batampos – PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia, memastikan infrastruktur ruas bumi (ground segment) siap beroperasi menjelang peluncuran Satelit Nusantara Tiga atau yang juga disebut Satelit Republik Indonesia (SATRIA) dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Ahad, 18 Juni mendatang, waktu setempat. Satelit dengan total kapasitas transmisi 150 Gbps ini akan diluncurkan dengan roket Falcon 9 milik Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX).

Direktur Utama PSN, Adi Rahman Adiwoso, menjelaskan infrastruktur ground segment seperti pusat kontrol utama (Primary Satellite Center) dan pusat jaringan (Network Operation Center) yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, serta stasiun kontrol cadangan yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sudah dalam kondisi 100 persen. Jaringan komunikasi dan pendukung lainnya juga siap mendukung peluncuran Satelit SATRIA sehingga tidak ada elemen yang berpotensi menyebabkan penundaan.

“Peluncuran Satelit SATRIA akan menjadi pencapaian yang luar biasa bagi Indonesia karena ini merupakan satelit multifungsi terbesar di Asia dan nomor lima di dunia. Kesiapan infrastruktur ground segment merupakan elemen penting dalam mendukung kesuksesan peluncuran SATRIA,” kata Adi dalam keterangan resminya.

Dalam proyek Satelit SATRIA, PSN menyiapkan 11 stasiun bumi (gateway). Selain di Cikarang dan Banjarmasin, stasiun bumi lainnya berada di Batam, Pontianak, Tarakan, Manado, Kupang, Ambon, Manokwari, Timika, dan Jayapura. PSN menjalin kerja sama dengan The North West China Research Institute of Electronic Equipment (NWIEE) untuk membangun antena yang digunakan pada 11 stasiun bumi tersebut.

Untuk jaringan komunikasi dan pendukung lainnya, PSN berkolaborasi dengan Kratos Defense dan Hughes Network Systems (HNS). Kratos Defense menyiapkan perangkat Carriers Spectrum Monitoring (CSM) Satelit SATRIA serta Monitoring & Control (M&C) untuk memonitor serta mengontrol perangat radio frequency di 11 stasiun bumi. Adapun Hughes Network menyediakan IP Processing Hub untuk Satelit SATRIA.

“Secara keseluruhan, PSN menyediakan satelit beserta infrastruktur ground segment dan sistem komunikasi. Kami juga berkewajiban untuk mengoperasikan satelit SATRIA selama 15 tahun yang akan dilakukan oleh anak usaha PSN, PT Satelit Nusantara Tiga,” kata Adi.

Satelit SATRIA diproduksi oleh perusahaan manufaktur antariksa Prancis, Thales Alenia Space (TAS). Proses produksi satelit berlangsung dari September 2020 hingga Mei 2023. Setelah diproduksi, satelit berbobot 4,6 ton dengan tinggi 6,5 meter ini dikirim melalui moda transportasi laut selama 17 hari dari Cannes, Prancis bagian Selatan, menuju Cape Canaveral. Saat ini, satelit telah berada di Payload Processing Facility SpaceX.

Menjelang peluncuran, Adi mengatakan Satelit SATRIA telah melalui berbagai tahapan persiapan mulai dari pengecekan kondisi satelit setelah tiba dari Prancis hingga pemasangan rocket adapter dan fairing (penutup satelit) pada roket Falcon 9. Proses pemasangan satelit dengan fairing memakan waktu hingga 8 jam. Tahapan selanjutnya, pada 15 dan 16 Juni, fairing yang berisi satelit akan diintegrasikan dengan roket. Setelah itu, 24 jam sebelum peluncuran, satelit dipindahkan dari hanggar menuju launch pad.

“Hitung mundur (countdown) akan dimulai empat jam sebelum peluncuran. Apabila satelit dipastikan kondisi baik, komputer akan mengambil alih proses peluncuran 60 detik sebelumnya. Kami berharap peluncuran Satelit SATRIA berlangsung dengan lancar kehadiran satelit ini akan memberikan kesempatan dan hak yang bagi masyarakat Indonesia dalam mengakses layanan internet,” ujar Adi.

Pasca peluncuran, Satelit SATRIA membutuhkan waktu empat hingga lima bulan proses orbit raising untuk sampai dan menempati slot 146 derajat Bujur Timur (BT), yang tepat berada di atas Papua, Indonesia. Dalam orbit raising, satelit memakai teknologi Electric Propulsion yang memanfaatkan pendorong elektrik untuk mendukung pergerakan sehingga dapat menghemat penggunaan bahan bakar serta memperpanjang usia pakai satelit.

Setelah berada di 146 derajat BT, PSN bersama TAS akan melakukan In-Orbit Testing untuk memastikan perangkat Satelit SATRIA berfungsi dengan normal pasca peluncuran. Tahapan ini diperkirakan memakan waktu tiga minggu. Tahapan selanjutnya, PSN menjalankan In-Orbit Acceptance Review (IOAR). Peninjauan IOAR akan dilaksanakan pada pekan pertama Desember 2023.

“Setelah IOAR, TAS akan melakukan serah terima kepada PT SNT selaku operator. Satelit SATRIA selanjutnya akan digunakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (BAKTI Kominfo) untuk memberikan layanan internet di seluruh Indonesia,” ujar Adi.

Satelit SATRIA akan menjadi satelit pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi Very High-Throughput Satellite (VHTS) dan frekuensi Ka-Band. Satelit ini juga diperkuat dengan 116 Spot Beam sehingga layanan internet dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, terutama kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Satelit ini diharapkan mampu memfasilitasi sambungan internet pada layanan publik, seperti fasilitas pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan keamanan, dan fasilitas kesehatan.

“Sebagai perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia, PSN akan terus berinovasi dalam produk dan layanan untuk membantu pemerintah dalam membangun konektivitas digital yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kami percaya, komitmen kuat ini akan turut serta mendorong perkembangan industri satelit nasional untuk berkontribusi lebih besar lagi bagi negara,” tutup Adi. (*)

batampos – Sistem pemilu yang bakal digunakan pada 2024 akhirnya mendapat kepastian hukum. Kepastian didapat usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XX/2022 yang dibacakan di Gedung MK Jakarta, Kamis (15/6).

Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan kader PDIP Demas Brian Wicaksono bersama empat warga negara lain tersebut. Dengan demikian, Pemilu 2024 akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan jika sistem pemilu sebagai kebijakan hukum terbuka. Artinya, pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan.

Hakim MK Suhartoyo mengatakan, konstitusi Indonesia tidak pernah mengatur sistem pemilu apa yang harus digunakan. Sejak UUD 1945 dibentuk, Konstitusi RIS 1949, maupun UUDS 1950, semuanya tidak menentukan jenis sistem pemilu yang harus digunakan.

“UUD 1945 hasil perubahan pun tidak menentukan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD,” ujarnya. Dengan demikian, saat pasal 168 UU Pemilu mengatur sistem proporsional terbuka, tidak ada norma konstitusi yang dilanggar.

Dalam putusannya, MK juga membantah semua dalil pemohon. Sebelumnya, pemohon mendalilkan sistem terbuka memiliki banyak ancaman. Mulai dari membahayakan negara dan ideologi pancasila, mendistorsi partai politik, memunculkan caleg pragmatis, memperluas money politic, mempersulit keterwakilan perempuan hingga memberatkan penyelenggara.

“Tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” kata Saldi. Soal ancaman membahayakan negara misalnya, MK berpendapat tidak terjadi jika dipagari dengan prinsip-prinsip yang dapat membatasi aktor politik tidakmerusak ideologi negara.

Kemudian klaim mendistorsi parpol, MK menilai peran sentral parpol tetap kuat dalam menetapkan caleg. Sebaliknya, MK justru mendorong partai untuk memperkuat kaderisasi sehingga bisa menghasilkan caleg berkualitas yang sesuai dengan visi partai.

Selanjutnya terkait money politic, MK bependapat sistem tertutup juga punya potensi sama. Khususnya dalam upaya caleg mendapatkan nomor urut calon jadi. Untuk melawan money politik, MK justru memberikan sejumlah masukan.

Pertama, partai dan caleg harus berkomitmen tidak menggunakan politik uang. Kedua, penegakkan hukum harus berjalan. Ketiga edukasi kepada masyarakat. “Masalah politik uang sebenarnya lebih disebabkan karena sifatnya yang struktural, bukan sekadar disebabkan dari pilihan sistem,” tuturnya.

Soal pilihan sistem, MK juga menilai masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga dalam menentukan, harus dilakukan secara cermat. Jika kelak sistem pemilu dibahas ulang, MK memberi lima rambu-rambu dalam memutuskan.

Pertama, perubahan tidak terlalu sering dilakukan, sehingga dapat diwujudkan kemapanan sistem pemilu. Kedua, jika dilakukan perubahan, harus ditempatkan dalam rangka menyempurnakan sistem. Ketiga, opsi perubahan harus dilakukan sebelum tahapan pemilu dimulai.

“Sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan simulasi,” jelasnya. Keempat, jika dilakukan perubahan harus menjaga keseimbangan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat 3 dan prinsip kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Terakhir, apabila dilakukan perubahan, tetap melibatkan semua kalangan dan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna.

Sementara itu, hakim MK Arief Hidayat memberikan pendapat berbeda. Arief mengatakan, sistem pemilu perlu dievaluasi dan diperbaiki. Terlebih, sudah empat kali diberlakukan sejak 2004.

Sebab, dari perspektif filosofis dan sosiologis, pelaksanaan sistem proporsional terbuka yang selama ini berlangsung dinilai Arief didasarkan pada demokrasi yang rapuh. Di mana para caleg bersaing tanpa etika dan menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih masyarakat.

Arief mengusulkan sistem terbuka terbatas. Di mana partai mendapat kewenangan lebih dalam menentukan calon terpilih melalui sejumlah skema perhitungan tertentu.

Namun karena tahapan Pemilu tahun 2024 sudah dimulai, dia mengusulkan sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada Pemilu tahun 2029. “Saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,” terangnya.

Sementara itu, dengan tidak adanya perubahan, pelaksaan tahapan akan berjalan sesuai perencanaan. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, putusan MK kian memberikan kepastian hukum. Bahwa 2024 tetap menggunakan sistem terbuka.

Oleh karenanya, dalam mendesain Rancangan peraturan KPU ke depan, pihaknya akan berpatokan dengan sistem itu. Mulai dari desain surat suara pemilu legislatif, pemungutan suara di TPS, mengenai tanda Coblos, serta berkenaan dengan metode konversi suara ke kursi. “Desainnya pun dalam sistem proporsional daftar terbuka,” ujarnya di Kantor KPU.

Terkait saran MK untuk meningkatkan kualitas pemilihan legislatif, Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut secara regulasi sudah diatur. Untuk seleksi caleg misalnya sudah diatur dalam mekanisme internal partai. Hal itu yang perlu ditekankan oleh partai implementasinya.

Kemudian dalam pemilihan, sudah ada juga aturan untuk menertibkan. “Misalnya untuk pencalonan ada money politic, ada mekanismenya, ada bawaslu,” tuturnya.

Respon partai-partai

Sementara itu, meski mendukung sistem tertutup, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menerima dengan terbuka putusan MK. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menghormati keputusan tersebut, karena sejak awal PDIP percaya pada sikap kenegarawanan dari seluruh hakim MK untuk mengambil keputusan terbaik, dengan melihat seluruh dokumen-dokumen autentik terkait dengan amandemen UUD 1945.

Hasto menegaskan, PDIP mendukung keputusan MK tersebut, dan siap mengikuti pemilu dengan sistem terbuka. “PDIP hanya ingin melahirkan anggota dewan yang jauh dari praktik popularisme, liberalisme, dan kapitalisme,” terang politisi asal Jogjakarta itu.

Dia menyatakan, partainya akan terus melakukan pelembagaan politik, di mana anggota dewan di seluruh tingkatan memiliki tugas yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyat.

Sementara PKS mengaku bisa bernafas lega setelah MK memutuskan sistem proporsional terbuka. “Kami mengapresiasi putusan MK menolak uji materi Undang-Undang Pemilu,” terang Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi

Aboe menyebutkan, putusan tersebut menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka sesuai dengan Konstitusi. Hal itu memperkuat tafsir atas ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Aboe mengatakan, putusan MK akan menjadikan hubungan antara calon anggota legislatif dengan konstituen menjadi lebih kuat. “Di sisi lain, putusan ini akan disambut gembira oleh rakyat. Karena mereka dapat memilih para caleg secara terbuka sesuai dengan aspirasinya,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR itu menuturkan, dengan sistem proporsional terbuka, kontestasi akan berlangsung secara fair. Para caleg akan beradu gagasan dan menampilkan kelebihan yang dimiliki di daerah pemilihannya.

Mereka bisa mengeksplorasi kelebihan-kelebihan persolan yang dimiliki. “Dengan demikian, political branding tidak hanya dilakukan kepada partai, namun para caleg sendiri bisa melakukan personal branding secara mandiri,” tutup Aboe.

PAN juga memberikan apresiasi kepada MK. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, sejak awal PAN meyakini bahwa MK akan tetap menjaga marwah dan martabatnya sebagai penjaga demokrasi, hukum dan keadilan di Indonesia. “Sikap MK menolak gugatan terhadap sistem pemilu agar menjadi tertutup adalah bukti dari eksistensi MK sekarang ini,” bebernya.

Viva menjelaskan, jarang sekali terjadi adanya kesamaan pandangan secara kolektif antara sebagian besar partai politik dan unsur masyarakat dalam menilai tentang persoalan. Delapan partai politik yang lolos parliamentary threshold di DPR dan kekuatan civil society memiliki persamaan pemikiran bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem pemilu terbaik saat ini, dibanding sistem pemilu tertutup.

batampos – Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Said Abdullah mengatakan, putusan sistem proporsional terbuka yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan merombak apapun yang telah disiapkan oleh PDI-P, khususnya terkait pencalonan legislatif dalam Pemilu 2024.

“Pada dasarnya, kami sudah siap. Mau sistem tertutup atau pun terbuka. Jadi keputusan MK itu tidak akan merombak segala-galanya. Apalagi soal Daftar Caleg Sementara (DCS) yang sudah diserahkan kepada KPU,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Kamis (15/6). 

Oleh karena itu, lanjut Said, PDI-Perjuangan saat ini justru lebih sibuk untuk mempersiapkan kadernya yang telah dicalonkan untuk maju dalam Pemilu 2024 nanti. 

“Lebih baik kami mempersiapkan caleg yang secara kualitatif dan elektoral bisa diterima publik, itu saja, dan terus-menerus turun kepada publik,” ujar Said. 

Said juga mengatakan, justru sebuah kejanggalan jika ada partai politik yang tidak siap dengan keputusan sistem proporsional yang ditetapkan MK. Seharusnya setiap partai siap dengan keputusan apapun, terlebih untuk sistem proporsional tertutup yang memang harus diadopsi untuk rezim kepartaian saat ini. 

“Kan lucu kalau kemudian kalau keputusan MK terbuka, maka parpol akan merombak daftar caleg sementaranya. Kalau tertutup rombak lagi, enggak ada parpol seperti itu,” tutur Said. 

“Karena memang rezimnya rezim partai, maka mau tidak mau apa yang diputuskan MK partai selalu siap,” pungkas dia. 

Hari ini MK telah memutuskan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 atau gugatan terkait pemilu legislatif sistem proporsional daftar calon terbuka yang saat ini diterapkan Indonesia. Sebagai informasi, gugatan nomor 114/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Demas Brian Wicaksono (pengurus PDI-P), Yuwono Pintadi (anggota Partai Nasdem), Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono. 

Kemudian, sorotan mencuat ketika Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari pada 29 Desember 2020 mengomentari adanya gugatan ini, yang belakangan ditafsirkan para elite politik sebagai bentuk dukungan KPU RI atas pemilu legislatif sistem proporsional daftar calon tertutup. 

Dari 9 fraksi partai politik di DPR-RI, hanya ada satu fraksi yang mendukung sistem proporsional tertutup tersebut yaitu PDI-P. Sedangkan delapan parpol lainnnya yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS PAN dan PPP tegas menolak sistem yang diperkarakan tersebut. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus penganiayaan putra GP Ansor dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane. Kali ini, persidangan menghadirkan paman korban David, Muhammad Rustam Atala dan Satpam Kompleks Perumahan Green Pertama Abdul Rasyid.

Dalam persidangan kali ini, terungkap fakta mengejutkan dari saksi Abdul Rasyid. Dimana ia mengaku menyebut bahwa Mario Dandy dibawa ke kantor polisi menggunakan Jeep Rubicon, melihat hidung dan mulut anak David penuh darah hingga dibentak terdakwa Mario Dandy pasca menganiaya korban.

Di persidangan, Abdul Rasyid menjawab pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kendaraan yang digunakan untuk membawa tiga terdakwa ke kantor polisi. “Mario, Shane, dan anak AG itu dibawa ke Polsek Pesanggrahan itu menggunakan mobil apa?” tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan, kemarin (15/6).

Abdul pun menjawab bahwa pasca peristiwa penganiayaan terhadap anak David terjadi, ia melihat Mario Dandy bersama dua orang lainnya (Shane dan AG) dibawa ke kantor polisi menggunakan mobil Jeep Rubicoon, bukan mobil polisi. “Dibawa mobil B 120 DEN (mobil Jeep Rubicon) itu, tapi yang mengendarai polisi. Tidak (dengan mobil polisi),” jawab Abdul.

Jaksa juga menanyai Rasyid terkait beberapa kali tentang Mario Dandy dibawa menggunakan dengan mobil Jeep Rubicon, bukan dengan mobil polisi. Rasyid pun menegaskan kalau ketiganya dibawa ke kantor polisi menggunakan mobil Jeep tersebut, yang mana disopiri oleh polisi.

Dia menambahkan, anggota polisi itu datang ke lokasi kejadian pasca dia melaporkan peristiwa yang terjadi di lokasi melalui sambungan telepon. Tak lama, Mario Dandy, Shane Lukas, dan anak AG pun dibawa ke kantor polisi.

“Polisi seingat saya Reskrim (Polsek Pesanggrahan). Polsek datang kurang lebih 30 menit setelah laporan langsung dibawa,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Abdul juga mengatakan, pasca penganiayaan terjadi, dia melihat hidung dan mulut anak David dipenuhi darah, yang mana saat itu dalam kondisi tertelungkup. “Saudara kan tadi mengatakan kan, telungkup gitu, itu membujur kemana posisi korban?” tanya hakim di persidangan.

“Posisi ke Utara, searah jalan agak nyerong dikit ke pinggir,” jawab Abdul.

Menurutnya, anak David kala itu dalam posisi tertelungkup di aspal jalanan perumahan. Saat melihat itu, dia lantas mendekati anak David lantaran dia berpikir wajah anak David berada di aspal ditakutkan membuatnya tak bisa bisa bernapas.

“Saya angkat kepalanya kebetulan agak berat saya sempat angkatnya agak berat diganti saya sama Burhanuddin ikut bantuin balik, tapi begitu balik saya ga langsung balik karena saya tahu ada darah gitu di hidungnya, saya tetesin dahulu darahnya biar turun, saya balik, itu saya lihat di mulut dan hidungnya udah penuh darah dia,” tuturnya.

Saat darah keluar dari darah hidung dan mulut anak David, tambah Abdul, dia melihat ada gelembung yang menandakan anak David masih dalam kondisi bernapas. Namun, dia tidak memperhatikan apakah darah juga keluar dari telinga anak David dan wajah anak David memiliki luka ataukah tidak.

Dikatakan Abdul, sebelum melakukan penganiayaan terhadap anak David, Mario Dandy diketahui masuk ke komplek perumahan tanpa izin. Dia juga berganti baju 3 kali pasca melakukan penganiayaannya. Saat peristiwa terjadi, dia merupakan Komandan Regu Satpam perumahan, yang mana saat itu dia bertugas bersama 6 satpam lainnya. Sejatinya, untuk bisa masuk ke dalam komplek perumahan itu harus izin terlebih dahulu.

“Sesuai SOP harus (izin dahulu), menukar identitas, kartu akses,” ujarnya.

“Itu SOP-nya, tapi pada malam hari itu di gerbang masuknya itu, ada enggak izin masuknya sehingga diketahui jam berapa masuknya, ada enggak?” tanya hakim.

“Saya tahu, karena posisi saya di belakang. Saya tahu kejadian masuknya itu setelah evaluasi tugas, berarti setelah selesai tugas. Saya baru tanyakan anggota, nah ternyata memang tidak ada,” tuturnya.

Abdul menerangkan, saat kejadian, dia tak tahu adanya mobil Rubicoon yang memasuki komplek perumahan. Dia baru tahu pasca kejadian tentang waktu masuk mobil Rubicoon tersebut, itu pun pasca dia membukan rekaman CCTV di komplek perumahan tersebut. “Masuknya sekitar jam 7 (malam), jam 19.00 WIB pelaku kurang lebih,” jelasnya.

Pasca persidangan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunda sidang kasus penganiayaan pada Selasa (20/6) mendatang dengan agenda masih pemeriksaan saksi. Adapun saksi yang bakal dihadirkan merupakan mantan kekasih Mario, anak AG dan Anastasia Pretya Amanda alias APA.

“Ada 6 orang selain Rustam Hatala (Pamam anak David), yakni anak AG, Amanda, Rafael Benitez, Albertus Fernando, dan Abdaned Jofa,” ujar Jaksa.

Menurut Jaksa, setidaknya pada persidangan pekan depan ada 6 orang saksi yang dijadwalkan hadir di persidangan. Dua diantaranya merupakan mantan kekasih Mario Dandy, yakni anak AG dan Manda.

Sementara itu, Ketua majelis hakim, Alimin Ribut menambahkan, mengingat anak AG masih berusia di bawah umur, Jaksa diminta agar anak AG didampingi saat memberikan kesaksiannya. Pendamping tersebut salah satunya orangtua anak AG.

“Perlu diketahui juga nanti terhadap saksi AG harus ada pendamping, baik itu orangtuanya supaya tidak bolak-balik. Sidang kita tunda Selasa, 20 Juni 2023 mendatang pukul 10.00 WIB,” kata hakim. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus penganiayaan putra GP Ansor dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane. Kali ini, persidangan menghadirkan paman korban David, Muhammad Rustam Atala dan Satpam Kompleks Perumahan Green Pertama Abdul Rasyid.

Dalam persidangan kali ini, terungkap fakta mengejutkan dari saksi Abdul Rasyid. Dimana ia mengaku menyebut bahwa Mario Dandy dibawa ke kantor polisi menggunakan Jeep Rubicoon, melihat hidung dan mulut anak David penuh darah hingga dibentak terdakwa Mario Dandy pasca menganiaya korban.

Di persidangan, Abdul Rasyid menjawab pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kendaraan yang digunakan untuk membawa tiga terdakwa ke kantor polisi. “Mario, Shane, dan anak AG itu dibawa ke Polsek Pesanggrahan itu menggunakan mobil apa?” tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan, kemarin (15/6).

Abdul pun menjawab bahwa pasca peristiwa penganiayaan terhadap anak David terjadi, ia melihat Mario Dandy bersama dua orang lainnya (Shane dan AG) dibawa ke kantor polisi menggunakan mobil Jeep Rubicoon, bukan mobil polisi. “Dibawa mobil B 120 DEN (mobil Jeep Rubicoon) itu, tapi yang mengendarai polisi. Tidak (dengan mobil polisi),” jawab Abdul.

Jaksa juga menanyai Rasyid terkait beberapa kali tentang Mario Dandy dibawa menggunakan dengan mobil Jeep Rubicoon, bukan dengan mobil polisi. Rasyid pun menegaskan kalau ketiganya dibawa ke kantor polisi menggunakan mobil Jeep tersebut, yang mana disopiri oleh polisi.

Dia menambahkan, anggota polisi itu datang ke lokasi kejadian pasca dia melaporkan peristiwa yang terjadi di lokasi melalui sambungan telepon. Tak lama, Mario Dandy, Shane Lukas, dan anak AG pun dibawa ke kantor polisi.

“Polisi seingat saya Reskrim (Polsek Pesanggrahan). Polsek datang kurang lebih 30 menit setelah laporan langsung dibawa,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Abdul juga mengatakan, pasca penganiayaan terjadi, dia melihat hidung dan mulut anak David dipenuhi darah, yang mana saat itu dalam kondisi tertelungkup. “Saudara kan tadi mengatakan kan, telungkup gitu, itu membujur kemana posisi korban?” tanya hakim di persidangan.

“Posisi ke Utara, searah jalan agak nyerong dikit ke pinggir,” jawab Abdul.

Menurutnya, anak David kala itu dalam posisi tertelungkup di aspal jalanan perumahan. Saat melihat itu, dia lantas mendekati anak David lantaran dia berpikir wajah anak David berada di aspal ditakutkan membuatnya tak bisa bisa bernapas.

“Saya angkat kepalanya kebetulan agak berat saya sempat angkatnya agak berat diganti saya sama Burhanuddin ikut bantuin balik, tapi begitu balik saya ga langsung balik karena saya tahu ada darah gitu di hidungnya, saya tetesin dahulu darahnya biar turun, saya balik, itu saya lihat di mulut dan hidungnya udah penuh darah dia,” tuturnya.

Saat darah keluar dari darah hidung dan mulut anak David, tambah Abdul, dia melihat ada gelembung yang menandakan anak David masih dalam kondisi bernapas. Namun, dia tidak memperhatikan apakah darah juga keluar dari telinga anak David dan wajah anak David memiliki luka ataukah tidak.

Dikatakan Abdul, sebelum melakukan penganiayaan terhadap anak David, Mario Dandy diketahui masuk ke komplek perumahan tanpa izin. Dia juga berganti baju 3 kali pasca melakukan penganiayaannya. Saat peristiwa terjadi, dia merupakan Komandan Regu Satpam perumahan, yang mana saat itu dia bertugas bersama 6 satpam lainnya. Sejatinya, untuk bisa masuk ke dalam komplek perumahan itu harus izin terlebih dahulu.

“Sesuai SOP harus (izin dahulu), menukar identitas, kartu akses,” ujarnya.

“Itu SOP-nya, tapi pada malam hari itu di gerbang masuknya itu, ada enggak izin masuknya sehingga diketahui jam berapa masuknya, ada enggak?” tanya hakim.

“Saya tahu, karena posisi saya di belakang. Saya tahu kejadian masuknya itu setelah evaluasi tugas, berarti setelah selesai tugas. Saya baru tanyakan anggota, nah ternyata memang tidak ada,” tuturnya.

Abdul menerangkan, saat kejadian, dia tak tahu adanya mobil Rubicoon yang memasuki komplek perumahan. Dia baru tahu pasca kejadian tentang waktu masuk mobil Rubicoon tersebut, itu pun pasca dia membukan rekaman CCTV di komplek perumahan tersebut. “Masuknya sekitar jam 7 (malam), jam 19.00 WIB pelaku kurang lebih,” jelasnya.

Pasca persidangan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunda sidang kasus penganiayaan pada Selasa (20/6) mendatang dengan agenda masih pemeriksaan saksi. Adapun saksi yang bakal dihadirkan merupakan mantan kekasih Mario, anak AG dan Anastasia Pretya Amanda alias APA.

“Ada 6 orang selain Rustam Hatala (Pamam anak David), yakni anak AG, Amanda, Rafael Benitez, Albertus Fernando, dan Abdaned Jofa,” ujar Jaksa.

Menurut Jaksa, setidaknya pada persidangan pekan depan ada 6 orang saksi yang dijadwalkan hadir di persidangan. Dua diantaranya merupakan mantan kekasih Mario Dandy, yakni anak AG dan Manda.

Sementara itu, Ketua majelis hakim, Alimin Ribut menambahkan, mengingat anak AG masih berusia di bawah umur, Jaksa diminta agar anak AG didampingi saat memberikan kesaksiannya. Pendamping tersebut salah satunya orangtua anak AG.

“Perlu diketahui juga nanti terhadap saksi AG harus ada pendamping, baik itu orangtuanya supaya tidak bolak-balik. Sidang kita tunda Selasa, 20 Juni 2023 mendatang pukul 10.00 WIB,” kata hakim. (*)

Reporter: JP Group