenggaraan pemilu pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik.
Gubernur Ansar juga menekankan peran sentral Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu dan mengapresiasi kinerja Bawaslu selama ini. Dikatakannya, peran sentral pengawasan pemilu untuk menjaga demokrasi melalui peran Bawaslu menempati posisi yang sangat sentral untuk menjaga integritas pemilu.
“Maka pengawasan harus dilakukan di semua tahapan. Semoga pemilu ini bisa berjalan dengan baik dengan kerja sama kita dan doa dari masyarakat Indonesia,” tutup Gubernur Ansar. (*)
reporter: jailani









Syahid Ridho mengatakan terus berkomitmen dalam mendukung dan membantu para nelayan melalui fasilitas dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri.
