Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah PT Bahari Berkah Madani (BBM) di Komplek Jodoh Permai Blok G, Jodoh, Batuampar, Selasa (11/7) pagi. F Yofi Yuhendri/Batam Pos.
batampos – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 3 koper berukuran besar, usai menggeledah kantor PT Bahari Berkah Madani (BBM) yang diduga milik mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP).
Koper ini dibawa, setelah penyelidik menggeledah kantor tersebut selama 5 jam. Penyidik yang berjumlah 8 orang itu memasukkan koper ke dalam 2 unit mobil yang terparkir di depan kantor di Komplek Jodoh Permai Blok G, Jodoh, Batuampar.
Selama penggeledahan, terlihat beberapa orang memasuki kantor. Diantaranya seorang wanita. Wanita berhijab tersebut berjalan dari rumah yang tak jauh dari kantor.
“Saya tidak tahu juga itu kantor. Cuma memang sering orang datang,” ujar salah seorang warga komplek yang enggan menyebutkan namanya.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan adanya penggeledahan ini. Ia mengatakan penggeledahan kantor tersebut untuk melengkapi berkas perkara tersangka AP.
“Perkembangannya akan kami sampaikan,” katanya.
Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mewah milik Mantan Kepala BC Makassar Andhi Pramono, Selasa (6/6) siang, sekitar pukul 12.30 WIB. Rumah tersebut ditaksir bernilai miliaran rupiah dan berada di Perumahan Grand Summit, Jalan Everest nomor 5, Sekupang.
Dalam penggeledahan ini, penyidik juga membawa 2 koper besar. Penggeledahan ini dilakukan setelah Andhi ditetapkan tersangka dugaan gratifikasi ekspor-impor oleh KPK.
batampos – Sesosok bayi mungil tergeletak di semak belukar saat hujan deras di kawasan Kampung Wonosari Tanjungpinang Timur, Selasa (11/7). Warga setempat langsung membawa bayi yang diduga baru dilahirkan itu ke rumah sakit terdekat guna mendapat perawatan.
foto: Polsek Tanjungpinang Timur Bayi dibawa ke rumah sakit.
“Bayi ditemukan jenis kelamin laki-laki, diduga bayi itu dibuang,” kata Ketua RW 011 Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Suratno.
Suratno menyampaikan, bayi itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga, tepatnya di samping rumah Ketua RT 002.
“Ditemukan oleh seorang pemuda,” terangnya.
Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Tanjungpinang Timur, Ipda Apriadi mengatakan bayi laki-laki ditemukan oleh seorang warga setempat di semak-semak.
“Bayi selamat. Anggota Polsek Tanjungpinang Timur telah ke lokasi penemuan untuk pemeriksaan,” kata Kanit. (*)
Air mengalir dari dinding bangunan Meisterstadt Pollux Habibie, Selasa (11/7). F Azis Maulana/Batam Pos.
batampos – Hujan beberapa jam saja, drainase dari bangunan Meisterstadt Pollux Habibie banjiri rumah warga di Citra Batam, Selasa (11/7). Akibat drainase tersebut, 4 rumah terdampak kebanjiran.
Penyebabnya adalah saluran drainase dari bangunan Meisterstadt Pollux Habibie tidak berfungsi efektif, sehingga tidak bisa menahan debit air yang deras saat hujan mengguyur sejak dini hari tadi.
“Kejadian air masuk hingga ke perumahan warga saat hujan deras 5.30 pagi , saya sudah yakin setiap hujan deras pasti selalu banjir, karena dari dinding pembatas Pollux selalu mengeluarkan debit air sementara saluran air nya tidak memadai (tidak ada),” kata Ketua RT 02 RW 01, Edi Vitria, Selasa (11/7).
Edi mengatakan, pihak Pollux mencoba menampung saluran drainase di kawasan Fanindo. Namun, salurannya kecil dan tidak memungkinkan menampung debit air saat hujan deras.
“Saya sudah mencoba menghubungi pihak Pollux, namun tidak direspon dengan cepat. Alasannya belum jam kerja. Sehingga, air setinggi betis orang dewasa pun masuk hingga teras beberapa rumah dan nyaris masuk ke ruang tamu,” ungkapnya.
Ada empat rumah yang menjadi langganan banjir kiriman dari saluran drainase bangunan Pollux. Warga pun menyayangkan tindak lanjut dari pihak Pollux yang terkesan lambat, dengan tindakan yang tidak signifikan.
“Hari ini petugas dari Pollux memang turun kelokasi di titik lokasi, dengan memperbaiki saluran drainase yang mengalir ke kawasan Fanindo. Tapi nyatanya berulang kali tetap saja terjadi banjir tanpa ada solusi yang tepat,” ujar Edi.
Sebelumnya dari Pollux sudah membangun dinding untuk saluran dranaise pasca roboh tahun 2020 lalu.
“Namun, dibagian lainnya masih ada dinding dengan struktur lama, yang kondisinya selalu mengeluarkan debit air yang deras ke arah pemukiman warga. Suatu saat bisa berpotensi roboh,” ujarnya.
Warga Citra Batam tepatnya di RT02/RW01 berharap dari pihak manajemen Pollux untuk lebih responsif terhadap keluhan masyarakat.
“Intinya bertanggung jawab, jangan dianggap remeh bahkan abaikan keluhan warga ini. Secara ketentuan dan aturan sudah banyak pelanggaran, dan jangan dikorbankan masyarakat disini,” tuturnya.
Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos –Rapat ParipurnaDPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi usul inisiatif lembaga legislatif. Sehingga, DPR RI akan mulai membahas revisi UU Desa.
“Sidang dewan yang terhormat dengan demikian sembilan fraksi telah menyampaikan pandangan fraksinya masing-masing, kini tiba menanyakan kepada sidang dewan apakah RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).
“Setuju,” jawab seluruh peserta rapat.
Poin krusial yang disetujui itu terkait masa jabatan kepala desa dari 6 jadi 9 tahun. Serta penambahan dana desa 20 persen atau sekitar Rp 2 miliar dari transfer daerah.
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas sebwlumnya menyampaikan, penyusunan NA dan RUU yang dilakukan Panja guna mendukung perekembangan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.
“Sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera seta untuk menjawab dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dan kehidupan ketatanegaraan sebagaimana yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI,” ucap Andi di Ruang Rapat Baleg DPR, Jakarta, Senin (3/7).
Berdasarkan itu, Supratman menyampaikan hal hal yang diatur dalam RUU, antara lain Pasal 26 ayat (3) tentang penambahan hak Kepala Desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dan mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan.
Penyisipan satu pasal diantara Pasal 34 dan Pasal 35 yakni Pasal 34A tentang jumlah calon Kepala Desa Perubahan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Perubahan Pasal 56 tentang masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan.
Pasal 72 tentang alokasi anggaran dana desa sebesar 20 persen dari dana transfer daerah. Penyisipan 1 pasal diantara Pasal 72 dan Pasal 73 yakni Pasal 72A tentang pengelolaan dana Desa untuk peningkatan kualitas masyarakat Desa. Pasal 74 tentang insentif yang diberikan kepada rukun tetangga/rukun warga sesuai kemampuan keuangan daerah. Pasal 79 ayat (2) huruf a tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 9 tahun.
“Semoga dengan hasil yang kita capai semakin membuat desa kita semakin kuat, semakin mandiri dan bisa meningkatkan lokomotif pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ungkap Andi.
Baleg DPR RI juga menyetujui kenaikan dana desa dari 8,3 persen menjadi 20 persen. Sehingga, setiap desa bakal menerima transfer daerah kurang lebih Rp 2 miliar.
Hal itu disepakati dalam Rapat Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Revisi Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Senin, 3 Juli 2023. Komposisinya, empat dari sembilan fraksi di Baleg DPR menyetujui usulan kenaikan dana desa dari 8,3 persen menjadi 20 persen. Sedangkan tiga fraksi awalnya tidak setuju.
Mulanya, besaran 20 persen ini dilemparkan oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam Rapat Panja Baleg. Alasannya, dengan asumsi Rp1 miliar per desa, maka Terdapat total Rp70 triliun dana yang ditransfer ke desa.
Jika dinaikkan menjadi 15 persen maka kenaikannya Rp 100-300 juta per desa. Karena itu, Andi mengusulkan menjadi 20 persen agar per desa bisa mendapatkan Rp 2 miliar.
Dari usulan itu, empat fraksi menyetujuinya, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP. Sementara Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PAN, meminta agar persentasenya disesuaikan kemampuan keuangan negara. Sedangkan Fraksi PKB tetap ingin setiap desa dapat minimal Rp 5 miliar atau naik 30 persen, dan Fraksi Partai Nasdem tidak hadir. (*)
Sekda Bintan, Ronny Kartika menyerahkan SK kepada Nafriyon yang ditunjuk sebagai Plt Kadis PMD Bintan di kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Senin (10/7/2023) petang. F.Diskominfo Bintan
batampos– Kadiskomimfo Bintan, Nafriyon resmi menjabat pelaksana tugas (Plt) Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bintan.
Sebelumnya, Plt Kadis PMD Bintan dijabat Asisten I Setdakab Bintan, Wan Rudy Iskandar.
Sekretaris Daerah Bintan, Ronny Kartika menyerahkan SK Plt Kadis PMD Bintan kepada Nafriyon di Kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Senin (10/7/2023) petang.
Ronny mengatakan, penunjukkan ini dilakukan oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan untuk mengisi kekosongan jabatan Kadis PMD Bintan.
Tidak hanya jabatan Kadis PMD Bintan, dia mengatakan, Bupati Bintan menunjuk Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdakab Bintan, Mardiah sebagai Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan.
Ilustrasi. Para nakes melakukan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin (5/6). Mereka meminta pembahasan RUU Kesehatan dihentikan. (HENDRA EKA/JAWA POS)
batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan dapat memperbaiki pelayanan medis di Indonesia. Sehingga informasi pada bidang kesehatan akan semakin membaik.
“Ya bagus, Undang-Undang Kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR saya kira akan memperbaiki informasi di bidang pelayanan kesehatan kita,” kata Jokowi usai meresmikan Tol Cisumdawu, Jawa Barat, Selasa (11/7).
Kepala negara mengharapkan, hadirnya UU Kesehatan yang baru bisa mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter. Sehingga, pelayanan kesehatan di Indonesia dapat diperbaiki.
“Kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat. Saya kira arahnya ke sana,” ucap Jokowi.
Sebelumnya, DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna ke-29 pada masa persidangan V tahun 2022-2023 pada Selasa (11/7). Agenda rapat paripurna itu salah satunya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan. Selanjutnya, penyampaian keterangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022.
Terakhir adalah mendengar fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dllanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.
Pengambilan keputusan tingkat satu terhadap RUU Kesehatan sudah dilakukan, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan pemerintah pada 19 Juni 2023 lalu.
Dalam rapat tersebut, mayoritas fraksi menyetujui RUU Kesehatan berlanjut ke tahap pengesahan sebagai undang-undang melalui mekanisme Rapat Paripurna. Dari total sembilan fraksi, sebanyak empat fraksi antara lain PDIP, PPP, PAN, dan Gerindra menyetujui secara penuh pengesahan RUU Kesehatan.
Tiga fraksi lain yaitu Golkar, Nasdem, dan PKB menyetujui dengan catatan. Sementara Demokrat dan PKS menolak RUU Kesehatan. (*)
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Golkar tahun 2023 di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (4/6/2023). (Miftahulhayat/Jawapos)
batampos – Dewan Pakar Partai Golkar telah menggelar rapat pleno ke-VIII pada Minggu (9/7). Rapat pleno tersebut salah satunya menyikapi dinamika pencalonan presiden dalam persiapan Pemilu Serentak 2024.
Ketua Dewan Pakar Partai GolkarAgung Laksono menyarankan pembentukan poros baru di luar koalisi pencapresan yang sudah ada. Untuk diketahui, sejauh ini Partai Golkar telah membangun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP.
“Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, dimana Partai Golkar akan memiliki kendaraan politik dalam Pencapresan,” kata Agung Laksono kepada wartawan, Selasa (11/7).
Selain itu, lanjut Agung, poros baru tersebut diharapkan dapat membangkitkan moril seluruh kader Partai Golkar dalam memenangkan Pemilu 2024. Menurut Agung, sejalan dengan rekomendasi itu, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar diminta segera mendeklarasikan diri sebagai calon Presiden (capres) dari Partai Golkar.
Airlangga juga sekaligus diminta menentukan pasangan cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum Agustus 2023 berakhir.”Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan program Airlangga Hartarto menyapa rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024,” imbau Agung.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai GolkarAirlangga Hartarto membantah isu yang berembus bahwa Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Airlangga mengatakan, tak ada agenda Munaslub di internal Partai Golkar
“Nggak ada, agenda itu nggak ada,” tegas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7).
Airlangga mengutarakan, forum tertinggi di Partai Golkar yakni rapat kerja nasional (rakernas), rapat pimpinan (rapim) dan musyawarah nasional (munas). Ia pun memastikan, kepemimpinannya di Partai Golkar sampai saat ini masih solid.
Ilustrasi: Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, saat mendatangi SMP Negeri 3 Batam di Sekupang. Foto: Pemko Batam
batampos – Beberapa SMP Negeri di Batam diduga memaksakan para murid baru untuk belajar melebihi kapasitas maksimal rombel. Hal itu, membuat Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyarankan agar sekolah tersebut membuka rombel baru. Tujuannya agar kegiatan belajar mengajar dapat maksimal.
Seperti adanya informasi rombel di SMP N 3 Batam di Sekupang yang berisi 57 murid. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi akan memastikan lagi informasi tersebut, apakah benar jumlah siswa perombel jauh melebihi kuota maksimal.
“Saya belum ke sana. Kalau memang ada, harusnya jangan sampai 57 orang per lokal, itu tak bakal efektif,” ujar Rudi.
Menurut dia, sekolah jangan memaksakan jumlah siswa jauh diatas maksimal. Karena, proses mengajar mengajar tak akan maksimal. Apalagi, satu kelas diajar satu guru.
Dipastikan Rudi, menambah rombel tidak jadi masalah, sebagai solusi untuk memberi ruang anak-anak mendpaat pendidikan wajib. Tujuan menambah rombel juga agar para siswa bisa belajar maksimal, dibandingkan kuota rombel melebihi kapasitas.
Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto memberikan penghargaan kepada Kapolsek Galang, Iptu Alex Yasral sebagai Polsek terbaik bulan Juni di Mapolresta Barelang, Senin (10/7) pagi. F.Humas untuk Batam Pos
batampos – Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto memberikan penghargaan Polsek terbaik kepada Polsek Galang, Senin (10/7) pagi. Penghargaan ini diberikan atas penilaian kinerja seluruh polsek selama bulan Juni.
Sebelumnya, Polsek Galang juga meraih penghargaan terbaik pada periode bulan Mei. Penghargaan langsung diterima Kapolsek Galang, Iptu Alex Yasral.
Nugroho mengatakan penilaian Polsek terbaik ini merupakan program yang dilakukan secara berkelanjutan setiap bulan. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan terciptanya harkamtibmas yang kondusif di Batam.
“Terimakasih untuk Kapolsek atas kinerjanya yang maksimal, terus di pertahankan. Semoga kedepan menjadi yang terbaik lagi,” ujar Nugroho.
Dalam penilaian, nilai terendah diraih Sagulung dengan nilai 6,67. Kepada Polsek dengan penilaian terendah ini turut menerima bendera hitam.
“Saya sudah sampaikan, semua tergantung komandannya. Supaya memimpin anggotanya dengan semangat, semua penilaian obyektif.,” kata Nugroho.
Pemberian penghargaan untuk Polsek ini, kata Nugroho, pihaknya melakukan penilaian dari kegiatan penyelasaian perkara, kegiatan patroli, kegiatan bhabinkamtibmas. Kemudian jika ada pengaduan masyarakat dalam bentuk komplain akan mengurangu nilai sebesar 2 point.
Nugroho juga berpesan kepada seluruh personelnya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga nama baik Polri.
“Teruslah berbuat baik dalam pelayanan masyarakat. Sehingga menjadikan Polri yang presisi dan dapat dipercaya serta dicintai masyarakat,” tutupnya. (*)
batampos-Ketua Badan Pertimbangan Pakat dan Jabatan (Baperjakat) Provinsi Kepri, Adi Prihantara mengatakan, Pemprov Kepri akan segera menggelar lelang jabatan. Menurutnya, ada tiga posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dibidding.
“Kita akan segera menggelar lelang jabatan untuk tiga posisi. Proses akan dilakukan, mendekati masa pensiun pejabat terkait,” ujar Adi Prihantara, kemarin di Tanjungpinang.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri ini, tiga posisi tersebut adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Kepri. DIsebutkannya, khusus untuk Dinsos dan Koperasi UKM pejabatnya akan segera pensiun.
“Rencana open bidding ini, sudah masuk dalam agenda kerja kita di tahun 2023 ini. Yang pastinya, akan kita lakukan setelah pejabat terkait masuk usia pensiun,” jelasnya.
Masih kata Adi, untuk posisi Kepala Dinas Pariwisata (Dispar), sementara masih menggunakan sistem Pelaksana Tugas (Plt). Adapun berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur, Asisten II Pemprov Kepri, Luki Zaiman Prawira kembali ditunjuk sebagai Plt Kadispar Kepri.
“Jika sebelumnya dijabat oleh Raja Heri Mokhrizal melalui dua kali perpanjang, maka sekarang kembali diemban oleh Luki Zaiman Prawira,” jelasnya lebih lanjut.
Lebih lanjut katanya, penunjukan Luki ini akan berlangsung sampai terpilihnya pejabat defenitif. Karena, apabila tidak ada halangan, proses lelang jabatan akan dilakukan pada bulan Juli 2023 ini. Namun demikian, pihaknya tetap akan meminta petunjuk dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Lewat open bidding nanti, kita akan membuka kesempatan bagi pejabat yang sudah memenuhi syarat. Artinya, bukan hanya terbuka untuk pejabat di lingkungan Pemprov Kepri saja, namun dari luar daerah juga bisa ikut,” tutup Adi Prihantara. (*)
