batampos – Museum Nasional Indonesia (MNI) dipilih menjadi “rumah” bagi 472 artefak yang dikembalikan oleh Belanda. Segala persiapan tengah dilakukan oleh MNI dalam menyambut kepulangan benda-benda bersejarah yang telah dijarah pada masa kolonial ratusan tahun lalu.

Pelaksana Tugas Kepala BLU Museum Nasional Indonesia (MNI) Ahmad Mahendra menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah hal menyangkut langkah-langkah penerimaan hingga treatment ratusan benda bersejarah tersebut. Dia merunut, nantinya, saat tiba di Indonesia akan dilakukan penyecekan jumlah dan jenis koleksi. Ini untuk memastikan kesesuaian dengan daftar yang dikembalikan. ”Pengecekan dilakukan baik saat di Belanda maupun saat tiba di Jakarta,” ungkapnya saat dihubunggi, kemarin (11/7).

Pengecekan juga dilakukan pada kondisi koleksi (condition report), mulai dari sebelum keberangkatan hingga tiba di Tanah Air. Apabila ditemukan kerusakkan pada artefak akibat perjalanan maka akan dilakukan treatment sesuai dengan tingkat kerusakkan koleksi.

Setiba di MNI, proses pencatatan dimulai. Pencatatan ini untuk memasukkan artefak dalam data registrasi koleksi MNI.

Selanjutnya, seluruh koleksi akan di simpan dalam storage. Tentu, proses penyimpanan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Menurutnya, tantangan terberat dalam penyimpanan koleksi ini adalah penyiapan ruang karantina. Ini wajib sesuai standar keamanan. Bukan hanya itu, iklim lingkungan storage pun harus diperhatikan betul.

”Dan kedua hal tersebut sangat bergantung pada jenis bahan dan kondisi koleksi,” jelasnya. Artinya, treatment untuk masing-masing koleksi bakal berbeda.

Lebih lanjut, Mahendra mengungkapkan, repatriasi benda bersejarah ini tak sekadar memindahkan barang dari Belanda ke Indonesia. Nantinya, akan dilakukukan kajian terhadap koleksi. Sehingga akan diungkap pengetahuan sejarah dan asal-usul benda bersejarah tersebut.

Selain itu, kajian ini juga untuk kebutuhan penataan dalam pameran. Dengan begitu bisa sesuai dengan alur cerita yang ada. ”Atau nanti dapat dilakukan pameran khusus terkait koleksi tersebut dan sejarah pengembaliannya. Ini sebagai bentuk publikasi kepada masyarakat,” tuturnya. Program serupa juga pernah dilakukan pada pameran temporer koleksi Delft dengan judul Kembali ke Tanah Merdeka pada tahun 2019.

Disinggung soal proses pengiriman, Mahendra menyebut, 472 artefak tersebut kemungkinan besar dikirim secara bertahap dari Belanda ke Indonesia. Belum ada tanggal pasti, namun proses sedang berlangsung. ”Agustus dan September sudah sampai di Indonesia,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengungkap temuan baru terkait dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun dan Panji Gumilang. Kemarin (11/7) Mahfud menyebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 145 rekening. Tidak hanya itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendapati 295 sertifikat tanah terkait Panji Gumilang dan keluarga yang diduga bermasalah.

Menurut Mahfud, ratusan sertifikat tanah itu diduga bermasalah lantaran tampak ada penyalahgunaan kekayaan Al Zaytun. ”Tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi Panji Gumilang dan istrinya,” terang dia. Eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun membeber temuan yang sudah sampai ke tangannya. Diantaranya sertifikat tanah atas nama Abdussalam Raden Panji Gumilang sebanyak 107 sertifikat. ”Dengan bidang tanah luasnya 806.00 meter persegi atau 805 ribu meter persegi lebih sekian,” jelas dia.

Kemudian sertifikat tanah lain atas nama Farida dengan total 22 bidang tanah yang luasnya 142.500 meter persegi, sertifikat tanah atas nama Imam Prawoto atau sering disebut Abu Toto sebanyak 35 bidang tanah dengan luas 89.700 meter persegi, sertifikat tanah atas nama Ahmad Prawira Utomo sebanyak sembilan bidang dengan luas 159 ribu meter persegi, atas nama Ikhwan Triatmo sebanyak enam bidang dengan luas 69 ribu meter persegi, dan atas nama Anis Khairunnisa sebanyak 43 bidang dengan luas 442 ribu meter persegi.

Tidak hanya itu, Mahfud menyebut ada sertifikat untuk 31 bidang tanah atas nama Hakim Prasojo dan 42 bidang tanah atas nama Sofiah. ”Itu data yang diperoleh sampai dengan pagi (kemarin) dari BPN. Nama, tempat tinggal, dan tanggal lahirnya sama pemiliknya,” terang Mahfud. Bukan tidak mungkin datanya akan terus bertambah. Sebab, Mahfud sudah menerima laporan dari Jawa Barat yang menyebut Panji Gumilang punya banyak nama. Dia memastikan bahwa selama ada dugaan pelanggaran, semua bakal ditelusuri.

Berkaitan dengan proses hukum yang tengah berjalan, Mahfud menyerahkan seluruhnya kepada aparat kepolisian. Dia hanya menegaskan semua persoalan terkait Al Zaytun harus diselesaikan. Mahfud tidak ingin, polemik Al Zaytun berulang mencuat setiap kali menjelang pemilu atau ketika tensi politik mulai naik. ”Sekarang harus diselesaikan. Dengan catatan, Al zaytun sebagai pondok pesantren itu tidak akan dibubarkan,” tegas dia. Pemerintah akan membina dan menyesuaikan kurikulum pendidikan di pondok pesantren itu.

Mahfud menegaskan, pondok pesantren maupun lembaga pendidikan di sana tidak akan ditutup. ”Tidak akan dijatuhi sanksi apa-apa. Akan terus berjalan. Dibina oleh pemerintah pemikiran agamanya,” kata dia. ”Tapi, Panji Gumilang yang merupakan tokoh di Pondok Pesantren Al Zaytun itu tindak pidananya akan kami selesaikan. Agar tidak selalu menjadi isu setiap ada event politik,” lanjutnya. Meski tidak menyebut secara gamblang, dia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat bisa jadi Polri mengumumkan tersangka dalam kasus tersebut.

Panji Gumilang dari penyelidikan ke penyidikan, namun hingga saat ini belum juga menetapkan tersangka. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan, untuk penetapan tersangka, penyidik masih menunggu hasil kajian barang bukti yang tengah dilakukan Puslabfor. ”Bukti yang dikumpulkan masih dianalisa,” ujarnya kemarin.

Ada sejumlah barang bukti, diantaranya tangkapan layar konten Panji Gumilang dan video. Selain itu juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan saksi ahli. ”Rencananya Rabu (12/7) dan Kamis (13/7) minta keterangan saksi ahli,” ujarnya.

Saksi ahli yang diperlukan untuk melengkapi berita acara perkara (BAP) yakni, ahli agama Islam, ahli sosiologi, ahli bahasa, dan ahli ITE. Menurutnya, setelah semua selesai, dari hasil uji labfor bukti dan pemeriksaan saksi, barulah dilakukan gelar perkara. ”Untuk penetapan tersangka dalam kasus tersebut,” paparnya.

Sebelumnya, Panji Gumilang telah diperiksa oleh penyidik Bareskrim dalam kasus dugaan penistaan agama. Namun, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menemukan adanya pidana lainnya. Kedua pidana tersebut akan digabung dalam satu berkas perkara.

Sementara itu persoalan hukum untuk Panji Gumilang berpotensi bertambah. Ini menyusul keluarnya somasi dari Pimpinan Pusat Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII). Wakil Ketua Umum MPII Arif Fahrudin mengatakan, somasi itu buntut keberatan mereka terhadap pernyataan Panji Gumilang beberapa waktu lalu.

“Panji Gumilang telah menyampaikan pernyataan yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia,” katanya. Arif mengatakan, mereka meminta agar Panji Gumilang mencabut pernyataan tersebut. Kemudian juga meminta maaf secara terbuka kepada Majelis Ulama Indonesia.

Arif mengatakan mereka memberikan waktu lima hari kepada Panji Gumilang untuk memenuhi tuntutan dalam somasi itu. Jika sampai batas waktu tersebut Panji Gumilang tidak melakukan hal tersebut, maka MPII akan menempuh jalur hukum. Melaporkan Panji Gumilang ke kepolisian atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik institusi MUI.

Beberapa hari terakhir hubungan Panji Gumilang kembali menghangat. Terbaru muncul kabar bahwa pengasuh pesanan Al-Zaytun itu menggugat MUI secara kelembagaan dan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Tidak tanggung-tanggung, nilai gugatan yang diajukan ke PN Jakarta Pusat itu mencapai Rp 1 triliun. Gugatan itu muncul karena Panji Gumilang merasa tersudutkan oleh MUI beserta pimpinannya. Dikonfirmasi terpisah Anwar Abbas belum bersedia memberikan komentar lebih jauh soal gugatan tersebut.

Sementara itu Wasekjen MUI Ikhsan Abdullah kepada wartawan di Jakarta menyampaikan, Panji Gumilang sebaiknya tidak memperpanjang polemik. “Tidak perlu membuat kegaduhan baru,” katanya. Menurut dia sejumlah ajaran atau pernyataan Panji Gumilang belakang sudah memicu polemik di masyarakat. Kemudian ditambah soal gugatan lagi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Senin (10/7) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini, salah satu yang dilaporkan adalah peningkatan kemampuan produksi pesawat di PT Dirgantara Indonesia (DI). Sleain itu juga kondisi pertahanan nasinal maupun geopolitik.

“Saya melaporkan beberapa hal di bidang saya, terutama perkembangan di bidang pertahanan, perkembangan dalam industri pertahanan, dan perkembangan hubungan kita dengan beberapa negara di bidang pertahanan, dan juga perkembangan geopolitik cukup bagus perkembangannya,” ujar Prabowo setelah bertemu dengan Kepala Negara. n.

Dalam bidang industri pertahanan, Prabowo menyampaikan laporan kemajuan PT DI yang telah bisa memproduksi delapan pesawat pertahun. Sebelumnya hanya dua pesawat tipe CN-235 saja. “Sekarang setelah ada revitalisasi, ada reformulasi prosedur kerja, dan sebagainya, sekarang mereka mampu, dari laporannya PT DI, delapan CN0235,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut bahwa hal tersebut merupakan perkembangan yang sangat baik. Sebab kepercayaan luar negeri terhadap industri kedirgantaraan tanah air meningkat. Permintaan pesawat CN-235 di banyak negara cukup tinggi. “Ada 100 persawat CN-235 yang dipesan dari berbagai negara, baik dari Afrika, Amerika Latin, dan sebagainya,” kata Ketua Umum Gerindra itu. Dia menambahkan bahwa ini membuat Indonesia bangga.

Tren positif ini membuat pemerintah terus mendorong industri pertanahan tanah air. Kementerian Pertahanan, menurut Prabowo, terus mendorong agar industri pertahanan lebih efisien, lebih produktif, dan lebihinovatif. “Tidak malu-malu kerja sama dengan siapa pun yang bisa membawa nilai tambah bagi kita,” ujar Prabowo.

Di samping itu, dia juga melaporkan keinginan beberapa negara untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia. Kerja sama tersebut antara lain dalam bentuk pengiriman perwira dan bintara negara lain untuk dilatih di Indonesia. “Mereka juga minta kita ke negara mereka untuk melatih pasukan mereka. Ini saya kira juga menunjukkan Indonesia terus dihormati dan menjadi panutan banyak negara,” ucapnya. Negara di Afrika menurut Prabowo banyak yang meminta dilatih oleh tentara Indonesia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku kaget mendengar kabar akan digelarnya pertemuan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) se-ASEAN di Jakarta, pada 17-21 Juli 2023 mendatang. Menurutnya, perilaku menyimpang itu tak seharusnya dikampanyekan ke ruang publik.

“Perilaku LGBT jelas menyimpang. Hal ini jelas membuat resah masyarakat,” ungkap Guspardi dalam keterangannya, Selasa (11/7).

Legislator PAN itu pun meminta kepada pemerintah dan pihak kepolisian agar tidak mengeluarkan izin diselenggarakannya acara tersebut. Sebab, Indonesia memiliki falsafah Pancasila yang sangat menghormati nilai ajaran agama.

“Jangan sampai kegitan pertemuan LGBT dilakukan di negeri ini, karena bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama budaya bangsa,” tegas Guspardi.

Menurut Guspardi, enam agama yang diakui di Indonesia yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu tidak satupun yang mentoleransi praktik LGBT. Sebagai pemeluk agama Islam, Guspardi menyebut LGBT dikategorikan sebagai perbuatan keji.

Legislator Dapil Sumatera Barat 2 ini pun berharap, pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum segera melakukan langkah antisipatif. Polri bisa mengantisipasi dengan menutup rapat semua akses perizinan kegiatan LGBT.

“Seperti tidak memberi izin tempat pertemuan acara. Jika pertemuan itu di muka umum, maka pihak keamanan harus melarang dan menghentikannya,” harap Guspardi.

Ia pun meminta, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) segera menertibkan atau memblokir semua kampanye LGBT yang bertebaran di media sosial. Sebab konten negatif dalam bentuk apapun, termasuk LGBT dinilai sangat melanggar kaidah agama dan budaya bangsa Indonesia.

“Moralitas bangsa harus diselamatkan dari praktik LGBT yang jelas-jelas merusak masa depan generasi bangsa,” tegas dia.

Sebagaimana diketahui, beredar informasi komunitas LGBT se-ASEAN akan menggelar kumpul bareng di Jakarta pada 17-21 Juli 2023 di Jakarta. Acara itu sempat diunggah akun Instagram @aseansogiecaucus.

Namun belakangan, unggahan dari akun @aseansogiecaucus telah dihapus baik pada story maupun thread-nya. Dari sederet konten yang telah diunggah sudah tidak ada informasi terkait acara tersebut. (*)

Reporter: JP Group