batampos – Sejumlah persiapan Kampung Moderasi Beragama terus dipersiapkan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam. Kecamatan Lubuk Baja dipilih sebagai daerah kampung moderasi Agama di Kota Batam.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam Zulkarnain mengatakan, program Kampung Moderasi Beragama merupakan program Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuannya untuk membentuk sebuah kampung, desa atau lingkungan dengan sifat toleransi umat beragama yang tinggi dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di tengah-tengah masyarakat.

“Konsep moderasi beragama berbeda dengan moderasi agama. Agama tak perlu dimoderasi. Karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan,” ujarnya saat melaksanakan rapat persiapan peluncuran Kampung Moderasi Beragama di Vihara Budhi Bhakti.

Baca Juga: Dapat Kesempatan Kedua, Optimalisasi PPPK Disambut Gembira Pegawai di Pemko Batam

Perlu diketahui, Vihara Budhi Bhakti merupakan vihara tertua yang ada di Kota Batam. Sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa Vihara Budhi Bhakti dibangun sejak tahun 1970.

Zulkarnain mengatakan, moderasi beragama ini jangan sampai dimaknai pendangkalan akidah. Hadirnya Kampung moderasi beragama ini diharapkan mampu memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keragaman, toleran, memperkokoh sikap beragama yang moderat berbasis desa atau kampung.

“Yakini agama anda begitu juga saya meyakini agama saya. Kerukunan, harmonisasi wajib kita jaga dan mari kita saling menghormati,” imbuhnya.

Baca Juga: Tergiur Rp 500 Ribu, Karyawan Swasta di Batam Terancam Penjara Seumur Hidup

Kasi Bimas Islam Kemenag Batam Muhammad Dirham mengatakan, persiapan pembentukan kampung moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan beberapa harapan pemahaman di masyarakat, sehingga dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, ada rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan satu sama lain.

“Kampung Moderasi beragama ini untuk mempersatukan umat beragama, melalui cara pandang dan bisa beribadah sesuai agamanya masing masing,” tuturnya.

Program Kampung Moderasi Beragama merupakan program yang dimiliki Kementerian Agama RI untuk membentuk sebuah kampung, desa atau lingkungan dengan sifat toleransi umat beragama yang tinggi dan menciptakan kerukunan antar umat beragama ditengah masyarakat.

“Kampung moderasi beragama adalah model kampung yang mengutamakan kolaborasi lintas unsur, lembaga, dan lapisan masyarakat,” terang Dirham. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – HF, remaja 16 tahun yang merudapaksa anak bernisial I, 12 di Tanjung Riau, Sekupang bermodus memacari korban. Pelaku mengenal korban dari sosial media (sosmed).

“Mereka pacaran setelah baru kenal di sosmed,” ujar Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono, Senin (7/8).

Budi menambahkan pelaku dan korban berstatus putus sekolah. Keduanya tinggal bersama orangtuanya.

Baca Juga: Tergiur Rp 500 Ribu, Karyawan Swasta di Batam Terancam Penjara Seumur Hidup

“Keduanya putus sekolah. Tapi pelaku kemarin sempat mau sekolah ke pesantren,” katanya.

Pencabulan ini terjadi pada awal Juli lalu. Saat itu, pelaku membujuk korban untuk datang ke rumahnya. Di rumah, pelaku kemudian memaksa korban untuk melepaskan pakaian dan melakukan hubungan seksual.

Hampir sebulan menjalani hubungan, pelaku memutuskan hubungan dengan korban. Kemudian korban melaporkan ke orangtuanya sudah dicabuli pelaku.

“Korban yang cerita kepada orangtuanya. Setelah mereka selesai pacaran,” ungkap Budi.

Baca Juga: Polisi Gerebek Gudang Obat Dari Tiongkok Senilai Rp 1 Miliar di Batam Center

Sementara Psikolog, Irfan Aulia mengatakan penggunaan ponsel dan sosial media (sosmed) bagi anak sangat rentan dengan kasus pencabulan. Sebab, para pelaku kini mengincar korbannya dari sosmed.

“Pelaku lapar seksual dipapar dengan susatu yang membuat lapar. Apalagi disosmed itu banyak iklan pornografi,” katanya.

Ia menambahkan penggunaan ponsel anak ini harus dicegah oleh orangtua. Seperti mengatur, dan mengedukasi anak tentang bahaya seks dini.

“Penggunaan gadget itu harus diatur. Komunikasi orangtua juga harus lancar,” ungkapnya.

Selain dari orangtua, pencegahan juga bisa dilakukan pemerintah dengan menyediakan banyak Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

“Pemerintah harus punya struktur masif, kan ada kewenangan kekuasaan. Posyandu dan PKK digeraki untuk penyuluhan masif tentang gadget ini,” tutupnya.(*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos – BP Batam sudah menyerahkan aset lahan tapak Jembatan Babin (Batam Bintan) ke Kementerian PUPR. Hal ini diakui oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.

“BP Batam sudah mengalokasikan lahan tersebut (untuk tapak Jembatan Babin) di Kabil ke Kementerian PUPR. Jadi, (Pemerintah) Provinsi (Kepri) bisa menanyakan ke PUPR, karena BP Batam sudah menyerahkannya,” kata Tuty.

Baca Juga: Dapat Kesempatan Kedua, Optimalisasi PPPK Disambut Gembira Pegawai di Pemko Batam

Tuty mengatakan, tidak hanya pengalokasian lahan. BP Batam menyerahkan aset (lahan) atas tapak Jembatan Babin di Kabil.

“Iya, itu (aset lahan) sudah kami serahkan ke (Kementerian) PUPR,” tutur Tuty.

Sebelumnya diberitakan, realisasi Jembatan Batam Bintan terkendala soal status lahan untuk landing point di wilayah Batam.

“Sampai saat ini, masih ada beberapa pekerjaan rumah. Karena proses penyerahan lahan dari BP Batam masih belum tuntas,” ujar Gubernur Ansar, Sabtu (5/8) lalu di Tanjungpinang.

Baca Juga: Jembatan Babin Pilot Project Jembatan Terpanjang Indonesia

Ia mengatakan, status lahan di Batam masih penetapan lokasi (Penlok). Ansar menyebut, Asetnya masih belum diserahkan.

“Kami akan komunikasi dengan BP Batam, dan Menko Perekonomian RI supaya diserahkan semua,” tuturnya.

Ansar berharap, BP Batam bisa segera menyerahkan aset lahan, agar proses pengerjaan bisa dilakukan. Pembangunan Jembatan Batam Bintan itu, diyakini Ansar memberikan signifikan bagi Pulau Batam maupun Pulau Bintan.

“Selama ini yang sudah diserahkan oleh BP Batam hanya penetapan lokasinya. Maka dari itu, kami berharap proses lanjutannya bisa segera tuntas,” tutur Ansar. (*)

Reporter: FISKA JUANDA

batampos – Persoalan suplai  air bersih di Kelurahan Tanjunguncang perlahan mulai diatasi. Sebagian pemukiman sudah mengalir air dari pipa penyaluran air. Ini diapresiasi warga dan berharap agar kedepannya tetap lancar ke semua pemukiman di sana.

Warga Perumahan Sumberindo RW 24 melaporkan, sudah sepekan terakhir suplai air sudah mengalir lancar di siang dan malam hari. Meskipun belum stabil namun masyarakat mulai merasa lega.

“Alhamdulillah akhirnya direspon keluhan kami selama ini. Semoga kedepannya tetap lancar, ” ujar Dahlia, warga Sumberindo.

Baca Juga: Warga Batam Center Kembali Keluhkan Layanan Air Bersih

Begitu juga dengan warga Perumahan Putera Jaya juga mulai sedikit lega sebab suplai air mulai mengalir meskipun harus tetap menerima suplai air menggunakan mobil tangki.

“Alhamdulillah pertanda baik sudah nampak. Air sudah ngalir meskipun kecil dan belum stabil. Kami tetap berterimakasih meskipun masih tetap berharap suplai mobil tanki. Setidaknya kebutuhan air ideal kami mulai terpenuhi,” ujar Santi, warga Perumahan Putera Jaya.

Baca Juga: Sudah Dua Hari Warga Citra Batam dan Ruko Greenland Kekeringan

Sejumlah perangkat RT/RW di sana saat dikonfirmasi menuturkan hal yang sama. Aliran air sudah mulai lancar namun belum semua perumahan. Namun demikian perangkat sedikit bernapas lega karena usaha dan upaya mereka selama ini mulai ditanggapi oleh pihak pengelola suplai air bersih di Kota Batam.

“Alhamdulillah sudah mulai lancar. Memang belum semua perumahan yang ngalir tapi ada beberapa perumahan yang sudah mulai lancar airnya. Semoga tetap lancar ke depannya, ” ujar Dalil Harahap, perangkat RW di Tanjunguncang. (*)

Reporter: Eusebius Sara