Ilustrasi. Taksi saat menunggu penumpang yang baru tiba di pintu kedatangan Bandara Hang Nadim Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Tarif taksi yang beroperasi di Bandara Internasional Hang Nadim Batam masih menimbulkan sejumlah pertanyaan dari pengguna jasa transportasi tersebut. Hal ini lantaran berbagai pihak menyebutkan tarif taksi online yang baru saja resmi beroperasi di bandara sedikit lebih mahal ketimbang taksi konvensional .
Koordinator Taksi dan Porter Bandara, Rusmini Simorangkir, mengatakan berdasarkan Perwako tahun 2022 Nomor 387, tarif taksi konvensional menerapkan tarif bawah dan tarif atas. Untuk tarif bawah per kilometernya Rp 6.700, sementara tarif atas Rp 7.500.
Setelah Perwako tersebut, taksi konvensional telah melakukan pengaturan menyesuaikan tarif yang telah ditentukan dan tidak melewati batas ambamg atas.
“Maka taksi konvensional bandara menggunakan tarif bawah, itulah dasar pengenaaan kepada setiap tujuan. Misalkan dari Bandara Hang Nadim Batam menuju ke Batamcenter maka diatur tarif diitung dari berapa jauh jarak tempuh dengan tarif bawah yang digunakan,” ujarnya, Kamis (13/7).
Namun dalam Perwako tersebut ada disebutkan klausul tarif minimum, jadi tarif bawah dan atas ada tarif minumnya. Kemudian ada zona yang terbagi tiga bagian, zona satu diatur 0 sampai 5 kilometer , zona dua 0 sampai 10 kilometer dan zona tiga 0 sampai 15 kilometer.
” Dalam hal ini Dishub Batam melalui Organinasi Angkutan Darat (Organda) membuat penetapan tentang zona, jadi ketika melakukan pengaturan argo berdasarkan Perwako kita juga mengatur zona berdasarkan surat Organda itu,” terangnya.
Sementara itu, dari penelusuran tarif harga taksi online Grab di Bandara Hang Nadim tujuan bandara – Baloi mencapai Rp 120 ribu dan Nagoya, Lubukbaja mencapai 140 ribu.
Menanggapi hal tersebut Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (BIB), Pikri Ilham Kurniansyah, mengatakan tarif taksi online tersebut sebenarnya bergantung pada tingkat kebutuhan pengguna jasa
“Jika permintaannya tinggi otomatis harganya pasti akan naik. Sebab tarif itu telah diatur dalam regulasi mengikuti batas atas dan bawah. Bisa saja berubah tergantung dari banyak atau sedikitnya kebutuhan,” ujarnya.
Dalam hal ini pula dari PT BIB tidak mengatur persoalan ketetapan tarif transportasi di bandara, sebab regulasi ini telah diatur dalam Perwako No 387 untuk taksi konvensional dan PM No 118 untuk taksi online.
Sementara untuk layanan lowcost yang ada pada taksi online di Bandara, menurutnya bahwa itu tetap berlaku.
“Pasalnya jika kebutuhan akan taksi online itu sedikit, maka tarifnya akan relatif lebih murah,” tutupnya. (*)
Tangkapan layar – Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril. (ANTARA/Andi Firdaus).
batampos – Pada draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 1 Juli lalu tidak memuat mandatory spending atau anggaran wajib. Pemerintah berdalih meski mandatory spending dihilangkan namun tidak akan lepas tangan dalam pembiayaan. Kegiatan akan dibiayai tapi berbasis dengan kinerja.
“Dengan tidak adanya persentase angka di dalam Undang Undang Kesehatan, bukan berarti anggaran itu tidak ada, namun tersusun dengan rapi berdasarkan dengan rencana induk kesehatan dan berbasis kinerja berdasarkan input, output dan outcome yang akan kita capai,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr M Syahril. Menurutnya, Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Untuk itu harus tepat sasaran.
Syahril menyalahkan banyaknya kasus kesehatan saat ini karena tidak adanya guideline terkait kesehatan. Padahal sudah ada anggarannya. Dia mencontohkan kondisi saat ini dimana 300,000 rakyat kita setiap tahun mati karena stroke atau lebih dari 6,000 bayi meninggal karena kelainan jantung bawaan yang tidak bisa dioperasi. Begitu juga dnegan adanya 5 juta balita hidup dalam kondisi stunting. “Perencanaan copy paste dari tahun sebelumnya ditambah inflasi sekian, akhirnya outcomenya ya begitu begitu saja, karena belum terarah dengan baik,” ucapnya.
Untuk itu mulai di tahun anggaran 2024, Kemenkes akan menyusun rencana induk kesehatannya. Dalam rencana induk kesehatan ini akan mengatur pembagian peran antara pusat dan daerah, dan juga targetnya nanti seperti apa.
Kepala Pusat Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes Yuli Farianti menyatakan dengan ketidakefektivan mandatory spending maka perlu ada inovasi, yakni penganggaran sesuai kinerja. “Nanti kita susun rencana induk kesehatan yang setiap tahun akan dibahas dengan DPR,” ungkapnya,
Dia menyebut anggaran untuk kesehatan di tingkat pusat yang sudah dibelanjakan pada 2023 sudah 9,2 persen dair APBN. Sehingga dengan skema baru ini maka hasilnya akan maksimal. “Rencananya dulu clear, maka ada uangnya,” ujarnya.
Dengan cara ini maka diharapkan tidak ada disparitas anggaran. Menurut Yuli, sejauh ini ada kesenjangan. Apalagi kabilitas dalam sektor kesehatan di setiap wilayah beda. Untuk itu dibentuk pedoman dengan rencana induk kesehatan. “Nanti akan dilakukan sosialisasi apa itu rencana induk kesehatan, seperti apa detilnya, targetnya apa, dan apa yang akan dihitung. Kami dampingi daerah,” ungkapnya,
CEO CISDI Diah Satiyani Samiarsih mengungkapkan dalam sejumlah studi menunjukkan komitmen anggaran kesehatan Indonesia rendah. Pada penelitian dalam rentang 2015-2018, tercatat anggaran kesehatan Indonesia hanya sebesar 2 persen terhadap gros domestic product (GDP). Dnegan kata lain setengah anggaran kesehatan negara dengan kemampuan ekonomi serupa lainnya. Pada studi yang dilakukan oleh Wiseman, masih menurut Diah, mayoritas anggaran tersebut disalurkan untuk pembiayaan rumah sakit.
“Kelompok Penelitian Resilient and Responsive Health Systems (RESYST) yang merupakan konsorsium peneliti internasional di bidang kebijakan kesehatan dari London School of Health and Tropical Medicine (LSHTM) pada 2017 menurut kajiannya, merekomendasikan setiap pemerintah menganggarkan minimal 5 persen dari produk domestic bruto (PDB) negara bila ingin mencapai cakupan kesehatan semesta (UHC),” katanya. Sebelumnya pada UU Kesehatan no 36 Tahun 2009 telah diatur bahwa anggaran untuk kesehatan adalah 5 persen. Inilah yang disebut mandatory spending. “Sedangkan, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam penelitiannya menemukan peningkatan 10 persne pengeluaran pemerintah terhadap GDP untuk kesehatan dapat meningkatkan 3,5 bulan angka harapan hidup populasi,” imbuhnya.
Diah khawatir bila anggaran ini tidak dikunci angkanya, maka tidak dapat dipastikan jumlah yang dapat dipenuhi. Diah juga khawatir ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pembiayaan JKN. “Sebagai catatan, APBN 5 persen atau 10 persen di Pemerintah Daerah akan dialirkan sebagian ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi penopang utama sistem kesehatan nasional dan yang meningkatkan akses masyarakat ke layanan kesehatan,” katanya.
Sudah Siap untuk Judicial Review
Partai Buruh langsung merespon pengesahan UU Kesehatan dengan menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Komitmen itu disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, kemarin.
Said mengatakan, pihaknya akan melakukan judicial review dalam waktu dekat. “Bilamana sudah didapatkan nomor dari undang-undang tersebut. Karena kalau belum ada nomor, tidak bisa diajukan JR,” ujarnya.
Gugatan itu, lanjut dia, dilakukan karena ada banyak kelas pekerja yang dirugikan. Khususnya para pekerja di sektor kesehatan.
Said menuturkan, dari sisi formil, UU Kesehatan terdapat cacat. Sebab tidak menghadirkan partisipasi yang bermakna. Kemudian dari sisi materiil, lanjut dia, ada banyak ancaman.
Pertama, UU Kesehatan mengancam system jaminan sosial nasional, khususnya terkait dengan jaminan Kesehatan. Sebab program jaminan kesehatan bersifat spesialis, tetapi kemudian dijadikan generalis melalui UU Kesehatan.
Alasan kedua, lanjut dia, ada perubahan mandatory spending menjadi money follow program. Dalam pemahamannya, jika mandatory spending, maka seluruh biaya ditanggung oleh BPJS. Namun jika money follow program, akan terjadi urun bayar antara pasien dengan BPJS Kesehatan. “Ini akan merusak system jaminan sosial,” imbuhnya. Bagi kelas pekerja, sistem ini sangat merugikan.
Ketiga, buruh juga mempersoalkan norma biaya kontingengsi yang akan terganggu dengan menempatkan BPJS Kesehatan di bawah Menteri. “Kalau di bawah Menteri Kesehatan, di mana uangnya jika terjadi situasi darurat. Dia kan nggak bisa langsung mengunakan APBN. Karenanya, UU Kesehatan men-downgrade hak rakyat untuk sehat,” jelasnya.
Kemudian, norma praktek dokter asing bisa dilakukan tanpa melalui organisasi profesi juga dinilai bermasalah. Sebab sama sama saja dengan menggadaikan nyawa rakyat Indonesia.
Norma yang membolehkan hasil penelitian dari kedokteran bisa digunakan untuk kepentingan penelitian asing juga dinilai berbahaya. “Kita yang sakit, pertahanan tubuh orang Indonesia bisa dibawa ke luar negeri,” katanya.
Buruh menilai, UU Kesehatan kental sekali dengan liberalisas, kapitalisasi, dan komersialisasi terhadap dunia kesehatan. Partai Buruh menduga dan mencurigai ada permainan taipan yang mau bermain di industri kesehatan. Di mana mereka bermaksud mengusasai dari hulu sampai hilir. (*)
batampos – Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kepri dr Rusdani mengatakan jumlah dokter speslias di Kepri sangat mencukupi. Hanya saja, penyebarannya memang tidak merata untuk seluruh wilayah Kepri, terutama di wilayah terpencil.
“Kuantiti dokter spesialis mencukupi, tapi penyebaraannya tak merata. Apalagi pulau-pulau terpencil,” ujar Rusdani kepada Batam Pos, Kamis (13/7/2023).
Dikatakan, ada beberapa alasan dokter enggan bertugas di daerah terpencil. Diantaranya ketersediaan fasilitas dan alat yang kurang memadai. Kemudian kurangnya perhatiaan dan penghargaan, termasuk dari pemerintah.
“Kadang di daerah itu, fasilitas dan alat tidak ada, penghargaan untuk dokter, khususnya spesialis juga kurang. Intinya, dokter pun ingin hidup layak jika bertugas di satu daerah, apalagi dokter spesialis yang untuk jadi dokter spesialis itu butuh perjuangan juga,” jelas Rusdani.
Menurut dia, hampir 90 persen dokter yang ada di Kepri bertugas di kota-kota utama, seperti Batam, Tanjungpinang, Karimun. Sedangkan lainnya, bertugas di beberapa daerah.
“Untuk jumlah dokter spesialis itu ratusan, 90 persen di Kota besar Kepri,” jelasnya.
Disinggung untuk ketersediaan dokter speslias di Batam, menurut Rusdani mencukupi. Bahkan beberapa dokter spesilis di Batam seperti dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter kandungan dan dokter anestesi keberadaan mereka cukup banyak.
“Untuk beberapa dokter spesialis tertentu juga mayoritas mencukupi, ” Imbuhnya.
Namun ia tak menampik masih ada beberapa dokter spesialis di Batam yang masih kurang. Hal itu dikarenakan, jumlah rumah sakit di Batam yang cukup banyak, sehingga ketersediaan dokter spesialis tidak ter backup. Seperti dokter speslisit saraf, spesialis THT dan lainnya.
“Memang ada beberapa dokter yang keberadaanya minor, karena banyaknya pertumbuhan RS, ” pungkasnya.(*)
batampos – PT Kimia Farma Diagnostika memperkuat layanan kesehatana di wilayah Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang dengan mendirikan Laboratorium Medis dan Klinik Pratama Pamedan, Tanjungpinang.
Faskes ini diresmikan langsung oleh Direktur Operasional PT Kimia Farma Diagnostika, Winastanto Wibowo bersama Walikota Tanjungpinang, Rahma, Kamis (13/7/2023)
“Peresmian ini digelar serentak secara hybrid di 14 kota dan 20 cabang outlet se-Indonesia yang berpusat di Laboratorium Medis dan Klinik Pratama Kimia Farma Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),” ujar Winastanto Wibowo.
Menurutnya, hadirnya faskes ini sebagai bentuk komitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.
“Kimia Farma Laboratorium dan Klinik memperluas ekspansi bisnis dengan menghadirkan 20 titik outlet baru serentak di 14 kota se-Indonesia,” jelasnya.
Disebutkannya, selain Tanjungpinang, faskes ini juga hadir di wilayah Kupang, Pontianak, Palembang, Garut, Bangkalan, Pati, Majalengka, Yogyakarta, Jakarta Pusat, Karawang, Bandung, Jakarta Barat dan Denpasar.
“Secara khusus kami mengapresiasi Pemprov Kepri dan Pemkot Tanjungpinang yang telah mendukung kegiatan investasi pendirian Laboratorium Medis dan Klinik Pratama Kimia Farma Pamedan ini,” jelasnya lebih lanjut.
Menurutnya Tanjungpinang merupakan kota dengan iklim investasi yang cukup sehat, sehingga pihaknya hadir kemari guna memberikan layanan kesehatan terbaik dan komprehensif kepada masyarakat.
“Pelayanan kami tersedia mulai dari apotek, klinik pratama hingga laboratorium.Tujuan kami hadir di sini, yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan warga Tanjungpinang khususnya, dan Kepri pada umumnya,” paparnya.
Ia mengutarakan bahwa peluncuran outlet baru ini juga selaras dengan langkah transformasi Kimia Farma Laboratorium dan Klinik yang telah ada di tengah masyarakat selama 13 tahun.
“Komitmen kami adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna, peningkatan mutu, serta mempermudah aksesibilitas layanan kesehatan,” tegasnya.
Tentunya hal ini dapat terlaksana karena dukungan dari pemerintah dan semua stakeholder terkait yang mendukung layanan kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
“Warga berhak memilih di mana mereka akan dilayani kesehatan, sehingga timbul persaingan positif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat,” tutupnya.
Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, mengatakan, keberadaan Laboratorium Medis Klinik Pratama dan Kimia Farma Pamedan bisa menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Warga tak lagi kesulitan untuk berobat dengan bertambahnya satu laboratorium kesehatan di Tanjungpinang,” ujar Rahma.
Rahma juga berharap Laboratorium Medis Klinik Pratama dan Kimia Farma tersebut bisa melayani warga lebih cepat dan responsif.
Selain itu, juga meningkatkan kesadaran warga untuk memeriksakan kesehatannya lebih dini sebelum berobat ke dokter.
“Contohnya, kalau kita berobat ke luar negeri, pasti diawali pemeriksaan labor sebelum bertemu dokter,” ujar Rahma.
Pada kesempatan ini juga, sebagai komitmen dalam penurunan stunting, Kimia Farma Laboratorium dan Klinik memberikan bantuan penanganan stunting berupa pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk 50 balita underweight selama 1 bulan di Kota Kupang.
Selain itu, untuk memberikan pengalaman terbaik kepada seluruh pelanggan, momen peresmian Kimia Farma Laboratorium dan Klinik warnai dengan berbagai kegiatan seperti Senam Diabetes, Sunat Massal, Rawat Luka Diabetes
Kemudian ada juga, Cek Gula Darah, Injeksi vitamin C, serta promo keringanan biaya 35 persen untuk pemeriksaan kesehatan yang berlaku di seluruh Kimia Farma Laboratorium di Indonesia.
Laboratorium dan Klinik Kimia Farma Laboratorium dan Klinik merupakan perusahaan jaringan layanan laboratorium medis dan klinik terbesar di Indonesia.*
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – BP Batam akan menyiapkan lahan seluas 199 hektar di Pulau Galang, untuk warga yang terdampak dari pembangunan PT MEG di Pulau Rempang.
Selain rumah penduduk, di lahan seluas 199 hektar itu akan dibangun juga bangunan milik pemerintah.
“Bila masyarakat bersedia kami relokasi, kami sudah siapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit, kemudian kami sediakan juga Fasum dan Fasos, serta area kantor pemerintahan,” kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
Hal itu disampaikan Rudi dalam rapat bersama Kementerian Bidang Perekonomian RI, yang dihadiri oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susiwijono; Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi selakuDeputi VI Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo serta Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan perwakilan PT. Makmur Elok Graha (MEG).
Rudi mengatakan, pengembangan Pulau Rempang sudah dimulai sejak peluncuran Rempang Eco City, April lalu. Bentuk realisasi pengembangan Pulau Rempang, BP Batam menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada PT. MEG sebagai pengelola pengembangan Pulau Rempang.
“Kami juga sudah melakukan pencabutan SK Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) dan SK Pelepasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK),” ucap Rudi.
Meski demikian, masih banyak hal yang perlu campur tangan dari kementerian. Rudi meminta dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
“Dukungan terkait untuk pelepasan HPK menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), penerbitan Sertipikat (Hak Pengelolaan) HPL, koordinasi pengelolaan pesisir, dan tentunya dukungan anggaran untuk pengembangan jalan Trans Barelang dan Sembulang,” ujarnya.
Dukungan yang diberikan itu, kata Rudi dapat mendukung kelancaran pengembanhan Kawasan Rempang Eco City.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto akan mengawal permohonan dukungan maupun persetujuan dari masing-masing kementerian terkait.
Airlangga menilai, konsep resettlement untuk masyarakat adalah langkah yang baik. Atas permintaan BP Batam, Airlangga mengatakan akan mendudukan semua instansi, agar mempercepat proses pengembangan Kawasan Rempang.
“Proses pengolahan energi solar di Batam nantinya sudah dari hulu ke hilir. Sehingga kita bisa mengekspor energi ke Singapura dan negara lain. Oleh karena itu saya ingin Batam menjadi daerah dengan sumber renewable energy terbaik di Indonesia,” pungkas Airlangga.(*)
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – BP Batam akan menyiapkan lahan seluas 199 hektar di Pulau Galang, untuk warga yang terdampak dari pembangunan PT MEG di Pulau Rempang.
Selain rumah penduduk, di lahan seluas 199 hektar itu akan dibangun juga bangunan milik pemerintah.
“Bila masyarakat bersedia kami relokasi, kami sudah siapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit, kemudian kami sediakan juga Fasum dan Fasos, serta area kantor pemerintahan,” kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
Hal itu disampaikan Rudi dalam rapat bersama Kementerian Bidang Perekonomian RI, yang dihadiri oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susiwijono; Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi selakuDeputi VI Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo serta Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan perwakilan PT. Makmur Elok Graha (MEG).
Rudi mengatakan, pengembangan Pulau Rempang sudah dimulai sejak peluncuran Rempang Eco City, April lalu. Bentuk realisasi pengembangan Pulau Rempang, BP Batam menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada PT. MEG sebagai pengelola pengembangan Pulau Rempang.
“Kami juga sudah melakukan pencabutan SK Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) dan SK Pelepasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK),” ucap Rudi.
Meski demikian, masih banyak hal yang perlu campur tangan dari kementerian. Rudi meminta dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
“Dukungan terkait untuk pelepasan HPK menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), penerbitan Sertipikat (Hak Pengelolaan) HPL, koordinasi pengelolaan pesisir, dan tentunya dukungan anggaran untuk pengembangan jalan Trans Barelang dan Sembulang,” ujarnya.
Dukungan yang diberikan itu, kata Rudi dapat mendukung kelancaran pengembanhan Kawasan Rempang Eco City.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto akan mengawal permohonan dukungan maupun persetujuan dari masing-masing kementerian terkait.
Airlangga menilai, konsep resettlement untuk masyarakat adalah langkah yang baik. Atas permintaan BP Batam, Airlangga mengatakan akan mendudukan semua instansi, agar mempercepat proses pengembangan Kawasan Rempang.
“Proses pengolahan energi solar di Batam nantinya sudah dari hulu ke hilir. Sehingga kita bisa mengekspor energi ke Singapura dan negara lain. Oleh karena itu saya ingin Batam menjadi daerah dengan sumber renewable energy terbaik di Indonesia,” pungkas Airlangga.(*)
batampos-Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepri, Moch Bisri mengatakan, Provinsi Kepri masih kekurangan ratusan dokter spesialis. Persoalan ini yang menyebabkan pelayanan kesehatan untuk penyakit tertentu belum bisa dilakukan secara maksimal.
“Dari database yang kita susun sampai akhir tahun 2022 lalu, Provinsi Kepri masih kekurangan 102 dokter spesialis,” ujar Moch Bisri usai peresmian Laboratorium Medis dan Klinik Pratama Pamedan, Tanjungpinang milik Kimia Farma, Kamis (13/7).
Meskipun tidak merincikan secara detail dokter spesialis apa yang kurang, namun Bisri menegaskan, semua bidang spesialis membutuhkan itu. Dikatakannya, bidang tersebut seperti penyakit dalam, jantung, dan radiologi. Makanya, saat ini, masih ada dokter yang praktik di dua daerah.
“Kita bisa lihat dokter di Batam juga membuka praktik di Tanjungpinang atau sebaliknya. Kondisi ini menunjukan Provinsi Kepri masih membutuhkan banyak dokter spesialis,” jelasnya.
Menyiasati persoalan ini, pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan beasiswa pendidikan dokter spesialis bagi putra daerahnya yang sudah bergelar dokter. Kebijakan ini, sudah dimulai oleh Pemkab Karimun. Meskipun masih harus terus diperkuat.
“Program ini, bisa menjadi terobosan. Sehingga kita dimasing-masing daerah punya dokter spesialis tertentu,” tegasnya.
Belum memadainya kebutuhan dokter spesialis, tentu menjadi nilai minus bagi daerah. Kondisi juga menjadi pengaruh, meningkatkanya penduduk Kepri yang berobat ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Hal itu juga tergambar dari pernyataan Dewan Medikal Malaysia.
“Layanan kesehatan di Malaysia meningkat drastis, bahkan bisa mencatatkan keuntung pada angka 40 juta dollar atau setara Rp400 miliar,” tegasnya lebih lanjut.
Lebih lanjut katanya, saat ini, Pemprov Kepri terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas layanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib (RSUD RAT) Tanjungpinang. Target besar yang ingin dicapai, pada 2024 mendatang sudah melayani bedah jatung.
“Pada tahun ini, kita sudah mengirim sejumlah dokter untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) bagi menyonsong persiapan tersebut,” ungkapnya.
Mantan Pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut menjelaskan, untuk menjadikan RSUD RAT sebagai salah satu rumah sakit rujukan daerah, memang ada beberapa kreteria yang harus terpenuhi. Karena harus dilengkapi pelayanan medis untuk penyakit-penyakit tertentu.
“Ada jenis penyakit mematikan yang harus bisa kita tangani. Apabila layanan ini terpenuhi, maka kita tidak perlu lagi merujuk ke Batam misalnya,” jelas Bisri.
Disebutkannya, keempat jenis penyakit berbahaya tersebut adalah jantung. Karena jantung adalah membununuh secara diam atau silent killer. Makanya untuk memperkuat layanan ini, Pemprov Kepri sudah mengutus dokter spesialis jantung untuk menempa pengalaman di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta.
“Meskipun kita terkendala dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM). Tetapi kita tetap optimalkan tenaga yang tersedia untuk memberikan pelayanan yang optimal,” tutup Bisri
Tahun 2022 lalu, Pemprov Kepri melakukan MoU dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, dan Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Dharmais demi mengembangkan pelayanan ketiga penyakit tersebut di Kepri.
Masyarakat Kepulauan Riau (Kepri) di tahun 2024 akan dapat menikmati pelayanan kesehatan paripurna terhadap 3 penyakit katastropik penyebab kematian terbesar di Indonesia yaitu jantung, stroke dan kanker tanpa harus merujuk pasien ke Jakarta. Namun cukup berobat di RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT). Ini yang menjadi target Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dibidang kesehatan. (*)
Wadirnarkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi menunjukkan barang bukti saat pemusnahan barang bukti narkotika di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2023. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan sebanyak 429 kg sabu dan 22.932 butir ekstasi dari 5 kasus periode Juni-Juli 2023, dari pemusnahan tersebut diakumulasi dapat menyelamatkan sebanyak 1.738.932 jiwa. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
batampos – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) mempercepat pemusnahan barang bukti narkotika. Sebanyak 429 kg sabu dan 22.932 butir ekstasi dari enam kasus yang diungkap 30 Juni lalu dimusnahkan di Instalasi Kesling RSPAD kemarin. Artinya, hanya dalam waktu 14 hari, barang bukti narkotika dimusnahkan.
Wadir Dittipid Narkoba Kombespol Jayadi menuturkan, barang bukti sabu dan ekstasi tersebut berasal dari kasus yang diungkap 30 Juni lalu. Saat ini langsung dimusnahkan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari Dittipid Narkoba. “Ini merupakan implementasi UU Narkotika,” terangnya.
Sesuai UU narkotika, saat penyidik mendapatkan surat penetapan penyitaan barang bukti. Maka, penyidik wajib sesegera mungkin memusnahkan narkotika tersebut. “Ya kami secepatnya,” paparnya.
Menurutnya, 429 kg sabu dan 22.932 butir ekstasi itu disita dari enam kasus. Diantaranya, kasus di Riau dengan sitaan 80 kg sabu, kasus di Aceh dengan 348 kg sabu, dan empat kasus lainnya yang tersebar di Jawa Barat. “Kasus di Subang, Purwakarta dan ekstasi juga di Jabar,” tuturnya.
Dengan penyitaan sabu dan ekstasi tersebut, Polri mampu menyelamatkan 1,7 juta jiwa warga negara Indonesia (WNI). Dia menghitung, bila satu gram sabu itu bisa dikonsumsi empat orang, maka dengan 429 kg sabu menyelamatkan 1,7 jita jiwa. “Ini yang penting,” jelasnya.
Sementara Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, daru enam kasus tersebut terdapat enam tersangka yang berhasil ditangkap. Semua kasus tersebut ditangani Dittipid Narkoba. “Dari Subdit 4 dan Subdit 3,” ujarnya.
Polri memastikan akan terus memerangi narkotika demi menyelamatkan generasi bangsa. Dia mengatakan, Polri akan berupaya maksimal mencegah penyebaran narkotika. “Kami terus berperang melawan narkotika ” ujarnya. (*)
Anies Rasyid Baswedan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto berkunjung dan menjadi pembicara dalam Diskusi Panel yang bertemakan “Indonesia dan Tantangan Pembangunan Kota di Masa Depan” yang menjadi rangkaian acara Rakernas APEKSI XVI di Upper Hills Convention Center, Rabu (13/7). (IMAM AKHMAD/FAJAR)
batampos – Di hadapan 85 wali kota se-Indonesia, Ganjar Pranowo, Anies Rasyid Baswedan, dan Prabowo Subianto secara bergantian menyampaikan gagasan tentang Indonesia ke depan. Salah satu yang menjadi bahasan adalah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Tiga bakal calon presiden (bacapres) itu dihadirkan dalam Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin (13/7). Diskusi dibagi dalam tiga panel. Sesi pertama diisi Ganjar, dilanjutkan Anies, dan terakhir oleh Prabowo.
Ganjar menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi Indonesia saat ini berikut cara menyelesaikannya. Menurut dia, yang diinginkan masyarakat adalah pengentasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sampai saat ini masih banyak ditemukan di masyarakat. ”Ada karakteristik yang sama dalam pemberantasan korupsi. Kita lebih serius soal itu. Makanya, kita yakin kita bisa. Satu pemerintahan yang bersih juga bisa melayani apa yang jadi problem permasalahan masyarakat di semua tempat,” ujar gubernur Jawa Tengah itu.
Persoalan lain yang juga menjadi fokus utama adalah pembangunan yang harus berlanjut. Yang sudah digagas Presiden Joko Widodo mesti dituntaskan. ”Adding value-nya ada di situ. Kalau hari ini sudah ada, utilisasi dari seluruh infrastruktur yang ada mesti menghasilkan nilai tambah,” papar bacapres yang diusung koalisi PDIP tersebut.
Kemudian, ketimpangan ekonomi juga harus diselesaikan. Termasuk masalah kesempatan kerja untuk mencapai kesempatan hidup yang lebih baik.
Terkait IKN, Ganjar menilai pemindahan tidak hanya secara substansi, tetapi juga memindahkan mindset. ”Itu mewujudkan mimpi Indonesia ke depan yang jauh. Jadi, tidak hanya fisik. Ada cerita tadi soal ekonomi biru. Harapannya, ketika gulanya ditaruh di situ, semuanya akan datang. Maka kemudian, apa yang diusulkan tadi bagaimana Kalimantan dikelola,” ujar Ganjar.
Di sesi yang berbeda, Ganjar menambahkan, pemindahan mindset juga membicarakan masa depan Indonesia. Di IKN, sejumlah misi Indonesia itu bisa diwujudkan. Misalnya, masalah sistem transportasi, zero carbon, hingga pengelolaan sampah yang jauh lebih baik. ”Jadi, kita bicara semua energi yang tidak berbasis kepada sumber daya yang mencemari,” jelasnya.
Sementara itu, Anies Baswedan dalam kesempatan yang sama mengajukan sejumlah persoalan yang dihadapi perkotaan. Mulai masalah pemerataan pembangunan, urbanisasi, persoalan lingkungan dengan kualitas udara yang masih buruk, hingga masih banyaknya kota yang belum bisa mandiri.
Masalah pemerataan pembangunan, kata dia, sekalipun tanpa data, dapat dilihat dari potret foto satelit di malam hari. Yang menampilkan kondisi daerah yang diselimuti cahaya cenderung didominasi wilayah Jawa. Sementara itu, yang tergelap berada di Indonesia bagian timur. ”Kita ingin seluruh kota di Indonesia menjadi terang. Jangan sampai kota kita gelap. Karena kalau gelap, ekonomi itu rendah,” sambungnya.
Menurut Anies, hal itu merupakan salah satu problematika yang harus diselesaikan. Pembangunan harus bisa merata menyelimuti semua daerah di Indonesia. Khususnya bagian timur.
Berikutnya, masalah urbanisasi juga menjadi persoalan yang harus disiapkan mulai sekarang. Sebab, diperkirakan 70 persen penduduk di Indonesia berada di wilayah perkotaan pada 2045. Kondisi itu akan mengakibatkan ketimpangan dengan kawasan desa. ”Tahun 2045, 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Sekarang posisinya 57 persen. Kalau tidak serius, nanti kita ulangi masalah di Jakarta,” bebernya.
Anies yang diusung Koalisi Perubahan mengatakan, Jakarta tumbuh sebagai kota yang urbanisasinya tidak terkontrol tanpa visi. Peningkatan penduduk terus naik tiap tahun.
Lebih lanjut, kata dia, persoalan ekonomi hingga pemenuhan kebutuhan dasar yang dihadapi perkotaan juga harus menjadi concern yang diselesaikan kota.
Isu-isu tersebut memerlukan badan khusus yang concern dan serius mengarahkan kota untuk menyelesaikannya. Selama ini yang tertangani hanya kawasan pedesaan dengan hadirnya Kementerian Desa. Setingkat kota sama sekali tidak ada. ”Nanti ada badan khusus. Apakah kementerian atau badan, harus ada yang mengoordinasi masalah perkotaan,” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Anies mengatakan, karakteristik setiap daerah berbeda sehingga penanganan juga harus berbeda. Diperlukan dukungan dan kerja sama daerah.
Terkait sejumlah proyek nasional yang digagas pemerintahan saat ini, termasuk KA Sulsel, Anies memastikan bahwa seluruh proyek yang memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat akan tetap berlanjut. ”Tadi saya sampaikan diteruskan, dikoreksi, dihentikan, dan baru dilakukan. Hal yang baik dan memberikan manfaat, jangan khawatir, justru itu akan ditingkatkan,” tegas Anies.
Termasuk ketika ditanya soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Anies mengemukakan bahwa IKN memiliki dasar yang baik. Dia menilai itu akan berjalan mulus. ”Jadi, saya melihat bila ini (IKN Nusantara) adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti, pasti jalan terus,” jawab Anies.
Namun, kata dia, pengelolaan program perlu direncanakan dengan baik. Tidak perlu otot politik. Anies mengatakan, program yang tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak jelas manfaatnya acap membuat pemimpin bekerja keras dan menggunakan otot politik agar ini bisa tetap berjalan. ”Kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, kemudian tidak jelas yang mendapatkan manfaat siapa, wali kota itu akan bekerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan,” jelasnya.
Sebaliknya, jika memiliki dasar yang kuat, program dengan sendirinya menggelinding dan secara kontinu akan berjalan. ”Bila ada rencana yang baik, ya pastilah jalan terus,” sambungnya.
Anies juga menyinggung APBD yang masih mengandalkan pemerintah pusat. Dia menyebut 60–70 daerah belum mandiri fiskal. Angka tersebut diambil berdasar data dari Kementerian Keuangan. ”Menurut laporan dari Kementerian Keuangan, 60–70 persen kota kita itu belum mandiri,” katanya. Dia pun mengajak para wali kota untuk sama-sama menyelesaikan masalah tersebut.
Anies juga menyebut ketimpangan APBD sangat besar. APBD terbesar ada di DKI Jakarta, yakni Rp 77 triliun. Kemudian Surabaya Rp 9,5 triliun dan Semarang Rp 2,4 triliun. Kota lainnya di bawah itu.
Sementara itu, pada sesi ketiga, Prabowo Subianto dalam sesi diskusi panel menyampaikan gagasan-gagasannya. Termasuk dalam menyiapkan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Beberapa persoalan yang dilihatnya seperti masalah kenakalan anak-anak, kecandungan gadget, hingga perilaku yang salah. ”Dalam menghadapi tantangan ini, para pemimpin kota dan guru-guru berperan penting dalam membimbing generasi muda untuk menghargai keindahan dan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Mereka menyadari bahwa kota merupakan aset yang berharga dan menjadi kebanggaan bagi masyarakatnya,” paparnya.
Di luar itu, dia menyoroti masalah hilirisasi yang juga menjadi masalah utama yang dihadapi Indonesia. Menurut Prabowo, produk-produk Indonesia semestinya bisa dikelola dengan nilai yang lebih tinggi sebelum dipasarkan. Tidak hanya dalam produk mentah. ”Kita ingin menikmati nilai tambah dari aset-aset kita,” katanya.
Menteri pertahanan itu memuji program pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Prabowo menegaskan, yang dilakukan Jokowi sudah benar dan dirinya bertekad meneruskannya apabila diberi amanah menjadi presiden.
”Saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini,” tutur Prabowo.
Prabowo juga mengatakan, pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan. Tidak hanya dilakukan setiap 5 atau 10 tahun. Menurut dia, pembangunan nasional dilakukan per generasi.
Termasuk soal IKN. Prabowo menjawab dengan lebih santai persoalan itu. Menurut dia, masalah itu telah memiliki landasan hukum lewat UU. Mau tidak mau dilaksanakan. ”Pembangunan IKN sudah menjadi undang-undang. Kita akan selesaikan,” jelasnya. (*)
batampos– Desa Mandiri di Kabupaten Karimun terus bertambah. Di tahun 2022 hanya terdapat enam Desa Mandiri, kini bertambah empat desa lagi yang berstatus mandiri di tahun 2023.
Masing-masing Desa Tanjungbatu Kecil, Desa Tanjunghutan (Kecamatan Tanjunggelam), Desa Sungai Ungar, dan Desa Sungai Seisebesi (Kecamatan Kundur). Peningkatan status Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).
“Alhamdulillah, dari 42 desa se Kabupaten Karimun, sudah ada 10 desa berstatus Desa Mandiri. Mudah-mudahan, di tahun beikutnya akan bertambah lagi desa-desa mandiri di Kabupaten Karimun,” ujar Bupati Karimun Aunur Rafiq di sela Rakor Kepala Desa se Kabupaten Karimun, Kamis (13/7).
Oleh karenanya, Bupati menyambut baik sekaligus mengapresiasi dihelatnya rakor kepala desa se Kabupaten Karimun tersebut. Apalagi tujuannya mensinkronisasikan kebijakan pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa.
“Pemerintahan kabupaten dan pemerintahan desa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Melalui rakor ini, dapat didiskusikan permasalahan yang dihadapi pemerintahan desa. Terutama berkaitan kegiatan desa yang melibatkan pengelolaan keuangan. Sehingga semuanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku,”papar Bupati.
Di sisi lain, Bupati juga mengingatkan agar setiap pengelolaan keuangan desa harus sesuai prinsip-prinsip yang berlaku, Di antaranya, transparan, akuntabel dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018.
“Pemerintahan desa hndaknya selalu berkoordinasi dengan camat dan Dinas PMD. Dalam membuat laporan pertanggungjawab keuangan, hendaknya pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten. Hal ini untuk meminimalisir temuan terhadap laporan pertangggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan,” imbuh Bupati. (*)
Faskes ini diresmikan langsung oleh Direktur Operasional PT Kimia Farma Diagnostika, Winastanto Wibowo bersama Walikota Tanjungpinang, Rahma, Kamis (13/7/2023)
