batampos – Panji Gumilang resmi mencabut gugatan Rp 5 triliun terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD. Lewat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kemarin (31/7), pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun itu secara sah mencabut gugatan tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo hadir dalam sidang itu untuk mewakili Mahfud. Kepada awak media dia menjelaskan bahwa surat pencabutan gugatan dari Panji Gumilang telah disampaikan kepada pengadilan sejak 20 Juli lalu. Secara resmi, majelis hakim membacakan penetapan pencabutan gugatan itu kemarin. ”Dan perkara dinyatakan selesai,” kata dia.

Sejak mendapat informasi Panji Gumilang melayangkan Gugatan, Sugeng menyampaikan, pihak Mahfud MD mengikuti perkembangan gugatan itu. Tujuannya untuk memastikan kesiapan menghadapi proses hukum. Dia mengaku tidak tahu persis alasan pencabutan gugatan oleh Panji Gumilang. ”Yang terpenting adalah bahwa perkara ini tidak bisa dilanjutkan karena (gugatannya) dicabut,” imbuhnya.

Di lain sisi, Hendra Effendi sebagai penasihat hukum Panji Gumilang menyampaikan bahwa kliennya juga mencermati perkembangan terkait isu Al Zaytun dari hari ke hari. Termasuk keterangan yang disampaikan oleh Mahfud berkaitan dengan kualitas lulusan Al Zaytun. ”Bahwa Ponpes Al Zaytun itu ponpes yang bagus, yang baik, anak-anaknya sehat-sehat, semuanya pintar-pintar,” imbuhnya.

Menurut Hendra, keterangan itu mendapat respons positif dari kliennya. Sehingga gugatan yang diajukan kemudian dicabut. ”Maka kami support itu semua. Memang itulah yang kami harapkan. Tentang bagaimana sebuah persoalan diselesaikan,” kata dia. ”Jadi, Alhamdulillah persoalan gugatan terhadap Mahfud MD sudah selesai,” tambahnya.

Berkaitan dengan pemanggilan Panji Gumilang oleh Bareskrim hari ini (1/8), Hendra memastikan bahwa pihaknya juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu, dia memastikan kliennya kooperatif. ”Kami rencanakan akan hadir mengawal persoalan ini. Dan kemungkinan klien kami (Panji Gumilang, Red) akan hadir,” tegasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Hendra, pihaknya juga sudah menyusun rencana untuk mengajukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Komisi III DPR. ”Dengan kurang lebih kami akan bersama-sama seribu advokat,” imbuhnya. Kemudian, mereka juga berencana melakukan aksi damai untuk menyuarakan persoalan yang terjadi.

Sementara Bareskrim bakal kembali memeriksa Panji Gumilang hari ini (1/8). Bila, Panji kembali mangkir, maka Bareskrim memiliki kewenangan untuk melakukan penjemputan paksa. Namun begitu, kuasa hukum Panji Gumilang memastikan kehadiran kliennya tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Djuhandhani Raharjo Puro menuturkan, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa sesuai dengan undang-undang. “pelaksanaanya tentu sesuai ketentuan,” paparnya.

Apalagi, sakitnya Panji Gumilang berdasarkan surat dokter tersebut tidak bsia dibuktikan. Penyidik secara formil tidak bisa memastikan kebenaran Panji Gumilang sedang sakit. “Makanya, dilayangkan surat panggilan kedua,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank/Perseroan) mampu melanjutkan kinerja positif dengan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 90,62 miliar dalam Laporan Keuangan Kuartal II tahun 2023.

Katalis dalam peningkatan kinerja tersebut dipicu oleh pertumbuhan kredit bruto menjadi sebesar Rp 21,70 triliun dari sebelumnya Rp 15,28 triliun atau tumbuh 42,00 persen YoY (Year-on-Year). Sementara dana pihak ketiga (DPK) juga terlihat meningkat menjadi Rp 29,24 triliun dari Rp 20,18 triliun atau sebesar 44,87 persen YoY pada posisi Kuartal II 2023 dibandingkan Kuartal II 2022.

“Kami senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian sehingga membuat rasio NPL (non-performing loan) Bank pada Kuartal II 2023 terus membaik, dengan NPL gross berada di level 1,62 persen dan NPL net di 1,18 persen,” jelas Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai.

Capital Adequacy Ratio (CAR) J Trust Bank tercatat sebesar 13,51 persen pada Juni 2023 dengan modal inti sebesar Rp 3,17 triliun di mana tetap memenuhi Peraturan OJK No.12/POJK. 03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang mewajibkan bank memiliki modal inti Rp 3 triliun.

Sementara itu, pendapatan bunga tercatat meningkat menjadi Rp 1,17 triliun pada Kuartal II 2023 dari sebelumnya Rp 723,66 miliar pada Kuartal II 2022 atau tumbuh 62,32 persen YoY yang dipicu oleh peningkatan pendapatan bunga pinjaman.

Sebagai informasi, untuk menunjang kinerja bisnis, J Trust Bank dalam tahapan pengembangan New Core Banking System dengan peningkatan kemampuan data warehouse dan sistem informasi manajemen agar lebih efisien dan efektif yang direncanakan rampung di akhir tahun 2023.

“Dengan new core banking system kami yakin dapat melakukan ekspansi bisnis disertai pengembangan layanan yang lebih optimal karena ditopang dengan sistem yang mumpuni,” tutup Ritsuo Fukadai. (*)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penahanan terhadap Mulsunadi Gunawan (MG) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang di lingkungan Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) tahun 2021-2023.

“Tim penyidik menahan tersangka MG untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (31/7).

Alex mengungkapkan kasus yang menjerat MG berawal pada tahun 2021, saat itu Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Basarnas yang dapat diakses oleh umum.

Kemudian pada 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan, yakni pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar, pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak Rp17, 4 miliar, dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (tahun jamak 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar.

Untuk memenangkan proyek tersebut, Komisaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan (MG), Direktur Utama PT IGK (Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya (MR), dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil melakukan pendekatan pribadi kepada Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi (HA) dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC), selaku orang kepercayaan Kabasarnas.

Dalam pertemuan tersebut, diduga terjadi kesepakatan pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA.

Dalam pertemuan dicapai kesepakatan bahwa HA siap mengondisikan dan menunjuk perusahaan MG dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan
peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023.

Kemudian perusahaan RA ditunjuk menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (tahun jamak 2023-2024).

Penyerahan uang juga diberi kode “dako” (dana komando) untuk HA melalui ABC.

MG kemudian memerintahkan MR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar Rp999,7 juta secara tunai di parkiran salah satu Bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap.

Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar Rp4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank.

Tim KPK yang mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC di salah satu parkiran Bank di Mabes TNI Cilangkap, kemudian langsung bergerak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pihak tersebut.

Dalam OTT itu turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang Rp999,7 Juta.

Para pihak yang terjaring OTT tersebut kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif hingga berujung dengan penetapan lima orang tersangka.

Lima tersangka tersebut, yakni Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, kemudian Mulsunadi Gunawan, Marilya, dan Roni Aidil.

Alex mengatakan untuk Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto yang diduga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom TNI dengan supervisi KPK.

“Proses hukum lebih lanjut akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur dalam undang-undang,” kata Alex.

Sedangkan tiga tersangka sipil yakni Marilya, Roni Aidil, dan Mulsunadi Gunawan, proses hukumnya langsung ditangani oleh KPK.

Tim Penyidik kemudian langsung menahan dua tersangka yakni MR dan RA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023.

“Untuk tersangka MG, kami ingatkan untuk kooperatif segera hadir ke Gedung Merah Putih KPK mengikuti proses hukum perkara ini,” kata Alex.

Ketiga tersangka sipil tersebut disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Reporter: Antara