batampos – Sidang pelecehan seksual dengan terdakwa IA, PNS Pemko Batam terhadap tiga anak kandungnya kembali bergulir di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (27/7). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan ketiga anak IA sebagai saksi di persidangan yang berlangsung tertutup itu.

Namun, ketiga korban anak menolak memberi keterangan di hadapan terdakwa. Sehingga proses sidang dilakukan secara terpisah dengan terdakwa di ruang sidang anak. Bahkan majelis hakim yang mendengar kesaksian korban hanya satu hakim saja.

Kuasa hukum terdakwa, Rustam Efendi mengatakan terdakwa tidak mendengar langsung keterangan dari anak-anak. Dimana keterangan sang anak, mengaku telah dicabuli oleh terdakwa, yang tak lain adalah ayah kandung mereka.

Baca Juga: Hentikan 25 Kasus Lewat RJ, Kejari Batam Kembali Raih Penghargaan

“Tadi, majelis hakim hanya mengkonfrontir keterangan saksi kepada terdakwa. Jadi tadi mendengar keterangan saksi memang terpisah. Dan keterangan saksi dibantah oleh terdakwa,” ujar Rustam.

Dijelaskan Rustam, sejak ditangkap hingga pemeriksaan terdakwa, IA membantah dan menolak dakwaan telah mencabuli anaknya. Namun ia tetap patuh pada hukum, dengan mengikuti semua proses hukum hingga pembuktiaan.

“Terdakwa tak pernah mengakui perbuatannya. Tetap membantah semua dakwaan itu,” jelas Rustam.

Masih kata Rustam, saat ini terdakwa menjalankan prosedur hukum. Selalu kuasa hukum terdakwa, ia pun akan mengedepankan hak-hak hukum terhadap terdakwa.

“Untuk sidang selanjutnya masih keterangan saksi,” jelas Rustam.

Baca Juga: Polisi Pastikan Korban yang Tewas di Atas Pohon Kehabisan Darah

Sementara JPU Rosmarlina mengatakan saksi yang dihadirkan adalah saksi anak yang merupakan anak kandung terdakwa.

Diketahui, IA seorang PNS di Kota Batam tega mencabuli tiga putra kandungnya yang masih dibawah umur. Salah satu putranya, K berusia 8 tahun sempat disodomi oleh IA yang harusnya menjadi pelindung.

Pencabulan yang dilakukan IA terhadap ketiga putranya terungkap, karena korban buang air besar berdarah. Saat ditanya, sang anak dengan polos menjawab telah disodomi oleh bapaknya. Sedangan dua anak lainnya, dicabuli diduga hanya dipegang alat vital.

Atas perbuataanya, pria berpenampilan rapi ini disangka dengan pasal perlindungan anak, ancaman hukuman 15 tahun penjara. (*)

Reporter: Yashinta

batampos– Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Azhari David Yolanda menurut beberapa kalangan dari praktisi hukum yang ada di wilayah Kepulauan Riau dinilai cacat secara hukum

Pasalnya, Azhari David Yolanda atau yang lebih akrab dipanggil David hanya divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam hukuman 6 Bulan Kurungan potong masa tahanan selama proses persidangan. Dan, ia juga dijatuhi hukuman Rehabilitasi selama 10 Bulan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri.

Bahkan, Terpidana kasus narkotika ini akhirnya hanya menjalani masa rehabilitasi di BNN Kepri selama empat bulan saja, setelah ia mendapatkan pemotongan masa tahanan berdasarkan putusan hakim.

Mirisnya, selama David menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Batam, partai yang mengantarkannya menjadi seorang legislator di DPRD Batam, tiba-tiba mem PAW nya sebelum menerima putusan resmi dari pengadilan.

Sontak saja keputusan PAW terhadap dirinya itu bak petir disiang bolong. Semua kaget dan terkejut atas keputusan partai mem PAW nya sebelum mendapatkan putusan resmi dari pengadilan.

BACA JUGA:Pemakai Narkotika, Mantan Anggota DPRD Batam David Hanya Dituntut Rehabilitas 1 Tahun

Pengajar Prodi Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pery Rehendra Sucipta, S.H.,M.H mengatakan dalam penetapan PAW di DPRD biasanya setelah terbit Keputusan Pejabat terkait PAW anggota DPRD, baru kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya sidang Paripurna Pemberhentian dan Pengangkatan anggota DPRD PAW tersebut

Pery menekankan, pada saat dilakukan Sidang Paripurna Pemberhentian dan Pengangkatan tersebut, sebelum adanya putusan resmi dari pengadilan dan hal itu tetap dilakukan, menurutnya keputusan PAW tersebut cacat secara hukum.

“Pengajuan PAW itu seharusnya ada dokumen pendukung. Dan, dokumen pendukung yang dimaksud itu adalah salinan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,” ucap Pery saat dihubungi melalui sambungan telpon, Kamis (27/7/2023) sore.

Masih menurut Pery, putusan pengadilan itu menjadi dasar dan wajib dimasukkan kedalam dokumen pendukung sebelum melakukan pengajuan Pergantian Antar Waktu. Dan, hal itu wajib ada dan harus dimiliki oleh partai sebelum melakukan proses PAW.

“Sekali lagi saya katakan sebelum adanya putusan tetap dari pengadilan, yang bersangkutan belum bisa dilakukan Pergantian Antar Waktu,” tegasnya.

Kemudian, Pery melanjutkan seandainya jika proses Pergantian Antar Waktu tetap dilakukan tanpa adanya salinan putusan dari pengadilan, proses PAW itu dianggap cacat secara hukum karena tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Cacat secara hukum dan tidak sesuai dengan prosedur yang bagaimana? Dengan lugas Pery menjelaskan, prosedur yang dimaksud adalah Peraturan KPU tentang Pergantian Antar Waktu anggota DPRD.

“Artinya ada cacat prosedur atau cacat secara yuridis dalam proses penetapan itu,” sebutnya.

Masih menurut Pery, seandainya yang merasa dirugikan dalam hal ini mantan anggota DPRD Batam, Azhari David Yolanda apakah bisa melakukan gugatan terhadap terbitnya Pergantian Antar Waktu itu. Dengan tegas ia mengatakan bisa.

“Yang bersangkutan (David_red) bisa melakukan gugatan. Gugatannya kemana? Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ucap Pery mantab.

Terpisah, Penasehat Hukum Azhari David Yolanda, Dr. Fadlan SH MH enggan memberikan komentar ketika dimintai tanggapannya mengenai tidak sesuai prosedur proses penetapan Pergantian Antar Waktu kliennya di DPRD Kota Batam.

“Soal PAW saya tidak ingin berkomentar, silahkan langsung ke klien saja, sebab saya hanya fokus atas proses hukum saat beliau ketika tersandung masalah penyalahgunaan narkotika, untuk hal lain itu diluar kapasitas saya ” pungkasnya. (*)

Pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, telah dilaksanakan peresmian PLTD Sabang 3 MW oleh Pj Walikota Sabang Reza Fahlevi, GM PLN UID Aceh Parulian Noviandri yang didampingi Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT PLN Batam Khairullah.

Sebelumnya telah dilakukan juga peresmian PLTD Sinabang sebesar 3 MW pada tanggal 14 Juni 2023 juga dalam rangka memperkuat sistem kelistrikan Aceh.

Dalam sambutannya, Pj Walikota Sabang Reza Fahlevi mengapresiasi PLN atas kerjasama yang sangat baik selama ini sangat responsif. Setiap permasalah selalu dilaporkan dan komunikasi yang dibangun sangat baik. Pada kesempatan yang sama General Manager PLN UID Aceh Parulian Noviandri mengatakan bahwa saat ini PLN terus bertransformasi, salah satunya adalah dengan pengelolaan pembangkit yang lebih baik.

Sementara itu, Khairullah, Direktur Bisnis Pengembangan Usaha PLN Batam mengatakan bahwa dengan hadirnya tambahan pembangkit dengan total 6 MW ini bertujuan memberikan solusi dalam mengatasi, memperbaiki dan mendukung keandalan sistem kelistrikan Aceh khususnya di Sabang dan Sinabang.

“Sewa kerjasama ini adalah bagian dari auxiliary service atau layanan tambahan dalam pengelolaan Asset Management Contract (AMC) PLTD Isolated,” ujarnya.

PLN Batam sebagai salah satu Anak Perusahaan PT PLN (Persero) yang memiliki pengalaman dalam penyediaan listrik offgrid yang mengedepankan keandalan dan fleksibilitas, bekerjasama dengan PT PLN (Persero) UID Aceh untuk melakukan penyediaan PLTD di Sabang dan Sinabang.

“Semoga dengan penambahan pembangkit ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,”tutup Khairullah. (*)

batampos – Museum Batam Raja Ali Haji mulai menjadi destinasi favorit yang banyak dikunjungi di Batam. Terbukti, dalam kurun waktu 6 bulan pertama tahun 2023, sudah tercatat 9.000 orang yang berkunjung ke museum yang terletak di Dataran Engku Putri, Batam Center.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Batam Raja Ali Haji, Senny Thirtywani mengatakan dari Januari hingga Juni 2023 mencapai 9.133 kunjungan.

“Kunjungan ini dari pelajar mencapai 5.399 kunjungan, mahasiswa 367 kunjungan, wisatawan domestik 929 kunjungan dan wisatawan mancanegara 2.137,” sebutnya, Kamis (27/7).

Baca Juga: Kolaborasi dengan BI Kepri, Bajafash 2023 Gelar Bazar UMKM di Panbil Eco Edupark

Ia mengatakan, pihaknya sangat terbuka dengan kunjungan dari berbagai pihak dan instansi ke Museum Batam, serta berharap keberadaan Museum Batam yang berlokasi di Dataran Engku Putri, Batam Center ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

“Kegiatan rutin kita Museum Batam Raja Ali Haji ke sekolah dan berkunjung ke agen-agen pariwisata untuk mengenjot kunjungan wisman ke museum,” terangnya.

Diketahui, museum ini menyimpan berbagai koleksi peninggalan Batam sejak zaman Kerajaan Riau Lingga, Belanda, Temenggung Abdul Jamal, Jepang, masa Kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepri, Otorita Pertama, era BJ Habibie, Kota Administratif, masuk Sejarah Astaka, Khazanah Melayu, dan infrastruktur atau era Batam saat ini.

“Selain menjadi objek wisata, museum ini juga sebagai media edukasi masyarakat Batam, khususnya para pelajar untuk mengetahui sejarah dan perkembangan Batam dari masa ke masa,” ucapnya.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Berlalu, Ekonomi Kepri Tumbuh 6,51 Persen

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata mengaku Batam memang menjadi primadona wisman. Bahkan, Batam sukses menjadi daerah kedua menyumbang wisman terbanyak ke Indonesia setelah Bali.

“Batam di bawah pimpinan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, fokus membangkitkan sektor pariwisata. Bahkan beberapa infrastruktur hingga destinasi wisata dibangun, termasuk Museum Batam Raja Ali Haji,” katanya.

Selain untuk warga Batam dan Kepri, pengenalan museum juga menyasar turis asing seperti Singapura dan Malaysia. Sebab Singapura dan Malaysia bisa dikatakan memiliki ikatan sejarah yang erat dengan Batam. Tantangan ke depan, bagaimana menambah benda-benda koleksi museum. Saat ini, tim dari Disbudpar Kota Batam juga terus mencari benda-benda bersejarah untuk dijadikan koleksi museum.

“Sangat diperlukan kerjasama dan partisipasi masyarakat maupun komunitas yang mengetahui atau menyimpan koleksi benda-benda peninggalan sejarah di bumi Melayu Batam dan Kepri, untuk berkenan menyumbangkannya ke museum. Sehingga benda-benda peninggalan tersebut bisa dikenal luas oleh masyarakat dan menjadi bahan edukasi bagi generasi muda kita nanti,” terangnya. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Polisi memastikan pekerja pemotong pohon, Ahmad Sadam tewas karena luka yang dideritanya. Luka tersebut didapat dari hantaman potongan dahan pohon yang mengenai kepala dan tangannya.

“Dari hasil visum ada luka di kepala dan tangan. Korban kehabisan darah dari luka tersebut,” ujar Kanit Reskrim Polsek Batuampar, Iptu Mohammad Fajri Firmansyah, Kamis (27/7) siang.

Fajri mengatakan dari olah TKP dan pemeriksaan saksi, Ahmad terkena potongan dahan pohon di atasnya yang baru selesai dikerjakan.

Baca Juga: Sadam Tewas Dihantam Potongan Pohon

“Korban terkena dahan pohon yang ditarik ke bawah, terkena kepala dan tangan. Bukan terhimpit atau terjepit,” katanya.

Fajri menambahkan pekerjaan pemotongan pohon tersebut masih dihentikan sementara. Sementara jasad korban sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan.

“Dari lokasi kita mengamankan barang bukti, seperti mesin pemotong kayu,” ungkapnya.

Baca Juga: 2 Hari Beraksi di 2 Lokasi, Kaki Penjambret Turis Belanda Dihadiahi Timah Panas

Seperti diberitakan sebelumnya, Ahmad Sadam, pekerja penebang pohon yang tewas di atas pohon pulai di RT 014 RW 004, Kampung Batu Merah Bawah, Batuampar, Selasa (26/7) malam. Pria 32 tahun ini berada di ketinggian 10 meter.

Ahmad diketahui tewas setelah rekannya meminta untuk berisitirahat. Namun, tak ada jawaban dari korban. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos – Kejaksaan Negeri Batam kembali meraih penghargaan dalam menerapkan Restorative Justice (RJ) sesuai intruksi Kejaksaan Agung. Kali ini, Kejari Batam mendapat peringkat 3 juara nasional dalam penerapan program RJ di semester pertama 2023 dari Jampidum.

Kepala Kejari Batam, Herlina Setyorini mengaku sangat “surprise” dengan penghargaan yang diraih Kejari Batam. Ia pun tak menduga, penilaian dari Jampidum sudah dilakukan sejak awal semester 1 2023.

“Ini suprise sekali, tak tahu ada penilaian semester pertama. Ini juga awalnya saya dikasih tahu suami. Alhamdulillah ternyata dapat peringkat 3 terbaik,” jelas Herlina.

Baca Juga: Dua Penjambret Turis Belanda di Batam Terancam 12 Tahun Penjara

Dikatakan wanita kelahiran Demak ini, pihaknya hanya menjalankan apa yang menjadi amanat Kejaksaan Agung. Sehingga tidak terpikirkan untuk meraih penghargaan atau bersaing dengan Kejaksaan lainnya.

“Terlepas adanya penghargaan ini, kami hanya menjalankan apa yang menjadi tugas sebagai penegak hukum. Yang menjalankan hukum sesuai dengan aturan, tegas ke atas dan humanis ke bawah. Untuk mengawal pembangunan nasional,” jelas Herlina.

Baca Juga: 1.410 E-Tilang Diterbitkan, Pelanggar Terbanyak Pengendara Mobil

Menurut Herlina, semester pertama di 2023 ini, pihaknya sudah mengeluarkan 25 surat diberhentikannya penuntutan berdasarkan keadilan RJ. Dimana dari 25 kasus yang di RJ itu diantaranya kasus pencuriaan, penadahaan, KDRT, peganiayaan dan lainnya.

“Untuk tahun 2022, ada 12 kasus yang kami RJ-kan, itu pun kami mendapat penghargaan di peringkat 4. Alhamdulillah kali ini, kami mendapat peringkat 3, karena menyelesaikan 25 RJ di semester pertama. Penghargaan ini juga tak pantas membuat kami berbangga diri, namun juga terus meningkatkan kualitas pelayanan,” sebut Herlina. (*)

Reporter: Yashinta