batampos– Desa Mandiri di Kabupaten Karimun terus bertambah. Di tahun 2022 hanya terdapat enam Desa Mandiri, kini bertambah empat desa lagi yang berstatus mandiri di tahun 2023.
Masing-masing Desa Tanjungbatu Kecil, Desa Tanjunghutan (Kecamatan Tanjunggelam), Desa Sungai Ungar, dan Desa Sungai Seisebesi (Kecamatan Kundur). Peningkatan status Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).
“Alhamdulillah, dari 42 desa se Kabupaten Karimun, sudah ada 10 desa berstatus Desa Mandiri. Mudah-mudahan, di tahun beikutnya akan bertambah lagi desa-desa mandiri di Kabupaten Karimun,” ujar Bupati Karimun Aunur Rafiq di sela Rakor Kepala Desa se Kabupaten Karimun, Kamis (13/7).
Oleh karenanya, Bupati menyambut baik sekaligus mengapresiasi dihelatnya rakor kepala desa se Kabupaten Karimun tersebut. Apalagi tujuannya mensinkronisasikan kebijakan pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa.
“Pemerintahan kabupaten dan pemerintahan desa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Melalui rakor ini, dapat didiskusikan permasalahan yang dihadapi pemerintahan desa. Terutama berkaitan kegiatan desa yang melibatkan pengelolaan keuangan. Sehingga semuanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku,”papar Bupati.
Di sisi lain, Bupati juga mengingatkan agar setiap pengelolaan keuangan desa harus sesuai prinsip-prinsip yang berlaku, Di antaranya, transparan, akuntabel dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018.
“Pemerintahan desa hndaknya selalu berkoordinasi dengan camat dan Dinas PMD. Dalam membuat laporan pertanggungjawab keuangan, hendaknya pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten. Hal ini untuk meminimalisir temuan terhadap laporan pertangggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan,” imbuh Bupati. (*)
DBMSDA memperbaiki Jalan Selasih dan Jalan Boulevard IV yang rusak dengan menimbun dan mengaspal.
batampos – Sejumlah ruas jalan di Kota Batam yang berlubang mulai diperbaiki. Jalan tersebut ditambal dengan aspal hotmix. Ruas jalan yang sedang diperbaiki seperti Jalan Abdul Yatama, Jalan Boulevard IV dan Jalan Selasih Batam Kota.
Di sana, petugas dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) sudah melakukan penimbunan sebelum jalan itu diaspal kembali.
“Beberapa ruas jalan yang rusak sudah kita kerjakan. Secara umum kalau bisa ditangani oleh pemeliharaan rutin pasti akan kami tangani,” ujar Kepala DBMSDA Batam Suhar, Kamis (13/7).
Selain ketiga jalan ini sejumlah ruas jalan yang rusak dan berlubang juga telah dilakukan pemeliharaan rutin. Perbaikan jalan berlubang kata Suhar dilakukan secara bertahap. Dimana jalan-jalan yang masuk tahap pemeliharaan rutin akan langsung dilakukan pemeliharaan penambalan dan perbaikan.
“Itu (Jalan Selasih) lokasi dekat KBC bekas jalan provinsi yang sudah kita kerjakan serta banyak banyak lokasi-lokasi yang sudah dikerjakan melalui pemeliharaan rutin ini, ” tambahnya.
Suhar menyebutkan, selain jalan yang rusak ringan, perbaikan untuk jalan rusak parah dan berat biasanya melalui paket tersendiri. Untuk di tahun ini ada sejumlah jalan yang masuk tahap perbaikan.
“Untuk dimana lokasinya nanti saya cek dulu, karena ada beberapa lokasi yang diperbaiki,” pungkasnya.
Sementara itu warga Tiban Sekupang mengeluhkan rusaknya jalan dari Tiban Center menuju Ulil Albab. Jalan tersebut rusak dan berlubang sehingga dinilai membahayakan pengendara motor. Kondisi ini juga diperparah dengan tingginya aktifitas mobil pengangkut material tanah yang sering lalu lalang.
“Ya, kita sangat resah soal jalan rusak ini. Kalau hujan jalanan licin, lubang di jalan juga tak terlihat,” ujar Anton warga sekitar.
Hal senada juga dikatakan Sukri, ia berharap ada perhatian dari pemerintah. Pasalnya, jangan sampai ada korban jika dulu baru diperbaiki oleh pemerintah. “Kita juga sudah sampaikan ke lurah dan instansi terkait lainnya, agar perbaikan jalan ini masuk dan diprioritaskan diperbaiki tahun ini,” pungkasnya.
Kemendikbur larang sekolah terapkan tes calistung untuk penerimaan siswa baru.
batampos – Sejumlah persoalan muncul dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023. Proses PPDB yang berbasis zonasi atau jarak rumah siswa dengan sekolah dinilai masih sarat dengan persoalan. Regulasi PPDB yaitu Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 diusulkan untuk direvisi atau dicabut.
Usulan tersebut disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Unaid Matraji. Dia menjelaskan selama ini PPDB tidak pernah dievaluasi atau diaudit.
“Permendikbud tentang PPDB terakhir diterbitkan tahun 2021. Tapi hingga kini, belum juga direvisi, padahal jelas memakan banyak korban karena ketidakadilan yang sistemik,” jelasnya pada Kamis (13/7).
Ubaid mengatakan Kemendikbudristek malah mengklaim secara sepihak, bahwa sistem ini adalah sistem terbaik dan untuk pemerataan akses dan mutu. Pada kenyataannya, sampai tahun ini pendaftar PPDB masih saja numpuk di sekolah-sekolah unggulan dan favorit. Bahkan beragam modus supaya bisa tembus zonasi sekolah favorit dilakukan. Seperti numpang Kartu Keluarga (KK), membuat alamat fiktif, dan lainnya.
“Untuk perbaikan ke depan, kami memberikan beberapa rekomendasi,” katanya.
Diantaranya adalah Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 harus direvisi dan diganti dengan aturan baru yang jelas dan berkeadilan. Kemudian untuk memastikan semua anak kebagian jatah kursi di sekolah, Permendikbud tentang PPDB (yang baru) sebagai acuan utama, harus mewajibakan semua Pemda untuk melibatkan sekolah swasta saat PPDB, di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA.
“Ini penting karena kuota kursi di negeri sangat minim,” katanya.
Kuota kursi yang disediakan pemerintah saat PPDB, harus sebanding dengan jumlah kebutuhan. Selain itu Ubaid meminta jangan lagi menggunakan “sistem seleksi” dalam aturan PPDB yang baru. Sebaliknya gunakan sistem yang berkeadilan yang memastikan “no one left behind” dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Sorotan terhadap geger PPDB di sejumlah lokasi juga disampaikan pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Muhammad Nur Rizal. Dia mengatakan persoalan PPDB berbasis zonasi bakal terus muncul, selama belum ada pemerataan pendidikan.
Dengan adanya pemerataan kualitas pendidikan itu, masyarakat tidak akan nekat melanggar aturan supaya anaknya bisa diterima di sekolah unggulan. Pasalnya semua sekolah kualitasnya sama atau sama-sama unggulan. Tidak seperti sekarang, yang umumnya hanya ada satu sampai lima sekolah unggulan di setiap kabupaten atau kota.
Akibat masih belum ada pemerataan kualitas pendidikan atau sekolah itu, sampai saat ini masih dikenal adanya sekolah unggulan atau sekolah favorit. Mirisnya ada anak yang secara jarak, rumahnya dekat dengan sekolah unggulan tapi kegeser tidak bisa masuk. Pasalnya harus berebut dengan anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah, tetapi menumpang KK atau praktik sejenisnya.
Rizal menegaskan masyarakat juga perlu memahami konsep sekolah yang baik atau ideal. “Sekolah yang baik itu bukan sekolah yang sebatas dapat memberikan nilai setinggi-tingginya kepada siswa,” jelasnya.
Tetapi lebih dari itu, sekolah harus bisa menjadikan siswa sebagai manusia seutuhnya.
“Menumbuhkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya,” katanya. Untuk menghadirkan sekolah seperti itu, harus diupayakan sekolah yang menyenangkan. Sekolah yang bisa membuat betah para siswa berada di dalamnya. Sekolah yang membuat siswa sedih ketika jam belajar berakhir atau berpisah dengan gurunya.
Menurut Rizal banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjadi sekolah yang mampu menumbuhkan minat dan bakat murid. Termasuk mencegah adanya praktik perundungan atau bully. Termasuk ketika di awal tahun pelajaran baru, kakak kelas harus bisa menjadi sahabat siswa baru.
“Bukan senior yang menakut-nakuti,” tandasnya. (*)
batampos – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam mendorong perusahaan galangan kapal untuk membuka pelatihan bagi juru las atau welder yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini salah satu upaya untuk mengatasi krisis tenaga welder yang terjadi di Batam.
Kepala Disnaker Batam Rudi Sakyakirti mengatakan, perusahaan bisa menggunakan dana CSR untuk membuka pelatihan dan sertifikasi tenaga welder yang dibutuhkan.
“Anggaran yang dimiliki oleh dinas belum mencukupi untuk mengakomodir seluruh kebutuhan pelatihan di Kota Batam. Oleh karena itu peran perusahaan dalam mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan juga sangat diharapkan,” katanya, Kamis (13/7).
Kadisnaker menambahkan saat ini kebutuhan tenaga welder sangat tinggi untuk ditempatkan di dalam dan luar negeri. Tren kebutuhan tenaga kerja saat ini juga meningkat. Hal itu menandakan bahwa ekonomi Batam menguat walaupun tidak di semua sektor.
“Dari Disnaker sendiri ada rutinitas pelatihan (welder) setiap tahun tapi tetap terbatas karena anggaran terbatas untuk itu,” ujarnya.
Untuk tahun 2023 ini, Disnaker Kota Batam telah melakukan pelatihan bagi calon tenaga kerja atau yang belum berkerja untuk 33 pelatihan terdiri dari pelatihan welder, K3, gerinda, menjahit pakaian, tata boga kue, tata rias dan HRD, dan juga untuk tenaga kerja yang telah bekerja atau karyawan untuk bimtek dan sertifikat peningkatan teridiri dari 37 bimtek, seperti welder, ahli K3, scapolding, UMKM dan lain sebagainya.
“Dengan pelatihan sertifikasi khususnya untuk calon tenaga kerja, dan bimtek sertifikasi untuk peningkatan tenaga kerja atau karyawan,” ungkap Rudi. (*)
Menteri PANBR Abdullah Azwar Anas saat memberikan arahan dalam peresmian bersama 14 MPP, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (13/07). (Istimewa)
batampos – Sebanyak 14 Mal Pelayanan Publik (MPP) telah diresmikan secara serentak oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Hadirnya MPP di sepuluh provinsi tersebut merupakan wujud dari ekosistem pelayanan terintegrasi yang semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.
Keempat belas MPP tersebut berada di Kab. Aceh Besar, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Musi Rawas, Kota Tangerang, Kab. Bandung Barat, Kab. Cirebon, Kab. Pangandaran, Kab. Tegal, Kab. Kubu Raya, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Poso, dan Kab. Konawe. Dari daftar tersebut, Kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu pilot project MPP Digital Nasional.
Hal ini menjadi wujud komitmen kepala daerah dalam menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat. “Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya karena Bupati dan Walikota merancang berdirinya MPP. Mari kita bersama-sama terus belajar, saling gotong royong memberikan pelayanan yang lebih baik bagi publik,” ujar Menteri Anas saat memberikan arahan dalam peresmian bersama 14 MPP, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (13/07).
Menteri Anas menjabarkan ada empat ekosistem pelayanan terintegrasi diantaranya yaitu direct service dimana masyarakat dapat menerima pelayanan secara langsung. Selanjutnya, mobile service atau layanan bergerak seperti pemberian layanan dengan menggunakan kendaraan. Kemudian, self service dan electronic service.
“Inilah empat model ini yang telah tumbuh dan dikembangkan oleh teman-teman. Jadi Bapak/Ibu yang sekarang telah mempunyai MPP bisa menjemput bola bisa dengan adanya MPP Digital,” ujanya.
Dalam tahapan tersebut, akan tercipta konsep Omni-Channel. Omni-channel berorientasi pada interaksi layanan dengan mengutamakan pengguna, dengan tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan, dengan pengalaman yang konsisten dan terintegrasi melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia, sehingga masyarakat dapat memilih untuk menerima layanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
Anas menyebutkan MPP adalah ‘rumah pelayanan fisik’, saat ini Kementerian PANRB tengah menyiapkan langkah selanjutnya yakni ‘rumah virtual’ yaitu MPP Digital dimana masyarakat tidak perlu hadir secara langsung. Sebagai informasi, pada tahap awal, MPP Digital melayani layanan administrasi kependudukan dan perizinan tenaga kesehatan.
“Penyelenggaran MPP tentu harus berkelanjutan. Kita sudah masuk ke MPP Digital, sekarang tidak perlu masuk manual tapi langsung terintegrasi layanan Kemendagri ini berkat kerja keras bersama untuk menembus batas birokrasi digital,” tuturnya.
Namun, tidak dipungkiri untuk menembus MPP Digital harus kerja keras lagi. MPP Digital juga menggunakan teknologi face recognition (FR) untuk verifikasi user yang terintegrasi juga dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Nantinya, masyarakat bisa hanya sekali saja face recognition, maka dari itu masyarakat tidak perlu mengisi berulang-ulang,” ungkapnya.
Anas berharap kedepan seluruh daerah di Indonesia dapat mengimplementasikan MPP Digital. Apresiasi juga di sampaikan oleh Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini atas upaya pemerintah daerah yang telah menghadirkan MPP di daerahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan bahwa hingga minggu pertama bulan Juli 2023 telah terbentuk sebanyak 120 MPP. Dengan diresmikannya keempat belas MPP tersebut maka jumlah MPP di Indonesia menjadi 134 MPP.
Diah mengatakan, selain dari 14 MPP yang diresmikan pada hari ini, terdapat 69 kabupaten/kota lainnya yang terus berkoordinasi dengan Kementerian PANRB. Ia berharap pimpinan daerah yang hadir dapat memotivasi daerah lain untuk mendirikan MPP.
“Besar harapan kami kepada Bapak/Ibu kepala daerah yang meresmikan MPP pada hari ini dapat menularkan praktik baik penyelenggaraan MPP kepada kepala daerah di sekitar Bapak/Ibu sehingga kedepannya MPP dapat terbentuk di seluruh kabupaten/kota di Indonesia,” pungkasnya. (*)
batampos – Baru saja nikah dengan Daniel pada 25 Juni 2023, cincin pernikahan Tina Toon hilang. Dia bersemangat sekali untuk selalu menggunakan cincin kawin. Namun karena ukuran cincinnya kurang pas dengan jarinya, cincin itu tiba-tiba hilang sejak beberapa hari lalu.
“Saya lagi nyari cincinnya. Kayaknya ketinggalan atau jatuh dimana gitu,” aku Tina Toon saat ditemui di bilangan Mampang Jakarta Selatan, Kamis (13/7).
“Dari dulu aku jarang sekali pakai cincin karena tidak suka menggunakan aksesoris sebenarnya. Ini mungkin jatuh. Suami nanyain lah dimana cincinnya. Orang rumah lagi pada nyari,” imbuh Tina Toon.
Suaminya berpesan kepada Tina Toon, apabila cincin kawinnya ditemukan, jangan sampai hilang lagi. Sebab, cincin itu sangat penting karena memiliki nilai sejarah dan punya arti penting bagi mereka.
Tina Toon mengaku awalnya ada rasa canggung saat tiba-tiba ada laki-laki di sisinya. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai bisa beradaptasi. Tina Toon bahkan merasakan kenyaman setelah kini memiliki suami.
“Ya enak pastinya. Dalam arti, aku dulu sendiri sekarang ada yang mendampingi. Kalau pacaran kan belum terikat, tapi sekarang ada komitmen. Lebih kesitu rasa nyamannya,” paparnya.Suaminya berpesan kepada Tina Toon, apabila cincin kawinnya ditemukan, jangan sampai hilang lagi. Sebab, cincin itu sangat penting karena memiliki nilai sejarah dan punya arti penting bagi mereka.
Dia pun bersyukur memiliki suami yang sangat pengertian. Dalam arti, Daniel tidak pernah menuntutnya harus selalu menyediakan makanan di atas meja setiap hari.
“Masak aku bisa, cuma dia nggak mewajibkan. Kalau masak ya dimakan sama dia. Kadang dia yang masak,” kata Tina Toon. (*)
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di DPP Partai Golkar, Jakarta. (Istimewa)
batampos –Partai Golkar belakangan ini tengah menjadi sorotan usai diterpa isu akan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang bertujuan untuk menggulingkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Isu Munaslub itu dinilai akan merugikan konsolidasi partai berlambang pohon beringin dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Menurut saya, isu begal politik ini isu receh, hanya akan membuat Partai Golkar seolah partai kecil, partai sebesar Golkar seakan-akan tidak solid, dan tentunya ini akan memunculkan spekulasi dan citra negatif, mengganggu atau bahkan berupaya merubah strategi politik dan konsolidasi partai yang dijalankan oleh Ketua Umumnya Airlangga Hartarto,” kata pengamat politik Ikhwanul Maarif dikonfirmasi, Kamis (13/7). “Jika dibaca secara kritis, ini permainan faksi spekulan Partai Golkar yang tidak puas dan ingin meningkatkan nilai tawar mereka terhadap Airlangga, bermain di tikungan terakhir,” sambungnya.
Menurut Ikhwanul, dalam tradisi dan aturan lazimnya partai politik, Munaslub hanya dapat berlangsung jika ada suatu permasalahan yang sangat prinsipal dan fundamental. Sebab, Partai Golkar saat ini memiliki nilai tawar yang cukup tinggi sebagai partai politik tengah yang menentukan poros koalisi Pilpres 2024.
Ia tak memungkiri, posisi Airlangga Hartarto juga memiliki prospek yang kuat sebagai calon wapres atau bahkan maju sebagai capres untuk membentuk poros koalisi keempat. “Ketum partai besar, dekat dan loyal dengan Presiden Jokowi, diterima berbagai kalangan masyarakat, memahami penguatan ekonomi dan isu-isu kesejahteraan sosial, dan punya prestasi membangkitkan perekonomian,” ungkap Ikhwanul.
Dia pun memandang, isu Munaslub Partai Golkar selalu dimainkan sejumlah faksi yang hanya membuang waktu dan merugikan Partai Golkar sendiri. Menurutnya faksi kecil tersebut tidak akan mendapat dukungan dari kader dan para pimpinan partai.
Terlebih, nama-nama yang muncul menyuarakan isu tersebut adalah tokoh-tokoh Golkar yang tidak mencerminkan wajah dan kekuatan Golkar saat ini. “Jangan mau dipecah, bangun konsolidasi politik yang kuat, dan fokus memenangkan ketua umum mereka dalam Pilpres 2024. Itu semua adalah bagian dari upaya mengawal konsolidasi demokrasi yang sehat dan stabil,” tegas Ikhwanul.
Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar membantah mengusulkan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Yuddy Chrisnandi menegaskan, pihaknya tidak pernah mengusulkan penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk membatalkan dukungan kepada Ketua Umum Partai Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.
Sebab, Munas Partai Golkar 2019 telah diputuskan untuk mendukung Airlangga Hartarto sebagai capres untuk Pilpres 2024. Menurutnya, dalam rapat Dewan Pakar yang digelar pada Minggu (10/7) di rumah Agung Laksono, tidak membahas usulan munaslub Partai Golkar. ’’Pada rapat tersebut menegaskan berita-berita yang berkembang tersebut tidak benar,” ucap Yuddy Chrisnandi kepada wartawan, Selasa (11/7).
Yuddy menambahkan, Dewan Pakar Partai Golkar dalam rapat pleno ke-VIII, sama sekali tidak melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan Munaslub. Ia menegaskan, hal yang dibahas dalam rapat tersebut sudah disampaikan secara resmi dalam kesimpulan rapat pleno yang disampaikan secara tertulis yang ditandatangani Ketua Dewan Pakar Agung Laksono dan Sekretaris Ganjar Razuni. Menurutnya, adanya pemberitaan terkait usulan munaslub oleh anggota Dewan Pakar merupakan pendapat pribadi.
Ia mengungkapkan, Dewan Pakar justru mendorong Airlangga Hartarto untuk segera mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2024. Selain itu, Golkar juga tak ragu membuat poros baru koalisi pilpres di luar koalisi yang sudah terbentuk saat ini.
Menurut Yuddy, poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar. Sebab, Golkar berpeluang memiliki kendaraan politik terkait pencapresan. “Poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024,” pungkas Yuddy. (*)
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di DPP Partai Golkar, Jakarta. (Istimewa)
batampos –Partai Golkar belakangan ini tengah menjadi sorotan usai diterpa isu akan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang bertujuan untuk menggulingkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Isu Munaslub itu dinilai akan merugikan konsolidasi partai berlambang pohon beringin dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Menurut saya, isu begal politik ini isu receh, hanya akan membuat Partai Golkar seolah partai kecil, partai sebesar Golkar seakan-akan tidak solid, dan tentunya ini akan memunculkan spekulasi dan citra negatif, mengganggu atau bahkan berupaya merubah strategi politik dan konsolidasi partai yang dijalankan oleh Ketua Umumnya Airlangga Hartarto,” kata pengamat politik Ikhwanul Maarif dikonfirmasi, Kamis (13/7). “Jika dibaca secara kritis, ini permainan faksi spekulan Partai Golkar yang tidak puas dan ingin meningkatkan nilai tawar mereka terhadap Airlangga, bermain di tikungan terakhir,” sambungnya.
Menurut Ikhwanul, dalam tradisi dan aturan lazimnya partai politik, Munaslub hanya dapat berlangsung jika ada suatu permasalahan yang sangat prinsipal dan fundamental. Sebab, Partai Golkar saat ini memiliki nilai tawar yang cukup tinggi sebagai partai politik tengah yang menentukan poros koalisi Pilpres 2024.
Ia tak memungkiri, posisi Airlangga Hartarto juga memiliki prospek yang kuat sebagai calon wapres atau bahkan maju sebagai capres untuk membentuk poros koalisi keempat. “Ketum partai besar, dekat dan loyal dengan Presiden Jokowi, diterima berbagai kalangan masyarakat, memahami penguatan ekonomi dan isu-isu kesejahteraan sosial, dan punya prestasi membangkitkan perekonomian,” ungkap Ikhwanul.
Dia pun memandang, isu Munaslub Partai Golkar selalu dimainkan sejumlah faksi yang hanya membuang waktu dan merugikan Partai Golkar sendiri. Menurutnya faksi kecil tersebut tidak akan mendapat dukungan dari kader dan para pimpinan partai.
Terlebih, nama-nama yang muncul menyuarakan isu tersebut adalah tokoh-tokoh Golkar yang tidak mencerminkan wajah dan kekuatan Golkar saat ini. “Jangan mau dipecah, bangun konsolidasi politik yang kuat, dan fokus memenangkan ketua umum mereka dalam Pilpres 2024. Itu semua adalah bagian dari upaya mengawal konsolidasi demokrasi yang sehat dan stabil,” tegas Ikhwanul.
Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar membantah mengusulkan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Yuddy Chrisnandi menegaskan, pihaknya tidak pernah mengusulkan penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk membatalkan dukungan kepada Ketua Umum Partai Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.
Sebab, Munas Partai Golkar 2019 telah diputuskan untuk mendukung Airlangga Hartarto sebagai capres untuk Pilpres 2024. Menurutnya, dalam rapat Dewan Pakar yang digelar pada Minggu (10/7) di rumah Agung Laksono, tidak membahas usulan munaslub Partai Golkar. ’’Pada rapat tersebut menegaskan berita-berita yang berkembang tersebut tidak benar,” ucap Yuddy Chrisnandi kepada wartawan, Selasa (11/7).
Yuddy menambahkan, Dewan Pakar Partai Golkar dalam rapat pleno ke-VIII, sama sekali tidak melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan Munaslub. Ia menegaskan, hal yang dibahas dalam rapat tersebut sudah disampaikan secara resmi dalam kesimpulan rapat pleno yang disampaikan secara tertulis yang ditandatangani Ketua Dewan Pakar Agung Laksono dan Sekretaris Ganjar Razuni. Menurutnya, adanya pemberitaan terkait usulan munaslub oleh anggota Dewan Pakar merupakan pendapat pribadi.
Ia mengungkapkan, Dewan Pakar justru mendorong Airlangga Hartarto untuk segera mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2024. Selain itu, Golkar juga tak ragu membuat poros baru koalisi pilpres di luar koalisi yang sudah terbentuk saat ini.
Menurut Yuddy, poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar. Sebab, Golkar berpeluang memiliki kendaraan politik terkait pencapresan. “Poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024,” pungkas Yuddy. (*)
Wita memotong daun kering miracle berry. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)
batampos – Miracle Berry ternyata cocok ditanam sebagai tabulampot. Karena
bentuk pohonnya yang rimbun, ramping, dan mudah berbuah.
Disebut miracle berry punya rasa buah yang ajaib. Sebab, buah ini bisa
mengubah rasa asam menjadi manis di lidah.
“Jika kita makan buah ini dulu, lalu makan buah mangga yang asam, rasa buah
mangga itu akan terasa manis. Tapi, rasa manis ini hanya bertahan sekitar satu
jam. Setelah itu, lidah akan kembali normal,” jelas owner Kebun Binar Bumi,
Nurulia Juwita Sari.
Tanaman miracle berry berasal dari Afrika. Dari segi iklim, Afrika sama dengan
Indonesia, yaitu tropis. Tanaman ini harus ditanam di tempat yang terkena sinar
matahari penuh.
”Penyiraman bisa dilakukan pagi sore setiap hari. Biji dari buahnya, jika ditanam,
bisa tumbuh dengan mudah,” tambahnya.
Tanaman miracle berry. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)
Media tanam yang digunakan adalah tanah subur dicampur pupuk kandang atau
sekam.
Jika dibandingkan dengan jenis beri lainnya, perawatan miracle berry termasuk
paling mudah. ”Tidak ada metode perawatan khusus agar rasa buah yang
dipanen bisa optimal,” ujarnya.
Mengenai transformasi tanaman miracle berry, Wita membeberkan, sebelum
menjadi buah, pohon miracle akan mengeluarkan bakal bunga berbentuk kecil
lonjong.
Bunga itu akan berubah bentuk menjadi buah berukuran kecil berwarna hijau.
Kemudian, ukuran buah akan membesar hampir sebesar buah melinjo. Buahnya
akan matang dan berwarna hijau. ”Kalau sudah merah, tandanya sudah bisa
dipanen,” terangnya.
Wita mengungkapkan, pohon yang ditanam dari biji bisa berbuah di usia 1–2
tahun, bergantung perawatan pemupukan. Pohon miracle bisa tumbuh
meninggi, tetapi tetap ramping tidak melebar.
Tanaman miracle berry. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)
Karena itulah, pohon miracle cocok ditanam di pot dan ditaruh di halaman
rumah yang terkena matahari. Ukuran pohonnya bisa sampai lebih dari 2 meter.
Ditanam di tanah akan membuat pohon miracle lebih cepat tumbuh besar.
”Rasa buah miracle manis asam. Supaya rajin berbuah, memang harus rajin
dipupuk, bisa dengan pupuk NPK atau pupuk kandang,” tuturnya.
Menurut Wita, pohon miracle lumayan diminati karena termasuk jarang dan
sensasi rasa ajaibnya yang bisa mengubah rasa itu membuat orang tertarik dan
penasaran ingin mencoba. Harga pohonnya berkisar Rp 45 ribu, Rp 60 ribu,
sampai Rp 150 ribu, bergantung ukuran. (*)
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menyampaikan bahwa penyidik telah melayangkan SPDP ke Kejaksaan terkait kasus Denny Indrayana. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus kebocoran putusan Mahakamah Konstitusi (MK) tentang uji materi sistem pemilu legislatif dengan terlapor Denny Indrayana kepada Kejaksaan Agung.
“Terkait kasus saudara DI (Denny Indrayana, Red) saat ini di tanggal 10 Juli 2023 penyidik telah melayangkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Div Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Kamis (13/7).
Ramadhan menyebut dengan telah dilimpahkannya SPDP tersebut, maka penanganan perkara dugaan kebocoran putusan MK tentang uji materi sistem pemilu sudah dalam tahap penyidikan. Terkait kapan Denny Indrayana akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, Ramadhan menyebut tahap tersebut dalam berproses mengingat SPDP baru saja diserahkan per tanggal 10 Juli kemarin.
“Ya (panggilan) nanti akan berproses ya, tanggal 10 Juli kemarin (SPDP diserahkan),” ujarnya.
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana dalam keterangannya menyampaikan telah menerima SPDP dari Penyidik Dittpidsiber Bareskrim Polri atas nama pengguna akun Twittier berinisial DI (Denny Indrayana).
SPDP itu, kata Ketut, terkait peristiwa dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan golongan (SARA) dan/atau dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat.
“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,” tutur Ketut.
Penyerahan SPDP itu memiliki arti, penyidik memberitahukan kepada Kejaksaan bahwa proses penyidikan suatu kasus telah dimulai, sehingga kemudian, Kejaksaan RI akan menunjuk jaksa peneliti (P-16) yang akan meneliti kelengkapan berkas perkara guna pembuktian di persidangan.
Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menaikkan status penanganan perkara Denny Indrayana ke tahap penyidikan pada akhir Juni lalu.
Kabareskrim Polri yang waktu itu dijabat oleh Komjen Pol. Agus Andrianto, Senin (26/6), menyampaikan Polri bakal proporsional dalam mengusut kasus dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi sistem pemilu legislatif.
Jenderal bintang tiga yang kini menjawab sebagai Wakapolri itu mengatakan secepatnya pihaknya akan meminta atau memeriksa saksi dan juga ahli-ahli terkait kasus tersebut. Karena, lanjut dia, kasus tersebut sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Sehingga, dirinya memerintah langsung Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) dan Dittipidsiber untuk menangani kedua kasus tersebut secara cepat.
“Saya minta kepada Pak Dirtipidum dan Dirsiber untuk menangani kasus ini secara cepat sehingga bisa menjawab dan menjawab tuntutan masyarakat agar kasus ini segera diselesaikan,” ujar Agus. (*)
