Minggu, 26 April 2026
Beranda blog Halaman 5173

Akui Diajak Berkoalisi dengan PDIP, PKB Tegas Konsisten dengan Gerindra

0
Maman Imanulhaq. (dok jawapos.com)

batampos – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan sikap politiknya untuk tetap bersama Partai Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Meskipun, memang ada ajakan untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan.

PKB masih tetap konsisten dengan Gerindra,” kata Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).
Maman mengatakan, jika PDIP mengajak untuk berkoalisi, pihaknya memastikan akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada Partai Gerindra selaku mitra koalisi.
“Jadi sampai sejauh ini, tawaran apapun tentu akan dibicarakan dengan Gerindra, kami masih tetap dengan Gerindra,” ucap Maman.
Lebih jauh, Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKB ini berharap, KKIR segera mendeklarasikan bakal capres dan cawaprenya dalam waktu dekat. Sehingga bisa segera menduetkan Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Pilpres 2024.
“Berharap pasangan Prabowo-Muhaimin segera dideklarasi. Itu aja yang penting,” pungkas Maman. (*)
Reporter: JP Group

 

Mayor Marinir Aris Wibiatmoko Resmi jadi Komandan Yonif 10 Marinir/SBY 

0
a4b30339 63ab 44a3 b6ea d0ad80c160fa e1689232233457
foto bersama saat acara pisah sambut

batampos– Komandan Yonif 10 Marinir/ Satria Bumi Yudha (SBY) berganti. Adalah Mayor Marinir Aris Wibiatmoko komandan yang baru menggantikan Danyonif sebelumnya Letkol Marinir Nofry G. Kaloh, M.Tr.Opsla.

Pisah sambut pergantian Danyonif ini dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Harbour kota Batam, Rabu (12/07).

Letkol Marinir Nofry G.Kaloh, M.Tr.Opsla akan berpindah tugas menjadi Paslog Brigif 4 Marinir/BS sedangkan Mayor Marinir Aris Wibiatmoko yang sebelumnya menjabat sebagai Danyonmarhanlan VI Makasar.

BACA JUGA:Yonif 10 Marinir/SBY Terima Kunjungan Dansat Brimob Polda Kepri

Pisah sambut dihadiri oleh Walikota Batam H. Muhammad Rudi SE, M.M, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Kota Batam.

Dalam sambutannya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengucapkan terima kasih kepada Letkol Marinir Nofry George Kaloh, M.Tr.Opsla atas kerja sama dalam membangun dan memajukan Kota Batam selama menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri 10 Marinir/SBY.

“Atas nama Pemko Batam dan masyarakat Kota Batam mengucapkan terima kasih karena telah menjadi bagian terpenting dalam memajukan Kota Batam selama ini dan selamat bertugas di tempat penugasan yang baru semoga sukses untuk karier kedepannya. Untuk Danyonif yang baru kami ucapkan selamat datang dan semoga semakin bersinergis lagi kita ke depannya,” ini ujar Rudi.

Mayor Mar Aris Wibiatmoko dalam arahannya memohon dukungan dari semua pihak agar kedepannya dia bisa membimbing prajurit Yonif 10 Marinir/SBY dengan baik demi tercapainya tujuan bersama keamanan dan ketenteraman bersama. Dukungan dari Pemerintah Daerah dan semua pihak juga sangat diperlukan untuk mensukseskan program kerja korps Marinir yang ada. (*)

reporter: eusebius sara

Menpora Tidak Tahu soal Pengembalian Dana Rp27 Miliar ke Kejagung

0
Menpora Dito Ariotedjo di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).(ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

batampos – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengaku tidak mengetahui soal pengembalian dana sebesar Rp27 miliar oleh Maqdir Ismail, pengacara seorang terdakwa kasus dugaan korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika, ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Saya tidak tahu-menahu. Kan kami sudah klarifikasi dan proses resmi. Sayya tidak tahu-menahu soal itu,” kata Dito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Maqdir Ismail merupakan pengacara Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, yang didakwa sebagai pemberi suap dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo.

Kejagung memanggil Maqdir, Kamis, untuk menjelaskan soal pihak yang mengembalikan uang Rp27 miliar terkait penanganan kasus dugaan korupsi BTS 4G. Maqdir juga diminta membawa uang Rp27 miliar dalam bentuk dolar AS yang diterima dari pihak swasta di kantornya pada 4 Juli 2023.

Sebelumnya, Maqdir menjelaskan bahwa kliennya, Irwan Hermawan, menyerahkan uang kepada pihak tertentu ketika perkara dugaan korupsi BTS 4G sedang dalam masa penyelidikan dan saat itu Irwan belum ditetapkan sebagai tersangka. Pihak tersebut mengaku dekat dengan seorang menteri dan aparat hukum.

Oknum tersebut, menurut Maqdir, mengklaim dapat membantu agar perkara yang ditangani Kejagung itu tidak meluas. Namun, Maqdir tidak mengungkap secara lugas siapa pihak yang dimaksud.

Kemudian, setelah proyek mulai berjalan, ada sejumlah uang yang diterima dan Irwan menyerahkan kepada beberapa orang, termasuk staf menteri.

Berdasarkan keterangan Irwan di berita acara pemeriksaan, terdapat aliran dana kepada Dito Ariotedjo saat masih menjadi staf menteri koordinator bidang perekonomian antara bulan November-Desember 2022, dengan total Rp27 miliar.

Dalam klarifikasi di Kejagung pada Senin (3/7), Dito sempat membantah menerima aliran dana. Dia pun menyatakan tidak mengetahui apa pun soal kasus korupsi BTS 4G yang turut melibatkan mantan menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) Johnny G. Plate.

Kejagung juga sempat membantah uang tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G, karena konstruksi hukum peristiwa pidana proyek BTS 4G itu sudah tuntas.

Namun, Kejagung membuka peluang untuk pengembangan ke kasus dugaan perintangan keadilan atau obstruction of justice terkait temuan uang Rp27 miliar.

Irwan Hermawan , selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy, merupakan satu dari delapan tersangka dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022.

Delapan tersangka dalam perkara tersebut diduga merugikan keuangan senilai Rp8,32 triliun. Enam dari delapan tersangka itu telah berstatus sebagai terdakwa yang kini dalam proses pembuktian di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. (*)

Reporter: Antara

DPR Resmi Sahkan 7 Anggota Baru Badan Supervisi Bank Indonesia

0
Ilustrasi Gedung DPR MPR. (Dery Ridwansah/Jawapos.com)

batamposDPR RI mengesahkan tujuh nama anggota baru Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) untuk periode 2023-2028 dalam Rapat Paripurna ke-30 Masa Sidang V tahun 2022-2023 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7). Pengesahan ini dilakukan setelah ketujuh nama itu lolos uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test oleh Komisi XI DPR RI pada pekan lalu.

“Apakah laporan komisi XI DPR atas hasil uji kelayakan Badan Supervisi Bank Indonesia 2023-2028 tersebut dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus saat memimpin Rapat Paripurna tersebut.
“Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang diiringi ketukan palu tanda peresmian.
Komisi XI DPR memutuskan 7 nama tersebut usia melakukan fit and proper test terhadap 16 calon anggota BSBI. Ke-7 nama itu dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat pada 6 Juli 2023 lalu. Para anggota BSBI ini akan bertugas membantu DPR dalam mengawasi Bank Indonesia di area operasional untuk membantu menjaga dan meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas.
Adapun ketujuh nama anggota BSBI masa jabatan 2023-2028 itu adalah:
1. Irwan Lubis
2. Agus Herta Sumarto
3. Moh. Khusaini
4. Iskandar Simorangkir
5. Muhammad Nawir Messi
6. Piter Abdullah Redjalam
7. Marwanto Harjowiryono
Reporter: JP Group

Buka Pelatihan Packaging, Jefridin: Buka Usaha Sendiri dan Produksi Sesuatu Berciri Khas Batam

0
jefridin 14
Sekda Kota Batam, Jefridin, berfoto bersama setelah membuka pelatihan packaging. Foto: Media Center Pemko Batam

batampos – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, menggelar Pelatihan Packaging dalam Rangka Meningkatkan Pemasaran Produk UMKM Kota Batam, Kamis (13/7/2023). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin.

“Apresiasi luar biasa dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi atas terselenggaranya kegiatan ini, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan. Salah satunya juga guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi bapak ibu sekalian,” kata Jefridin mengawali sambutannya.

Jefridin mengatakan, kegiatan ini diikuti 100 peserta pelaku usaha mikro di Kota Batam ini selaras dengan tujuan pembangunan Pemko Batam.

“Kegiatan ini sesuai pesan Pak Wali Kota Batam, Muhammad Rudi ditiap sambutannya, untuk mengambil manfaat dari masifnya pembangunan yang tengah dikerjakan oleh Pemerintah Kota Batam di bawah arahan Pak Wali,” jelas Jefridin.

Infrastruktur yang tengah dibangun pemerintah tidak lain dimaksudkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batam.

Dimana menurutnya hal ini sebagai bentuk pembukaan akses untuk menarik investor, hingga wisatawan baik lokal maupun mancanegara, untuk berkunjung dan memberikan manfaat bagi Kota Batam, salah satunya melalui pajak.

“Ambil manfaat dari kegiatan ini, buka usaha sendiri dan produksi sesuatu berciri khas Batam, yang dapat dibawa oleh para pengunjung yang datang ke Batam,” ajaknya.

Jefridin juga mengajak para pelaku usaha mikro untuk memperkenalkan budaya Batam. Dirinya mencotohkan salah satunya melalui budaya pantun, yang dapat disematkan pada packaging atau kemasan produk.

“Terimakasih mudah-mudahan pengetahuan yang didapat bisa bermanfaat untuk pengusaha maupun untuk kesejahteraan masyarakat Batam sendiri,” tutupnya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Hendri Arulan, menyampaikan maksud dari pelatihan ini sendiri guna memberikan wawasan kepada pelaku usaha mikro.

“Tujuannya agar pengusaha dapat mengetahui bagaimana pengemasan produk yang baik dan menarik, juga memiliki nilai jual,” katanya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini juga akan disampaikan materi terkait, bagaimana fungsi dan kegunaan dari pengemasan produk. Termasuk pelebelan kotak makanan, untuk memperkuat produk yang dihasilkan oleh pengusaha mikro.(*)

Soal Pengesahan UU Kesehatan, IDI Karimun Tunggu Instruksi Pusat

0
Rachmadi

batampos – DPR RI pada Selasa (11/7) telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Kesehatan menjadi undang-undang. Terkait hal ini, berbagai organisasi Nakes mengancam akan melakukan mogok kerja pasca pengesahan undang-undang tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Rachmadi, Rabu (12/7) mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum ada mendengar atau mendapatkan informasi ada tenaga kesehatan (Nakes) di Karimun yang akan melakukan aksi mogok kerja.

BACA JUGA:Proses Penyelidikan Dugaan Malpraktik, Polisi Merujuk UU Tenaga Kesehatan

”Saya sudah tanya ke rekan-rekan Nakes yang ada di daerah kita insya Allah tidak ada isu-isu demo atau mogok kerja dari organisasi profesi (OP) Nakes. Dan, kita berharap tentunya hal ini tidak sampai terjadi di Karimun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Karimun, dr Rully SpM yang dikonfirmasi secara terpisah menyebutkan tidak ada aksi mogok kerja. ”Nggak (ada demo, red). Belum ada instruksi dari PB IDI Pusat,” jelasnya.

Jika memang ada instruksi dari PB IDI Pusat, katanya, kemungkinan juga akan melakukan aksi demo. Pihaknya di Karimun tergantung dari instruksi dari Pab IDI Pusat saja. (*)

reporter: sandi

Siswa Guru dan Sekolah Rasakan Dampak Buruk Minimnya Murid di SMA N 3 Tanjungpinang

0

 

 

batampos – SMA N 3 Tanjungpinang mengeluhkan berbagai dampak akibat minimnya jumlah siswa yang belajar di sekolah itu. Berbagai persoalan telah dirasakan, baik dari murid, guru hingga sekolah yang biasa mendapat bantuan dari pusat.

Foto : Peri Irawan/Batam Pos.
Beberapa siswa di SMA N 3 Tanjungpinang berjalan di lapangan sekolah, Kamis (13/7/2023)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 3 Tanjungpinang, Sri Haryanti mengatakan dampak sedikitnya siswa di sekolah yang dipimpinnya itu sudah dirasakan sejak beberapa waktu belakang, khususnya untuk guru sertifikasi menjadi kekurangan jam mengajar.

“Kamarin ada yang mencoba agar jam mengajarnya cukup untuk mencari tempat mengajar di sekolah lain,” kata Haryanti, Kamis (13/7).

Dampak yang paling terasa adalah minimnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didapatkan pihak sekolah, karena bantuan itu diberikan berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah.

“Dengan sedikitnya dana yang kita terima, renaka kegiatan yang sudah kita susun menjadi terbatas. Banyak yang harus dibatasi,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Haryanti masalah lain yang timbul akibat minimnya siswa adalah menyulitkan murid saat berkegiatan. Seperti contoh saat mengikuti ekstrakulikuler drum band yang membutuhkan banyak peserta.

“Jika siswa kita sedikit, jadi ada kendala di kegiatan ekstrakulikuler kita,” terangnya.

Sekarang total siswa yang belajar di sekolah itu sekitar 131 orang, sebanyak 112 orang adalah kelas XI dan XII, sedangkan kelas X sebanyak 19 orang.

“Yang terisi hanya 5 rumbel, padahal rumbel yang tersedia itu banyak ada 19 rumbel,” terangnya.

Dengan jumlah siswa baru yang hanya 19 orang itu, pihak sekolah berharap bantuan Dinas Pendidikan Kepri untuk tegas agar tidak mengizinkan SMA yang berdekatan dengan SMA N 13 Tanjungpinang ini untuk membuka penerimaan siswa lagi.

“Kita butuh bantuan Disdik supaya SMA 1 dan SMA 2 menutup penerimaan siswa, kalau masih dibuka takutnya siswa kami pindah semua,” harapnya. (*)

 

 

Reporter : Peri Irawan

Rencana Kenaikan Tarif Bongkar Muat di Pelabuhan Batuampar, Digesa BP Batam, Ditolak Pengusaha

0

batampos – Badan Pengusahaan Batam tetap memberlakukan kenaikan tarif bongkar
muat peti kemas di Pelabuhan Batuampar, per 15 Juli mendatang. Kenaikan tarif ini disam-
paikan secara tegas oleh Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam, Dendi Gustinandar.

pelabuhan batuamparDendi beralasan kenaikan tarif ini demi meningkatkan pelayanan bongkar muat petikemas. Di lain pihak, para pengusaha menolak tegas kenaikan tarif ini.

Bahkan wacana kenaikan tarif oleh BP Batam, diadukan para pengusaha ke Sesmenko
Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso, di Jakarta, Rabu (12/7). Para pengusaha meny-
ampaikan kenaikan tarif kontainer (salah satu itemnya adalah bongkar muat peti kemas), naiknya tidak terkendali dalam 3 tahun.

”Kenaikannya cukup signifikan, hingga 14 persen setiap tahunnya,” kata Ketua Asosiasi Pen-
gusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid. Jika BUP Batam menaikkan
lagi tarif bongkar muat (salah satu komponen tarif kontainer), lanjutnya, maka biaya tarif kontainer akan semakin tinggi.

”Kami minta agar rencana kenaikan tarif bongkar muat ini dikaji lagi,” tutur Rafki.

”Kami juga minta agar proses bisnis yang terjadi di Pelabuhan Batuampar itu dibe-
dah lagi. Agar operasionalnya efisien dan tarif kontainer bisa lebih murah dari yang
ada sekarang.”

Rafki mengatakan, dalam pertemuan itu, Apindo dan Kadin menyampaikan agar Sesmenko Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso menyikapi serius hal tersebut.

Jika memang BUP Batam tetap menaikkan tarif per 15 Juli, Apindo dan Kadin akan
mengambil langkah hukum.

”(Mengajukan) gugatan ke pengadilan. Apakah itu melalui pengadilan TUN atau pengadilan negeri, nanti pengacara masing-masing organisasi yang akan meng-
godoknya,” jelas dia.

Bahkan, kata Rafki, ada aspirasi dari Apindo dan BP Batam untuk melakukan uji materi terkait keberadaan dari BUP BP Batam. Menurutnya, BUP BP Batam sebagai regulator yang bertindak sekaligus sebagai operator.

”Ini kan sama saja analoginya, wasit di pertandingan bola kok bisa-bisanya juga menjadi pemain bola itu seniri. Hal ini kan rawan dengan potensi penyalahgunaan ke-
wenangan. Jadi, langkah-langkah hukum terkait ini sedang dikaji akan dilakukan
jika tanggal 15 Juli 2023 ini masih dipaksakan menaikkan tarif bongkar muat di Pelabu-
han Batuampar,” ujar Rafki.

Kadin dan Apindo, lanjut Rafki, ingin BP Batam lebih peduli dan menyerap aspi-
rasi para pelaku usaha, dan masyarakat yang ada di Batam. Kenaikan tarif bongkar muat,
akan berimplikasi terhadap naiknya harga barang konsumsi di Batam.

Hal ini akan menimbulkan efek lanjutan dengan meningkatnya biaya hidup di Batam. ”Kami
meminta agar kenaikan tarif kontainer itu ditunda dulu sampai selesainya musyawarah dengan seluruh stakeholders di Batam,” tutur Rafki.

”Jika ada perbedaan pendapat diselesaikan di meja perundingan. Jika ada aspirasi tentu harus didengarkan. Karena kita semua punya tujuan yang sama. Yaitu membangun
Batam ke arah yang lebih baik lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam, Dendi Gustinandar,
mengatakan, kenaikan tarif berdampak pada pelayanan bongkar muat. Semua itu,
demi mewujudkan Kota Batam
sebagai hub logistik.

”Dengan penyesuaian nanti (kenaikan tarif bongkar muat), kita berharap industri maritim terus maju dan produktif,” ujar Dendi.

Tarif CHC peti kemas 20 feet isi akan naik dari Rp 384.300 menjadi Rp 603.000 per boks.

Dendi mengatakan, jika dibandingkan dengan pelabuhan lain, tarif tersebut masih lebih rendah.

”Harus diakui, selama 11 tahun kami belum melakukan penyesuaian,” ungkapnya. Ia mengatakan, Pelabuhan Batuampar adalah fasilitas yang menyumbang kegiatan ekspor terbesar di Batam. Hal itu terlihat dari data Badan

Pusat Statistik (BPS) Kota Batam di Mei, kegiatan ekspor di Pelabuhan Batuampar bisa mencapai 787,89 juta dolar AS (USD), dengan volume ekspor sebanyak 123,12 ribu
ton. Capaian itu, menjadikan Batam sebagai daerah memiliki pengaruh atau pertum-
buhan ekonomi di Provinsi Kepri. Berdasarkan catatan BUP BP Batam, aktivitas bong-
kar muat mendominasi pendapatan di Pelabuhan Batuampar dengan persentase 49 persen dibandingkan kegiatan lainnya.

“Dua tahun terakhir, BP Batam menghabiskan capex (biaya modal pembelian aset) sekitar Rp 489 miliar. Kita sudah menginvestasikan banyak hal dan akan terus berinvestasi ke depannya. Kita berkomitmen untuk mewujudkan Pelabuhan Batuampar sebagai pelabuhan modern dan sejajar dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan lainnya sesuai cita-cita Kepala BP
Batam,” pungkasnya. (***)

Aipda Yumetri Rutin Bantu Warga Kurang Mampu

0
Aipda Yumetri foto bersama seorang anak yang mendapatkan khitan gratis

batampos- Yumetri, seorang polisi yang bertugas di Polres Karimun. Pangkat yang ada di pundaknya bukan perwira. Melainkan, hanya sebagai Ajun inspektur polisi tingkat dua (Aipda). Namun, hal ini tidak membuatnya kesulitan untuk melakukan bhakti sosial atau membantu masyarakat.

”Sesuai dengan alah satu tugas dan fungsi tugas saya sehari-hari adalah melayani masyarakat. Untuk itu, saya merasa sebagai seorang polisi tidak hanya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya pada saat jam dinas. Tapi, juga di luar jam dinas juga harus bisa melayani masyarakat,” ujar Aipda Yumetri, Rabu (12/7).

BACA JUGA:Meriahkan HPN 2023, PWI Karimun Gelar Bakti Sosial

Sejak dulu, katanya, dia bersama salah satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) selalu turun ke lapangan untuk membantu masyarakat semampu yang dia bisa. Mulai dari gotong royong di jalan, di kuburan dan di drainase serta tempat ibadah sudah sering dilakukan.

”Dan belum lama ini, kita mengadakan khitan gratis untuk anak-anak yang berasal dari kurang beruntung. Dan khitan gratis ini kita lakukan tidak terfokus pada satu tempat saja. Tapi, kita buat program khitan gratis keliling untuk anak-anak yang ada di Karimun dan juga pulau-pulau sekitar. Kita akan berikan sesuai yang kita mampu kepada anak-anak yang sudah dikhitan. Seperti kain sarung dan kopiah,” ungkapnya.

Yumet sapannya, bersyukur bisa membantu masyarakat. Karena, prinsip yang selalu ditanamkan di dalam dirinya adalah tidak perlu tunggu hebat untuk bisa bermanfaat. Artinya, selagi bisa memberikan bantuan, tidak perlu menunggu saat tertentu atau tunggu hebat baru bisa memberikan bantuan. (*)

reporter: sandi

 

Maqdir Ismail Penuhi Panggilan Kejagung Bawa Duit Rp27 Miliar, Tumpukan Dolar Digotong Asisten

0
Maqdir Ismail, pengacara Irwan Hermawan, terdakwa korupsi BTS 4G Kominfo memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung RI, Kamis (13/7/2023). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

batampos – Maqdir Ismail, pengacara Irwan Hermawan selaku terdakwa dugaan pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Maqdir tiba di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis, sekitar pukul 10.10 WIB, sambil membawa uang senilai 1,8 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp27 miliar.
“Hari ini kami datang membawa uang 1,8 juta dolar Amerika, uang ini akan kami serahkan atas nama Irwan,” kata Maqdir.
Maqdir menyebut, uang tersebut adalah uang yang diterina oleh kliennya terkait perkara korupsi BTS Kominfo.
Uang tersebut, lanjut dia, akan diserahkan kepada penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung dalam pemulihan aset.
“Untuk recovery terhadap hal-hal yang sudah pernah dia (Irwan, red) terima sesuai komitmen ini yang kami bawa semuanya,” ujar Maqdir.
Maqdir berharap dengan kedatangannya menyerahkan uang senilai Rp27 miliar itu dapat memperjelas posisi kliennya dalam perkara yang merugikan keuangan negara senilai Rp8,32 triliun.
“Mudah-mudahan ini akan memberi terang memperjelas posisi klien kami Irwan dalam perkara ini,” sebut Maqdir.
Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy, merupakan satu dari delapan tersangka dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022.
Delapan orang tersangka dalam perkara yang merugikan keuangan sebesar Rp8,32 triliun. Enam dari delapan tersangka itu telah berstatus sebagai terdakwa yang kini dalam proses pembuktian di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Keenam terdakwa tersebut, yakni Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Mukti Ali (MA) tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment dan Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy pada 22 Mei 2023 dan Johnny G Plate, mantan Menkoinfo.
Dua tersangka lainnya yang masih dalam proses melengkapi berkas perkara, yakni Windi Purnama, selaku orang kepercayaan dari tersangka Irwan Hermawan (IH) dan Muhammad Yusrizki, Direktur PT Basis Utama Prima (BUP) yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). (*)
Reporter: Antara