Ilustrasi ANOC World Beach Games 2023. (tangkap layar anoc.tv)
batampos – The Association of National Olympic Committess (ANOC) mengunggah pengumuman bahwa Bali mundur dari komitmen menjadi tuan rumah ANOC World Beach Games 2023.
“Sangat mengejutkan dan sangat mengecewakan ANOC mengetahui bahwa Komite Olimpiade Indonesia (KOI) telah menarik diri dari komitmennya untuk menjadi tuan rumah ANOC World Beach Games dan Majelis Umum ANOC pada Agustus 2023,” tulis ANOC dalam website resminya.
Mengingat olimpiade yang akan diselenggarakan tepat satu bulan lagi, ANOC mengaku sulit menemukan tuan rumah alternatif. Hingga tidak ada pilihan selain membatalkan multievent edisi tahun ini di Bali.
Hal itu semakin membuat kecewa ANOC atas tindakan KOI, yakni membuat atlet dari 100 NOC yang telah memenuhi syarat tidak dapat memenuhi ambisi mereka untuk berlaga di multievent tersebut.
ANOC juga menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada NOC, atlet dan Federasi Internasional (IF) yang telah menjadi mitra untuk berkomitmen di multievent pada 5 hingga 12 Agustus mendatang. Tak lupa ANOC turut menyampaikan permintaan maafnya pada penggemar.
ANOC dalam pernyataan tertulisnya mengatakan KOI meyakinkan ANOC bahwa akan ditemukannya solusi dan multievent itu akan tetap berjalan sesuai rencana. Namun, saat ANOC dan KOI bertemu untuk rapat koordinasi mingguan baru-baru ini, KOI sama sekali tidak menunjukkan adanya tindakan yang mengarah pada hasil seperti itu.
Saat ini ANOC mengaku prioritas pertamanya adalah memastikan tetap mendukung atlet, dan memberikan kompensasi sebaik mungkin pada NOC dan IF sehubungan dengan pembatalan event ini.
Media-media internasional saat ini cukup menyorot tajam berita Indonesia yang secara tiba-tiba menarik diri dari ANOC World Beach Games 2023 ini.
“World Beach Games 2023 dibatalkan setelah tuan rumah Bali menarik diri,” judul pemberitaan media asal Qatar yang dikutip dari Gulf Times.
“ANOC geram karena Indonesia menarik diri sebagai tuan rumah World Beach Games,” demikian judul berita Sport Business. Dalam beritanya, media asal Inggris itupun menyoroti isu Gubernur Bali, I Wayan Koster yang menolak keikutsertaan Israel dalam event tersebut.
Media Inggris lainnya, Daily Mail, juga menyorot tajam sikap Indonesia hingga menyinggung soal gelaran Piala Dunia U-20 dan Israel. “Indonesia menarik diri sebagai tuan rumah World Beach Games, tiga bulan setelah kehilangan Piala Dunia U-20 karena masalah Israel,” tulis Daily Mail dalam pemberitaannya.
Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari KOI maupun panitia lokal terkait batalnya Indonesia menjadi tuan rumah ANOC World Beach Games 2023. (*)
Tangkapan layar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. (Hreeloita Dharma Shanti/Antara)
batampos – Perkembangan kependudukan Indonesia mengalami berbagai perubahan. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo kemarin (4/7) menyebutkan bahwa rata-rata perempuan Indonesia melahirkan 2,1 anak dalam hidupnya. Angka ini dianggap ideal meski tidak merata di seluruhh Indonesia.
Dalam sambutannya pada acara Apresiasi dan Penghargaan Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stuting dalam Rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 tersebut, Hasto menyebutkan meski secara nasional rata-rata perempuan melahirkan (Total Fertility Rate (TFR)) 2,1 anak, tapi masih ada propinsi yang masyarakatnya banyak anak. Dia menyebut NTT, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan beberapa propinsi lain cukup populer keluarga yang memiliki anak lebih dari 2. “5,7,9 anak itu biasa,” katanya.
Sementara ada propin si lain yang menunjukan perempuan memiliki anak kurang dari rata-rata nasional. Dia mencontohkan DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, dan Bali. Kesenjangan jumlah anak dalam keluarga di berbagai propinsi di Indonesia menurut Hasto menimbulkan masalah. Sebab pemerintah di satu daerah harus menjaga populasi agar tidak zero growth, lalu di daerah lain harus menekan pertambahan penduduk.
Hasto menyarankan bagi daerah dengan TFR 2,1 atau kurang bisa mulai berpikir setiap anak yang dilahirkan harus berjenis kelamin perempuan. Ini tujuannya juga menjaga populasi laki-laki dan perempuan seimbang. “Tapi mohon maaf untuk propinsi dengan TFR tinggi seperti Sumut, Aceh, NTT, NTB atau Papua harus kerja keras untuk kendalikan jumlah penduduk agar satu anak perempuan tidak melahirkan lebih dari satu anak perempuan agar penduduknya tidak meledak,” ujarnya.
Hasto juga menyebutkan, ada tren menunda pernikahan. Sehingga menurut data di BKKBN, perempuan yang hamil di usia tua meningkat. Disisi lain hamil terlalu muda menurun. Di sisi lain, fakta menunjukkan kontak seks pertama kali semakin muda. Hasto menyebut kontak seks anak laki dan perempuan untuk pertama kali ada yang mulai usia 15 tahun. Menurutnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat kompleks. Untuk itu perlu kerjasama antar stakeholder.
Kampus atau akademisi merupakan salah satu yang memiliki peran. Rektor Unair Muhammad Nasih kemarin mendapatkan penghargaan karena Unair memprakarsai pembentukan konsorsium perguruan tinggi peduli kependudukan. Ketika dihubungi Jawa Pos, Nasih menyebut kampus mempunyai sumberdaya pengetahuan dan juga manusia yang cukup strategis untuk turut terlibat dalam program keluarga berencana (KB) maupun penanganan stunting. “Kampus juga punya misi utama dalam bentuk tri darma PT yang salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat serta juga community development,” katanya.
Dia menyebut kampus punya banyak kontribusi dalam kependudukan. Misalanya pembinaan generasi mahasiswa sadar kependudukan untuk nantinya dapat membina keluarga yang sehat cerdas dan sejahtera. Salah satu caranya dengan memberikan pembekalan yang cukup mulai dari pranikah.
Selain itu, bersama dengan dosen pembina, mahasiswa dapat dilibatkan dalam banyak kegiatan sosialisasi peningkatan kualitas hidup sehat di berbagai kelompok masyarakat. Nasih menyebut bahwa mahasiswa memiliki peran strategis. “Kegiatan KKN tematik bisa diarahkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek kependudukan mulai dari penyadaran masyarakat secara umum, calon pasangan, dan.keluarga hingga penangan stunting,” ungkapnya. Bahkan kampus juga bisa terlibat dalam pendataan dan pemutalgiran data kependudukan hingga analisis serta rekomendasi tindak lanjut dan action plan yang dibutuhkan. (*)
FB saat ditangkap di lokasi persembunyiannya di Cikarang Barat, Bekasi. F.Jonathan untuk Batam Pos
batampos – Sekretaris LPA Batam, Erry Syahrial meminta aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal berlapis terhadap FB, abang tiri yang merudapaksa adiknya hingga hamil 7 bulan.
Selain hamil, korban meninggal usai melahirkan darah daging pelaku. Korban meninggal beserta anaknya saat berusia sebulan.
“Kita minta aparat penegak hukum untuk mengusut penyebab kematian korban ini,” ujar Erry, Selasa (4/7) siang.
Erry menjelaskan pengusutan kematian korban untuk mengetahui keterlibatan pelaku. Informasi yang didapatkan, korban berinisial Me menderita sakit sejak sebelum melahirkan.
Diduga, fisik dan kandungannya lemah karena mengkonsumsi obat-obatan untuk menggugurkan kandungan.
“Dilihat dulu, apakah konsumsi obat ini keinginan korban, atau ada paksaan dari pelaku. Makanya ini harus diusut,” kata Erry.
Menurut Erry, jika ada keterlibatan pelaku, maka aparat penegak hukum harus menerapkan pasal berlapis. Diantaranya pasal kekerasan seksual terhadap anak, serta pasal mengugurkan kandungan.
“Kita minta aparat penegak hukum untuk menghukum seberat-beratnya,” tegas Aktivis Pemerhati Anak Kepri ini.
Erry menilai perbuatan pelaku ini juga pantas dihukum kebiri. Sebab, pelaku melakukannya berulang kali dengan memaksa dan mengancam korbannya.
“Hukuman kebiri juga pantas. Tapi itu nanti tergantung hakim menilai bagaimana kasus ini,” tutupnya.
Sebelumnya, kasus kekerasan seksual pada anak di Batam menelan korban. ME, korban rudapaksa oleh abang tirinya hingga hamil mengalami sakit usai melahirkan prematur. Korban beserta anaknya meninggal dunia sebulan setelah proses persalinan.
Kasus ini terungkap dari kecurigaan keluarga melihat kondisi perut korban. Pelaku sendiri setelah menghamili adiknya kabur dari Batam. Polisi kemudian menciduk pelaku di lokasi persembunyiannya di Cikarang Barat, Bekasi.
Khairul Anwar mengikuti sidang secara online dari Rutan Batam, Selasa (4/7). F.Yashinta
batampos – Khairul Anwar, seorang pemuda di Batam terbukti melakukan persetubuhan dengan M, pelajar dibawah umur. Ia kemudian dijatuhi pidana penjara 9 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (4/7).
Tak hanya menjatuhkan pidana pokok, majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp 100 juta terhadap Khairul, yang apabila tak dibayar maka ganti pidana 6 bulan. Hukuman itu ternyata lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Batam.
Dalam amar putusan yang dibacakan hakim Yudith Wirawan menyatakan terdakwa Khairul terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur, yakni pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan Anak. Dimana terdakwa membujuk anak untuk melakukan persetubuhan secara berulang.
“Telah mendengar keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya telah mencabuli anak,” ujar Yudith.
Namun sebelum menjatuhkan hukuman, majelis hakim punya pertimbangan untuk hukuman terdakwa. Dimana hal memberatkan terdakwa telah merusak masa depan anak M dan membuat trauma. Sedangkan hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya.
“Memperhatikan unsur pasal telah terpenuhi, maka menjatuhkan pidana dengan 9 tahun penjara. Kemudian denda Rp 100 juta subsider 6 bulan,” kata Yudith.
Atas putusan itu, terdakwa Khairul yang mendengar dari Rutan menerima hukuman tersebut. Sedangkan JPU Nani pikir-pikir, karena putusan lebih satu tahun dari 10 tahun tuntutan jaksa.
Diketahui, Khairul ditangkap pada bulan Februari lalu karena dilaporkan orang tua M. Orang tua M tak terima anak mereka yang masih duduk di bangku SMP dicabuli oleh terdakwa. (*)
Luis Enrique disebut-sebut akan melatih PSG musim depan. (ANTARA/AFP/ODD ANDERSEN)
batampos – Klub raksasa Ligue 1 Prancis Paris Saint-Germain dikabarkan segera meresmikan pemain-pemain baru usai ditinggal Lionel Messi ke Inter Miami.
Pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, melalui akun Twitter-nya menyebutkan bahwa sejumlah bintang lainnya juga dikabarkan akan menyusul hengkang dari Parc des Princes. Di antaranya adalah Kylian Mbappe, Neymar Jr, dan Sergio Ramos.
Pemain pertama yang disebut segera “here we go” (istilah yang dipopulerkan Romano untuk menyebut pemain yang hampir dipastikan bergabung dengan klub baru, Red) ke PSG adalah Marco Asensio dari Real Madrid.
Asensio datang sebagai sebagai pemain free agent setelah dirinya tidak memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Pemain berkebangsaan Spanyol tersebut akan ditawari kontrak selama empat tahun hingga Juni 2027. Asensio direncanakan akan mengisi posisi yang ditinggal Messi.
Lucas Hernandez dari Bayern Muenchen juga dirumorkan akan bergabung dengan PSG. Dilansir dari akun Twitter @fabrizioromano, Lucas Hernandez akan dibeli seharga 45 juta euro atau sekitar Rp 735 milliar. Pemain Timnas Prancis itu diproyeksikan menggantikan posisi Sergio Ramos yang dikabarkan akan hengkang ke Saudi Professional League (SPL).
Kemudian, untuk memperkuat bek tengah, Les Parisiens akan merekrut Milan Skriniar (Slowakia) yang menyudahi kebersamaannya dengan Inter Milan. Lalu ada pemain asal Korea Selatan, Lee Kang-in yang akan ditransfer dengan biaya 22 juta Euro atau sekitar Rp 359 miliar dari RCD Mallorca.
Dua nama terakhir lainnya dalam daftar transfer PSG adalah Manuel Ugarte dan Cher Ndour. Manuel Ugarte dibeli PSG dengan harga yang cukup fantastis yakni 60 juta euro atau sekitar Rp 981 miliar dari klub Portugal Sporting. Sedangkan Cher Ndour adalah pemain berstatus free agent.
Untuk memimpin skuad bertabur bintang itu, santer terdengar kabar, klub yang dimiliki oleh Qatar Sports Investments dikabarkan akan menjadikan mantan pelatih FC Barcelona, Luis Enrique sebagai nakhoda. (*)
Anggota kepolisian dengan pakaian huru hara lengkap, bergerak maju meredam kericuhan di Tangki 1000, Batuampar, Rabu (5/7). F Ist.
batampos – Perlawanan dari warga Tangki 1000, Batuampar, terhenti setelah adanya tembakan gas air mata.
Anggota kepolisian menembakan gas air mata, begitu massa mulai melemparkan bom molotov, batu dan panah.
Tembakan gas air mata, akhirnya meredam massa yang terus melempari polisi dengan batu dan panah.
Usai massa mulai mundur, polisi bergerak maju. Saat penyisiran di beberapa rumah, polisi menemukan anak panah, parang dan kayu berpaku.
Akibat kejadian ini, satu orang personel kepolisian terluka akibat busur panah.
Bagian dada kirinya tertancap busur panah. Dari informasi yang didapat batampos, personel kepolisian ini telah dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan. (*)
Polisi mencegat pikap yang kelebihan muatan di Pelabuhan ASDP Tanjunguban dan meminta sopir mengoper barang yang kelebihan muatan ke pikap lain pada Selasa (4/7/2023). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Sejumlah sopir pikap yang baru tiba di Pelabuhan ASDP Tanjunguban, Bintan dicegat dan ditegur polisi karena kelebihan muatan atau overload, Selasa (4/7/2023).
Tak hanya menegur, polisi meminta para sopir pikap mengurangi muatan karena berlebihan.
“Kita tegur, lalu kita minta barang bawaannya dipangkas dengan mengoper ke pikap lain,” ungkap Kanit Turjagwali Satlantas Polres Bintan, Ipda Shelin Angelina di lokasi.
Dia mengatakan, banyak menerima laporan dari masyarakat mengenai kendaraan angkutan barang baik truk dan pikap yang kelebihan muatan atau over load.
Karena itu, pihaknya melakukan razia di beberapa lokasi, salah satunya di Pelabuhan ASDP Tanjunguban.
Dari razia ini, pihaknya mencegat 4 unit kendaraan karena kelebihan muatan.
Kendaraan yang dicegat berasal dari Batam dengan membawa muatan diantaranya sayur-sayuran seperti wortel, kentang dan barang pindahan seperti kasur.
Karena sebagian besar kendaran overload yang masuk ke Bintan berasal dari Batam, dia mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Batam.
Dia juga mengimbau sopir truk atau pikap tidak mengangkut muatan yang berlebihan karena bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Bahkan, dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam pasal 307 mengatur pengemudi mobil melanggar apabila mengangkut barang melebihi daya tampung kendaraan.
“Apabila ditemukan angkutan over demension dan over load (ODOL) maka dapat dipidana paling lama 2 bulan atau denda sekira Rp 500 ribu,” kata dia.
Kasat Lantas Polres Bintan, AKP Khapandi melalui pesan whatsapp mengimbau, sopir mobil angkutan agar tidak melebihi muatan yang telah ditentukan karena sangat membahayakan bagi pengemudi sendiri dan pengguna jalan yang lain.
Sementara sopir pikap yang dicegat polisi, Sulis mengetahui risiko yang akan dialaminya dengan membawa pikap dengan muatan berlebihan.
“Saya tau risikonya, tapi bos maunya seperti itu, ya saya ikut saja,” kata dia.
Dia mengatakan, muatan yang diangkut berupa sayuran yang berasal dari Batam dengan tujuan Pasar Baru, Tanjunguban.
“Barang-barang ini muatan ke pikap di pelabuhan di Batam. Sampai di Pasar Baru, Tanjunguban, langsung dipindahkan,” kata dia.
Dia mengaku, masih memberanikan diri mengangkut barang meski dengan muatan berlebihan karena jarak yang ditujunya yakni Pasar Baru, Tanjunguban, masih dekat.
“Kalau antar sampai Tanjungpinang, saya tidak berani, karena jaraknya jauh,” kata dia. (*)
Ilustrasi human traficking atau tindak pidana perdagangan manusia (TPPO). F Maxim Shemetov/Reuters
batampos – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) membeber data hasil kerja selama satu bulan belakangan. Tidak hanya berhasil memulangkan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) korban TPPO, mereka juga mendapati sejumlah fakta yang mengkhawatirkan. Misalnya belasan WNI korban TPPO yang sampai kemarin (4/7) tertahan di luar negeri lantaran menjadi korban jual beli organ tubuh.
Temuan itu disampaikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD. Sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan pada 29 Mei lalu, Satgas Penanganan TPPO langsung bekerja. Mereka bergerak di bawah kendali Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang ditunjuk menjadi ketua harian. ”Satu bulan korban yang bisa diselamatkan itu 1.943 orang,” ungkap dia.
Mahfud meyakini masih banyak korban TPPO yang belum diselamatkan. Namun demikian, angka 1.943 sangat berarti. Menurut dia, belum pernah sepanjang sejarah penanganan TPPO ada 1.943 korban diselamatkan dalam waktu satu bulan. Mereka ditolong oleh Satgas TPPO yang bekerja dari 5 Juni sampai 3 Juli 2023. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari proses hukum yang berjalan satu bulan terakhir. ”Sudah dijadikan tersangka 698 orang,” imbuhnya.
Secara terperinci Mahfud menyebut ribuan korban TPPO itu terbagi atas empat kategori. Yakni 65,5 persen Pekerja Migran Indonesia (PMI); 26,5 persen Pekerja Seks Komersial (PSK); 6,6 persen korban eksploitasi anak; 1,6 persen merupakan Anak Buah Kapal atau ABK. ”Sekarang ditambah (korban) perdagangan organ tubuh yang harus kita kejar terus-menerus (pelakunya),” terang dia. Dalam laporan yang disampaikan kepada publik, dia memang menyebut telah terjadi praktik jual beli organ tubuh.
Eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyampaikan, Polri telah mendeteksi praktik jual beli organ tubuh yang bermula dari wilayah Bekasi, Jawa Barat. Para korban bertolak ke luar negeri dengan modus untuk bekerja. Begitu sampai negara tujuan, mereka meneken kontrak untuk menjual organ tubuh. ”Saya dapat info dari Polri tadi, di suatu negara masih ada 14 orang tertahan di rumah sakit dengan (sebab) jual ginjal,” sesalnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Mahfud, mereka kini ditampung di rumah sakit namun tidak mendapat penanganan medis dan perawatan yang memadai. Temuan itu membuat pemerintah dan Satgas Penanganan TPPO semakin yakin untuk terus bergerak. ”Saya hanya ingin mengingatkan, langkah penegakan hukum ini akan terus digalakkan,” tegas pejabat asal Madura itu. Dia mengingatkan kembali supaya tidak ada lagi yang menjadi beking pelaku TPPO.
Berdasar identifikasi yang dilakukan oleh Satgas TPPO, beking TPPO ada dimana-mana. Menurut Mahfud, membekingi TPPO sama saja melawan konstitusi. ”Melawan konstitusi itu melawan hukum negara. Akan ditindak tegas,” imbuhnya. Dia tidak menampik beking TPPO bisa jadi berada di institusi negara. Mereka oknum di kantor pemerintah daerah, TNI, Polri, imigrasi, dan tempat lainnya. ”Akan sampai pada gilirannya untuk juga ditindak,” tambah dia.
Bahkan Mahfud menyebut, kini sudah ada lima pejabat yang dijadikan tersangka dalam kasus TPPO. ”Sudah lima orang oknum tersangka yang itu pejabat. Nanti akan banyak lagi ke belakang. Maksudnya yang bercokol di kantor-kantor pemerintah itu supaya hati-hati, akan kami cari juga,” bebernya. Sebab, dia menegaskan, TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat menyengsarakan korban. ”Oleh sebab itu, jangan main-main,” tegas dia.
Saat ini, pemerintah memilih untuk lebih concern menyelamatkan sebanyak-banyaknya korban TPPO, warga negara yang dibuat menderita di luar negeri. Itu menjadi perhatian pemerintah lantaran data menyebut ada jutaan PMI ilegal yang kini berada di luar negeri. Sebagian besar di antara mereka kini terlilit masalah dan butuh pertolongan pemerintah. ”Ada yang (korban) online scammer, perjudian, prostitusi, pekerja kasar di kapal, pekerja rumah tangga tidak digaji, penyiksaan, macam-macam,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa keberadaan Satgas Penanganan TPPO sudah terbukti efektif untuk menyelamatkan korban dan menindak pelaku. Pendekatannya lewat penegakkan hukum. ”Saya harap ini jadi lebih serius, targeted, dan kita berharap perang melawan TPPO bisa dilaksanakan dengan baik,” kata dia.
Pejabat yang pernah bertugas sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut menambahkan, meski pendekatan penegakan hukum kini dikedepankan dalam penanganan TPPO, pemerintah tetap melakukan upaya pencegahan dan membantu para korban lewat pendekatan lain. Misalnya rehabilitasi sosial bagi korban TPPO yang baru dipulangkan ke Indonesia. Pemerintah memastikan akan mendampingi mereka.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan bahwa penindakan yang dilakukan oleh Satgas Penanganan TPPO bukan tanpa perlawanan. Menurut dia sampai saat ini masih ada upaya dari sindikat pelaku TPPO untuk melawan pemerintah dan Satgas Penanganan TPPO. “Diduga kuat sindikat melakukan perlawanan dengan membangun framing dua hal,” kata Benny.
Framing pertama terkait dengan penangkapan PMI. Padahal, Benny memastikan bahwa yang ditindak oleh Polri selama ini adalah pelaku TPPO. ”Yang ditangkap Satgas TPPO adalah calo, kaki tangan, dan sindikat penempatan ilegal,” ujar dia. Framing kedua berkenaan dengan penempatan PMI. ”Yang dilakukan rekan-rekan kepolisian (di-framing) mengganggu proses penempatan resmi. Itu juga keliru,” tegasnya. Dia meyakini framing itu muncul karena ada yang memerintahkan.
Untuk itu, BP2MI juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana terkait dengan TPPO. ”Data yang dikirim oleh PPATK diduga kuat satu orang BP2MI, tentu masih kami rahasiakan namanya, terlibat menerima aliran dana dari sindikat penempatan ilegal,” kata dia. Atas data tersebut, Benny memastikan yang bersangkutan bakal dipanggil dan diperiksa secara intensif untuk kemudian disanksi berat.
Sementara itu, Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya melihat daerah Kalimantan Utara (Kaltara) yang paling marak praktik TPPO. Sebagai daerah perbatasan, Kaltara kerap dijadikan perlintasan oleh WNI yang hendak pergi ke luar negeri melalui jalur ilegal. ”Hari pertama operasi itu ada sekitar 600 penumpang dari berbagai daerah terutama daerah NTB, Sulsel, Kaltim yang mendarat di Nunukan,” bebernya.
Usai didalami, Polri menemukan empat orang tersangka serta 233 korban di antara ratusan penumpang tersebut. ”Dari situ kami kembangkan terus sampai hari kedua dapat sepuluh tersangka dan sampai dua tiga minggu kemudian tersangka bertambah jadi 18 orang dan tujuh DPO,” beber Asep. Belum lama, lanjut dia, empat dari tujuh DPO berhasil ditangkap. ”DPO tersebut sebagai pemesan para pekerja yang akan dipekerjakan di Malaysia,” tambahnya.
Asep memastikan, Polri sudah bekerja sama dengan kepolisian di negara-negara sahabat untuk menindak para pelaku TPPO di luar negeri. Termasuk yang berperan dalam praktik jual beli organ tubuh. ”Sampai saat ini untuk masalah kasus perdagangan ginjal yang diduga di Bekasi itu masih dalam proses pengembangan,” kata dia. Proses hukumnya kini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan tidak menutup kemungkinan terus dikembangkan.
Sementara itu, modus TPPO kian hari kian berkembang. Ada saja jalan yang digunakan untuk memuluskan upaya tindak kejahatan ini. Terbaru, ada modus pemagangan.
Dugaan TPPO ini terjadi pada mahasiswa politeknik di Sumatera Barat yang dikirim untuk magang di Jepang. Niat untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya di negeri orang justru berujung pada perbudakan. Selama satu tahun magang, korban bekerja selama 14 jam sehari. Tak ada hari libur hingga waktu makan maksimal 15 menit. Soal gaji sama mirisnya. Mereka diberi Rp 5 juta per bulan namun disunat Rp 2 juta untuk diberikan ke pihak kampus.
Menurut Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto, dugaan kasus TPPO ini bukan kali pertama. Kasus-kasus serupa sudah banyak terjadi. “Tidka hanya di Sumbar, tapi dulu juga pernah terjadi di Malang, Jogjakarta, dan wilayah lainnya,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, dugaan praktik TPPO dalam pemagangan ini muncul salah satunya karena tawaran gaji tinggi. Kemudian didukung dengan minimnya lapangan kerja yang memadai serta proses pengawasan yang lemah. (*)
Yenny Wahid saat ditemui usai acara sarasehan alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2023) (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)
batampos – Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menyatakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, sudah mempertimbangkan untuk mengusung pasangan Yenny Wahid sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan pada Pemilu 2024.
“Saya kira keinginan Surya Paloh menggaet Yenny Wahid sebagai Cawapres Anies bukan tanpa alasan. Yenny Wahid ini kan perempuan dan tokoh di Nahdlatul Ulama. Sehingga Pak Surya tentu melakukan kalkulasi dan melihat potensi kemenangannya besar kalau pasangan ini diduetkan,” katanya di Jakarta, Rabu.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, keinginan Surya Paloh memasangkan Anies dengan Yenny Wahid, karena melihat pasangan ini ideal dan saling melengkapi.
Ujang pun tidak melihat dengan mengusung Yenny Wahid maka akan membuat posisi Koalisi Perubahan terancam bubar. Sebab, Yenny Wahid merupakan tokoh independen yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun.
“Kita tahu bahwa Yenny Wahid ini tokoh yang independen secara politik. Posisi ini membuatnya dapat diterima partai politik manapun di dalam koalisi termasuk Koalisi Perubahan,” katanya.
Meskipun, dia mengakui semua partai politik memaksakan kader internal untuk maju sebagai Cawapres berpasangan dengan Anies. Misalnya PKS mengusung Ahmad Heryawan sementara Demokrat mengusung Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono.
“Biasa dalam koalisi semua parpol mengusung kader masing-masing. Namun itu tidak bisa dipaksakan, nanti ada titik temu antara semua parpol itu siapa yang harus diusung akhirnya. Tentu ada parameter sehingga satu tokoh itu diputuskan jadi cawapres,” ungkapnya.
Dalam hal tersebut, kata Ujang, secara kalkulasi politik nama Yenny Wahid akan bisa dipertimbangkan semua parpol dan akhirnya parpol akan legowo.
“Yenny Wahid ini kan politisi perempuan, sekaligus memiliki garis keturunan dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Menurut saya ini, akan menjadi pertimbangan bagi parpol pendukung Anies,” jelasnya.
Dengan mengusung Yenny Wahid, dia meyakini akan dapat mendongkrak suara Anies dari kaum Nahdliyyin terutama kalangan NU kultural.
“Anies ini kan selama ini selalu dikaitkan kalau dia didukung kalangan Islam garis keras, Islam radikal, dan Islam kanan. Dengan adanya Yenny Wahid yang merupakan putri Gus Dur, otomatis stigma itu akan hilang. Karena ada representasi NU yang Islam moderat dan nasionalis,” jelasnya.
Di sisi yang lain, Yenny Wahid juga disebut akan menguatkan pasangannya di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Keduanya merupakan provinsi dengan suara terbanyak selain Jabar dan Banten.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (*)
Orangtua Siswa berkumpul di depan gerbang di SMAN 3 Batam, Sabtu (1/7). Mereka berharap anaknya bisa masuk SMAN 3 tersebut, F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Problem PPDB masih terjadi di SMAN 3 Batam, SMAN 1 Batam dan SMAN 5 Batam. Sebab, masih banyak orang tua siswa mendatangi sekolah, berharap anaknya masuk ke salah satu sekolah tersebut.
Meskipun kebanyakan, anak-anak mereka sudah diterima di sekolah-sekolah negeri lainnya. Fenomena ini, selalu terjadi tiap tahunnya di Batam.
“Masih banyak bangku SMA negeri yang kosong,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Andi Agung.
Ia mencontohkan di SMAN 26 Batam, ada sebanyak 280 bangku siswa yang kosong. Begitu juga di beberapa SMA negeri lainnya di Batam. Ia mengatakan, pemikiran masyarakat mengenai SMAN 3 atau SMAN 1 Batam, sebagai sekolah unggulan.
Namun, hal itu sepenuhnya salah, kata Andi. Sebab saat ini, tidak ada lagi sekolah unggulan.
“Tahun kemarin kami iyakan. Tahun ini, tidak (menerima orang tua murid yang memaksakan masuk sekolah lain, meskipun sudah sudah diterima di sekolah lainnya). Kami ingin berikan edukasi ke masyarakat, seperti SMAN 3 itu, berdekatan dengan SMAN 26,” ujar Andi.
Ia mengatakan, jika dibiarkan lagi tahun ini. Permasalahan ini akan terus berulang di tahun-tahun selanjutnya. Sehingga, permasalahan PPDB di Batam tidak akan pernah usai atau selesai.
“Keputusannya mungkin tidak seperti tahun lalu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka,” ujar Andi.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, semua SMAN dan SMKN sama. Ia ingin, para wali murid atau orang tua siswa, memiliki pandangan yang sama.
Oleh sebab itu, jika memang ada sekolah memiliki guru yang hebat-hebat. Ansar mengaku, akan mendistribusikan para guru tersebut. Sehingga, semua sekolah memiliki kesetaraan.
Sementara itu, terkait problem PPDB SMK. Ansar mengaku, tahun ini agak membuatnya kaget. Karena, tingginya animo masuk ke sekolah SMK negeri.
Atas problem siswa tak tertampung di SMK negeri. Ansar mengaku, akan mencarikan solusinya. Ia mengatakan, akan menemui Dirjen Pendidikan, sebelum menghadap ke Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim.
“Kami akan meminta, pemerintah berikan perhatian khusus,” ucapnya.
Hal yang senada disampaikan oleh Kadisdik Kepri, Andi Agung. Ia mengatakan, problem permasalahan PPDB di SMK negeri, akan segera diatasi usai 6 Juli mendatang.
“Kami selesaikan PPDB online ini terlebih dahulu,” ujarnya. (*)
