KITA dapat berkomunikasi, berinteraksi, berbagi jaringan kerja, dan melakukan
berbagai kegiatan lain melalui media sosial (medsos).

Medsos mengunakan teknologi berbasis situs web atau aplikasi yang dapat
menampilkan suatu komunikasi dalam bentuk dialog interaktif. Platform digital
yang dapat digunakan untuk komunikasi di antaranya ialah blog dan jejaring
sosial seperti Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Whatsapp, Line.

Aktivitas di platform tersebut menyebabkan transformasi nilai-nilai (budaya,
sosial, etika, dan pengetahuan, dan lain-lain), regulasi, pembangunan, dan cara
bertransaksi: e-commerce, e-banking, cyber notary, dan e-voting.

Hal ini disebabkan kemudahan dan kecepatan penyebaran informasi yang dapat
mencapai jarak yang sangat luas dengan biaya murah dan efektif. Namun,
kemudahan dan kecepatan penyebaran informasi dalam medsos juga cenderung
menimbulkan kontradiksi, baik dari segi penulisan informasi yang tidak sesuai
dengan ketentuan bahasa, gaya bahasa yang tidak tepat, ambiguitas, maupun
berbagai permasalahan lain.

Baca juga: Pemutakhiran Profil Komunitas Literasi di Anambas

Selain itu, di medsos sering muncul komentar-komentar buruk terhadap
informasi atau isu-isu yang belum diketahui kebenarannya.

Oleh karena itu, dalam memanfaatkan dan menggunakan media sosial, kita
harus waspada. Banyak kasus yang merupakan dampak komunikasi di dunia
maya menempatkan bahasa atau tuturan sebagai barang bukti.

Suatu tuturan dapat berdampak secara moral atau hukum. Jenis-jenis kasus
kebahasaan di medsos dapat berupa hoaks, pencemaran nama baik, atau ujaran
kebencian. Hoaks disebut juga berita palsu. Hal itu disebabkan oleh berita atau
informasi yang disajikan belum diketahui kebenaran dan buktinya, serta tidak
adanya sumber relevan dalam penyampaian materi-materinya.

Ciri-ciri hoaks adalah (a) tidak memiliki sumber yang jelas; (b) berisi fanatisme
atas nama ideologi atau lainnya; (c) provokatif; dan (d) terlihat konyol dan
meragukan. Hoaks dapat berkembang di semua segmen kehidupan masyarakat,
seperti agama, politik, kesehatan, dan lain-lain.

Adapula pelanggaran yang merujuk pada ujaran kebencian. Ujaran kebencian
dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk,
antara lain (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) penistaan, (4)
provokasi, (5) menyebarkan berita bohong, (6) ujaran kebencian, (7) fitnah, dan
(8) ancaman. Semua kegiatan tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak
pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik
sosial.

Ujaran kebencian bertujuan menghasut dan menyulut kebencian individu dan
masyarakat dalam berbagai komunitas suku, agama, aliran
keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum
difabel, dan orientasi seksual.

Baca juga: Sastra sebagai Alat Sentuh

Kasus-kasus kebahasaan yang menimbulkan konflik di atas bukan tidak mungkin
meningkat menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Saat ini sudah mulai tampak kampanye terselubung dari para calon aggota
legeslatif (caleg) dalam iklan di baliho, media cetak, televisi, atau postingan
media sosial, padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan masa
kampanye yang berlangsung 75 hari itu baru akan dimulai pada 28 November
2023 hingga 10 Februari 2024.

Menurut UU Pemilu, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain
yang ditunjuk sebagai peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan
menawarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu. Kegiatan tersebut
tentu akan semakin marak menjelang masa kampanye dan pemilihan umum
yang ditetapkan pada 14 Februari 2024.

Laju pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang semakin besar ditambah
teknologi yang semakin berkembang dapat menjadi ajang kreativitas para calon
untuk melakukan promosi diri dan kampanye secara digital.

Kampanye digital juga dianggap menjadi wadah paling efektif mengingat jumlah
calon pemilih yang banyak, wilayah Indonesia yang luas, dan percepatan akses
pemilih di luar negeri.

Dilansir dari Detik.com, data daftar pemilih sementara (DPS) nasional untuk
Pemilu 2024, yang diungkapkan oleh Ketua KPU, Hasyim Ashari, hingga bulan
April 2023 mencapai 205.853.518 orang. Jumlah ini bahkan bisa berubah
berdasarkan pemutakhiran data.

Sementara itu, dari hasil rekapitulasi DPS, ada 514 kabupaten dan kota, 7.277
jumlah kecamatan, 83.860 jumlah desa dan PPLN, dan 823.287 jumlah TPS dan
TPS LN (luar negeri).

Pada kesempatan kampanye tersebut, bukan tidak mungkin ada oknum
kompetitor yang melakukan pelanggaran dengan menyalahgunakan platform
kampanye digital.

Baca juga: Business or Politics

Pelanggaran itu dapat berupa kampanye hitam dan kampanye negatif. Kedua
istilah ini sering muncul pada masa pemilu hingga pemilihan presiden. Keduanya
memiliki makna dan dampak yang berbeda dari segi hukum.

Ada tiga hal pembeda kampanye negatif dengan kampanye hitam. Dari sisi
sumber, pelaku kampanye negatif terlihat jelas, sedangkan pelaku kampanye
hitam tidak terlihat jelas. Dari sisi tujuan, kampanye negatif bertujuan untuk
mendiskreditkan karakter seseorang dan kampanye hitam bertujuan untuk
menghancurkan karakter seseorang. Kemudian dari sisi kebenaran, kampanye
negatif menggunakan data yang sahih sementara kampanye hitam datanya tak
sahih atau mengada-ada.

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia, Topo Santoso, mengatakan
bahwa kampanye negatif dilakukan dengan menunjukkan kelemahan dan
kesalahan dari lawan dan kandidat lain. Bahkan, kampanye negatif sah-sah saja
karena dinilai dapat membantu pemilih membuat keputusan.

Untuk menangani dan mencegah pelanggaran etika kampanye digital lainnya,
disahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai
pedoman etika dalam berkomunikasi politik.

Perbuatan kampanye hitam melalui media sosial bisa dijerat melalui Pasal 28
ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah
melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
dengan ancaman 6 tahun penjara.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyampaikan bahwa meskipun larangan dan
sanksi di UU Pemilu hanya ditujukan kepada pelaksana, peserta, dan/atau tim
kampanye, tetapi tiap orang yang melakukan kampanye hitam di media sosial
dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU ITE.

Meskipun demikian, kita tetap dapat nyaman bermedia sosial tanpa khawatir
terjerat kasus dan efek negatif dari medsos asalkan ketika berkampanye
mengutamakan etika berkomunikasi.

Ketika menggunakan media sosial, kita perlu mengutamakan prinsip komunikasi,
yaitu kerja sama dan kesantunan. Selain itu, perhatikan juga sikap sopan santun,
tidak membagikan konten pornografi, tidak menyinggung SARA, menggunakan
fakta dan data, memastikan kebenaran informasi, menghargai hak cipta dengan
menyebutkan sumber, tidak emosional, dan tidak menggunakan identitas palsu.
Terakhir, kita juga perlu memahami bahwa norma yang berlaku di dunia nyata
dan norma di dunia maya tetap sama.

Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip etika ini, kita dapat menjaga integritas
pemilu, menghormati hak setiap individu, dan memastikan bahwa kampanye
pemilu melalui media sosial dilakukan secara adil dan bertanggung jawab.
Semoga pemilihan umum di masa depan dapat berjalan dengan adil dan
demokratis untuk kepentingan negara dan masyarakat. (*)

Oleh: Novianti
Pengkaji Bahasa dan Sastra, Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau

batampos – Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melaksanakan kegiatan
Pemutakhiran Profil Komunitas Literasi di Kabupaten Kepulauan Anambas pada
18 hingga 23 Juni 2023.

Dalam kegiatan ini, Tim Literasi berkunjung ke beberapa taman bacaan
masyarakat (TBM) yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Siantan
Selatan, Kecamatan Palmatak, dan Kecamatan Siantan Timur.

Baca juga: Kantor Bahasa Provinsi Kepri Bina Komunitas Literasi di Karimun

Kegiatan ini bertujuan untuk mendata jumlah TBM di Kabupaten Kepulauan
Anambas dan mengelompokannya.

Sejumlah komunitas literasi yang terjaring, nantinya akan dibina dan diberi
bantuan. Program ini merupakan salah satu rangkaian dari program Gerakan
Literasi Nasional yang dinaungi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kemendikbudristek. (*)

batampos – Pengumuman Indonesia memasuki masa transisi Covid-19 bukan berarti kendor dalam hal preventif. Memang biaya vaksin dan perawatan pasien Covid-19 masih ditanggung negara, namun bisa jadi kedepannya aturan itu dicabut.

Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito kemarin (22/6) menyatakan rata-rata penambahan kasus positif harian selama bulan Januari sampai Juni tahun ini hanya sebesar 533 kasus positif. Jika dibandingkan dengan puncak kasus yang pernah dialami Indonesia, kasus sekarang turun 97 persen. Begitu juga dengan angka kematian yang juga terus turun. “Adanya perbaikan kondisi Covid-19 Indonesia tidak terlepas dari peran vaksin,” kata Wiku.

Pada awal Covid-19 masuk ke Indonesia pemerintah menetapkan status kesehatan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020. Disusul Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 yang menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Lalu pada 21 Juni lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi menyatakan Indonesia sudah mulai masuk masa transisi endemi Covid-19.

Banyak pertanyaan setelah status transisi endemi di tetapkan, bagaimana dengan pengobatan pasien Covid-19. Termasuk vaksinasi. “Saat ini vaksinasi dan penanganan atau pengobatan pasien covid-19 masih dijamin oleh pemerintah kemudian kebijakan selanjutnya akan diatur,” katanya. Untuk itu dia minta masyarakat yang belum vaksin agar segera imunisasi Covid-19.

Transisi endemi ini menurutnya tidak berarti melupakan pola hidup sehat. Pemakaian masker di kendaraan umum memang tidak diwajibkan. Namun, dia minta kesadaran masyarakat jika sakit maka menggunakan masker.

Dokter spesialis paru dr Erlina Burhan SpP pun menyatakan hal yang sama dengan Wiku. Dia meminta masyarakat untuk tetap saling memproteksi. Selain pakai masker saat berpotensi menularkan penyakit, juga melakukan pola hidup bersih dan sehat. Vaksinasi masih dirasa perlu.

Lalu bagaimana dengan tes untuk mengetahui kondisi kesehatan? Pada kelompok yang rawan tertular, tes covid-19 masih diperlukan. Begitu juga untuk pasien di rumah sakit yang memerlukan perawatan intensif seperti operasi. “Yang interaksi antara dokter dan pasien itu lama, saya kira masih perlu tes Covid-19 dulu,” sarannya.

Ketua Umum PB IDI dr Adib Khumaidi SpOT mengungkapkan jika pandemi Covid-19 merupakan pembelajaran untuk saling kolaborasi berbagai stakeholder untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Selanjutnya, paradigm yang harus dibangun adalah paradigma sehat. “Harus dipikirkan promotif dan preventif. Tidak ada negara yang mampu membiayai kesehatan kalau yang dipikirkan hanya hilirnya,” bebernya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MenkoPMK) Muhadjir Effendy menyebut, penambahan hari libur pada momen Hari Raya Idul Adha 1444H/2023M diputuskan salah satunya lantaran berakhrinya pandemi Covid-19 yang kini sedang menuju endemi. Meski, sebelumnya secara de facto, ia telah memasuki ke era endemi. Sehingga, persiapan untuk masuk ke endemi dari kementerian-kementerian terkait sudah relative siap.

Selain perubahan pandemi menjadi endemi, penambahan libur ini juga dilakukan dengan pertimbangan untuk menumbuhkan perekonomian melalui sektor pariwisata. Termasuk, meningkatkan intensitas kebersamaan dalam keluarga dengan memanfaatkan masa libur sekolah.

”Insyaallah sudah siap (transisi, red),” ungkapnya, kemarin (22/6).

Seperti diketahui, pemerintah telah menyepakati cuti bersama Idul Adha bertambah 2 hari. Yaitu pada tanggal 28 dan 30 Juni 2023. Keputusan ini ditetapkan melalui perubahan SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023.

Pesiapan yang dimaksutkan olehnya ini termasuk soal pemindahan pelayanan. Muhadjir mengatakan, bagi mereka yang masih terkena Covid-19 yang semula menggunakan dana KCP PEN maka ke depan pembiayaan-pembiayaan tersebut akan kembali menggunakan skema lama.

”Apa itu? Yaitu nanti khusus untuk pembiayaan itu akan dibebankan kepada pihak yang sakit melalui skema BPJS Kesehatan,” katanya. Sehingga, mereka yang berasal dari instansi perusahaan akan ditanggung iurannya oleh perusahaan. Sementara, apabila yang bersangkutan seorang pengusaha mandiri maka iuran BPJSnya ditanggung sendiri. ”Tetapi untuk yang tidak mampu itu tetap akan dibantu iurannya dari pemerintah yaitu skema PBI, baik dananya yang ada di pusat maupun yang ada di daerah,” sambungnya.

Ketentuan tersebut sudah berlaku saat ini. Persis setelah dideclair oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan pandemi Covid-19 telah usai.

Artinya, semua yang berkaitan dengan pananganan pandemi termasuk anggaran sudah rampung. Yang sebelumnya ada refocusing untuk penanganan Covid-19 sudah dikembalikan lagi ke APBN. Kemudian, tahap berikutnya difokuskan dengan pemulihan ekonomi.

Disinggung soal risiko munculnya varian baru, Muhadjir mengatakan, bahwa kemungkinan tersebut masih tak terelakkan. Mengingat, ketika dinyatakan sebagai endemi tak berarti penyakit ini habis sama sekal. Namun, berubah menjadi penyakit biasa. ”Penyakit pernafasan, penyakit menular tapi eskalasinya insya allah tidak akan sampai pada tingkat berbahaya sehingga perlu ada kedaruratan,” ungkap Mantan Mendikbud tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Mantan Mendikbud tersebut turut meluruskan soal perubahan status pandemi Covid-19 dengan kampanye pilpres. Dia menegaskan, bahwa perubahan status ini tak ada kaitannya dengan politik. Sebab, proses pengkajian sudah dilakukan sejak lama. Hingga akhirnya kementerian teknis seperti Kementerian Kesehehatan dan Kemenko Perekonomian telah memaparkan kesiapan Indonesia untuk bertransformasi dari pandemi ke endemi. ”Enggak lah,” tegas dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – BPJS Kesehatan kemarin (22/6) meluncurkan aplikasi bernama i-Care JKN. Aplikasi yang dicobakan ke 25 rumah sakit ini disebut dapat memberi kemudahan. Sebab dokter antar fasilitas kesehatan bisa melihat rekam jejak kesehatan dan penanganan pasien. Akhirnya perawatan yang tidak tepat bisa diminimalisir.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti kemarin menyatakan tahun ini adalah tahun transformasi mutu. Ada tiga hal yang menjadi komitmen dalam transformasi, yakni lebih mudah, lebih cepat, dan setara dalam pelayanan. Sehingga munculah berbagai inovasi. Salah satunya i-Care.

“Saat ini BPJS Kesehatan sedang fokus memanfaatkan data riwayat pelayanan kesehatan,” kata Ghufron. Ini untuk memberikan nilai tambah dari layanan JKN. Jika dalam sehari ada 1,4 juta masyarakat yang memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan. Sehingga ini menjadi data yang besar.

“Data yang terkumpul ini bisa dimanfaatkan dokter untuk memberikan layanan yang optimal,” katanya. Melalui aplikasi ini, dokter atas seizing pasien bisa transfer informasi kesehatan pasien. Misalnya terkait perawatan yang pernah diberikan atau alergi obat. Sehingga tenaga medis yang melihat rekam medis ini dapat menggunakan informasi ini untuk pengobatan yang optimal. Peluang kesalahan pemberian obat yang menyebabkan alergi atau tindakan yang sebelumnya pernah dilakukan.

Ghufron menyebut aplikasi ini seperti ATM. Dengan hanya membawa kartu, data bisa diketahui. Meski untuk tindakan harus melelalui persetujuan pasien. “Ini bisa digunakan untuk memberikan informasi yang lebih akurat pada dokter atau faskes atas apa riwayat pengobatan pasien,” ungkapnya. Sehingga membantu penegakan diagnosis lebih tepat dengan pelayanan lebih cepat.

Peserta JKN juga dapat mengakses i-Care JKN secara langsung melalui Aplikasi Mobile JKN. Peserta JKN dapat melihat riwayat pelayanan yang telah diberikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Termasuk informasi surat rujukan, seperti diagnosa, tindakan, faskes pemberi layanan, dan tanggal pelayanan.

Aspek yang ditakuti adalah soal keamanan data. Direktur Bidang Teknologi Informasi Edwin Aristiawan menjamin keamanan data. Sebab akses hanya bisa diberikan oleh pemilik data. Dalam hal ini pasien. “Ada password sendiri,” katanya. Dokter yang akan menggunakan i-Care harus menggunakan inform concern yang berisi persetujuan pasien dan tujuan penggunaan data dalam i-Care.

Selain itu, Sistema dalam i-Care dapat mengetahui siapa saja yang mengakses data tersebut. Sehingga jika ada penyalahgunaan dapat terdeteksi. “Dokter yang menggunakan juga harus pada saat praktik. Di luar itu tidak bisa,” ujarnya.

Edwin menyatakan bahwa sejauh ini sudah uji coba terkait ada peluang pembobolan data. Namun dia cukup optimis dengan sistem yang ada cukup aman dalam menjaga keamanan data. Jika ada indikasi penggunaan data secara tidak sah, maka sistem sudah melakukan enkripsi. “Memang akan kami evaluasi terus karena ini akan efektif jika sudah diujicobakan langsung,” katanya. (*)

Reporter: JP Group