batampos – Warga Sagulung terdampak pembuangan limbah oleh salah satu perusahaan di wilayah tersebut. Limbah bongkahan semen cair dan sudah membatu mencemari lingkungan sekitar sungai di lokasi.

Komisi III DPRD Batam, Djoko Mulyono mengatakan persoalan limbah ini harus segera ada solusinya. Area terbuka umum bukan untuk tempat pembuangan limbah atau lainnya.

Perusahaan harus mengelola limbah mereka sendiri. Membuang limbah di lokasi tersebut menurutinya adalah perbuatan yang melanggar.

“Apa pun kondisinya tidak boleh ada limbah dibuang sembarangan. Apalagi berdekatan dengan aliran air. Pencemaran lingkungan akan menyebar,” kata dia usai menghadiri RDP di Komisi III DPRD Batam, Kamis (14/9).

Baca Juga: Disdik Masih Menyusun Sekolah yang Akan Menampung Siswa Rempang di Batam

Djoko juga menilai beberapa tahun lalu, DLH juga pernah mengusulkan pembuatan laboratorium untuk menguji soal limbah dan lainnya. Bahkan sudah pernah diusulkan Detail Engineering Desaign (DED).

Namun di tengah perjalanan usulan ini hilang. Padahal kondisi Batam ini sangat lekat dengan sektor industri. Tentunya akan selalu berhubungan dengan limbah dan pengujian lainnya.

“Padahal penting. Di daerah industri ini, Batam tidak miliki lab pengecekan, dan bergantung kepada perusahaan lainnya. Ini sangat miris memang,” ujarnya.

DLH diminta untuk menanggapi serius persoalan ini. Hingga kini limbah masih ada, dah masyarakat yang ada di sekitar wilayah merasa terganggu.

“Kan tidak efektif kalau kita mau ngecek mengandalkan swasta. Berapa lagi biayanya,” sebutnya.

Baca Juga: Disdik Masih Menyusun Sekolah yang Akan Menampung Siswa Rempang di Batam

Djoko mendesak, persoalan limbah ini bisa selesai dalam waktu dekat ini. Jangan sampai ada pembiaran atas keluhan warga setempat.

“Saya juga sudah mengecek ke lapangan. Faktanya memang ada limbah itu. Perusahaan juga harus dipanggil terkait hal ini di RDP berikutnya,” tegasnya.

PT China Communications Construction (CCCI) adalah industri yang bergerak di bidang penyedia jasa konstruksi terbesar yang memproduksi tiang pancang berukuran besar. Industri ini beroperasi di Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.

Namun, perusahaan tersebut ditengarai selalu membuang limbah sembarangan di kawasan Kecamatan Sagulung.

Salah satu tokoh masyarakat Sagulung, Jefrie Muju menuturkan sampai saat ini limbah masih ada di area tersebut. Hingga kini belum ada solusi terkait keberadaan limbah ini.

Baca Juga: Rusunawa Pemko Batam hanya Bisa Tampung 100-an KK Warga Rempang

Jefrie melanjutkan, saat membuang limbah, transporter atau pengangkut limbah itu melakukan pembuangan ke area bangunan yang digunakan dalam aktivitas pendidikan.

Antara lain di SMKN 8, SMKN 5, SMPN 60, Pondok Pesantren Al Ustmaniyah Dapur 12, dan tempat lain yang jadi pusat pendidikan. Kondisi ini sangat memprihatinkan.

“Seharusnya sudah ada sampel dari DLH, apa kandungan dari limbah itu, ini sampai sekarang tak ada,” ujarnya.

Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan lomba limbah mereka. Menurutnya, limbah ini juga menjadi pendapatan daerah.

“Kalau buang sembarangan begini, Batam kehilangan PAD mereka. Perusahaan selalu begini. Jangan sampai apa yang menjadi penghasilan daerah, dinikmati oleh oknum. Limbah ini masalah serius. Jadi jangan sampai seenaknya buang ke permukiman dan sungai. DLH jangan lembek lah,” tegasnya. (*)

Reporter: YULITAVIA

batampos – Proses belajar mengajar siswa sekolah dasar di Rempang, dipastikan tetap berlanjut. Hal itu disampaikan Alwani, SDN 016 Blongkeng, Rempang, Batam.

“(Kami sudah dapat pemberitahuan), bahwasanya kami tetap sekolah. Sudah diatur pemerintah,” kata Alwani.

Ia mengatakan, SDN 016 Blongkeng direncanakan akan belajar di SDN 11 Sagulung. Namun, Alwani mengatakan, hal ini dapat berubah, seiring kebijakan dari pemerintah.

Selain SDN 16 Blongkeng,  ada 3 SDN lainnya yang menggunakan bangunan SDN 11 Sagulung sementara waktu yakni, SDN 1 Sembulang, SDN 6 Dapur Enam, dan SDN 7 Monggak.

“Bagaimana teknisnya, pemerintahlah yang tahu,” ungkap Alwani.

BACA JUGA: Disdik Masih Menyusun Sekolah yang Akan Menampung Siswa Rempang di Batam

Ia mengatakan, di SDN 16 Blongkeng ada sekitar 64 siswa. Setiap kelasnya jumlah siswanya bervariasi, namun rata-rata belasan orang.

Terkait pendidikan bagi warga Rempang ini. Dari informasi yang didapat Batam Pos, hari ini (15/9) terakhir proses belajar mengajar di Rempang. Sebab, Senin (18/9) akan dimulai pengosongan sekolah dan perpindahan ke gedung-gedung sekolah sementara.

“Kabarnya begitu, tapi saya belum terima pemberitahuan lanjutannya,” kata salah seorang guru di Rempang, yang tak ingin namanya disebutkan.

Ia mengatakan, untuk beberapa wilayah kampung di Rempang, warganya akan tinggal di rusun belakang Majsid Sultan.

“Mereka menanggung biaya hidup. Anak sekolah disedikan bus dari rusun ke sekolah, antar jemput,” ujarnya.

Tim Sosialisasi Tidak Paham Konsep

Solusi pemerintah soal pendidikan ini, tidak tersampaikan dengan baik  ke masyarakat. Tim-tim sosialisasi hanya menyampaikan apa yang ada di brosur.

Namun, pertanyaan-pertanyaan masyarakat tidak terjawab secara detail. Sehingga, membuat masyarakat menjadi bingung.

Hal itu terjadi di Kampung Pasir Panjang. Warga bertanya mengenai, ganti rugi tanaman yang ada di wilayah HPL.

“Kami tanya itu, tapi tak di jawab oleh tim sosialisasi. Katanya datang ke kantor, itu kan jauh juga jadinya,” kata warga Pasir Panjang enggan disebutkan namanya.

Begitu juga ditanya, soal kapan kepastian rumah akan selesai dibangun. Tim sosialisasi tak jua memberikan jawaban yang pasti.

Bagi masyarakat, kepastian atas pertanyaan atau hal-hal yang membuat mereka bingung, sangat perlu dijelaskan oleh pemerintah. Namun, tim sosialisasi yang turun, kurang maksimal.

Sehingga, masyarakat tidak puas, atas jawaban yang diberikan. (*)

reporter: Fiska Juanda

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, mendukung langkah BP Batam untuk mempercepat proses relokasi masyarakat Kawasan Rempang.

Tidak hanya itu, pihaknya optimis jika pengembangan Rempang sebagai mesin ekonomi baru Indonesia bisa terealisasi dengan baik.

Bukan tanpa alasan, selain memberikan multiplier effect terhadap Kepri, proyek Rempang Eco-City juga akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.

“Saya sudah sampaikan, pemerintah tak akan merelokasi masyarakat tanpa persiapan maksimal. Formulasi dan solusinya, per KK diberikan lahan seluas 500 meter persegi disertai sertifikat. Pemerintah juga memberikan pembiayaan untuk membangun rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta per KK,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9/2023).

Ia yakin dan percaya, BP Batam mampu untuk mewujudkan rencana pengembangan Rempang Eco-City tersebut.

Sehingga, Batam sebagai lokomotif perekonomian Kepri pun menjadi magnet investasi bagi Indonesia untuk menyaingi Singapura.

“BP Batam itu bertugas untuk menjadikan Kota Batam mengimbangi Singapura. Namun menjadi pertanyaan, kenapa setiap ada investasi besar masuk Batam, selalu saja ada hambatan. Ini ada apa? Tapi perlu diketahui, tidak ada urusan investasi yang selalu berjalan mulus. Yakinlah ini bisa terselesaikan,” tambahnya.

Bahkan, Bahlil mengungkapkan jika Presiden Joko Widodo telah menugaskannya untuk kembali turun ke Kota Batam guna mengawal percepatan relokasi masyarakat Rempang.

“Untuk investasi besar, selalu ada dinamikanya,” pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkomitmen untuk menyelesaikan realisasi investasi Rempang Eco-City.

Hal ini sangat beralasan. Mengingat, proyek pengembangan Rempang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

“Kami diberikan tugas agar realisasi investasi bisa terselesaikan. Pengembangannya akan kita lanjutkan dengan rencana relokasi untuk saudara kita di Rempang. Kami sudah sepakat dari pusat ke daerah untuk menyelesaikan ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima dengan baik” tegas Rudi. (DN/rilis)

Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi menerima kunjungan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Irjen (Purn) Benny Mamoto beserta rombongan pada hari Kamis (14/9/2023) bertempat di Marketing Center BP Batam.

Dalam kunjungannya, Irjen (Purn) Benny Mamoto mengatakan ingin melihat langsung kondisi Kota Batam pasca aksi demonstrasi di Kantor BP Batam yang berakhir ricuh pada Senin (11/9/2023) lalu.

“Kami hadir hari ini untuk melihat kondisi Batam pasca aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh pada Senin kemarin,” ujarnya.

“Mungkin Pak Kepala BP Batam bisa jelaskan kronologisnya sekaligus memberikan informasi detail mengenai pengembangan Pulau Rempang ini kepada kami,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Purnawirawan Jenderal Polisi Bintang Dua ini juga berharap Pemerintah Pusat melalui BP Batam dapat segera menemukan solusi terbaik dalam pengembangan salah satu Program Strategis Nasional 2023 ini.

“Harapan kami semoga kedepannya segera didapatkan solusi terbaik demi kelancaran proyek pengembangan Rempang Eco-City ini,” harap Irjen (Purn) Benny Mamoto.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari rombongan Kompolnas yang dipimpin oleh Irjen (Purn) Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas.

“Selamat datang di Batam Pak Irjen (Purn) Benny Mamoto beserta rombongan, terima kasih sudah berkunjung ke BP Batam,” kata Rudi.

Selanjutnya, Rudi berkesempatan menjelaskan kronologis beberapa kejadian terkait pengembangan Rempang Eco-City yang telah terjadi beberapa waktu ini.

Rudi juga mengatakan bahwa pihaknya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Kota Batam akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi seluruh poin yang menjadi hak masyaraat Pulau Rempang yang terdampak proyek ini sehingga harus di relokasi.

“Kami disini (BP Batam) berupaya memenuhi hak masyarakat terdampak relokasi, seperti pemberian rumah tipe 45 senilai 120 juta Rupiah per Kepala Keluarga (KK) di tanah seluas maksimal 500 m2 hingga legalitas tanah dan rumah itu sendiri,” terang Rudi dihadapan rombongan Kompolnas yang hadir.

Rudi turut berharap melalui relokasi ini kesejahteraan masyarakat Pulau Rempang juga dapat meningkat.

“Saya tentu berharap melalui momentum pembangunan ini, masyarakat Pulau Rempang bisa semakin sejahtera kedepannya,” ujar orang nomor satu di Batam ini.

Turut hadir mendampingi Kepala BP Batam dalam pertemuan ini, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro serta Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam. (mi/rilis)