batampos – Mantan Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo meminta Pimpinan KPK membongkar siapa saja tahanan korupsi yang terkena pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK. Sebab, dugaan terjadinya kasus pungli itu akan membuat kepercayaan publik kepada KPK semakin menurun.

Menurutnya, masyarakat akan bertanya tentang integritas pegawai KPK. Padahal, sikap integritas merupakan modal dasar untuk memberantas korupsi di Indonesia.

“Karena itu menuntut KPK membongkar siapa saja tahanan korupsi yang telah memberi uang kepada pegawai KPK, yang bertugas di Rutan, serta kasus korupsi yang tengah mendera mereka sehingga ditahan KPK,” kata Yudi kepada JawaPos.com, Jumat (23/6).

Sebab, sejauh ini KPK belum mengungkap siapa saja tahanan korupsi yang memberikan uang kepada oknum pegawai di KPK. Hal ini penting, sebab seorang tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi harus ditahan, karena diduga akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti.

Yudi pun mengharapkan, pihak-pihak lain yang terkait dengan pungli ini juga harus diusut dan dipidanakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasalnya, tidak mungkin tahanan Rutan bisa memberikan sejumlah uang baik tunai maupun transfer kepihak ketiga, tanpa perantara orang lain.

“Selain itu sumber uang pungli juga harus dibongkar juga,” ujar Yudi.

Lebih jauh, Yudi menduga nantinya akan ada tiga klaster kasus korupsi terkait pungli tersebut, yaitu klaster suap menyuap, klaster pemerasan, dan klaster gratifikasi. Melalui pengusutan ini, Yudi berharap Rutan KPK kembali bersih.

“Rutan KPK merupakan simbol perlawanan terhadap korupsi, karena di tempat itulah para tersangka korupsi ditahan, sehingga Rutan KPK bisa kembali bersih dari pungli dan korupsi,” harap Yudi.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebelumnya mengungkapkan, uang panas dugaan pungli di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK tidak langsung mengalir ke rekening oknum pegawai KPK. Menurutnya, pegawai KPK diduga menggunakan beberapa lapis transaksi untuk mengaburkan aliran dana tersebut.

“Sekilas saja bahwa dugaannya itu memang tidak langsung kepada rekening pegawai-pegawai yang diduga tersebut, memang diduga menggunakan layer-layer,” ucap Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/6).

Ghufron meminta maaf kepada masyarakat atas kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pungli itu. Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengungkapkan, kesalahan itu dipastikan akan dipertanggung jawabkan. KPK akan menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dugaan pungli di Rutan.

“KPK memahami bahwa insan KPK merupakan manusia yang memungkinkan salah, maka kami bangun integritas KPK secara kelembagaan atau institusionalitas, tidak secara personal,” ucap Ghufron.

Ghufron mengutarakan, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan pungli yang ditemukan sementara mencapai Rp 4 miliar. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang pada tahap awal menemukan informasi tersebut.

“Secara bersamaan kami juga menindaklanjuti, maka kami pada sore hari ini didampingi oleh Sekjen, karena Rutan di bawah Biro Umum, Sekjen akan membentuk tim khusus dalam rangka pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin,” pungkas Ghufron. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ramai disebut layak menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024. Bahkan, pimpinan Pusat Muhammadiyah pada dasarnya merestui Muhadjir Effendy untuk berpasangan dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo.

“Insya Allah PP Muhammadiyah memberi restu kepada Pak Muhadjir Effendy,” kata Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Prof Sukadiono di Surabaya, Jumat (23/6).

Menurut Sukadiono, restu kepada Muhadjir Effendy didasarkan pada pernyataan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (22/6).

Mu’ti mengaku telah mengusulkan kepada partai politik agar spektrum calon presiden (capres) dan cawapres diperluas, sehingga rakyat memiliki banyak figur alternatif. Munculnya nama seseorang dalam hasil survei tidak bisa menjadi tolok ukur. Sebab, bukan mustahil hasil survei bisa direkayasa.

Atas usulan tersebut, kata Mu’ti, kemudian muncul nama Muhadjir Effendy yang juga Ketua PP Muhammadiyah bidang ekonomi dalam bursa bakal cawapres. Salah satunya seperti yang diungkap Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

Mu’ti mengatakan, dengan masuknya nama Muhadjir dalam bursa cawapres, dapat dinilai sebagai respons dari partai politik atas usulan Muhammadiyah tersebut.

“Itu sebagai bagian dari bagaimana partai juga tidak hanya menyerap aspirasi elite tetapi juga menyerap aspirasi kaum alit (kecil),” ujar Mu’ti.

“Karena itu munculnya Pak Muhajir Effendy ya bagian dari respons partai politik itu dan sepenuhnya nanti kan menjadi otoritas partai politik untuk memutuskan siapa berpasangan dengan siapa di Pilpres,” tegasnya.

Ia pun berharap dengan masuknya nama Muhadjir Effendy dalam bursa Cawapres, masyarakat memiliki banyak pilihan dan semakin tercerahkan.

Sukadiono yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) ini mengatakan, kemunculan nama Muhadjir Effendy dalam bursa Cawapres adalah angin segar dalam demokratisasi di Indonesia.

“Meskipun tidak berasal dari partai, bukan berarti figur Muhadjir lemah secara legitimasi dan basis dukungan. Pengalaman dan pergaulan yang luas adalah modal besar dia untuk punya kontribusi besar dalam membangun bangsa ini,” katanya.

Terkait dengan sikap anggota Muhammadiyah yang jumlahnya jutaan orang di seluruh Indonesia ini, Sukadiono mengatakan, umat akan mendukung penuh Muhadjir.

“Karena baru pertama kali kader Muhammadiyah jadi cawapres, Insya Allah seluruh warga Muhammadiyah akan mensukseskannya,” tegasnya.

Nama Muhadjir masuk bursa cawapres sejak akhir April lalu ketika pakar politik Ujang Komaruddin menilai Muhadjir cocok berpasangan dengan Ganjar. Pakar politik Universitas Brawijaya Abdul Aziz SR menilai Muhadjir layak dipasangkan dengan Ganjar, Prabowo, maupun Anies.

Partai politik pertama yang secara terbuka memasukkan Muhadjir dalam kandidat Cawapres adalah PDIP. Melalui Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan, Muhadjir masuk dalam bursa Bacawapres Ganjar Pranowo.

Sebelumnya PAN juga sudah mengincar tapi masih sebatas usulan anggota DPR dari PAN Prof Zainuddin Maliki. Hingga kini DPP PAN belum memberikan sikap resmi. (*)

Reporter: JP Group