
batampos– Pemerintah Kabupaten Karimun terus memantapkan persiapan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 road to Karimun. Salah satunya, Senin (3/7) Bupati Karimun memimpin rapat koordinasi (Rakor) yang melibatkan seluruh instansi yang ada di Kabupaten Karimun.
”Hari ini kita kembali melakukan Rakor yang melibatkan instansi dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, BPN Karimun, BC, Imigrasi, Polres Karimun, Lanal TBK, Kodim 0317/ Karimun dan Forkompinda untuk persiapan menyambut Presiden RI, Joko Widodo dalam kegiatan GTRA Summit 2023 road to Karimun yang akan dilaksanakan pada 29 sampai 31 Agustus mendatang,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq.
BACA JUGA:Presiden Jokowi Direncanakan Hadir ke Karimun, Buka Pelaksanaan GTRA Summit 2023 Karimun
Dalam Rakor kali ini, lanjut Bupati, sudah langsung membentuk panitia pelaksanaan kegiatan yang dipimpin Sekda Karimun dan dibantu juga dengan jajaran TNI dan Polri serta jajaran instansi vertikal lainnya. Pihaknya juga sudah menyiapkan berbagai agenda acara yang akan dilaksanakan selama Presiden RI Joko Widodo berada di Karimun. Rundown acara yang akan dilakukan juga sudah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kepri dan Kementerian ATR/BPN.
”Acara-acara yang akan dilakukan diantaranya peresmian Bandara Raja Haji Abdullah, seminar GTRA, penanaman mangrove, penyerahan sertifikat tanah dan meninjau pasar. Termasuk juga kita siapkan bazar UMKM yang nantinya kita akan membuat lempok atau gula durian terbesar yang diharapkan bisa masuk rekor MURI,” paparna.
Dalam melakukan kegiatan GTRA Summit 2023 road to Karimun, kata Bupati, presiden akan menggunakan pesawat dan akan mendarat di Bandara Raja Haji Abdullah. Jika tibanya di Karimun pagi, maka presiden tidak menginap di Karimun. Sebaliknya, jika tibanya sore, maka akan menginap di Karimun. Untuk tempat menginap sudah disiapkan di rumah dinas Bupati Karimun.
”Mengenai anggaran biaya untuk kegiatan GTRA Summit 2023 ini, ada tiga anggaran yang akan disiapkan. Yakni, dari Kabupaten Karimun akan kita usulkan ke DPRD kabupaten untuk mendapatkan pengesahan pergeseran anggaran. Kemudian, ada bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepri juga dan ada anggaran dari Kementerian ATR/ BPN. Hanya saja berapa besar total anggaran belum dapat dipastikan. Termasuk juga anggaran yang akan di geser yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun,” jelas Bupati. (*)
reporter: sandi








