batampos – Subdit IV Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri menghentikan aktifitas tambang pasir ilegal di Pantai Tiga Putri, Galang, Batam. Dua tersangka digelandang ke Polda Kepri atas tindak pidana Mineral dan Batubara (Minerba).
“Secara perizinan tambang pasir ini tidak ada (ilegal) secara kententuan lahan tersebut masih milik BP Batam artinya tidak ada sertifikat dari pengelola tambang pasir tersebut,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Pol Nasriadi, Rabu (12/7).
Nasriadi menyampaikan lahan tersebut dimanfaatkan oleh kedua tersangka ini untuk meraup keuntungan lebih dari aktifitas tambang pasir. Dari hasil pengakuan dan penyidikan dari kedua tersangka aktifitas ini sudah mulai beroperasi atau berjalan sejak awal Juli 2023.
“Dari hasil penyidikan dan penyelidikan hasil tambang pasir itu hendak dijual-jual ke pihak luar,” jelasnya.
Untuk keuntungan yang diperoleh oleh kedua tersangka ini bisa lebih dari barang bukti yang telah diamankan yakni senilai Rp 2.250.000 hasil penjualan pasir, dan 1 buah buku catatan penjualan selama beroprasi serta satu unit excavator, handphone, sekitar 263 meter kubik pasir darat.
“Dari keuntungan tentu bisa lebih dari hasil barang bukti yang diamankan,dan masih kita dalami,” ujarnya.
Sebelumnya, kedua tersangka yakni R,35 dan MS, 27, telah di ringkus Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri yang masing- masing berperan sebagai pengelola dan juga operator tambang pasir ilegal di Cate, Galang, Batam.
“Keduanya merupakan warga tempatan yang bekerja di tambang pasir ilegal tersebut. Kini telah ditahan di Polda Kepri guna proses penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.
Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat pasal 158 KUHP tentang tindak pidanan pertambangan mineral dan batu bara, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara serta denda Rp 5 miliar. (*)
Personel Propam Polres Bintan usai menjaring sepeda motor milik anggota karena tidak dilengkapi spion dan lainnya di halaman Mapolres Bintan, Bintan Buyu, Rabu (12/7/2023). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Propam Polres Bintan menjaring sepeda motor milik anggota Polres Bintan di Mapolres Bintan, Bintan Buyu.
Pantauan di lapangan, Rabu (12/7/2023), sekira lima unit sepeda motor terjaring penertiban Propam Polres Bintan parkir di halaman Mapolres Bintan. Sebagian sepeda motor tidak dilengkapi spion dan pelat nomor.
Kapolres Bintan, AKBP Riky Iswoyo mengatakan, pihaknya menggelar operasi patuh seligi tahun 2023 mulai 10 sampai 23 Juli 2023.
Sebelum dilaksanakan operasi, dia mengatakan, pihaknya melakukan penertiban terhadap sepeda motor anggota.
batampos – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri merespons laporan dugaan kebocoran dokumen di KPK, yang naik ke tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Firli hanya merespons diplomatis terkait kabar tersebut.
Sebab, bocornya dokumen KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM turut menyeret nama Firli Bahuri. Ia memastikan akan bekerja profesional dalam setiap pengusutan kasus di KPK.
“Kita bekerja profesional saja,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/7).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya memastikan, pihaknya akan kooperatif terkait proses yang sedang berjalan di kepolisian. “Tentu KPK menghargai proses penegakan hukum oleh pihak Polda Metro Jaya. Kemudian dari KPK, apakah benar ada pegawai KPK yang diperiksa, iya, KPK juga mendukung proses itu,” ucap Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/6).
Ali menegaskan, siapapun pelakunya terkait dugaan kebocoran data itu harus bisa dipertanggung jawabkan. Meski memang, Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah menyatakan tidak cukup bukti dalam dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK itu.
“Memang harus kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, kan gitu ya,” tegas Ali.
Menurut Ali, itu merupakan bagian dari upaya penegakkan hukum. Sehingga langkah Polda Metro Jaya yang menaikan status hukum penyidikan dalam kebocoran dokumen penyelidikan itu.
“Sehingga tentu upaya-upaya itu sebagai bagian dari proses penegakkan hukum, kita hargai, kami hargai, kami hormati bahkan kemudian kalau keterangan yang diperlukan dari pegawai kami hadir,” ucap Ali.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menaikan status perkara kasus dugaan kebocoran dataKPK terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM ke tahap penyidikan. Sehingga, terdapat peristiwa pidana dalam kebocoran data ini.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan, peristiwa pidana dalam perkara itu terkait adanya dokumen penyelidikan yang dipegang oleh pihak berperkara. Seharusnya, dokumen tersebut hanya dimiliki oleh penyidik KPK.
“Bahwa ada informasi yang kita dapatkan, yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di KPK ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target-target daripada penyelidikan itu. Artinya, barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia,” ungkap Karyoto di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/6).
Oleh karena itu, penyidikan lanjutan tengah dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun, belum ada penetapan tersangka dalam perkara ini.
“Kebetulan pada saat itu saya masih menjabat Deputi di situ (KPK), sehingga sedikit banyak saya tahu tentang kasus itu,” pungkasnya.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman sebelumnya melaporkan pimpinan KPK ke Polda Metro Jaya. Pelaporan itu terkait dugaan membocorkan dokumen hasil penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM.
Laporan yang ditujukan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum itu dilayangkan pada Jumat, 7 April 2023. Boyamin menduga, pembocoran dokumen dimaksud sudah masuk ke dalam kategori menghalangi penyidikan, melakukan komunikasi dengan pihak berperkara, membuka informasi yang dikecualikan, membocorkan rahasia intelijen serta membocorkan surat dan keterangan yang dirahasiakan. (*)
batampos – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengungkapkan, sosok putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yakni, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid untuk mendampingi Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Ia menilai, Yenny Wahid memiliki pemikiran plural yang diturunkan dari Gus Dur.
“Dia figur perempuan yang memiliki kecerdasan menurut saya. Punya hubungan global yang luar biasa, punya pemikiran plural yang mewakili pikiran-pikiran seorang Gus Dur yang selama ini menjadi karakter daripada Mbak Yenny,” kata Ahmad Ali di kantor DPP Partai NasDem, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).
Ali mengungkapkan, Anies dipastikan akan berbicara soal siapa kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) yang layak untuk mendampinginya pada Pilpres 2024. Namun, ia meyakini jika Anies berpasangan dengan Yenny Wahid akan saling melengkapi.
“Kalau saya, mas Anies ini kan selalu dipersepsikan sebagai orang kanan, dengan mbak Yenny, ini kan akan saling melengkapi. Kalau menurut saya,” ucap Ali.
Meski demikian, Ali tidak bisa menentukan sosok bakal cawapres untuk Anies. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan terkait kandidat bakal cawapres.
“Nanti mas Anies akan kemudian secara etika dan adab, berkonsultasi dong kepada partai-partai koalisi. Memilih si ini apa pertimbangannya,” ujar Ali.
Ali mengungkapkan, kerja sama politik yang digagas Partai NasDem bersama PKS dan Partai Demokrat setara, tidak ada perbedaan. Sehingga, semua partai politik yang tergabund di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tidak ada yang dijuluki ketua kelas.
“Koalisi setara itu, koalisi tidak ada ketua kelasnya. Jadi semua partai memiliki kesetaraan yang sama, komitmen yang sama, pandangan yang sama. Tidak penting siapa cawaprwsnya, yang penting Anies Baswedan capresnya,” pungkas Ali. (*)
batampos – Proses pengerjaan jalan di Batam kembali membuat pipa saluran air bersih bocor. Akibatnya, suplai air ke beberapa daerah terpaksa dihentikan selama proses perbaikan.
Corporate Communication (Corcom) Spam Batam, Ginda Alamsyah, mengatakan ukuran pipa yang terkena pengerjaan jalan pada Rabu (12/7) termasuk ukuran besar. Yakni pipa DN 800mm Inlet Sukajadi yang berlokasi di Central Sukajadi.
“Pipa yang bocor kali ini berukuran cukup besar. Karena itu, dampak daerah yang terganggu suplai air bersih cukup luas,” ujarnya.
Beberapa daerah yang terdampak yakni Batam Center, Barelang, Saguba, Marina, tanjung Uncang dan sekitarnya. Proses perbaikan, akan berdampak pada gangguan pelayanan suplai air bersih berupa air kecil dan air terhenti untuk sementara waktu.
“Permohonan maaf kami sampaikan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami menyiagakan mobil tangki air bersih untuk pelanggan yang mengalami gangguan suplai air hingga 1×24 jam, yang dapat dikoordinir oleh Ketua RT/ RW/ Kelurahan setempat, lalu menyampaikannya melalui layanan saluran resmi kepelangganan Air Batam Hilir,” jelasnya.
Masih kata Ginda, proses perbaikan pipa juga telah selesai pada pukul 16.45 sore kemarin.
“Dan recovery untuk normalisasi saat ini,” sebutnya. (*)
Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari beserta tim Keasistenan Pencegahan Maladministrasi saat sidak di Disdukcapil Kota Batam, Selasa (11/7).
batampos – Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Lagat Siadari beserta tim Keasistenan Pencegahan Maladministrasi melakukan inspeksi mendadak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam pada Selasa (11/7).
“Kami lakukan pemantauan, tidak hanya melihat standar pelayanan, sarana dan prasarana saja, namun juga seluruh proses layanan,” ujar Jemsly, usai sidak kepada rekan media.
Dalam sidak, Jemsly mengatakan seluruh proses sudah berjalan dengan baik, namun ketersediaan blangko KTP yang tidak sesuai permintaan menjadi penyebab terjadinya penundaan pencetakan.
“Jadi berdasarkan data, permintaan KTP per hari di sini rata-rata 500 pcs, namun blangko yang tersisa saat ini hanya 1.000 pcs. Hal itu terjadi dikarenakan setiap kali pengajuan permintaan blanko ke Ditjen Dukcapil Kemendagri yang disetujui hanya sebagian saja, semisal diajukan awal Juli sebanyak 12.000 pcs tapi hanya disetujui 6.000 pcs,” jelasnya.
Selanjutnya, ia juga menelisik persoalan gedung yang dianggap sudah kurang layak dijadikan tempat pelayanan.
“Luas ruangan dan ketersediaan tempat duduk tidak sesuai dengan jumlah pengguna layanan, terkesan sempit dan tidak nyaman baik bagi pengguna maupun penyelenggra, begitupun ketersediaan lahan parkir sangat minim sehingga mengganggu jalan umum,” kata Pimpinan Ombudsman RI itu.
Sebenernya, tambah Jemsly, terkait ruangan terdapat tenda tambahan di luar gedung yang telah disediakan. Namun kondisinya pun kurang baik, saat hujan terjadi kebocoran dibeberapa titik sehingga tidak dapat digunakan.
Saat sidak Ombudsman juga menemukan standar pelayanan yang belum terpenuhi.
“Kami tidak temukan adanya informasi terkait jangka waktu penyelesaian layanan, visi pelayanan, motto pelayanan, loket pelayanan khusus, dan kami juga tidak temukan petugas pada loket pengaduan,” jelas Jemsly.
Selain itu yang menjadi catatan Ombudsman terhadap Disdukcapil yakni terkait tidak adanya resi tanda terima layanan yang diberikan kepada pengguna layanan dari petugas loket.
“Seharusnya ada produk yang dikeluarkan sebagai bukti pengurusan. Kami temukan hanya sekedar tulisan di KK dan masyarakat hanya dapat menunggu dihubungi oleh petugas untuk selanjutnya,” ucap Jemsly.
Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Kepri akan menyampaikan hasil temuan dan saran perbaikan kepada Pemerintah Kota Batam khususnya Kepala Dinas Dukcapil Kota Batam.
“Kami akan surati terkait hasil temuan dan saran perbaikan yang harus dijalani. Kami juga akan berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil terkait ketersediaan blanko KTP Kota Batam,” tutup Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat.
Sementara itu sejumlah warga Batam masih mengeluhkan pelayanan kependudukan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Batam yang membatasi pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga. Banyak dari mereka yang balik pulang lantaran kehabisan atau tidak mendapat nomor antrean.
“Kemarin ngantar kakak ngurus berkas, pukul 8.30 WIB sudah tidak ada nomor layanan, jadi harus balik lagi. Iya kalau rumah deket, kalau jauh kan kasihan, ” ujar Astri warga Batu Ampar.
Menurutnya dalam sehari Disdukcapil Batam hanya melayani 50 sampai 100 pemohon saja. Sementara warga Batam yang datang mengurus layanan kependudukan mencapai ratusan lebih setiap harinya. “Tadi ada juga yang dari pukul 08.00 WIB juga tak dapat nomor layanan. Jadi kami harus datang jam berapa biar dapat nomor layanan ini, ” sesal ibu tiga anak itu.
Wini warga Batam lainnya mengakui bahwa pelayanan di Disdukcapil Batam ini harus diubah lagi ke online lagi sehingga masyarakat yang ingin mendaftarkan permohonan tidak perlu datang lagi harus datang ke kantor Disdukcapil.
“Kasihan kami pak yang datang dari Nongsa sana, tiba disini nomor layanan sudah habis. Kenapa tak dioptimalkan layanan online untuk kepengurusan KK dan Akte lagi, ” ketusnya.
Padahal lanjut Wini sebelumnya Disdukcapil Batam sudah mengklaim menggalakan layanan online. Namun sekarang ini layanan disdukcapil Batam mayoritas manual lagi. “Tenggok lah setiap pagi bejubel yang ngurus, sementara layanan juga masih manual, kasihan warga yang tinggalnya jauh,” ucapnya.
Belum lagi layanan e-KTP yang diakuinya masih lama karena keterbatasan blanko e-KTP. “Seharusnya kalau masih kosong, disdukcapil kan bisa aktif minta ke pusat. Kita tau di Batam mobilitas masyarakat tinggi, artinya pemerintah pusat juga mengerti seperti apa kondisi di Kota Batam ini,” pungkasnya. (*)
batampos – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membutuhkan tukang las. Mereka yang diterima, nantinya akan bekerja di unit kerja SKK Migas wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
Logo SKK Migas. Foto: Jawapos.com
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi SKK Migas, Daniel Kurnianto, mengatakan, kebutuhan tenaga kerja tersebut sudah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
“Di Paxocean itu butuh banyak sekali. Bahkan welder yang dari Karimun kami tarik untuk kerja di Batam, ” kata Daniel disela kegiatan Forum Kapasitas Nasional III Tahun 2023 Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), di Hotel Radisson Batam, Rabu (12/7).
Dijelaskan Daniel, koordinasi dengan pemerintah daerah, karena SKK Migas tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal. Hal itu juga sebagai komitmen penuh SKK Migas penuh untuk mengembangkan kapabilitas dan kapasitas Nasional dalam bidang Sumber Daya Manusia.
“Kami tentu prioritaskan tenaga kerja lokal yang kualifed untuk bisa bekrja di SKK Migas,” sebutnya.
Hal senada juga disampaikan, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus mengatakan tenaga kerja lokal yang berada di KKKS jumlahnya mendominasi tenaga kerja asing. Jika dipersentasekan, tenaga lokal mencapai 95 persen.
“Keberadaan tenaga kerja asing lebih mengamankan dan menjalankan teknologi yang dimiliki investor,” tegasnya.
Menurutnya, sebagai regulator SKK Migas secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi SDM di semua area operasi.
“Tentu hal serupa juga menjadi mandatory operator migas (KKKS), serta para vendor di tingkat lokal. Industri hulu migas membutuhkan SDM yang kompeten dan memiliki daya saing tinggi,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri Mangara, mendukung penuh upaya SKK migas lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk berkerja di unit-unit kontraktor SKK Migas. Pemrov juga telah melakukan beberapa pelatihan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.
batampos – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membutuhkan ribuan pekerja dibidang welder atau tukang las. Mereka yang diterima, nantinya akan bekerja di unit kerja SKK Migas wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi SKK Migas, Daniel Kurnianto, mengatakan, kebutuhan tenaga kerja tersebut sudah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
“Di Paxocean itu butuh banyak sekali. Bahkan welder yang dari Karimun kami tarik untuk kerja di Batam, ” kata Daniel disela kegiatan Forum Kapasitas Nasional III Tahun 2023 Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), di Hotel Radisson Batam, Rabu (12/7).
Dijelaskan Daniel, koordinasi dengan pemerintah daerah, karena SKK Migas tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal. Hal itu juga sebagai komitmen penuh SKK Migas penuh untuk mengembangkan kapabilitas dan kapasitas Nasional dalam bidang Sumber Daya Manusia.
“Kami tentu prioritaskan tenaga kerja lokal yang kualifed untuk bisa bekrja di SKK Migas,” sebutnya.
Hal senada juga disampaikan, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus mengatakan tenaga kerja lokal yang berada di KKKS jumlahnya mendominasi tenaga kerja asing. Jika dipersentasekan, tenaga lokal mencapai 95 persen.
“Keberadaan tenaga kerja asing lebih mengamankan dan menjalankan teknologi yang dimiliki investor,” tegasnya.
Menurutnya, sebagai regulator SKK Migas secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi SDM di semua area operasi.
“Tentu hal serupa juga menjadi mandatory operator migas (KKKS), serta para vendor di tingkat lokal. Industri hulu migas membutuhkan SDM yang kompeten dan memiliki daya saing tinggi,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri Mangara, mendukung penuh upaya SKK migas lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk berkerja di unit-unit kontraktor SKK Migas. Pemrov juga telah melakukan beberapa pelatihan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.
batampos – Untuk mendukung Ekosistem Logistik Nasional (NLE) dan Ekosistem Logistik Batam (BLE), Persero Batam dan Deliveree mengumumkan kemitraan mereka untuk menghadirkan digitalisasi dan AI generasi berikutnya ke pasar trucking di Batam.
Sebagai produk unggulan, kedua perusahaan akan bersama-sama meluncurkan dan mengoperasikan aplikasi trucking serta marketplace Logistika Deliveree mulai Agustus 2023 di seluruh Kota Batam.
Aplikasi Logistika Deliveree memanfaatkan keahlian logistik yang luar biasa dari induk perusahaan Logistika, Persero Batam, yang telah beroperasi sejak tahun 1973 sebagai perusahaan terdepan di Batam di bidang angkutan laut, kargo darat, kargo udara, bongkar muat, dan pergudangan.
Aplikasi Logistika Deliveree juga diuntungkan oleh rekam jejak Deliveree sebagai perusahaan teknologi pengiriman barang terkemuka di Indonesia. Kedua mitra berkomitmen untuk memastikan aplikasi Logistika Deliveree memiliki dampak yang kuat pada pasar logistik Batam dengan meningkatkan efisiensi dan tingkat utilisasi truk sehingga dapat memangkas biaya transportasi. Hal ini bertujuan untuk mendukung tujuan NLE dan BLE dengan mempercepat pertumbuhan dan kesuksesan pasar logistik Batam.
“Aplikasi Deliveree Logistika mempertemukan ribuan pengirim dan vendor truk di Batam untuk memastikan truk-truk dapat diutilisasikan sepenuhnya dan sesedikit mungkin berjalan dalam keadaan kosong. Hal yang paling mengesankan dari aplikasi ini adalah kemampuannya untuk menggunakan AI dalam mengatur ribuan pemesanan truk harian dan menugaskannya ke truk dan trailer yang tepat di waktu yang tepat di lokasi yang tepat sehingga truk-truk tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin dan kosong sesedikit mungkin. Hal ini akan meningkatkan penghasilan vendor sekaligus mengurangi biaya transportasi. Efisiensi ini akan memperkuat dan mendorong sektor jasa logistik yang lebih kompetitif di Batam, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi dan pertumbuhan, sekaligus menjadikan Batam semakin kompetitif di kancah internasional,” urai Arham S. Torik, Direktur Utama, PT Persero Batam.
Dengan aplikasi Logistika Deliveree, pengirim dapat memesan truk box dan prime mover dengan trailer di manapun di Batam untuk kebutuhan impor, ekspor, maupun kargo jalan raya dengan pengalaman digital sepenuhnya yang mencakup penugasan ke vendor profesional, pelacakan map secara langsung untuk truk dan kargo, tanda tangan dan foto digital, pembayaran atau faktur online, surat jalan elektronik, perangkat komunikasi live chat, dan dukungan customer service yang siap sedia 24/7.
Vendor truk akan mendapatkan keuntungan dari AI pengoptimal jadwal pada aplikasi, yang merekomendasikan pemesanan kepada setiap vendor sesuai dengan lokasi, jadwal, dan ketersediaan armada mereka guna meningkatkan utilisasi truk secara substansial. Bagi vendor truk, hal ini berarti berkurangnya waktu menganggur armada, berkurangnya truk kosong di jalan, dan bertambahnya pendapatan.
“Ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup untuk menghadirkan teknologi canggih dan AI ke Batam untuk mencapai apa yang sebelumnya dianggap mustahil – menurunkan biaya logistik bagi pelanggan sekaligus meningkatkan pendapatan bagi perusahaan truk. Situasi ini saling menguntungkan kedua belah pihak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, teknologi kami menghadirkan fitur-fitur berharga bagi pengirim barang seperti pemesanan truk sesuai permintaan maupun terjadwal, penugasan armada yang cepat, live map tracking dan pembaruan status, digitalisasi informasi seperti tanda tangan, foto, dan dokumen, serta dashboard terpusat untuk mengelola dan mengoptimalkan pengiriman. Kami sangat antusias dapat bekerja sama dengan Persero Batam dan Logistika untuk mewujudkan hal ini di Kota Batam,” ujar Tom Kim, CEO, Deliveree Indonesia
Kemitraan Persero Batam Deliveree sejalan dengan tujuan yang ditetapkan oleh NLE, Ekosistem Logistik Nasional Indonesia yang diprakarsai oleh keputusan Presiden 5 / 2020 untuk menyelaraskan dan menghubungkan industri logistik Indonesia melalui penggunaan data dan teknologi informasi untuk mencapai penyederhanaan dan interkonektivitas, dalam rangka meningkatkan kecepatan dan efisiensi, serta mengurangi biaya dan pemborosan. NLE diketuai oleh Kementerian Keuangan dengan dukungan dari Kementerian Investasi, Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (*)
batampos – Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi terus mendorong percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang. Bersama Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, Muhammad Rudi melaporkan perkembangan terkini kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam rapat Progres Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City, Rabu (12/7/2023).
Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi (kiri) melaporkan perkembangan Pulau Reempang kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto (kanan), dalam rapat Progres Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City, Rabu (12/7/2023).
Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kementerian Bidang Perekonomian RI tersebut dihadiri oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susiwijono; Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi; Deputi VI Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo; Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad; dan perwakilan PT. Makmur Elok Graha (MEG)
Dalam kesempatan pertama, Muhammad Rudi mengatakan, upaya percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang telah dimulai sejak Launching Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City pada bulan April silam.
Selanjutnya, BP Batam menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada PT. MEG sebagai pengelola pengembangan Pulau Rempang yang kemudian secara resmi diberi nama Kawasan Rempang Eco-City.
“Kami juga sudah melakukan pencabutan SK Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) dan SK Pelepasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK),” jelas Muhammad Rudi.
Tidak hanya itu, pihaknya telah mendata baik jumlah penduduk maupun aset pemerintah yang rencananya akan direlokasi ke Pulau Galang dengan luas lahan 199 hektar.
“Bila masyarakat bersedia kita relokasi, kami sudah siapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit, kemudian kami sediakan juga Fasum dan Fasos, serta area kantor pemerintahan,” ujar Muhammad Rudi.
Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
“Kami sangat membutuhkan dukungan penuh dari kementerian terkait untuk pelepasan HPK menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), penerbitan Sertipikat (Hak Pengelolaan) HPL, koordinasi pengelolaan pesisir, dan tentunya dukungan anggaran untuk pengembangan jalan Trans Barelang dan Sembulang,” pungkasnya.
Dengan demikian, bila seluruh proses mendapat dukungan dari semua pihak, Muhammad Rudi yakin, Kawasan Rempang Eco-City dapat segera beroperasi dengan lancar di Batam.
Batam Sebagai Pusat Energi Terbarukan Terbaik Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto mengimbau untuk mengawal permohonan dukungan maupun persetujuan dari masing-masing kementerian terkait.
Selain itu, Airlangga juga menyampaikan apresiasinya kepada BP Batam yang telah menyiapkan area relokasi beserta fasilitas pendukungnya untuk masyarakat setempat.
“Saya rasa langkahnya sudah baik, karena BP Batam telah menyiapkan konsep resettlement untuk masyarakat. Dan hal-hal terkait koordinasi antar instansi bisa kita dudukkan bersama untuk bisa mempercepat proses pengembangan Kawasan Rempang,” ungkapnya.
Airlangga juga secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Pulau Batam sebagai pusat energi terbarukan di Indonesia.
“Proses pengolahan energi solar di Batam nantinya sudah dari hulu ke hilir. Sehingga kita bisa mengekspor energi ke Singapura dan negara lain. Oleh karena itu saya ingin Batam menjadi daerah dengan sumber renewable energy terbaik di Indonesia,” pungkas Airlangga. (*)
Sebagai produk unggulan, kedua perusahaan akan bersama-sama meluncurkan dan mengoperasikan aplikasi trucking serta marketplace Logistika Deliveree mulai Agustus 2023 di seluruh Kota Batam.
