Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. (Linna Susanti/Antara)
batampos – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengundang para bakal calon presiden (Bacapres) untuk hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI di Makassar, Sulawesi Selatan.
Ketua APEKSI Bima Arya mengatakan, ada tiga bacapres terkuat yang diundang dalam kegiatan APEKSI. Yakni bacapres dari koalisi PDIP Ganjar Pranowo, bacapres dari koalisi perubahan Anies Baswedan dan bacapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Prabowo Subianto.
Dari ketiganya, lanjut dia, baru dua yang konfirmasi akan hadir. “Pak Prabowo dan Mas Ganjar sudah konfirmasi. Tinggal menunggu mas Anies,” ujarnya saat dihubungi.
Seperti diketahui, Anies baru saja menuntaskan ibadah dari tanah suci. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu baru mendarat di Jakarta pada Rabu dini hari kemarin.
Bima mengatakan, pihaknya sengaja mengundang para bacapres untuk mendengarkan gagasan masing-masing. Khususnya terkait bagaimana Indonesia menjemput bonus demografi dan indonesia emas 2045. “Seluruh walikota mau mendengar gagasannya,” imbuhnya.
Selain mendengarkan, sosok yang juga menjabat sebagai Walikota Bogor itu menyebut Apeksi juga akan menyampaikan aspirasi pada para bacapres. Namun, Bima belum mau membeberkan aspirasi apa yang akan disampaikan.
“Nanti apeksi juga akan menyampaikan aspirasi dan gagasannya,” kata politisi Partai Amanat Nasional tersebut.
Bima menerangkan, Bonus Demografi dan Indonesia emas 2045 menjadi salah satu pesan yang akan dibahas dalam rapat kerja APEKSI bersama 98 98 Wali Kota se Indonesia. Dua isu lainnya adalah konsistensi APEKSI mengawal otonomi daerah serta kerja pemerintahan di tahun politik.
Bima mengatakan, tahun politik berpotensi mengganggu fokus banyak stakeholder. Namun demikian, momen itu tidak boleh mengganggu proses pembangunan di seluruh pelosok daerah.
“Saya harap meski tahun politik kita harus mengawal pembangunan daerah yang tetap terkordinasi dengan pusat. Pembangunan tidak boleh terhambat karena politik,” harapnya.
Rakernas APEKSI sudah dibuka kemarin. Perwakilan pemerintah pusat hadir Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. (*)
Warga bergotong-royong menimbun jalan menuju Pelabuhan Sagulung, beberapa waktu lalu.
batampos – Warga Sagulung mendesak Pemerintah Daerah untuk segera memperbaiki akses jalan rusak di wilayah Kecamatan Sagulung. Jika Pemerintah Provinsi masih belum bisa melakukan perbaikan, Pemko Batam diharapkan bisa segera mengambilalih untuk melakukan kerusakan jalan.
Sunario, tokoh masyarakat di Seibinti, mengatakan, perbaikan jalan rusak di Kecamatan Sagulung yang menjadi perhatian khusus yakni ruas jalan menuju Pelabuhan Sagulung, Seibinti.
Ruas jalan ini diketahui kewenangan Pemprov Kepri dan kondisinya sangat memprihatikan. Kerusakan yang tak kunjung diperbaiki semakin melebar hingga puluhan meter dari lokasi jalan lubang semula.
Pemotor sering tabrakan dan jatuh karena lubang yang cukup besar. Saat hujan jalan ini jadi jebakan maut bagi pengendara sebab lubang tertutup air.
“Apapun ceritanya jalan ini harus segera diperbaiki karena sudah tak laik lagi. Lubang dimana-mana. Kalau Pemprov belum bisa tolong koordinasi dengan Pemko, biar Pemko yang ambil alih,” ujar Sunario.
Beberapa waktu lalu warga melakukan aksi tanam pisang di lokasi jalan rusak tersebut dengan harapan segera diperbaiki. Namun hingga kini belum ada tindakan yang berarti. Hanya sekedar menambal lokasi jalan yang lubang juga belum dilaksanakan.
“Padahal ini akses utama. Bukan warga Sagulung saja tapi masyarakat pulau juga. Tolong ini segera diperhatikan,” kata Usman, warga lainnya.
Lurah Seibinti, Jamil, mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan ini ke Pemprov melalui Pemko Batam. Namun belum ada upaya perbaikan. Diapun berharap yang sama agar perbaikan jalan rusak ini bisa diambil alih oleh Pemko Batam.(*)
batampos – Pendiri AwanPintar.id Yudhi Kukuh mengungkapkan data serangan siber yang terjadi di Indonesia. Dari data yang dia kumpulkan, setiap jam rata-rata terjadi setengah juta serangan siber. Diantara jam sibuk serangan siber terjadi pada jam istirahat makan siang.
Data tersebut dia paparkan dalam diskusi Indonesia Wapsada, Kenali Ancaman Digital di Indonesia yang digelar di Jakarta kemarin (12/7) sore. Dari data real time yang dia suguhkan, pada 12 Juli pukul 12.00 WIB ada 680 ribu lebih serangan siber. Sementara itu pada 11 Juli pukul 14.00 WIB ada 689 ribu lebih serangan siber.
’’Semua ada pattern atau polanya. Bisa diketahui jam-jam sibuk serangan siber,’’ katanya. Yudhi menuturkan informasi serangan siber itu mereka peroleh dari sejumlah sensor yang dia pasang di beberapa titik. Sensor itu sudah bisa menjangkau sistem teknologi informasi yang berpotensi jadi sasaran serangan siber.
Dia menjelaskan data serangan siber itu dia sajikan di website AwanPintar.id yang bisa diakses masyarakat umum. Termasuk juga asal serangan siber. Dia mengatakan serangan siber tidak hanya datang dari luar negeri. Tetapi juga ada serangan siber yang berasal dari Indonesia sendiri.
Meskipun terdeteksi ada serangan siber dari dalam negeri, dia mengatakan bisa saja dikendalikan dari luar negeri. Pelaku serangan siber dari luar negeri memanfaatkan kelemahan sistem atau server yang ada di Indonesia. Sehingga sekilas serangan tersebut seperti dari dalam negeri.
Rencananya awal pekan depan Yudhi akan melansir laporan serangan siber untuk semester I 2023 (Januari-Juni). ’’Rata-rata Mei adalah tinggi-tingginya serangan siber,’’ tuturnya. Kemudian pada Juni kecenderungannya menurun. Kebanyakan serangannya berupa pengiriman Malware atau Ransomware. ’’Serangan Malware atau Ransomware rata-rata motifnya uang,’’ katanya.
Pada kesempatan yang sama Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengakui bahwa serangan siber yang terjadi di Indonesia cukup banyak. ’’Antisipasinya adalah jangan sampai serangan siber itu menjadi insiden,’’ katanya.
Dia lantas menyampaikan rekapitulasi serangan siber sepanjang 2022 yang ditangani oleh BSSN. Ariandi mengatakan sepanjang tahun lalu BSSN mendeteksi ada 311 dugaan insiden serangan siber. Paling tinggi yaitu 98 kasus menyerang sistem administrasi pemerintahan. Dia menegaskan menjaga keamanan siber adalah menjadi tanggung jawab semua pihak.
Bahkan masyarakat umum juga bisa ikut terlibat adalam pengamanan siber. Khususnya pada gadget atau perangkat komputer masing-masing. Dia memberikan saran keamanan siber yang bisa dilakukan mandiri oleh masyarakat. Diantaranya adalah mengubah password secara berkala. ’’Minimal tiga bulan sekali password diganti,’’ tuturnya.
Kebiasaan mengganti password secara berkali itu memang merepotkan. Tetapi tambah merepotkan jika uang di rekening tersedot oleh hacker. Kemudian masyarakat tidak gampang mengunduh apalagi menginstall aplikasi yang tidak jelas. Selain itu website penyedia film atau drama gratis, juga kerap menjadi pintu masuk serangan siber. (*)
Reporter: JP Group
Serangan Siber di Indonesia
(Data real time, 12 Juli 2023 13.30 WIB)
Negara Asal Penyerang
1. Amerika Serikat : 35 persen
2. Indonesia : 17 persen
3. Vietnam : 17 persen
4. Tiongkok : 16 persen
5. India : 15 persen
Daerah Asal Penyerang untuk Serangan dari Indonesia
1. Jakarta : 31 persen
2. Depok : 11 persen
3. Tangerang : 9 persen
4. Bekasi : 8 persen
5. Surabaya : 7 persen
Negara Asal Spam/Malware
1. Amerika Serikat : 84 persen
2. Tiongkok : 5 persen
3. Polandia : 5 persen
4. Benin : 3 persen
5. Bulgaria : 3 persen
Target CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) Tertinggi
1. CVE-2021-44228 : 79 persen
2. CVE-2017-7577 : 11 persen
3. CVE-2019-11500 : 6 persen
4. CVE-2014-8361 : 3 persen
5. CVE-2019-0193 : 2 persen
Keterangan
– Hari Senin (17/7) depan, AwanPintar.id akan merilis data serangan siber periode Januari-Juni 2023
batampos– Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengalokasikan anggaran Rp25 miliar untuk mendukung Pemprov Kepri menuntaskan revitalisasi Pulau Penyengat, Tanjungpinang. Menurut Gubernur, ada beberapa sasaran dalam pekerjaan lanjutan di tahun 2023 ini.
“Kita bersyukur, telah mendapatkan bantuan dari Bappenas sebesar Rp25 miliar untuk melakukan revitalisasi lanjutan di Pulau Penyengat,” ujar Ansar Ahmad di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Selasa (11/7) malam.
Dijelaskan Gubernur, dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas jalan di Pulau Penyengat sepanjang 3,462 km. Kemudian juga diperuntukan bagi pembangun saluran drainase yang dilengkapi dengan saluran utilitas dan street furniture.
“Jalan yang akan direvitalisasi meliputi jalan Rumah Hakim, jalan Istana Laut, dan Kampung Datuk,” jelas Mantan Bupati Bintan ini.
Masih kata Gubernur, tujuan dari pembangunan infrastruktur itu nanti, diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Penyengat. Sehingga dapat menikmati pemandangan tanpa harus merasakan jalan yang rusak atau berlubang, serta dapat melihat pulau Penyengat dari lingkar luar pulau.
Selain itu, Gubernur Ansar juga membahas masalah lampu yang mati di ruas jalan dari pelabuhan ke daerah pemukiman. Ia meminta agar lampu-lampu tersebut tidak perlu lagi menggunakan token, karena jika token habis tidak ada yang mengisinya.
“Kami berharap lampu-lampu ini dapat dihubungkan ke meteran PLN, sehingga tidak ada lagi lampu yang mati,” tegas Ansar.
Gubernur Ansar juga mengungkapkan rencananya untuk menerangi Pulau Penyengat dengan lampu yang lebih terang, sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi yang lebih banyak di pulau tersebut pada malam hari. Disebutkannya, Pemprov Kepri akan mengganti lampu-lampu di ruas jalan dengan lampu yang lebih terang, terutama di Masjid Raya Sultan Riau.
“Selain itu, kita juga dapat mencoba menghias beberapa pompong dengan lampu hias untuk menarik pengunjung ke Pulau Penyengat pada malam hari dan meningkatkan perekonomian pulau tersebut,” paparnya.
Gubernur Ansar juga membahas rencananya untuk menggantikan Becak Motor (Bentor) yang menggunakan bahan bakar bensin dengan Bentor Listrik.
“Kita akan melakukan uji coba dengan 6 unit Bentor listrik, dan jika hasilnya baik, kita akan mengalokasikan anggaran untuk memproduksinya,” ungkapnya.
Terakhir, Gubernur Ansar menjelaskan rencananya untuk menjalin kerjasama dengan Singapura melalui program Mirror Program. Melalui kerjasama ini, Pulau Penyengat dapat diperkenalkan kepada masyarakat negara lain dan mendapatkan perhatian dari wisatawan internasional.
“Kami yakin dengan kerjasama ini, Pulau Penyengat dapat menjadi pusat destinasi pariwisata sejarah, religi, dan budaya yang mendunia, serta menarik lebih banyak wisatawan mancanegara untuk berkunjung,” tutupnya. (*)
Orang tua siswa mendatangai SMAN 1 Batam untuk mendaftarkan anaknya.
batampos – Penumpukan siswa yang antre masuk SMA dan SMK di Kota Batam masih terjadi hingga saat ini. Banyak sekolah yang kewalahan sebab jumlah siswa yang antre melebihi kuota daya tampung maksimal.
SMAN 1, SMKN 1, SMAN 5 dan SMKN 5 Batam misalkan masih ada sekitar 200 hingga 300 siswa yang antre di masing-masing sekolah tersebut. Padahal jikapun ada kuota tambahan tidak bisa semuanya diakomodir sebab kapasitas daya tampung sekolah tetap ada batasannya.
Para Kepala Sekolah kebingungan dan hanya bisa menyerahkan data jumlah siswa tambahan yang sesuai dengan kapasitas daya tampung ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Jikapun nanti ada penambahan, sekolah akan menjalankan sesuai juknis yang ada.
“Itu kondisi yang ada saat ini. Kuota kita sudah terpenuhi tapi di luar masih banyak yang antre. Kita tunggu sesuai dengan arahan Dinas saja,” ujar Kepala SMKN 1 Batam Deden Suryana.
Senada disampaikan Kepala SMAN 1 Batam Bahtiar. Sekolah yang seharusnya hanya mampu menampung 504 siswa baru, namun kenyataannya masih ada sekitar 265 siswa lagi yang statusnya masih menunggu dan berharap untuk bisa diterima di sekolah yang menjadi favorit tersebut.
“Kita hanya mampu terima 14 rombel dengan total siswa 504 orang,” ujar Bahtiar saat ditemui di SMAN 1 Batam.
Menurutnya salah satu keterbatasan sekolah saat ini adalah dari sisi ruangan kelas. Dimana SMAN 1 Batam hanya memiliki 25 ruangan kelas saja. Ruangan tersebut diisi oleh kelas 12 sebanyak 14 rombel dan sisanya 11 kelas diperuntukkan untuk kelas 11 dengan jumlah rombel yang juga mencapai 14 kelas.
“Artinya untuk kelas 11 saja kita sudah minus tiga kelas. Dan jelas kita sudah tidak memiliki ruangan lagi, ” tuturnya.
Menyiasati ini Dinas Pendidikan Provinsi Kepri akan berusaha memeratakan kuota tambahan ke semua sekolah yang ada.
Kepala kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri cabang Batam Kasdianto menuturkan, perhitungan kuota daya tampung tambahan yang sedang berjalan saat ini tidak serta merta mengakomodir semua siswa yang antre untuk masuk di sekolah yang sama. Sebab, jumlah siswa yang tidak lolos PPDB ini terlampau banyak atau melebihi kuota daya tampung maksimal sekolah.
Untuk menghindari penumpukan siswa di sekolah sekolah tertentu maka Diknas akan mendata dan memeratakan juga ke sekolah lain yang kuota rencana daya tampung PPDB sebelumnya belum tercapai atau masih bisa ditambahkan lagi.
“Karena masih ada beberapa sekolah yang RDT nya belum tercapai atau masih bisa ditambahkan lagi. SMAN 26 dan 27, SMK 8 dan SMKN 9 itu masih bisa ditambahkan lagi. Jadi memang harus dipetakan secara matang biar merata siswa ini tersebar. Jangan hanya menumpuk di salah satu sekolah saja,” ujar Kasdianto. (*)
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Golkar tahun 2023 di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (4/6/2023). (Miftahulhayat/Jawapos)
batampos – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai menjadi kandidat kuat sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menemukan dua alasan nama Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi kandidat kuat bakal cawapres.
“Pertama, Airlangga merupakan ketua umum partai politik,” kata peneliti LSI Hanggoro Doso dalam keterangannya, Rabu (12/7).
Hanggoro mengungkapkan, posisi ketum parpol dinilai bisa menyokong elektabilitas calon presiden (capres) melalui mesin politiknya. Bahkan, partai yang dipimpin Airlangga merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia.
Kedua, lanjut Hanggoro, Airlangga juga terbukti memiliki kinerja mumpuni di bidang perekonomian. Menurut Hanggoro, hal ini sudah dibuktikan Airlangga setelah ditunjuk Presiden Jokowi untuk menakhodai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelesaikan hantaman pandemi Covid-19.
Dia menilai, Airlangga juga sukses menjaga beberapa sektor perekonomian Indonesia, salah satunya menjalankan stabilitas pembangunan di tengah krisis ekonomi global. “Selain memiliki partai, Airlangga Hartarto menjabat Menteri Koordinator Ekonomi, sangat kompeten soal isu-isu ekonomi,” ucap Hanggoro.
Selain nama Airlangga, sosok kandidat cawapres kuat lainnya adalah Erick Thohir. Ia saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN.
“Bukan hanya Airlangga saja, tapi Erick Thohir juga dianggap cukup kompeten karena yang bersangkutan pengusaha dan menjabat sebagai menteri (Menteri BUMN) yang dianggap cukup berpengalaman dalam isu ekonomi,” pungkasnya. (*)
Ilustrasi. Suasana di RSUD Embung Fatimah Kota Batam. Foto: Dokumentasi Batam Pos
batampos – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji akan segera meresmikan layan pemasangan ring jantung. Layanan ini sudah berjalan namun manajemen masih harus melengkapi fasilitas penunjang sebab pasien yang berobat tergolong cukup banyak.
Direktur RSUD Embung Fatimah Batam Raden Roro Sri Widjayanti Suryandari menuturkan sejak dibuka, layanan pemasangan ring jantung yang sudah tercover oleh BPJS ini menangani dua hingga tiga pasien perhari. Ini jumlah yang banyak untuk penanganan medis dengan penyakit dalam seperti ini.
“Makanya kita mau tambah tempat tidur lagi dan kalau sudah lengkap semua baru diresmikan,” ujarnya.
Seperti diketahui layanan operasi pemasangan ring jantung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji sangat dinantikan masyarakat. Masyarakat berharap agar rumah sakit berplat merah itu segera melayani pemasangan ring jantung dengan menggunakan BPJS.
Salahuddin seorang warga Batuaji menuturkan, layanan pemasangan ring jantung di rumah sakit swasta yang menggunakan biaya sendiri cukup mahal saat ini. Layanan BPJS Kesehatan untuk penanganan penyakit jantung ini sangat dibutuhkan untuk meringankan beban biaya perobatan masyarakat.
“Katanya kemarin sudah di RSUD, semoga cepat dibuka biar tak jauh-jauh lagi mencari rumah sakit dengan layanan pemasangan ring jantung ini dan tercover BPJS. Saudara saya ada yang membutuhkan pelayanan itu jadi selama ini selalu keluar kami berobat,” ujarnya.
Sebelumnya Rumah Sakit ini juga telah membuka membuka layanan pasien BPJS Kesehatan untuk penyakit batu ginjal. Untuk alat penanganan penyakit batu ginjal ini menggunakan getaran ultrasonic sehingga pasien tidak perlu operasi. Getaran ultrasonic ini mampu memecahkan batu ginjal dari luar saja.
“Tidak pakai operasi lagi karena alat ini cukup tempel dari luar dan batu ginjal nya pecah sendiri,” ujar Sri.
Upaya RSUD untuk melengkapi layanan medis ini tidak lain untuk meningkatkan fasilitas layanan medis sebagai rumah sakit pusat rujukan di Daerah. (*)
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher (Istimewa)
batampos – Tenaga kesehatan dan tenaga medis asing bakal mudah praktik di Indonesia. Itu seiring dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Kesehatan dalam paripurna DPR Selasa (11/7) lalu. Adanya ”karpet merah” bagi nakes dan dokter dari luar negeri tersebut terus memunculkan kritik. Bahkan sejak regulasi tersebut masih dalam tahap pembahasan.
Anggota Komisi IX Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan, aturan yang dibuat seharusnya berpihak pada masyarakat. Bukan pemilik modal. ”Negara harus bisa menjamin warga negara Indonesia. Dalam hal ini, tenaga kesehatan dan tenaga medis,” katanya kemarin. Kehadiran pasal khusus untuk tenaga kerja di sektor kesehatan tersebut, menurut dia, akan mengurangi peluang anak bangsa.
Senada, legislator dari Partai Demokrat Dede Yusuf meminta agar warga negara Indonesia (WNI) mendapatkan kesempatan terlebih dahulu. Jika harus ada tenaga kesehatan asing yang masuk, menurut dia, harus membawa kontribusi positif bagi Indonesia. Selain itu, harus mempertimbangkan berbagai konsekuensi atas dibukanya keran warga negara asing (WNA) untuk praktik di Indonesia. ”Seperti pembiayaan,” katanya.
UU Kesehatan telah membagi dua kriteria WNA yang bisa praktik di Indonesia. Pertama adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan asing yang merupakan lulusan dalam negeri. Kedua, WNA yang merupakan lulusan luar negeri. Masing-masing ada syaratnya untuk bisa praktik di Indonesia.
Bagi WNA yang lulusan kampus dalam negeri, hanya ada tiga syarat. Pada Pasal 246 Ayat (1) disebutkan, tenaga medis atau tenaga kesehatan itu harus memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP). Pada ayat selanjutnya ditegaskan, mereka bisa praktik asal ada permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan terdapat durasi waktu tertentu. Sayang, durasi waktu dan ketentuan lain akan diatur lebih detail pada peraturan pemerintah. Persyaratan itu sama dengan WNI yang merupakan lulusan luar negeri.
Lalu, dalam Pasal 248 Ayat (1) disebutkan, WNA yang merupakan lulusan kampus luar negeri hanya berlaku untuk tenaga medis atau dokter yang sudah spesialis dan subspesialis. Kemudian, tenaga kesehatan asing dari lulusan kampus luar negeri harus memiliki tingkat kompetensi tertentu dan telah mengikuti evaluasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Kemendikbud yang merupakan penyelenggara pendidikan.
Selain itu, mereka harus mengikuti adaptasi pada faskes serta memiliki STR dan SIP. Namun, syarat tersebut dikecualikan bagi yang sudah direkognisi dan telah praktik sebagai tenaga medis spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu paling singkat lima tahun di luar negeri atau yang merupakan ahli dalam satu bidang unggulan tertentu.
Secara terpisah, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menyatakan, ketidaktransparanan dalam penyusunan UU Kesehatan membuat khawatir. Konsep transformasi kesehatan yang diusung dalam aturan anyar itu tidak berpihak pada kesehatan rakyat dan kemandirian sektor kesehatan. Mengingat, WNA dipersilakan masuk untuk praktik. ”Termasuk juga keberpihakan terkait dengan SDM tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam negeri, apakah itu sudah tecermin di dalam undang-undang ini?” tanya Adib.
Dia juga mempertanyakan apakah RUU itu memenuhi asas keadilan sosial, kemudahan akses, dan jaminan pembiayaan kesehatan. Menurut dia, ada indikasi privatisasi dan komersialisasi sektor kesehatan. Apalagi, mandatory spending dihapus dalam aturan anyar tersebut. ”Poin-poin krusial yang ada di dalam undang-undang ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan,” katanya.
Kementerian Kesehatan sendiri menyatakan, UU Kesehatan memiliki tujuan untuk mencukupi jumlah tenaga kesehatan. Sekaligus memeratakan tenaga kesehatan. Hadirnya tenaga kesehatan dan tenaga medis asing dengan salah satu tujuannya transfer teknologi akan menambah kemampuan tenaga kesehatan Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, aturan yang ketat untuk nakes asing adalah bukti adanya pembatasan. ”Semua tenaga asing yang masuk harus melalui proses adaptasi. Sesuai dengan undang-undang yang baru,” tegasnya.
Aturan lama, menurut dia, juga memperbolehkan tenaga kesehatan asing masuk. Namun, dulu tidak dibedakan apakah WNA tersebut lulusan universitas dunia terbaik atau pernah berapa lama praktik.
Pada aturan anyar, mereka yang sudah praktik lima tahun lebih di luar negeri tidak perlu ikut adaptasi. ”Singapura gampang, dokter-dokter asing tidak usah dipelonco dua tahun. Namun, kalau dia lulusan dari negara-negara lain yang standar lebih rendah, dilakukan proses adaptasi,” imbuhnya.
Dia menyebut Indonesia telah menutup diri dari dokter asing. Budi menanganalogikan tertutupnya tenaga kerja asing di sektor kesehatan tersebut sama halnya dengan tertutupnya sektor perbankan Indonesia sebelum 1998. Lalu, saat Indonesia mengalami krisis, bank luar negeri masuk. Dampaknya positif. Yakni, perusahaan multinasional datang dengan membawa sedikit bankir WNA dan akhirnya mendidik bankir Indonesia.
Meski membuka keran bagi kehadiran dokter asing, Budi malah pesimistis banyak dokter asing yang akan praktik di Indonesia. Sebab, berbagai negara dunia juga butuh dokter. ”Bisa jadi malah dokter Indonesia yang sudah pinter cari gaji ke luar negeri yang lebih besar,” ucapnya. (*)
batampos – Pemko Batam menyebar sebanyak 1600 tenaga pendamping untuk membantu meminimalisir angka stunting di Batam. Hal itu pun dapat terbukti, 2 tambahan Kelurahan di Batam dinyatakan bebas stunting.
Ketua Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Amsakar Achmad, mengatakan, total jumlah Kelurahan di Batam yang bebas stunting menjadi 8. Dimana tahun 2022, hanya terdapat 6 Kelurahan di Batam yang bebas stunting.
“Tahun 2023 sudah delapan kelurahan yang bebas stunting,” kata Amsakar usai menghadiri sidang paripurna.
Menurutnya, ada 1.600 tenaga pendamping yang tersebar di seluruh Batam untuk meminimalisir angka stunting. Sebanyak 21 Puskesmas juga diminta untuk membuat karya dan postingan kreatif, sebagai salah satu langkah pencegahan stunting.
Wakil Wali Kota Batam itu berharap, pencegahan stunting juga butuh bantuan dari semua pihak, termasuk masyarakat.
Meski begitu pihaknya juga terus memberi edukasi kepada masyarakat, pemantauan kesehatan anak, serta memberikan dukungan dan akses kepada ibu hamil dan balita.
“Mudah-mudahan dari waktu-waktu ini bisa diminimalisir, dan caranya adalah bergerak bersama seluruh tim yang sudah masuk dalam percepatan penurunan stunting, memberikan pemahaman lebih awal kepada masyarakat,” kata Amsakar.
Masih kata Amsakar, capaian Kota Batam dalam penanganan stunting ini tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan mental mereka.
“Kesehatan anak merupakan salah satu prioritas utama kita. Kami ingin memastikan setiap anak memiliki kondisi yang optimal untuk tumbuh dan berkembang, ” pungkasnya.(*)
batampos– Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan pidato Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun tahun 2024 dalam sidang paripurna DPRD, Rabu (12/7).
Sidang dipimpin Ketua DPRD M Yusuf Sirat didampingi Wakil Ketua I Hasanuddin, dan Wakil Ketua II Rasno.
Bupati menyampaikan bahwa proses penyusunan Rancangan KUA -PPAS APBD Karimun tahun 2024 sudah sesuai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
” Untuk rancangan KUA PPAS ABPD Karimun tahun 2024, kita susun mencapa Rp1.274.962.453.254. Dibandingkan APBD Karimun tahun 2023 sebesar Rp1.349.546.069.779 terjadi penurunan,” urai Bupati.
Sementara untuk belanja daerah tahun 2024 yang disesuaikan dengan kemapuan daerah, lanjut Bupati, diproyeksikan sebesar Rp1.303.962.453.254.
“Untuk belanja daerah tahun 2024, juga terjadi penurunan dibanding tahun 2023 sebesar Rp1.473.546.069.779,” ujar Bupati.
Penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD Karimun tahun 2024 mengusung tema Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan melalui Peningkatan Investasi, Pembangunan Infrastruktur, SDM dan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif.
Sementara Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sirat mengapresiasi kinerja TAPD yang telah bertungkus lumus menyelesaikan Rancangan KUA PPAS APBD tahun 2024.
“Terima kasih pada Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD), khususnya Baperlitbang, dan BPKAD. Dan Racangan KUA PPAS tahun 2024 ini, akan dibahas oleh Tim Banggar DPRD,” papar Yusuf Sirat. (*)
