Kapal kelud saat sandar di pelabuhan Mahkobar Batuampar, Rabu (26/7). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Pelni menyiapkan shuttle bus di Pelabuhan Batuampar. Shuttle bus ini untuk penumpang Pelni, baik yang akan naik dan turun.
Shuttle bus ini akan disiapkan Pelni Batam setiap kali kapal bersandar. Hal ini disampaikan Kepala Pelni Cabang Batam T. Muhammad Iqbal kepada Batam Pos, Jumat (28/7).
“Pelni menyiapkan shuttle bus di Pelabuhan Batuampar,” kata Iqbal.
Shuttle bus untuk meningkatkan pelayanan Pelni ke masyarakat. Sehingga, penumpang tidak perlu repot lagi berjalan kaki menuju pintu keluar.
“Setiap kapal bersandar kami sediakan,” tambahnya.
Kebijakan ini, kata Iqbal demi keamanan para penumpang. Seperti diketahui, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Batuampar cukup dikhawatirkan berdampak kepada penumpang.
Oleh sebab itu guna melindungi penumpang bus ini disiapkan.
Iqbal mengatakan, terkadang penumpang turun tidak mau naik atau memilih naik shuttle. Karena jaraknya yang tak terlalu jauh.
Akan tetapi dari PT Pelni selalu memberitahukan dan mengarahkan penumpang untuk menggunakan shuttle bus.
Salah seorang penumpang kapal Pelni, Amri mengaku senang dengan adanya pelayanan bus bagi penumpang yang naik dan turun. Ia mengaku kehadiran shuttle bus ini sangat membantu penumpang sehingga tidak perlu jalan kaki ke luar pelabuhan.
batampos – Mabes TNI membantah kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengadaan barang Basarnas terjadi di wilayahnya. TNI menegaskan tidak ada kegiatan penangkapan di dalam markasnya di Cilangkap, Jakarta Timur.
“Ini juga jangan membuat image masyarakat, KPK menangkap TNI di kandangnya TNI, kan begitukan image-nya,” kata Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko saat dihubungi, Jumat (28/7).
Agung menjelaskan, para pelaku memang melakukan serah terima uang di halaman parkir Bank BRI yang terletak di area Mabes TNI AL di komplek Cilangkap. Namun, penangkapan terjadi setelah pelaku keluar dari area Mabes TNI, dan tidak lagi di dalam wilayah Cilangkap.
“Nah setelah itu mereka keluar berdua ini, yang satu ditangkap di pintu tol yang swasta. Nah yang militer, Koorsmin ini mampir ke Soto Boyolali, posisi kalau di pinggir tol arah Cilangkap itu, itu ada sebetulnya masuknya daerah Cipayung,” jelas Agung.
“Nah itu dekat dari persimpangan itu, itu kan masuknya Cipayung sebetulnya, cuma saya agak menyesal karena kenapa, dieskposnya, ditangkapnya di sekitar Cilangkap, kan image orang kan oh berarti bisa masuk ke Mabes TNI. Image orang kan Cilangkap di Mabes TNI,” tandasnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun anggaran 2021-2023. Penetapan tersangka ini, setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Bekasi, pada Selasa (25/7).
Selain Kabasarnas Henri Alfiandi, KPK juga turut menetapkan Koorsmin Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto; Komisaris Utama PT. Multi Gtafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati, Marilya; Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Roni Aidil.
“Atas dasar adanya laporan masyarakat ke KPK, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/7).
Alex menjelaskan, keempat pihak yang ditetapkan sebagai tersangka diawali dengan diterimanya informasi dari masyakarat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang, pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengondisian pemenang tender proyek di Basarnas.
Dalam operasi senyap itu, KPK seluruhnya mengamankan 11 orang. Bahkan, KPK juga turut mengamankan uang tunai senilai Rp 999,7 juta. (*)
Ilustrasi. Warga saat membeli gas 3 kilogram di Kecamatan Batuaji, Selasa (21/3). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Gas LPG 3 kilogram mulai langka di Belian, Batam Center, Batam. Kelangkaan ini sudah mulai terjadi sejak 2 hingga 3 hari ini.
Beberapa pangkalan gas hingga pengecer di pinggir jalan mengaku gas kosong, dan pasokan belum datang.
Widy salah seorang warga di Perumahan Cipta Regency, Kelurahan Belian, Kecamatan Batamkota mengaku, sempat dua hari tidak memasak, karena tidak dapat mendapatkan isi ulang tabung gas 3 kilogram di dekat tempat tinggalnya.
Beberapa tempat penjualan gas atau yang biasa disebut pangkalan yang didatangi, mengaku gas tidak ada alias habis.
Tidak berhenti di situ. Widy menanyakan, gas LPG 3 kilogram ke pengecer di pinggir jalan. Namun, jawaban tetap sama, gas kosong.
Terlihat, hanya tabung kosong yang tersedia di depan lapak jualan mereka.
“Semua kosong. Dari yang dekat rumah, sampai di pinggir-pinggir jalan juga kosong. Saya sampai ke Botania 1 nyarinya, namun tak ada juga. Jadi saya pulang dengan tabung kosong itu lagi,” ujarnya.
Berkeliling hingga ke daerah Botania 1, dan mendatangi beberapa penjual, namun hasil masih sama. Widy mengaku, tidak mengetahui, penyebab kelangkaan gas LPG 3 kilogram ini.
batampos– Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya di Kabupaten Bintan, tidak dilaporkan. Hal ini diakui oleh Kasat Lantas (Kaslan) Polres Bintan, AKP Khapandi.
Menurut dia, banyak kasus kecelakaan lalu lintas di jalan tidak dilaporkan kalau korbannya hanya mengalami luka ringan.
“Kalau korbannya sudah luka berat dan terbentur biaya berobat di rumah sakit, baru melaporkan ke kita,” kata dia.
Dia mengatakan, laporan polisi diperlukan korban, salah satunya untuk mendapat santunan dari Jasa Raharja.
Jika tidak ada laporan polisi, maka korban harus mengeluarkan sendiri biaya berobat di rumah sakit.
Dia mengimbau kepada korban kecelakaan atau keluarganya agar melaporkan ke polisi.
“Kalau dilaporkan kita akan bantu penanganan kasusnya, dan kita juga akan koordinasi dengan jasa raharja dan rumah sakit untuk mengkover biaya pengobatan,” kata dia.
Tidak hanya korban atau keluarganya, masyarakat yang melihat kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dapat melaporkan ke polisi.
“Bukan hanya korban atau keluarganya, masyarakat juga boleh melaporkan ke kita,” kata dia.
Dia menegaskan, pihaknya tidak akan mempersulit korban atau keluarganya dalam penanganan kasus pascakecelakaan lalu lintas.
“Kita tidak ada persulit penanganannya, hanya prosedurnya harus dilalui,” tukasnya. (*)
Muhammad Hasan, jemaah haji kloter 1 embarkasi Surabaya, berdoa setelah mendarat di Bandara Internasional Juanda Surabaya. (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)
batampos – Periode penyelenggaraan ibadah haji untuk jemaah dari Indonesia masih berlangsung. Kini tahapannya dalam proses pemulangan jemaah dari Tanah Suci ke Tanah Air.
Berdasar data Kementerian Agama (Kemenag) melalui Media Center Haji (MCH) PPIH Pusat di Jakarta, sebanyak 748 jemaah meninggal dunia selama periode penyelenggaran ibadah haji 2023. Angka itu berdasar data per tanggal 26 Juli 2023.
Koordinator MCH PPIH Pusat Dodo Murtado menuturkan, proses pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi masih berlangsung. Hingga Rabu malam (26/7) pukul 24.00, sebanyak 159.212 jemaah telah tiba di Tanah Air. Semuanya tergabung dalam 415 kelompok terbang (kloter).
“Jemaah haji dan petugas gelombang II yang sudah pulang ke Tanah Air dari Bandara International Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah berjumlah 57.980 jemaah tergabung dalam 151 kloter,” kata Koordinator Media Center Haji (MCH) PPIH Pusat Dodo Murtado di Jakarta, Jumat (28/7).
Selain itu, pada 27 Juli 2023 sebanyak 7.817 jemaah gelombang II tergabung dalam 21 kloter telah diberangkatkan pulang ke Tanah Air dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.
Sedangkan untuk hari ini, Jumat (28/7) sebanyak 6.147 orang atau 16 kloter dijadwalkan diterbangkan ke Indonesia. “Jemaah yang wafat hingga tanggal 26 Juli 2023 pukul 24.00 Wib sebanyak 748 orang,” ucapnya.
Sejalan dengan berakhirnya masa operasional haji di Daerah Kerja (Daker) Makkah, Dodo menyampaikan para petugas haji di Makkah sudah kembali ke Tanah Air. Mereka sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta pada Kamis (27/7) pukul 10.30 WIB dan pukul 17.20 WIB. Kemudian hari ini, Jumat (28/7) ada yang mendarat pukul 9.30.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama menyambut langsung kedatangan para petugas Daerah Kerja Makkah di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.
Pemulangan Petugas PPIH Arab Saudi Daker Makkah tahun 1444H/2023M dimulai sejak Kamis 26 Juli 2023. Semuanya diawali penjemputan petugas ke masing-masing sektor pada pukul 10.00 waktu Arab Saudi. Kemudian petugas diberangkatkan menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. (*)
Kejaksaan Negeri Batam membentuk rumah Restorative Justice (RJ) di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam di Batamcenter. F.Yashinta
batampos – Kejaksaan Negeri Batam memaksimalkan Rumah Restorative Justice (RJ) di 12 Kecamatam Kota Batam. Rumah RJ berfungsi sebagai tempat penyelesaian atau perdamaian perkara tindak pidana ringan, tanpa harus melalui proses persidangan. Tujuannya juga untuk memberi rasa keadilan di tengah masyarakat yang terlibat hukum.
“Kami melakukan RJ di Rumah RJ, selain itu, kami juga melakukan penerangan hukum di Rumah RJ, tak hanya untuk pidum, tapi juga Datun. Jadi masyarakat yang butuh penerangan hukum, juga bisa melalui Rumah RJ yang telah kami resmikan,” jelas Kepala Kejari Batam, Herlina Setyorini.
Ada 4 syarat wajib tindak pidana yang bisa di-RJ-kan. Dari ke-4 persyaratan itu, yang paling penting adalah tersangka harus mendapatkan maaf dari pihak korban. Tersangka belum pernah dihukum atau masuk penjara. Kemudian ancaman hukumannya tidak melebihi 5 tahun dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2,5 juta.
Semua syarat tersebut diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.
Diketahui, Kejaksaan Negeri Batam kembali meraih penghargaan dalam menerapkan Restorative Justice (RJ) sesuai intruksi Kejaksaan Agung. Kali ini, Kejari Batam mendapat peringkat 3 juara nasional dalam penerapan program RJ di semester pertama 2023 dari Jampidum.
Kasi Pidum Kejari Batam, Amanda juga merasa senang dengan penghargaan yang telah diraih Kejari Batam. Dimana selama ini, pihaknya hanya menjalankan tugas, tanpa berharap apapun.
“Kami hanya menjalankan apa yang menjadi tugas kami. Terlepas mendapat penghargaan, hal itu sangat membuat kami bangga,” sebut Amanda.(*)
Presiden Joko Widodo. (Tangkapan layar YT Setpres)
batampos – Penetapan tersangka Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi turut membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara. Presiden meminta jajarannya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pencegahan korupsi. Terutama pencegahan terhadap sistem pengadaan barang dan jasa.
Salah satu perbaikan yang disinggung Jokowi adalah terkait sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga melalui e-katalog. ”Seperti misalnya e-katalog, sekarang yang masuk kan sudah lebih dari empat juta produk, yang sebelumnya hanya 50 ribu. Artinya itu perbaikan sistem,” ujarnya, kemarin (27/7).
Di samping itu, Jokowi juga menegaskan sikapnya untuk menghormati proses hukum terkait pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. ”Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ (proyek), ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada,” bebernya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD pun mengomentari penetapan tersangka kepala Basarnas atas dugaan korupsi terkait proses lelang. Mahfud mendukung pengusutan kasus tersebut.
’’Makanya ditangkap. Kalau mengakali lelang, makanya ditangkap,’’ katanya di kompleks Istana Wakil Presiden kemarin. Dia mengatakan KPK sudah bertindak dengan bagus. Yaitu bisa mencermati dan menetapkan bahwa semua yang melanggar aturan dan merugikan keuangan negara itu adalah korupsi. Namun tetap mengacu pada patokan dengan nilai kerugian minimal Rp 1 miliar. ’’Tapi kalau sifatnya penyuapan atau gratifikasi, tidak harus sampai Rp 1 miliar,’’ katanya.
Meski begitu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut, publik sebaiknya tetap menunggu perkembangan dari KPK. Apakah ada unsur gratifikasinya juga. Termasuk dengan modus markup maupun markdown. Pria yang pernah bertugas sebagai menteri pertahanan itu pun menjelaskan aturan atau regulasi lelang sudah baik. Sehingga dengan adanya kasus kepala Basarnas tersebut, tidak perlu ada yang dievaluasi pada sistem lelangnya. Tinggal bagaimana dilakukan pengawasan yang efektif.
Di sisi lain, meski Henri sudah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh lembaga antirasuah, anak buahnya yang bekerja di Basarnas tetap beraktivitas sebagaimana mestinya. Kemarin Jawa Pos melihat langsung aktivitas tersebut di kantor pusat Basarnas yang berada di bilangan Kemayoran, Jakarta Pusat. Para personel yang bertugas memastikan bahwa kasus dugaan korupsi yang menyeret orang nomor satu di instansi tempat mereka bekerja tidak lantas membuat kerja-kerja Basarnas terhenti.
Termasuk para personel Basarnas yang tengah membantu masyarakat di berbagai daerah. Namun demikian, sampai kemarin sore tidak ada satupun pejabat Basarnas yang berkenan menyampaikan keterangan kepada awak media. Henri yang disebut KPK proses hukumnya ditangani oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pun tidak berkantor. Berdasar informasi dari Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono memastikan bahwa Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sudah ditahan.
Keterangan itu ditegaskan oleh Julius saat dikonfirmasi kemarin. ”Betul di Puspom TNI. Sudah ditahan,” imbuhnya. Sementara penahanan Henri menunggu pendalaman keterangan Afri. Meski belum bisa berkomentar banyak, Mabes TNI menegaskan bahwa mereka tunduk dan taat pada prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Itu pula yang menjadi komitmen Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Yakni memastikan proses hukum berjalan terhadap setiap personel yang melanggar aturan.
Sementara itu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya akan mendalami perihal dugaan uang suap sebesar Rp 88,3 miliar yang disinyalir diterima Henri dalam rentang waktu 2021-2023. Alex menyebut, informasi terkait besaran uang itu sejauh ini berasal dari catatan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC). ”ABC ini sangat tertib administrasi,” kata Alex.
Afri merupakan Koordinator Administrasi Kabasarnas yang turut menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan di Basarnas. Alex menyebut, setiap penerimaan dari perusahaan-perusahaan pemenang lelang selalu dicatat oleh Afri. Begitu pula dengan penggunaannya. ”Pengeluaran digunakan untuk apa saja itu juga dicatat dan dilaporkan kepada HA (Henri, Red),” jelasnya.
KPK belum mau membocorkan nama-nama perusahaan yang turut memberi fee proyek untuk Kabasarnas. Sejauh ini, baru tiga perusahaan yang sudah disebut terlibat dalam kasus tersebut. Yakni PT Itertekno Grafika Sejati, Dirut PT Kindah Abadi Utama dan PT Multi Grafika Cipta Sejati. Para petinggi perusahaan tersebut ditetapkan tersangka dalam kasus ini.
”Tentu di dalam proses penyidikan, akan didalami lebih lanjut terkait pengadaan apa saja sehingga diterima DAKO (dana komando) sampai senilai Rp 88,3 miliar,” kata Alex ketika ditanya perihal nama-nama perusahaan lain yang diduga memberi fee kepada Kabasarnas.
Alex menjelaskan, kasus dugaan suap di Basarnas itu mirip dengan yang pernah terjadi di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Yakni mengkondisikan sejumlah perusahaan agar memenangkan tender pengadaan alat tertentu. Di kasus Bakamla, KPK menemukan adanya indikasi mark up (penggelembungan harga) dalam pengadaan alat tertentu.
Dari pengalaman penanganan kasus itulah Alex menyebut pihaknya bakal mendalami indikasi mark up dalam pengadaan-pengadaan di Basarnas. Terlebih, sedari awal sudah ada kesepakatan terkait pemberian fee dan kesepakatan memenangkan perusahaan yang membayar fee. ”Kata lain, proses lelang hanya sekadar formalitas,” tuturnya.
Menurut Alex, sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa. Itu lantaran persekongkolan masih bisa dilakukan dalam proses pengadaan. ”Ketika itu dilakukan persekongkolan maka jebol juga sistem itu,” ujar pimpinan KPK dua periode tersebut.
Tim SAR Masih Upayakan Evakuasi Delapan Penambang
Ikhtiar evakuasi delapan penambang emas dari lubang galian di Kawasan Pertambangan Emas Rakyat, Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah berlanjut kemarin (27/7). Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengerahkan tiga kantor SAR sekaligus. Yakni Kantor SAR Cilacap, Kantor SAR Semarang, dan Kantor SAR Jogjakarta. Namun sampai hari kedua, Tim SAR Gabungan masih belum berhasil mengeluarkan para penambang.
Melalui keterangan resmi yang diterima oleh Jawa Pos kemarin malam, Kepala Kantor Basarnas Cilacap Adah Sudarsa menyampaikan bahwa Tim SAR Gabungan sudah mengambil langkah sesuai rencana. Yakni menguras air yang menutup lubang galian emas menggunakan pompa air submersible. ”Dan kami juga berusaha menutup titik resapan air dari beberapa titik,” ungkap dia. Tujuannya untuk mengiringkan lubang galian tersebut.
Secara keseluruhan ada enam pompa air submersible yang dipakai oleh Tim SAR Gabungan untuk menguras lubang galian tersebut. Ada memastikan, kapasitas enam pompa air itu lebih besar dibanding pompa air yang digunakan dalam upaya evakuasi hari pertama pada Rabu (26/7). ”Setelah titik masuk air sudah ditutup dan genangan mengering, akan dilanjutkan assessment lebih lanjut,” kata pejabat yang juga SAR Mission Coordinator dalam upaya penyelamatan delapan penambang itu.
Tidak heran, langkah kedua yang dilakukan oleh Tim SAR Gabungan adalah menggunakan kamera hole milik ESDM Provinsi Jawa Tengah untuk mencari tahu isu lubang tersebut. ”Dari pemantauan menggunakan kamera hole tersebut terlihat banyak pipa-pipa untuk membuang ari dan kabel listrik blower milik penambang,” imbuh Adah. Selain itu, mereka juga berhasil menemukan permukaan air yang berada di kedalaman 11,1 meter.
Namun demikian, Tim SAR Gabungan belum berhasil menjangkau lokasi keberadaan delapan penambang yang terjebak sejak Selasa malam (26/7). Berdasar informasi yang diterima oleh Basarnas, delapan penambang itu terjebak di dalam lubang galian sejak pukul 23.00. Mereka terjebak karena air tiba-tiba masuk dan menggenangi lubang tambang di Kawasan Pertambangan Emas Rakyat tersebut.
Berdasar data dari Basarnas, delapan penambang emas yang terjebak di lubang galian itu terdiri atas Cecep Suriyana (29 tahun), Muhamad Rama A. Rohman (38 tahun), Ajat (29 tahun), Mad Kholis (32 tahun), Marmumin (32 tahun), Muhidin (44 tahun), Jumadi (33 tahun), dan Mulyadi (40 tahun). ”Delapan orang penambang emas tersebut seluruhnya berasal dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat,” kata Adah menjelaskan. (*)
Polresta Barelang mengekspos kasus penyelundupan Narkoba di Mapolresta Barelang, Rabu (26/7). F Dalil Harahap/batam Pos
batampos – Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang dalam semester pertama atau selama 6 bulan ini berhasil mengungkap 41 kasus narkotika. Kasus narkotika ini terdiri dari sabu, daun ganja, dan pil ekstasi.
Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto mengatakan dari seluruh kasus ini, pihaknya mebgamankan 53,4 kilogram sabu, 4,3 kg daun ganja, dan 1852 butir pil ekstasi.
“Ada 41 kasus, dan selesai semua. Artinya 100 persen perkara sudah diselesaikan,” ujar Nugroho, kemarin.
Nugroho menambahkan dari 41 kasus ini, pihaknya menangkap 68 orang tersangka. Para tersangka didominasi kurir sabu yang barangnya berasal dari Malaysia.
“Beberapa kasus yang terungkap jaringan Internasional. Sabu dibawa dari Malaysia ke Batam,” katanya.
Diketahui pengungkapan penyelundupan sabu ini mayoritas di lakukan di pelabuhan rakyat. Seperti di Pelabuhan Belakang Padang, dan Pelabuhan Sambau.
Selain diedarkan di Batam, barang haram itu diedarkan ke Jakarta, Jawa Timur, Medan, dan Aceh.
“Pengungkapan ini merupakan komitmen kita bersama untuk memberantas peredaran narkoba,” ungkap Nugroho.
Nugrogo menambahkan dari pengungkapan narkotika senilai puluha milyaran rupiah ini, pihaknya berhasil menyelematkan jutaan masyarakat dari pengguna narkotika.
“Kepada masyarakat saya imbau jika menemukn adanya peredaran narkoba, segera laporkan. Akan langsung kita tindak,” tutupnya. (*)
Jemaah Haji Kloter 25 asal Provinsi Kalimantan Barat saat tiba di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Rabu (26/7) lalu. F. Humas Kemenag Kepri
batampos-Kelompok Terbang (Kloter) 25 yang mengangkut Jemaah Haji (JH) asal Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tiba di Debarkasi Batam melalui Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Rabu (26/7) sore lalu. Turut serta JH asal Provinsi Riau dalam kepulangan ini.
“Sebanyak 368 jemaah yang tergabung dalam kloter 25 ini. Kepulangan mereka perdana ini turut disambut oleh Wakil Gubernur Kalbar, Walikota Pontianak, dan Kepala Kanwil Kemenag Kalbar,” ujar Ketua PPIH Debarkasi Batam, Mahub Daryanto.
Menurutnya, dari laporan Ketua Kloter 25, Syaiful Bahri, mayoritas jemaah dalam kloter ini berasal dari Kota Pontianak yang berjumlah 357 orang. Selain itu, satu orang asal Kabupaten Ketapang, satu orang asal Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, 4 orang petugas haji daerah, dan 5 orang petugas kloter.
“Jemaah asal Ketapang dan Rokan Hilir tersebut mutasi masuk ke kloter ini. Atas nama Djamalilah dan Kamaliah,” jelasnya.
Lebih lanjut katanya, pelaksanaan ibadah haji mereka berjalan dengan lancar dan seluruh jemaah pulang dalam kondisi sehat. Namun masih ada satu jemaah BTH 25 yang tidak bisa ikut pulang bersama kloter ini dikarenakan sakit. Adapun informasi terakhir, kondisinya sudah mulai membaik.
“Bapak Abdul Muthalib masih terbaring (sakit) di RS Mekkah. Tapi alhamdulillah kabar terakhir yang kami terima kondisinya sudah membaik. Semoga bisa pulang bersama kloter selanjutnya,” jelasnya lebih lanjut.
Dikatakannya juga, dalam kloter ini ada satu jemaah wafat atas nama Suginah Parto Ikromo dan dimakamkan di Sharae. Selanjutnya, mereka akan dipulang menuju Kalimantan Barat melalui Bandara Internasional Hang Nadim, Batam menuju Bandara Supadio, Pontianak.
“Hari ini (kemarin,red) mereka sudah diterbangkan langsung menuju Bandara Supadio, Pontianak, Provinsi Kalbar,” tutup Mahbub Daryanto.
Dengan pemulangan kloter pertama bagi Kalbar ini menambah total jemaah haji yang sudah pulang ke tanah air menjadi 9248 orang. Kamis (27/7) hari ini (kemarin,red), kloter 26 BTH dijadwalkan akan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam. (*)
batampos – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang memberikan sanksi kepada oknum pegawai honorer inisial IN yang terlibat kasus penggandaan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Foto : Peri Irawan/Batam Pos. Aktivitas layanan kependudukan di Kantor Disdukcapil Kota Tanjungpinang, Jumat (28/7/2023)
Kadisdukcapil Kota Tanjungpinang, Wan Samsi mengatakan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan, bahwa yang bersangutan sudah mengakui perbuatanya.
“Yang barsangkutan sudah mengakui. Dia diminta tolong sama temannya yang bekerja di leasing, temannya itu menyalahgunakan identitas tersebut,” kata Wan Samsi di kantornya, Jumat (28/7).
Wan Samsi menyebut tindakan itu tidak bisa dibiarkan, pihaknya sudah memberikan teguran dan sanksi kepada stafnya tersebut berupa pemindahan tempat tugas serta surat teguran kepada pejabat pengawas dan laporan ke inspektorat.
“Saya tegur, sudah kita pindahkan. Tidak boleh bersentuhan dengan pelayanan. Termasuk teguran untuk pejabat pengawas,” terangnya.
Kepala dinas menyebut yang dilakukan oknum pegawainya itu adalah pencetakan kembali KTP korban melalui data biometrik yang sudah ada di sistem.
“Perihal membantu percetakan ini sering dilakukan seperti RT RW yang membantu masyarakatnya, namun masalahnya yang ini disalahgunakan yang bersangkutan,” ucapnya.
Prosedur percetakan ulang KTP itu bisa dilakukan melalui permohonan yang diajukan melalui pejabat pengawas, setelah itu dapat dicetak karena prosedurnya yang sederhana dan boleh diwakilkan.
“Sekarang sederhana saja karena biometrik sudah ada tidak seperti dulu. Cukup isi satu formulir saja sudah bisa dicetak ulang,”tambahnya.
Atas kejadian itu, kata Wan Samsi sudah ditertibkan, tidak ada lagi petugas yang menolong orang dalam proses pembuatan dokumen kependudukan.
“Sudah kami tertibkan, tidak ada lagi namanya orang menolong orang. Saking baiknya kami nak menolong orang. Ini kita evaluasi,” ucapnya. (*)
