Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Golkar tahun 2023 di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (4/6/2023). (Miftahulhayat/Jawapos)
batampos – Dewan Pakar Partai Golkar telah menggelar rapat pleno ke-VIII pada Minggu (9/7). Rapat pleno tersebut salah satunya menyikapi dinamika pencalonan presiden dalam persiapan Pemilu Serentak 2024.
Ketua Dewan Pakar Partai GolkarAgung Laksono menyarankan pembentukan poros baru di luar koalisi pencapresan yang sudah ada. Untuk diketahui, sejauh ini Partai Golkar telah membangun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP.
“Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, dimana Partai Golkar akan memiliki kendaraan politik dalam Pencapresan,” kata Agung Laksono kepada wartawan, Selasa (11/7).
Selain itu, lanjut Agung, poros baru tersebut diharapkan dapat membangkitkan moril seluruh kader Partai Golkar dalam memenangkan Pemilu 2024. Menurut Agung, sejalan dengan rekomendasi itu, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar diminta segera mendeklarasikan diri sebagai calon Presiden (capres) dari Partai Golkar.
Airlangga juga sekaligus diminta menentukan pasangan cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum Agustus 2023 berakhir.”Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan program Airlangga Hartarto menyapa rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024,” imbau Agung.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai GolkarAirlangga Hartarto membantah isu yang berembus bahwa Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Airlangga mengatakan, tak ada agenda Munaslub di internal Partai Golkar
“Nggak ada, agenda itu nggak ada,” tegas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7).
Airlangga mengutarakan, forum tertinggi di Partai Golkar yakni rapat kerja nasional (rakernas), rapat pimpinan (rapim) dan musyawarah nasional (munas). Ia pun memastikan, kepemimpinannya di Partai Golkar sampai saat ini masih solid.
Ilustrasi: Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, saat mendatangi SMP Negeri 3 Batam di Sekupang. Foto: Pemko Batam
batampos – Beberapa SMP Negeri di Batam diduga memaksakan para murid baru untuk belajar melebihi kapasitas maksimal rombel. Hal itu, membuat Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyarankan agar sekolah tersebut membuka rombel baru. Tujuannya agar kegiatan belajar mengajar dapat maksimal.
Seperti adanya informasi rombel di SMP N 3 Batam di Sekupang yang berisi 57 murid. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi akan memastikan lagi informasi tersebut, apakah benar jumlah siswa perombel jauh melebihi kuota maksimal.
“Saya belum ke sana. Kalau memang ada, harusnya jangan sampai 57 orang per lokal, itu tak bakal efektif,” ujar Rudi.
Menurut dia, sekolah jangan memaksakan jumlah siswa jauh diatas maksimal. Karena, proses mengajar mengajar tak akan maksimal. Apalagi, satu kelas diajar satu guru.
Dipastikan Rudi, menambah rombel tidak jadi masalah, sebagai solusi untuk memberi ruang anak-anak mendpaat pendidikan wajib. Tujuan menambah rombel juga agar para siswa bisa belajar maksimal, dibandingkan kuota rombel melebihi kapasitas.
Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto memberikan penghargaan kepada Kapolsek Galang, Iptu Alex Yasral sebagai Polsek terbaik bulan Juni di Mapolresta Barelang, Senin (10/7) pagi. F.Humas untuk Batam Pos
batampos – Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto memberikan penghargaan Polsek terbaik kepada Polsek Galang, Senin (10/7) pagi. Penghargaan ini diberikan atas penilaian kinerja seluruh polsek selama bulan Juni.
Sebelumnya, Polsek Galang juga meraih penghargaan terbaik pada periode bulan Mei. Penghargaan langsung diterima Kapolsek Galang, Iptu Alex Yasral.
Nugroho mengatakan penilaian Polsek terbaik ini merupakan program yang dilakukan secara berkelanjutan setiap bulan. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan terciptanya harkamtibmas yang kondusif di Batam.
“Terimakasih untuk Kapolsek atas kinerjanya yang maksimal, terus di pertahankan. Semoga kedepan menjadi yang terbaik lagi,” ujar Nugroho.
Dalam penilaian, nilai terendah diraih Sagulung dengan nilai 6,67. Kepada Polsek dengan penilaian terendah ini turut menerima bendera hitam.
“Saya sudah sampaikan, semua tergantung komandannya. Supaya memimpin anggotanya dengan semangat, semua penilaian obyektif.,” kata Nugroho.
Pemberian penghargaan untuk Polsek ini, kata Nugroho, pihaknya melakukan penilaian dari kegiatan penyelasaian perkara, kegiatan patroli, kegiatan bhabinkamtibmas. Kemudian jika ada pengaduan masyarakat dalam bentuk komplain akan mengurangu nilai sebesar 2 point.
Nugroho juga berpesan kepada seluruh personelnya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga nama baik Polri.
“Teruslah berbuat baik dalam pelayanan masyarakat. Sehingga menjadikan Polri yang presisi dan dapat dipercaya serta dicintai masyarakat,” tutupnya. (*)
batampos-Ketua Badan Pertimbangan Pakat dan Jabatan (Baperjakat) Provinsi Kepri, Adi Prihantara mengatakan, Pemprov Kepri akan segera menggelar lelang jabatan. Menurutnya, ada tiga posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dibidding.
“Kita akan segera menggelar lelang jabatan untuk tiga posisi. Proses akan dilakukan, mendekati masa pensiun pejabat terkait,” ujar Adi Prihantara, kemarin di Tanjungpinang.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri ini, tiga posisi tersebut adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Kepri. DIsebutkannya, khusus untuk Dinsos dan Koperasi UKM pejabatnya akan segera pensiun.
“Rencana open bidding ini, sudah masuk dalam agenda kerja kita di tahun 2023 ini. Yang pastinya, akan kita lakukan setelah pejabat terkait masuk usia pensiun,” jelasnya.
Masih kata Adi, untuk posisi Kepala Dinas Pariwisata (Dispar), sementara masih menggunakan sistem Pelaksana Tugas (Plt). Adapun berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur, Asisten II Pemprov Kepri, Luki Zaiman Prawira kembali ditunjuk sebagai Plt Kadispar Kepri.
“Jika sebelumnya dijabat oleh Raja Heri Mokhrizal melalui dua kali perpanjang, maka sekarang kembali diemban oleh Luki Zaiman Prawira,” jelasnya lebih lanjut.
Lebih lanjut katanya, penunjukan Luki ini akan berlangsung sampai terpilihnya pejabat defenitif. Karena, apabila tidak ada halangan, proses lelang jabatan akan dilakukan pada bulan Juli 2023 ini. Namun demikian, pihaknya tetap akan meminta petunjuk dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Lewat open bidding nanti, kita akan membuka kesempatan bagi pejabat yang sudah memenuhi syarat. Artinya, bukan hanya terbuka untuk pejabat di lingkungan Pemprov Kepri saja, namun dari luar daerah juga bisa ikut,” tutup Adi Prihantara. (*)
Steven Gerrad berfoto bersama Presiden klub Al-Ettifaq. (Ettifaq Media Office/Reuters)
batampos – Steven Gerrard akhirnya secara resmi menandatangani kontrak melatih Al-Ettifaq. Ia mengungkapkan rasa kekeluargaan yang menjadi salah satu alasan dirinya menerima tawaran melatih klub Liga Arab Saudi itu.
“Ketika saya pergi ke Saudi, saya merasakan perasaan kekeluargaan yang nyata. Itu membuat saya benar-benar merasa disambut,” ujar Gerrad seperti ditulis di akun Al-Ettifaq, Minggu (9/7).
Legenda Liverpool itu dikabarkan telah menandatangani kontrak selama tiga tahun bersama Al-Ettifaq, walaupun sebelumnya ia sempat mengatakan tidak akan menerima tawaran tersebut. Dilansir dari Reuters, Senin (10/7) setelah melakukan negosiasi ulang, Gerrad akhirnya luluh dan secara resmi menandatangani proposal kontrak itu.
Gerrard membeberkan ada tiga alasan yang selalu ia pertimbangkan di dalam karirnya. “Pertama dan terutama, harus tepat untuk keluarga saya. Kami harus bersemangat dan termotivasi dengan tantangan ini,” katanya seperti dikutip dari Reuters, Senin (10/7).
“Kedua, saya pikir proyek sepak bola harus ambisius, untuk sebuah alasan yang tepat, itu perlu. (Ketiga) dan tentu saja anda perlu merasa aman dengan kontrak, tapi ini akan selesai pada akhirnya,” lanjutnya.
Mantan penggawa Timnas Inggris itu menambah daftar panjang bintang asal Eropa yang meramaikan Liga Arab Saudi. Bukan sebagai pemain, melainkan pelatih. Gerrard mengikuti jejak mantan rekannya di Liverpool, Robbie Fowler yang lebih dulu menjadi pelatih untuk klub divisi dua Liga Arab Saudi, Al-Qadsiah.
Sebelumnya sejumlah pemain bintang hijrah ke Arab Saudi. Cristiano Ronaldo yang terlebih dahulu bergabung dengan Al-Nassr dan meneken kontrak pada Desember 2022. Kemudian ada penyerang andalan Real Madrid, Karim Benzema yang bergabung bersama Al-Ittihad pada Juni 2023 lalu.
Dalam karir kepelatihannya, Gerrard pernah membawa klub asal Skotlandia yakni Glasgow Rangers menjuarai liga utama di negara itu setelah selama sepuluh tahun puasa gelar. Kemudian ia ditunjuk untuk melatih Aston Villa, namun dipecat dari kursi kepelatihan pada Oktober tahun lalu. (*)
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia saat jumpa pers di Markas Besar Bakamla, Jakarta, Selasa (11/7/2023) menunjukkan foto kapal supertanker berbendera Iran yang melakukan aktivitas ilegal di perairan ZEE Indonesia. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
batampos – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengungkap kronologi penangkapan kapal supertanker berbendera Iran, MT Arman 114, yang melakukan pemindahan barang (transshipment) secara ilegal dan membuang limbah (dumping) di perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya (Laksdya) TNI Aan Kurnia saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa, menyampaikan kapal itu beserta nakhoda dan kru kapal, yang seluruhnya warga negara asing (WNA), per hari ini masih ditahan di Batam, Kepulauan Riau, setelah ditangkap di perairan Malaysia pada Jumat minggu lalu (7/7).
Kapal tersebut beserta nakhoda dan kru kapal, yang seluruhnya merupakan warga negara asing (WNA), saat ini ditahan di Batam, Kepulauan Riau, setelah ditangkap di perairan Malaysia pada Jumat minggu lalu (7/7).
“Tanggal 7 Juli kurang lebih hari Jumat, Pusat Informasi Maritim Bakamla mendeteksi spot yang mencurigakan. Spot itu ada titik, ada blok yang mencurigakan. Itu menjelang sunrise, jadi pagi hari. Ada kejadian mencurigakan di ZEE Indonesia,” kata Laksdya Aan saat jumpa pers di Markas Besar Bakamla, Jakarta, Selasa.
Kemudian, Kepala Bakamla memerintahkan patroli udaranya untuk mendeteksi titik mencurigakan tersebut. Hasil visual dari patroli udara mengonfirmasi ada aktivitas mencurigakan.
Aan lanjut memerintahkan kapal patroli Bakamla KN Pulau Marore-322 untuk mendekat. Tidak lama, sekitar pukul 07.30 WIB, KN Pulau Marore melaporkan ada dua kapal supertanker berbendera Iran, MT Arman 114 dan kapal supertanker berbendera Kamerun, MT STinos, yang melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia, yaitu memindahkan bahan bakar minyak (BBM) dari satu kapal ke kapal lainnya.
“Kapal punya hak lintas damai, kapal negara manapun boleh melintas di ZEE selama dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan. Setelah dilihat dan didekati KN Marore terlihat dua kapal supertanker melaksanakan transshipment. Terlihat tali-tali menempel (menghubungkan dua kapal, red.),” kata Aan.
Dia menegaskan aktivitas itu jelas dilarang dilakukan oleh kapal-kapal asing tanpa ada persetujuan dari otoritas di Indonesia.
“KN Marore menggunakan komunikasi untuk memerintahkan kapal berhenti. Ternyata kapal tidak mau berhenti, tetap jalan perlahan. Sambil jalan, dia melakukan dumping, membuang limbah,” kata Kepala Bakamla RI sambil menunjukkan foto-foto dumping limbah yang dilakukan kapal supertanker asing tersebut.
Kapal patroli Bakamla terus membuntuti dua kapal supertanker tersebut mengingat ukuran KN Pulau Marore tidak memungkinkan untuk menghentikan kapal-kapal supertanker.
Dalam proses pengejaran itu, kru KN Pulau Marore juga melepas tembakan peringatan ke atas, kemudian ke haluan, dan buritan kapal, tetapi peringatan itu juga tidak diindahkan oleh kapal supertanker asing tersebut.
“Waktu itu memang saya tidak izinkan menembak kapalnya, meskipun aturannya kalau sudah tahap-tahap terakhir boleh menembak. Tetapi karena bawa bahan bakar, kalau ditembak dampaknya luar biasa. Sehingga tetap kami bayang-bayangi kami ikuti terus. Tetapi karena kapal ini nakal, kapal ini masuk sampai ZEE Malaysia,” kata Laksdya Aan.
Kepala Bakamla pun langsung menghubungi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) untuk meminta izin melakukan pengejaran seketika (hot pursuit) sekaligus berkoordinasi dengan otoritas Negeri Jiran.
Bakamla dan APMM menjalin hubungan yang erat, mengingat keduanya tergabung dalam ASEAN Coast Guard Forum, yang dipimpin oleh Badan Keamanan Laut RI.
APMM pun mengerahkan pasukan khusus dan helikopternya untuk menghentikan laju kapal supertanker berbendera Iran, MT Arman 114. Dalam proses penghentian itu, satu kapal supertanker lainnya, yang berbendera Kamerun berhasil melarikan diri.
“Akhirnya (kapal) berhenti, kemudian baru kami mengirim sekoci cepat untuk merapat. Kami berkoordinasi di atas geladak kapal yang menjadi target ini dengan APMM dan ada take over (penyerahan) dan kapal diberikan ke tim kawal Indonesia, dan dibawa ke Batam. Hari Minggu (9/7) kapal tiba di Batam, langsung kami proses,” kata Aan.
Dia menyampaikan insiden itu telah dilaporkan secara resmi ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Bakamla juga telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, TNI Angkatan Laut, dan Polri. (*)
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah PT Bahari Berkah Madani (BBM) di Komplek Jodoh Permai Blok G, Jodoh, Batuampar, Selasa (11/7) pagi. F Yofi Yuhendri/Batam Pos.
batampos – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor diduga milik Andi Pramono di Batam, yakni PT Bahari Berkah Madani (BBM) di Komplek Jodoh Permai Blok G, Jodoh, Batuampar, Selasa (11/7) pagi.
Penggeledahan kantor distributor bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah Kota Batam ini, berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP).
Pantauan di lokasi, penggeledahan sudah berlangsung selama 2 jam dan dijaga 2 personel polisi bersenjata lengkap. Sementara kantor tersebut terlihat tanpa dipasang plang nama, dan di depannya terparkir satu unit mobil dan 2 unit sepeda motor.
batampos – Pemko Tanjungpinang tidak membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2023. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang, Tamrin Dahlan tahun 2023, Pemko Tanjunngpinang tidak membuka penerimaan CPNS.
foto: freepik.com Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil
“Seluruh pemerintah daerah (Pemda) se-Indonesia tidak menerima CPNS tahun ini,” kata Tamrin, Selasa (11/7).
Dijelaskan Tamrin, berdasarkan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2023 CPNS yang dibuka hanya pada tingkat kementerian.
“Pemda hanya menerina Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK),” ujarnya.
Saat ini Pemko Tanjungpinang, kata Tamrin, sudah mengusulkan tenaga honorer untuk dijadikan PPPK beberapa waktu lalu, namun belum ada info lebih lanjut dari pusat.
“Sampai sekarang belum ada keputusan dari KemenPAN-RB,” tambahnya. (*)
Sugeng Purnomo, ketua tim pelaksana Satgas TPPU, memberikan keterangan di Jakarta, Senin (10/7). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)
batampos – Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bakal mengundang aparat penegak hukum untuk melihat lebih dalam kemungkinan tindak pidana lain dalam transaksi mencurigakan Rp 189 triliun. Keterangan itu disampaikan Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo seusai rapat bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan instansi lainnya di Jakarta kemarin (10/7).
Berdasar rapat tersebut, Satgas TPPU mendapat laporan bahwa Kemenkeu telah meminta penjelasan dari 36 pihak dan mendatangi empat kota untuk mendalami temuan transaksi mencurigakan.
Karena itu, dalam rapat kemarin diputuskan dalam rapat berikutnya aparat penegak hukum akan dihadirkan. ”Untuk memastikan apakah memang di samping ada dugaan pelanggaran terkait Undang-Undang Kepabeanan, juga dilihat potensi apakah ada tindak pidana lainnya,” ungkap dia.
Khusus pelanggaran Undang-Undang (UU) Kepabeanan, Sugeng memastikan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu terus bekerja. Namun, ada atau tidak adanya pelanggaran tindak pidana lain masih harus didalami. Misalnya dugaan tindak pidana terkait dengan illegal mining dan tindak pidana lainnya. ”Yang pasti nanti terus dilakukan upaya-upaya untuk memastikan laporan PPATK dengan nilai transaksi Rp 189 triliun terus berproses,” bebernya.
Satgas TPPU yang diberi amanat untuk menuntaskan tindak lanjut atas temuan tersebut menegaskan bakal terus bekerja. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan merekomendasikan perpanjangan masa tugas bila sampai akhir tahun ini masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. ”Bea dan cukai memastikan yang Rp 189 triliun itu tidak terkait langsung dengan (proses hukum, Red) yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung,” tegasnya.
Saat ini Kejagung memang tengah menyidik kasus dugaan korupsi emas. Menurut Sugeng, penanganan kasus tersebut sama sekali tidak terkait dengan temuan transaksi mencurigakan yang juga berkaitan dengan emas. Namun, potensi tindak pidana lain dari transaksi mencurigakan ratusan triliun tersebut tetap perlu didalami. ”Jangan-jangan ada potensi tindak pidana lain yang bukan kewenangan bea cukai,” imbuhnya.
Karena itu, Satgas TPPU menilai perlu kehadiran aparat penegak hukum. Baik dari Bareskrim Polri maupun Kejagung. ”Kami ingin memastikan bahwa Rp 189 triliun yang ada di 205 surat itu tidak terkait dengan yang dilakukan Kejaksaan Agung, kami ingin pastikan itu,” ungkap Sugeng. ”Karena kami tentu tidak ingin ada tumpang-tindih terhadap penanganan perkaranya,” sambung pria yang sehari-hari bertugas sebagai deputi bidang koordinasi hukum dan HAM Kemenko Polhukam tersebut.
Tentu saja, lanjut Sugeng, Satgas TPPU tidak hanya mengupayakan tuntasnya tindak lanjut atas temuan transaksi mencurigakan Rp 189 triliun. Transaksi mencurigakan dengan nilai agregat mencapai Rp 349 triliun juga bakal dituntaskan. ”Satgas TPPU menginginkan semuanya kami selesaikan,” imbuhnya.
Penyelesaiannya sesuai dengan temuan pelanggaran. Jika ada pelanggaran hukum yang harus ditangani Polri, proses hukumnya bakal diserahkan kepada Polri. Demikian pula halnya bila Kejagung atau KPK yang harus menyelesaikan. (*)
Polisi berjaga di depan kantor perusahaan diduga milik tersangka korupsi mantan kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (11/7/2023). (ANTARA/Yude)
batampos – Dua polisi beratribut lengkap tampak mengawal penyidik KPK saat menggeledah sebuah rumah yang diduga kantor perusahaan milik mantan kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono di Perumahan Jodoh Permai, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa.
Dilansir dari ANTARA, beberapa penyidik sudah berada di dalam rumah berwarna kuning tersebut sambil membawa perlengkapan. Dua aparat kepolisian itu mengawal dengan menggunakan seragam lengkap dengan senjata laras panjang.
Belum ada keterangan resmi yang diperoleh di lapangan terkait aktivitas penggeledahan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Selasa siang, penggeledahan masih berlangsung.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Bahari Berkah Madani (BBM) yang beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi untuk tersangka mantan kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono (AP).
“Untuk melengkapi berkas perkara tersangka AP, hari ini, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan kantor PT BBM (Bahari Berkah Madani) di wilayah Batam,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (11/7).
Meski demikian, Ali belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut karena proses penggeledahan masih berlangsung.
Pada Jumat (7/7), KPK menahan Andhi Pramono sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Andhi diduga memanfaatkan jabatannya untuk memfasilitasi pengusaha dan menerima gratifikasi sebagai balas jasa.
Sebagai broker, AP diduga menghubungkan antar-importir untuk mencarikan barang logistik yang dikirim dari wilayah Singapura dan Malaysia, di antaranya menuju Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja.
Dari rekomendasi dan tindakan broker yang dilakukannya, AP diduga menerima imbalan sejumlah uang dalam bentuk fee.
Atas perbuatannya, tersangka AP dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Tersangka AP juga disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (*)
