Musisi sekaligus pencipta mars literasi, Ferry Curtis saat menghadiri kegiatan kemah literasi di De Bintan Villa, jalan Lintas Barat, Bintan, Selasa (25/7/2023). F.Kiriman Teguh Madia Tarigan untuk Batam Pos.
batampos– Ratusan peserta mengikuti kegiatan kemah literasi ditaja Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Perpustakaan Kepri pada 25-26 Juli 2023.
Kegiatan dibuka oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Bunda Literasi Kepri, Dewi Kumalasari di Gedung Daerah, Tanjungpinang.
Dilanjutkan bermalam di De Bintan Villa berlokasi di jalan Lintas Barat, Bintan.
Dalam kegiatan ini, peserta diajari teknik menulis novel oleh Riawani Elyta yang merupakan penulis juga ketua forum taman baca masyarakat Kepri.
Kemudian, musikalisasi puisi yang diajarkan Ferry Curtis, musisi sekaligus pencipta mars literasi.
Dan, duta bahasa nasional, Gol A Gong mengisi materi menulis cerita fiksi mini.
Pada malam hari digelar acara api unggun dan ramah tamah.
Ketua pelaksana kegiatan Kemah Literasi, Teguh Madia Tarigan mengatakan, kegiatan diikuti peserta dari berbagai latar belakang mulai pengiat literasi, guru, pelajar, mahasiswa, peraih juara 2 musikalisasi puisi tingkat Provinsi Kepri, staf di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah Kemendikbud, staf kantor Perpustakaan Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepri.
“Total 120 peserta,” kata dia.
Dia mengatakan, kegiatan ini dalam dalam rangka kunjungan Duta Bahasa Nasional, Gol A Gong di Kepri sekaligus meningkatkan kegiatan literasi di Kepri.
“Duta Bahasa Gol A Gong akan mengunjungi beberapa daerah di Kepri diantaranya Tanjungpinang, Bintan, Lingga, Anambas dan Batam,” kata dia.
Menurut dia, kegiatan kemah literasi merupakan ajang silaturahmi pengiat literasi sekaligus upaya meningkatkan kegiatan literasi di Kepri.
“Harapannya setelah ini mereka saling berbagi kegiatan literasi dari masing-masing daerah sekaligus memupuk dan menumbuhkan pengiat literasi dari kalangan mahasiswa,” kata dia.
Selain kegiatan kemah literasi, akan digelar latihan membaca dan menulis bagi siswa sekolah menengah pertama (SMP) Se-Kabupaten Kepulauan Anambas pada 30 Juli sampai 2 Agustus 2023. (*)
Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah. F Kemlu RI via Antara
batampos – Taliban dikabarkan mengunjungi Indonesia pada pertengahan Juli 2023. Dikutip dari AFP, pada 14 Juli 2023 lalu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan Hafiz Zia Ahmad sempat menulis di Twitter, jika kedatangan Taliban ke Indonesia ini “dipimpin” oleh salah satu diplomat top pemerintah.
”Delegasi mengadakan pertemuan dan diskusi yang bermanfaat dengan beberapa cendekiawan, politisi, dan pengusaha di Indonesia untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi bilateral,” tulisnya. Namun, dia tidak mengungkapkan siapa saja pihak-pihak Indonesia yang bertemu dengan delegasi Taliban ini.
Saat dikonfirmasi kemarin (26/7), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Teuku Faizasyah membenarkan kehadiran Taliban ke Indonesia. Mereka terdeteksi saat mengurus visa untuk bisa masuk ke Indonesia.
Kendati begitu, Faiza enggan menjabarkan detail berapa orang dan bagaimana pengawasan selama di Indonesia. ”Tidak semua bisa disampaikan, mohon dimaklumi. Namun pastinya, tidak ada pertemuan apapun dengan pihak kemlu,” ujarnya.
Dia menegaskan, bahwa sifat kunjungan Taliban tersebut adalah informal. Mereka datang untuk urusan internal dengan perwakilan Afghanistan di Jakarta.
Soal tudingan ada diplomat yang terlibat, Faiza bungkam. Dia hanya kembali menegaskan bahwa posisi Indonesia terkait Afghanistan masih sama. ”Belum berubah, bisa dilihat kembali dari statement Ibu Menlu yg lalu,” tegasnya.
Indonesia sendiri memang kerap membawa isu Afghanistan di kanca dunia. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi selalu mendorong dunia untuk memberikan perhatian pada situasi kemanusiaan di Afghanistan yang kian memburuk. Indonesia pun menyampaikan ingin terus memberikan bantuan kepada rakyat Afghanistan, yang saat ini dikuasai oleh Taliban.
”Hak-hak perempuan Afghanistan penting untuk dihormati termasuk hak terhadap pendidikan dan pekerjaan,” ujar Retno dalam pengarahan media di Doha, Qatar, pada 1 Mei 2023, setelah pertemuan Utusan Khusus Afghanistan yang diadakan PBB.
Sebelumnya, pada Agustus 2021, usai Taliban kembali menguasai Afghanistan, Menlu Retno sempat bertemu Taliban di Doha, Qatar. Mereka membahas hak-hak perempuan dan pencegahan Afghanistan menjadi sarang teroris.
Usai kembali berkuasa, tidak ada satu negara pun bahkan badan dunia yang mengakui secara resmi kekuasaan Taliban di Afghanistan. Indonesia pun hingga kini belum mengakui legitimasi Pemerintahan Taliban.
Sementara Kabagbanops Densus 88 Anti Teror Kombespol Aswin Siregar belum merespon saat dikonfirmasi terkait kedatangan Taliban ke Indonesia. Taliban selama ini dipandang berhubungan dengan salah satu kelompok teror di Indonesia, Jamaah Islamiyah (JI).
Bagian lain, Pengamat Terorisme Al Chaidar menuturkan bahwa sebenarnya kedatangan Taliban ini bukannya diam-diam, tapi memang karena belum ada hubungan diplomatik. “Sebenarnya perlu, Indonesia untuk memiliki hubungan diplomatik dengan Afghanistan,” terangnya.
Dalam konteks terorisme, lanjutnya, bila tidak membuka hubungan diplomatik dengan Afghanistan akan memiliki efek negatif. Salah satunya terkait kelompok JI. Kelompok tersebut sedikit banyak terhubung dengan Taliban. Banyak alumnus perang Afghanistan di Indonesia. “Kalau membuka hubungan diplomatik dengan Afghanistan menjadi tidak ada kesan buruk. Berbeda kalau menutup hubungan diplomatik, bisa jadi JI kembali aktif karena sentimen yang tidak baik tersebut,” paparnya.
Selanjutnya, perlu dipahami dalam konteks transnational crime bahwa di kawasan sekitar Asia Tengah itu banyak daerah abu-abu. Yang bisa jadi pusat kejahatan antar negara. “Kalau berhubungan diplomatik dengan Afghanistan, penanganan kasus semacam itu akan lebih mudah,” ujarnya.
Menurutnya, Taliban di mata Amerika Serikat dan Persatuan Bangsa Bangsa dipandang sebagai radikalisme. Namun, menjadi preseden buruk bila mengikuti pandangan Amerika Serikat tersebut. “Lambat laun Taliban ini akan dipandang sebagai negara berdaulat oleh dunia. Kenapa tidak Indonesia menjadi yang pertama berhubungan diplomatik,” terangnya. (*)
batampos – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Syahid Ridho menghadiri syukuran semenisasi yang digelar warga Perumahan Permata Rhabayu, Sagulung, Minggu (23/7/2023). Anggota Legislatif Kepri termuda ini mengajak warga untuk melanjutkan pembangunan lainnya.
“Pertama alhamdulillah semenisasi telah selesai dilaksanakan. Mari kita lanjutkan pembangunan lainnya agar perumahan ini semakin asri,” kata Ridho.
Ridho mengatakan, permintaan semenisasi di perumahan tersebut menjadi program prioritas yang pernah disampaikan saat reses, beberapa waktu lalu.
“Ini merupakan titipan amanah dari warga yang saya perjuangkan agar pembangunan terus berkelanjutan,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ridho berharap seluruh warga dapat menikmati dan memanfaatkan advokasi yang sudah terealisasi dengan baik, sehinggan warga dengan nyaman dapat beraktivitas sehari-hari.
“PR (pekerjaan rumah) kita masih sangat banyak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melanjutkan pembangunan yang lainnya,” jelas Kabid Humas DPW PKS Kepri ini.
Sementara itu Ketua RW 18 Permata Rhabayu, Zidni menyampaikan ucapan terima kasih atas advokasi Muhammad Syahid Ridho.
Ia mengatakan buruknya akses jalan di perumahan tersebut sudah sangat meresahkan warga.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Ridho yang sudah membantu memperbaiki jalan di perumahan kami, sehingga kendala akses jalan di sini teratasi,” katanya. (*)
Ilustrasi dokter spesialis saat melakukan operasi. (Antara)
batampos – Adanya kasus penjualan ginjal ke Kamboja yang baru-baru ini terungkap, menunjukkan bahwa organ tersebut banyak diminati. Pada Undang-Undang Kesehatan yang baru saja juga terdapat pasal yang mengatur soal transplan organ. Sebelumnya ada aturan serupa, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. Kenyataanya, aktivitas transplantasi di Indonesia tidak mudah.
“Yang menjadi persoalan, kemana jika ada orang baik mau mendonorkan organnya,” kata Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Samosir. Padahal minat untuk transplantasi ginjal cukup tinggi di Indonesia. Pasalnya banyak penyandang gagal ginjal yang butuh transplantasi. Untuk itu dia menyarankan agar pemerintah harus membuat sistem daftar tunggu pasien, registrasi donor, skala prioritas, dan kartu pendonor agar pendataannya professional.
Tony menyebut jika kasus penjualan ginjal ini harus dilakukan pembenahan. “Jika kejadian ini tidak menjadi pembelajaran seluruh pihak saya khawatir ke depan akan banyak orang yang mendonorkan organnya secara sukarela menjadi takut,” ucapnya. Untuk itu perlu sosialisasi agar donor organ tidak dianggap illegal.
Ketua Perhimpunan Transplantasi Indonesia dr Maruhum Bonar Hasiholan Marbun, Sp.PD, KGH kemarin menyebut pemerintah memiliki badan Komisi Transplantasi Nasional . Namun aplikasinya cukup sulit. Dia mencontohkan yang menjadi hambatan adalah tenaga kesehatan belum tersedia dengan baik dan belum ada dukungan dari Kementerian atau lembaga terkait. “Hambatan di kita adalah legalitasnya. Contohnya donor datang tapi tidak saling kenal dan akhirnya komersil,” ucapnya. Padahal sudah diatur, tujuan transplan tidak boleh komersil.
Sejauh ini Kemenkes telah menunjuk rumah sakit yang bisa transplantasi. Salah satunya ginjal. “Tujuannya kelayakan donor maupun penerima dapat terjaga dengan baik,” bebernya. Hanya beberapa rumah sakit yang bisa melakukan transplantasi ginjal adalah RSCM, RS Karyadi Semarang, RSUP Sardjito, serta rumah sakit di Malang dan Bali. Lalu di Sumatera baru rumah sakit di Padang. “Kami biasanya mengajurkan dari keluarga untuk pendonornya,” ucapnya. Syarat lain adalah golongan darah sama.
Pada aturan terkait transplantasi, pemerintah wajib memberikan pengahragaan. Namun sejauh ini belum jelas penghargaan apa yang akan diberikan. Dia khawatir jika swasta atau perorangan memberikan imbalan atau penghargaan maka dikhawatirkan akan mengarah komersil. “Harus pemerintah yang memberikan,” ungkapnya.
Selain ginjal, yang biasa dilakukan transplantasi adalah hati. Biasanya karena sirosis yang salah satu penyebabnya adalah hepatitis. Ketua Komite Ahli Hepatitis dan Pencegahan Penyakit Saluran Pencernaan Prof dr David Mulyono SpPD menyebutkan hepatitis akut fulminan yang membutuhkan cangkok hati. “Hepatitis B bisa jadi fulminan yang terjadi saat muda. Hepatitis yang beberapa waktu lalu terjadi yang penyebabnya belum diketahui, juga membutuhkan transplan hati,” katanya.
Dia menyebut transplantasi hati tidak murah dan hanya bisa di lakukan di rumah sakit terntentu. Sejauh ini hanya RSCM dan baru dikembangkan di RS Karyadi Semarang. “Kesulitannya donor. Semoga tidak terjadi kasus hepatitis yang banyak,” ucapnya.
Terpisah, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono kemarin menyatakan bahwa di undang-undang kesehatan anyar sudah ada pasal terkait transplan. Ini menjadi peta jalan bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan transplan. “Aturannya sudah jelas memang tidak boleh dijualbelikan,” kata Dante. Dia berjanji akan ada pengawasan terkait hal ini. (*)
Bupati Lingga, Nizar menandatangani prasasti penetapan Kampung Moderasi Beragama Desa Penuba, Kabupaten Lingga, Rabu (27/7) F. Humas Kemenag Kepri.
batampos-Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan Desa Penuba, Kabupaten Lingga sebagai kampung moderasi beragama. Kebijakan ini diharapkan menjadi wadah pemersatu keragaman di wilayah Kabupaten Lingga.
“Penetapkan ini, atas usulan Kantor Kemenag Kabupaten Lingga yang menunjuk Desa Penuba yang berada di Kecamatan Selayar sebagai Kampung Moderasi Beragama,” ujar Kepala Bagian Tata UsahaKanwil Kemenag Provinsi Kepri, Abu Sufyan yang mewakili Kakanwil Kemenag Kepri, Mahbub Daryanto, di Lapangan Merdeka Penuba, Rabu (26/7)
Dalam sambutannya, Abu Sufyan berharap masyarakat Desa Penuba dapat menjaga predikat Kampung Moderasi Beragama. Ditunjuknya Desa Penuba sebagai Kampung Moderasi Beragama karena memenuhi karakteristik lingkungan dengan sifat toleransi umat beragama yang tinggi.
“Terus bangun solidaritas antarumat beragama, apalagi Kepri merupakan Provinsi dengan Indeks Kerukunan Tertinggi se-Indonesia tahun 2022,” pesan Abu Sufyan.
Abu Sufyan yang merupakan Pengurus Forum Kerukunan Umum Beragama (FKUB) Provinsi Kepri ini memberikan apresiasi atas terpilihnya Desa Penuba sebagai pilot project Kampung Moderasi. Ditegaskannya, penetapan ini, harus membawa semangat yang kuat untuk merawat kebersamaan dalam perbedaan.
Ditegaskannya, moderasi beragama perlu dirawat bersaha. Karena kerukunan itu mahal harganya. Nilai-nilai toleran harus terus dikembangkan. Moderasi beragama itu, bukan agamanya yang di moderasi, tetapi cara sikap dan cara pandang umatnya dalam mempraktikkan ajaran agamanya. Baginya, agama itu sudah sempurna.
“Indeks kerukunan Kepri tertinggi se-Indonesia. Ini menunjukkan semangat toleransi dan nilai-nilai moderasi berjalan cukup baik di Kepulauan Riau. Patut kita bangga dan syukuri semua itu,” tambahnya
Kepala Kemenag Lingga dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan bersyukur atas dukungan semua pihak. Menurutnya, launching Kampung Moderasi Beragama berjalan lancar. Hal ini berkat dukungan seluruh umat beragama, ormas, FKUB dan Pemkab Lingga.
“Inti ajaran moderasi adalah taat pada Tuhan, Cinta Tanah Air dan Sayang Sesama Manusia. Mari kita gaungkan bersama di Bumi Bunda Tanah Melayu,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Lingga Nizar menyambut baik program ini dan mengapresiasi Kementerian Agama yang telah menunjuk salah satu wilayahnya sebagai Kampung Moderasi Beragama. Ia pun menitipkan beberapa pesan kepada masyarakat Desa Penuba dalam menjaga titel Kampung Moderasi Beragama.
Kemudian ia juga meminta, tidak menyebarkan agama kepada mereka yang sudah beragama kecuali yang belum beragama, tidak memvonis agamanya paling benar, tidak memaksakan agama nya kepada penganut agama lain, dan tidak memanfaatkan agama untuk kepentingan sesaat.
“Inilah beberapa yang harus diingat untuk menjaga kerukunan dalam hidup berdampingan antarumat beragama,” ujar Bupati Nizar.
Hadir juga saat itu tokoh lintas agama dari FKUB Lingga yakni, Ilhammuddin (Ketua FKUB Lingga), Sukini (Wakil Sekretaris FKUB Lingga), dan Timbul Gultom (anggota FKUB Lingga). Semua tokoh senada mengungkapkan komitmen untuk menjaga umat agama masing-masing. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pembinaan Penyuluh Agama Islam. (*)
batampos – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik, terhadap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (27/7). Rencananya, siang etik itu akan digelar sekitar pukul 09.00 WIB.
“Jam 09.00 WIB, sidang bersifat tertutup,” kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dikonfirmasi, Kamis (27/7).
Syamsuddin memastikan, pihaknya sudah melayangkan surat agar Johanis Tanak kooperatif menghadiri persidangan etik. Mengingat sebelumnya pada Senin (24/7), Johanis Tanak beralasan cuti sehingga tidak bisa hadir ke dalam persidangan.
“Sudah (mengirimkan surat imbauan tertulis),” ucap Syamsuddin.
Sebelumnya, Johanis Tanak meminta Dewas KPK menunda sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap dirinya, yang diagendakan pada Senin (24/7). Ia beralasan, sedang cuti sehingga tak bisa hadir.
“Kebetulan saya masih cuti sampai Rabu baru masuk kantor. Jadi saya minta mundur waktunya,” ucap Johanis dikonfirmasi, Jumat (21/7).
Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa ini mengungkapkan, permintaan itu sudah dilayangkan kepada Dewas KPK. Ia memastikan, akan kooperatif menjalani persidangan kode etik oleh Dewas KPK.
Namun, Johanis membantah dirinya dituduh melanggar kode etik, akibat percakapannya dengan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Idris Sihite.
“Pada dasarnya saya siap menghadapi hal tersebut. Saya dianggap melanggar kode etik tapi saya sendiri merasa tidak melanggar,” tegasnya.
Peneliti ICW Lalola Easter sebelumnya melaporkan Wakil KPK Johanis Tanak ke Johanis KPK. Pelaporan itu terkait dugaan percakapan antara Johanis dengan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Idris F. Sihite.
“ICW pada hari ini melaporkan kepada Dewas KPK dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK atas nama Johanis Tanak,” ucap peneliti ICW Lalola Easter di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/4).
Lalola menjelaskan, laporan ini mengacu pada komunikasi Johanis dengan Plh Dirjen Minerba sekaligus Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Idris F. Sihite yang berisi permintaan duit dengan ‘main di belakang layar’. Ia menyebut, pelaporan terhadap Johanis berdasarkan dua peristiwa yang telah diperolehnya.
“Ada dua peristiwa yang kami laporkan. Yang pertama tentu komunikasi yang terjadi di bulan Oktober 2022, baik tanggal 12 maupun 19 dan juga yang terjadi di bulan Februari 2023,” ujar Lola.
Menurut Lola, Johanis tidak bisa menjaga sikap dan perbuatan meskipun pada Oktober 2022, ia belum resmi dilantik sebagai pimpinan KPK melainkan baru dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR.
“Dalam kerangka itu, tentu perilakunya sudah harus dijaga sehingga ketika ada komunikasi yang dibangun dengan pihak lain yang menawarkan kerja, yang tentu saja itu berpotensi besar memunculkan konflik kepentingan di kemudian hari ketika yang bersangkutan menjadi Wakil Ketua KPK, itu sudah harus diantisipasi,” tutur Lola.
Ia pun menyoroti komunikasi yang dibangun Johanis pada Februari 2023, di mana yang bersangkutan sudah menjadi pimpinan KPK. Lola menilai, ada pelanggaran yang dilakukan Johanis dalam hal ini.
Ia lantas menyentil Johanis yang mengaku tidak tahu-menahu perihal kasus dugaan korupsi yang menyeret Idris Sihite.
“Kami menduga kuat ada pelanggaran di situ, dan pelanggaran tersebut adalah melakukan komunikasi dengan pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung itu perkaranya sedang ditangani oleh KPK,” pungkas Lola. (*)
Bupati Karimun, menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja oleh ASN P3K yang baru menerima SK P3K
batampos– Ribuan tenaga honorer insentif di Kabupaten Karimun bisa bernafas lega. Karena, Pemerintah Kabupaten Karimun menyetujui untuk memperpanjang masa kerja sampai Oktober mendatang. Dan secara simbolis, Rabu (26/7) diserahkan secara resmi bersamaan dengan penyerahan surat keputusan (SK) ASN pegawai 0emerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Gedung Serbaguna Nilam Sari.
Tenaga honorer insentif yang kita perpanjang jumlahnya sebanyak 2.415 orang. Perpanjangan ini hanya diberikan sampai dengan Oktober. Karena, sesuai aturan yang dikeluarkan Kemen PAN RB, pada Nopember tidak ada lagi tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah. Kecuali, dengan sistem outsourcing,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq usai penyerahan SK tenaga honorer insentif dan SK ASN P3K.
Meski demikian , kata Rafiq, diharapkan pada Oktober atau Nopember dari pemerintah pusat ada aturan yang mengatur tentang tenaga honorer insentif ini. Dia berharap, pemerintah pusat mengeluarkan aturan yang bisa tetap mengangkat tenaga honorer insentif menjadi ASN P3K.
”Kalau memang sampai akhir Oktober tidak ada aturan baru, maka dengan terpaksa ribuan honorer di Pemerintah Kabupaten Karimun tidak dilanjutkan lagi. Tapi, sesuai dengan usulan kita meminta kepada pemerintah pusat agar tenaga honorer insentif yang ada saat ini bisa diangkat menjadi ASN P3K. Jika tidak demikian, maka akan menambah angka pengangguran,” paparnya.
Perlu diketahui bahwa, lanjut Rafiq, tidak semua tenaga honorer insentif yang diperpanjang masa kerjanya. Jumlahnya ada 34 orang. Tidak diperpanjang SK honorer insentif untuk 34 orang tersebut disebabkan ada yang mengundurkan diri dan pindah ke luar daerah.
Menyinggung tentang ASN P3K, Rafiq menyebutkan, jumlah keseluruhan ASN P3K yang menerima SK hari ini (Rabu, red) sebanyak 520 orang. ”Terdiri dari 51 orang jabatan fungsional tenaga kesehatan dan 469 orang jabatan fungsional tenaga guru. Selain penyerahan SK juga dilakukan penandatanganan kontrak kerja selama 5 tahun,” ungkapnya.
Dikatakannya, kepada ASN P3K yang sudah menerima SK diharapkan dapat bekerja dengan baik, bertanggung jawab dan penuh dedikasi. Sehingga, bisa memajukan daerah. Terhitung mulai bulan depan, gaji yang diterima sebagai ASN P3K. (*)
batampos – Standar pendidikan perguruan tinggi (PT) asing yang buka cabang di Indonesia tetap mengikuti kampus induknya. Tak heran, bila quality control (QC) sistem pendidikan hingga pola belajar mengajar sangat ketat.
Ika Idris, Dosen Public Policy & Management program Monash University Indonesia menceritakan, jika QC di Monash sangat berbeda dengan PT lokal. Misalnya, untuk memastikan apa saja yang diajarkan oleh dosen, kampus mewajikan dosen untuk melaporkan bahan ajarnya. Semua bahan perkualiahan, bacaan, video, kuis, hingga tugas harus sudah selesai satu minggu sebelum mahasiswa mulai perkuliahan. Sehingga, mahasiswa sudah memahami apa saja yang dipajari dalam satu semester.
Kemudian, evaluasi mahasiswa terhadap dosen yang mengajar sangat diperhatikan betul oleh pihak kampus. Ketika ada dosen mendapat nilai kecil, maka kampus akan benar-benar menindaklanjuti. Dosen akan ditanya apakah ada masalah atau kendala. Kemudian ditawarkan bantuan dalam menyelesaikannya.
“Dosen akhirnya membuat perencanaan untuk perbaikan,” ujarnya saat dihubungi, kemarin (26/7).
Lalu untuk penilaian mahasiswa, sebelum dosen menyerahkan nilai akan ada review yang dilakukan. Review mencakup bagaimana dosen memberikan penelian, apakah sudah fair apa belum. Tidak ada subjektivitas atau asal-asalan.
Bahkan, ketika ada dosen memberikan nilai terlalu bagus untuk mahasiswa dikelasnya maka akan diminta pertanggungjawabannya. Dia mencontohkan, ketika dirinya memberikan nilai A diatas batas maksimal yang diberikan. Dalam kondisi itu, ia ditanya apa alasannya.
“Jadi memang quality controlnya mulai dari menyiapkan, perbaikan, penilaian semua dipantau reviewer board jadi gak bisa asal-asalan,” tegasnya.
Bukan hanya itu, dosen wajib memberikan feedback maksimal 10 hari. Hal ini diwajibkan agar bisa improve di next assessment. “Jadi kita beneran serve mahasiswa,” tuturnya.
Selain itu, kampus menyediakan student advisor untuk mahasiswa yang kesulitan dalam perkuliahan. “Supporting sistemnya sudah sangat siap banget,” sambungnya.
Tak hanya untuk mahasiswa, dosen juga mendapat perhatian penuh untuk bisa mengembangkan diri. Salah satunya terkait riset. Menurutnya, di Monash, dosen diberikan kesempatan penuh untuk melakukan riset dengan dibebaskan dari mengajar.
“Monash kan fokusnya research. Beban ngajar 40 persen, riset 40 persen, dan admin 20 persen. Jadi memang kita tidak mengajar penuh selama satu tahun, di waktu libur itu bisa fokus riset,” paparnya.
Sementara itu masuknya kampus asing di Indonesia, juga menjadi sorotan kalangan dosen. Mereka berharap tidak seluruh dosen ikut didatangkan dari kampus induknya di luar negeri. Selebihnya dosen-dosen lokal juga bisa mendapatkan akses yang setara, selama memenuhi kualifikasi akademik.
Aspirasi dari kalangan dosen terkait masuknya sejumlah kampus asing ke Indonesia itu, diantaranya disampaikan Ketua Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP) Prof Ali Muktiyanto. ’’Kami tidak mempermasalahkan masuknya mereka (kampus asing). Karena kami bicara kualitas,’’ katanya usai pembukaan Rapat Kerja Tahunan FDAP 2023 di Universitas Terbuka kemarin (26/7).
Ali mengatakan masuknya kampus asing di Indonesia itu, tentu terikat dengan regulasi soal kepegawaian atau ketenagakerjaan. Termasuk komposisi pegawai dari luar negeri dan dari dalam negeri. ’’Regulasi membuat aturan seperti itu. tidak serta merta asing semua dibawa ke sini,’’ katanya.
Dia menuturkan dosen-dosen lokal, tentunya banyak yang jago-jago. Sehingga secara kualitas, tidak kalah dengan para dosen atau akademisi dari kampus induk perguruan tinggi asing tersebut. Ali berharap nantinya kampus asing yang membuka cabang di Indonesia, memberikan akses yang terbuka dan setara bagi dosen-dosen lokal.
’’Selama yang bersangkutan memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan standar kampus, aksesnya tetap terbuka. Kami juga siap mengisi jabatan penting di dalamnya,’’ katanya. Untuk itu Ali mengatakan, mereka terus berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) soal masuknya kampus asing tersebut. Sehingga kampus asing yang masuk ke Indonesia itu beroperasi sesuai dengan ketentuan.
Ali menegaskan mereka selalu berpandangan satu kampus dengan kampus lain, termasuk kampus asing, bukan sebagai kompetitior. Tetapi sebagai mitra untuk saling bekerjasama. Khususnya kerjasama di ranah akademik, seperti penelitian dan lainnya. Sehingga semua kampus, baik itu kampus lokal maupun cabang luar negeri, bisa berkembang dan maju bersama.
Sebagaimana diberitakan Kemendikbudristek mengumumkan ada tujuh kampus top dunia yang akan membuka cabang di beberapa kota di Indonesia. Yaitu Daekin University dan Lancaster University di Bandung. Kemudian Kings’s Collage London, Western Sydney University, dan Georgetown University di Surabaya. Lalu Curtin University dan Manchester University di Denpasar. (*)
Ilustrasi. Ratusan guru honor saat menggelar aksi di Jakara. Mereka menuntut pemerintah agar memprioritaskannya jadi CPNS. (Dok Jawapos.com)
batampos – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki menilai, wacana kebijakan marketplace guru yang ditawarkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim tidak bisa memberikan kepastian terhadap nasib guru honorer.
“Metode marketplace sangat tergantung pihak sekolah, kapan dan siapa guru yang mereka butuhkan. Dengan demikian tidak bisa memastikan kapan guru honorer, khususnya kategori P1 yang masih tersisa itu diselesaikan pengangkatannya,” kata Zainuddin kepada wartawan, Kamis (27/7).
Zainudin juga mengungkapkan, guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kategori P1 yang sudah lama menunggu pengangkatan juga terkendala belum mendapat penempatan. Karena itu, pihaknya mendorong agar mereka bisa diangkat semua.
“Komisi X DPR RI meminta agar honorer harus sudah bisa diangkat semua akhir Oktober 2023,” ucap Zainuddin.
Tak hanya itu, kata Zainuddin, salah satu yang menjadi persoalan kebijakan marketplace guru adalah gaji. Ia menilai, regulasi yang ada masih perlu diperbaiki.
“Masih ada aturan tentang penetapan gaji yang harus disinkronisasi. Di satu sisi Menteri Keuangan mengeluarkan PMK 212/PMK.07/2022 yang menegaskan bahwa gaji dan tunjangan guru ASN P3K atas biaya APBN melalui DAU,” tegas Zainuddin.
“Namun, di sisi lain ada Perpres 98 Tahun 2020 dan Permendagri No. 6 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa gaji dan tunjangan ASN P3K dibebankan kepada pemerintah daerah,” sambungnya.
Ia juga menuturkan, belum adanya sinkronisasi regulasi, pemerintah daerah banyak yang enggan untuk mengusulkan formasi di daerahnya. Sementara, marketplace guru ingin memastikan pemberi gaji dan tunjangan ASN PPPK yang diangkat setelah di checkout oleh satuan pendidikan mendasarkan kepada PMK 212.
“Bagaimana dengan keberadaan Perpres dan Permendagri yang mengatur penetapan gaji dan tunjangan ASN P3K tersebut? Jadi marketplace akan bermanfaat jika disertai sinkronisasi regulasi tentang penetapan gaji dan tunjangan. Selagi regulasinya belum sinkron tetap saja akan dibayang-bayangi masalah meski rekrutmennya menggunakan model marketplace,” jelasnya.
Zainuddin juga menegaskan, gagasan marketplace guru juga belum didesain untuk menyelesaikan pengangkatan guru honorer yang berasal dari sekolah swasta. Padahal, menurut guru honorer asal sekolah swasta juga ingin diangkat menjadi ASN PPPK dengan harapan mendapatkan kepastian kesejahteraannya.
“Kalau tidak dikembalikan ke sekolah asal, akan banyak sekolah swasta yang kehilangan guru-guru terbaiknya,” tegasnya.
Hal ini, lanjut Zainuddin, tidak boleh terjadi karena akan merusak kualitas pendidikan di sekolah swasta yang justru seharusnya mendapatkan pembinaan oleh Kemendikbudristek.
“Sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah naungan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, Ma’arif NU dan lembaga penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat lainnya selama ini benar-benar mengeluh guru-gurunya diambil menjadi ASN P3K dan ditempatkan di sekolah negeri,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Mendikbudristek Nadiem Makarim menawarkan program Marketplace guru semacam platform berisi database calon guru yang sudah pernah mengikuti seleksi ASN PPPK yang lolos passing grade, namun belum dapat formasi ataupun lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan yang dinilai layak menjadi guru PPPK.
Ke depan, sekolah dapat merekrut guru sesuai formasi yang disediakan pemerintah pusat dengan mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tanpa bergantung pada rekrutmen guru ASN secara nasional. (*)
batampos – Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun membuka pendidikan pembentukan (Diktuk) Bintara Polri gelombang kedua tahun 2023 di Lapangan Upacara SPN Tanjung Batu, Polda Kepri. Kapolda Tabana menekankan pentingnya program pendidikan pembentukan bintara dan tamtama Polri ini.
“Di Polda Kepri sendiri, tercatat sebanyak 222 siswa hadir dengan semangat membara untuk mengikuti pendidikan yang penuh tantangan ini,” ujarnya, Rabu (26/7).
Kemudian, pendidikan ini menjadi tonggak penting dalam membekali para peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, serta penguasaan teknis dan taktis profesi kepolisian dasar.
“Selain itu, para peserta didik juga akan menjalani berbagai pelatihan jasmani agar memiliki kualitas fisik yang prima serta mental kepribadian yang baik, menghadapi tugas kepolisian yang penting dan mulia, termasuk pengamanan agenda besar nasional yaitu pemilihan umum tahun 2024,” ujarnya.
Kalemdiklat Polri Komjen Pol Purwadi Arianto, juga menegaskan beberapa poin yang harus dipegang teguh oleh para peserta didik Diktukba Polri tahun 2023 gelombang kedua.
“Meningkatkan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa, mempersiapkan fisik dan mental yang kuat selama pendidikan, serta mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan lembaga,” ujarnya.
Lalu dengan disiplin, semangat, motivasi, dan kemampuan berkomunikasi yang baik menjadi hal yang ditekankan dalam pelaksanaan pendidikan di SPN Polda Kepri.
Selanjutnya dilakukan tradisi penyiraman bunga, pengguntingan rambut siswa, dan tepuk tepung tawar dan pemberian nama batalyon siswa Diktukba Polri gelombang kedua tahun anggaran 2023 menjadi momen bersejarah dalam upacara yang dipenuhi semangat kepolisian.
Sebanyak 15.429 peserta didik dari berbagai tempat, termasuk Sepolwan, Pusdik Brimob, Pusdik Polair Lemdiklat Polri, dan Sekolah Polisi Negara Polda seluruh Indonesia akan menjalani pendidikan ini. (*)
