Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) telah memproses status tanah untuk landing point jembatan Batam Bintan (Babin) di wilayah Batam ke Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau (Kepri), Kementrian PUPR.

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP Batam, Harlas Buana, Senin (7/8/2023).

Harlas menjelaskan, proses penerbitan dokumen tanah untuk landing point Jembatan Babin telah diproses sejak Januari 2023 ke Kantor BPJN Kepri, Kementrian PUPR.

Namun dikarenakan saat itu ada pergantian pimpinan di Kantor BPJN Kepri, Kementrian PUPR maka harus menunggu hingga serah terima jabatan dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru.

“Jadi kita tunggu, akhirnya di awal Februari pada tanggal 8 Februari 2023 kita sudah siapkan dan serahkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPT) untuk ditanda tangani oleh Kepala Kantor BPJN Kepri,” jelasnya.

Namun, saat itu Kepala Kantor BPJN Kepri, Kementrian PUPR belum menandatangani dokumen tanah tersebut, karena adanya yang perlu direvisi.

Kemudian, Kepala Kantor BPJN Kepri, Kementrian PUPR juga mengundang BP Batam untuk rapat terkait dengan surat perjanjian atas tanah landing point Jembatan Babin. Sebab, surat perjanjian tanah tersebut berbeda dengan daerah yang lainnya.

“Waktu itu kita sudah menjelaskan kalau disini (Batam) tanahnya berbentuk HPL. Sehingga membutuhkan adanya SPPT antara penerima alokasi dengan BP Batam,” katanya.

Setelah BP Batam diundang rapat, Kepala Kantor BPJN Kepri, Kementrian PUPR meminta waktu untuk mempelajari surat perjanjian yang diajukan oleh BP Batam.

Beberapa bulan kemudian, Kantor BPJN Kepri, Kementrian PUPR menyampaikan revisi SPPT, yang salah satunya adalah merevisi judul. Sebelumnya yang berjudul Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah, diganti menjadi Nota Kesepakatan.

“Setelah itu kita sudah sampaikan, sesuai PP 18 tahun 2021, bukan Nota Kesepakatan. Antara penerima alokasi dengan BP Batam, itu bentuknya adalah perjanjian,” katanya.

Ia menambahkan, pada prinsipnya BP Batam sudah menyampaikan penyesuaian SPPT dari Kantor BPJN Kepri, Kementrian PUPR.

Namun karena adanya pergantian pimpinan dan perlunya pendalaman status tanah di Batam oleh Kepala Kantor BPJN Kepri, Kementrian PUPR yang baru, maka proses SPPT ini menjadi panjang.

“Asumsi kita minggu lalu itu sudah ditanda tangan. Tapi ada revisi lagi tadi pagi (Senin pagi). Kemudian sorenya (Senin sore), kami sudah menerima kembali hasil revisi terakhir SPPT dari Kantor BPJN Kepri dan sudah langsung ditindak lanjuti dengan mengirimkan asli SPPT untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor BPJN Kepri,” imbuhnya. (*)

batampos – Sejumlah persiapan Kampung Moderasi Beragama terus dipersiapkan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam. Kecamatan Lubuk Baja dipilih sebagai daerah kampung moderasi Agama di Kota Batam.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam Zulkarnain mengatakan, program Kampung Moderasi Beragama merupakan program Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuannya untuk membentuk sebuah kampung, desa atau lingkungan dengan sifat toleransi umat beragama yang tinggi dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di tengah-tengah masyarakat.

“Konsep moderasi beragama berbeda dengan moderasi agama. Agama tak perlu dimoderasi. Karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan,” ujarnya saat melaksanakan rapat persiapan peluncuran Kampung Moderasi Beragama di Vihara Budhi Bhakti.

Baca Juga: Dapat Kesempatan Kedua, Optimalisasi PPPK Disambut Gembira Pegawai di Pemko Batam

Perlu diketahui, Vihara Budhi Bhakti merupakan vihara tertua yang ada di Kota Batam. Sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa Vihara Budhi Bhakti dibangun sejak tahun 1970.

Zulkarnain mengatakan, moderasi beragama ini jangan sampai dimaknai pendangkalan akidah. Hadirnya Kampung moderasi beragama ini diharapkan mampu memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keragaman, toleran, memperkokoh sikap beragama yang moderat berbasis desa atau kampung.

“Yakini agama anda begitu juga saya meyakini agama saya. Kerukunan, harmonisasi wajib kita jaga dan mari kita saling menghormati,” imbuhnya.

Baca Juga: Tergiur Rp 500 Ribu, Karyawan Swasta di Batam Terancam Penjara Seumur Hidup

Kasi Bimas Islam Kemenag Batam Muhammad Dirham mengatakan, persiapan pembentukan kampung moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan beberapa harapan pemahaman di masyarakat, sehingga dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, ada rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan satu sama lain.

“Kampung Moderasi beragama ini untuk mempersatukan umat beragama, melalui cara pandang dan bisa beribadah sesuai agamanya masing masing,” tuturnya.

Program Kampung Moderasi Beragama merupakan program yang dimiliki Kementerian Agama RI untuk membentuk sebuah kampung, desa atau lingkungan dengan sifat toleransi umat beragama yang tinggi dan menciptakan kerukunan antar umat beragama ditengah masyarakat.

“Kampung moderasi beragama adalah model kampung yang mengutamakan kolaborasi lintas unsur, lembaga, dan lapisan masyarakat,” terang Dirham. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – HF, remaja 16 tahun yang merudapaksa anak bernisial I, 12 di Tanjung Riau, Sekupang bermodus memacari korban. Pelaku mengenal korban dari sosial media (sosmed).

“Mereka pacaran setelah baru kenal di sosmed,” ujar Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono, Senin (7/8).

Budi menambahkan pelaku dan korban berstatus putus sekolah. Keduanya tinggal bersama orangtuanya.

Baca Juga: Tergiur Rp 500 Ribu, Karyawan Swasta di Batam Terancam Penjara Seumur Hidup

“Keduanya putus sekolah. Tapi pelaku kemarin sempat mau sekolah ke pesantren,” katanya.

Pencabulan ini terjadi pada awal Juli lalu. Saat itu, pelaku membujuk korban untuk datang ke rumahnya. Di rumah, pelaku kemudian memaksa korban untuk melepaskan pakaian dan melakukan hubungan seksual.

Hampir sebulan menjalani hubungan, pelaku memutuskan hubungan dengan korban. Kemudian korban melaporkan ke orangtuanya sudah dicabuli pelaku.

“Korban yang cerita kepada orangtuanya. Setelah mereka selesai pacaran,” ungkap Budi.

Baca Juga: Polisi Gerebek Gudang Obat Dari Tiongkok Senilai Rp 1 Miliar di Batam Center

Sementara Psikolog, Irfan Aulia mengatakan penggunaan ponsel dan sosial media (sosmed) bagi anak sangat rentan dengan kasus pencabulan. Sebab, para pelaku kini mengincar korbannya dari sosmed.

“Pelaku lapar seksual dipapar dengan susatu yang membuat lapar. Apalagi disosmed itu banyak iklan pornografi,” katanya.

Ia menambahkan penggunaan ponsel anak ini harus dicegah oleh orangtua. Seperti mengatur, dan mengedukasi anak tentang bahaya seks dini.

“Penggunaan gadget itu harus diatur. Komunikasi orangtua juga harus lancar,” ungkapnya.

Selain dari orangtua, pencegahan juga bisa dilakukan pemerintah dengan menyediakan banyak Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

“Pemerintah harus punya struktur masif, kan ada kewenangan kekuasaan. Posyandu dan PKK digeraki untuk penyuluhan masif tentang gadget ini,” tutupnya.(*)

Reporter: YOFI YUHENDRI