batampos – Delegasi Indonesia mengikuti pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah kemarin (13/6). Pada pertemuan itu, Indonesia menyampaikan empat usulan perbaikan layanan haji. Diharapkan pemerintah Arab Saudi bisa mewujudkannya.

Delegasi Indonesia pada pertemuan itu dikomando Konjen RI di Jeddah sekaligus Duta Besar OKI Eko Hartono. Selain itu juga diikuti Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. Dia mengatakan dalam pertemuan itu, Konjen RI di Jeddah mengapresiasi sejumlah perbaikan layanan haji yang dijalankan pada musim haji tahun ini.

Selain itu ada beberapa usulan dari Indonesia untuk OKI pada forum itu. ’’Kami mengusulkan penambahan bandara kedatangan di Saudi, selain Jeddah dan Madinah,’’ katanya. Nasrullah mengusulkan bandara baru yang bisa digunakan adalah bandara di Thaif atau di Yanbu’.

Menurut dia penambahan bandara baru tersebut, bisa memangkas lama tinggal jemaah menjadi 30-35 hari. Seat ini masa tinggal jemaah haji adalah 40 hari. Ketika masa tinggal jemaah haji bisa dikepras, maka pembiayaan haji bisa lebih ditekan.

Usulan berikutnya adalah urusan pelaksanaan bio visa dalam proses pemvisaan jemaah. Menurut dia pada pelaksanaannya terjadi kendala perekaman sidik jari jemaah dalam proses tersebut. Sehingga berdampak pada proses visa secara keseluruhan. Indonesia mengusulkan bio visa dilakukan dengan perekaman retina mata.

Usulan yang ketiga adalah layanan fast track atau jalur cepat diperluas. Saat ini hanya diberlakukan di Bandara Soekarno Hatta saja. Indonesia mengusulkan layanan fast track diperluas di embarkasi lainnya. Lantas usulan yang keempat adalah penetapan kuota bisa dilakukan lebih awal. ’’Beberapa negara lain juga mengusulkan hal yang sama. Diantaranya penambahan fast track dan kepastian kuota lebih awal,’’ jelasnya.

Sementara itu seiring terus berdatangan jamaah dari Madinah maupun dari tanah air, kondisi di Masjidilharam semakin padat. Aktivitas umrah wajib yang dilakoni jemaah juga semakin menantang. Tidak jarang jemaah melakukan aktivitas atau ibadah umrah wajib itu pada malam atau dini hari.

Kondisi tersebut menjadi perhatian penting bagi petuga layanan perlindungan jemaah (linjam). Kepala Seksi Linjam Daker Makkah Rizal Kani mengatakan personel linjam turun gunung melakukan pemantauan di kawasan Masjidilharam. Dia mengatakan jemaah yang berangkat umrah wajib pada malam hari, kemungkinan besar belum makan malam.

’’Kita jemput bola, kasihan mereka. Sudah tawaf dan sa’i memakan banyak tenaga,’’ tuturnya saat ditemui di terminal Syib Amir kemarin. Jemaah yang kedapatan melakukan umrah wajib hingga dinihari, beberapa diberikan air minum dan roti untuk sekadar ganjal perut. Kemudian jika ada jemaah yang terpisah dari rombongannya, diantar sampai ke hotel.

Menurut dia umrah wajib pada malam hari lebih nyaman karena tidak panas. Jemaah yang masih kuat atau sehat, bisa membantu mengawasi jemaah lansia di rombongannya saat melakukan umrah wajib atau umrah qudum. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pegawai Negeri Sipil atau PNS akan menikmati kenaikan gaji yang lebih cepat. Proses kenaikan pangkat PNS juga lebih sering, yakni hingga enam kali dalam setahun, dikutip dari Fajar.

Kenaikan pangkat ini berkorelasi dengan kenaikan gaji yang diterima PNS. Lebih cepat naik pangkat atau golongan, makan kenaikan gaji juga lebih cepat. Itu karena kenaikan gaji mengikuti kenaikan pangkat atau golongan.

Abdullah Azwar Anas mengatakan, percepatan kenaikan pangkat ASN termasuk para PNS merupakan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Atas saran Bapak Presiden, kami proses bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sekarang setahun. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai tahun ini, menyelenggarakan kenaikan pangkat setahun enam kali,” beber Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta, belum lama ini.

Kebijakan baru kepegawaian atas instruksi presiden dapat lebih memudahkan para ASN melakukan kenaikan pangkat. Anas mengatakan, jadwal kenaikan pangkat hingga enam kali setahun merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

Sebelumnya, pemerintah hanya menjadwalkan kenaikan pangkat sebanyak dua kali dalam setahun. ASN yang tak bisa mengurus kenaikan pangkat tahun ini, harus menunggu proses tahun berikutnya.

“Menurut arahan Presiden Jokowi, birokrasi harus lincah, cepat, dan tak berbelit-belit. Beliau berharap ada kebijakan yang berdampak, dan ini sudah tiga bulan lalu kami putuskan,” ungkap Anas.

Tidak hanya pengurusan kenaikan pangkat yang akan dipermudah dengan menambah jadwal menjadi enam kali setahun. Layanan kepegawaian juga diperbaiki.

“Proses sudah kita pangkas. Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kita pangkas jadi dua tahap. Tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden. Ini dikerjakan oleh teman-teman BKN,” tambahnya.

Adapun besaran gaji ASN mengacu pangkat dan golongan. Besaran Gaji PNS 2023 diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977.

Besaran gaji PNS 2023 menurut peraturan tersebut adalah:

1. Gaji PNS 2023 Golongan I

Gaji PNS Golongan Ia: Rp 1.560.800 – Rp 2.335.800
Gaji PNS Golongan Ib: Rp 1.704.500 – Rp 2.472.900
Gaji PNS Golongan Ic: Rp 1.776.600 – Rp 2.577.500
Gaji PNS Golongan Id: Rp 1.851.800 – Rp 2.686.500
Baca juga: Cara Terbaik Kelola Gaji Bulanan untuk PNS

2. Gaji PNS 2023 Golongan II

Gaji PNS Golongan IIa: Rp 2.022.200 – Rp 3.373.600
Gaji PNS Golongan IIb: Rp 2.208.400 – Rp 3.516.300
Gaji PNS Golongan IIc: Rp 2.301.800 – Rp 3.665.000
Gaji PNS Golongan IId: Rp 2.399.200 – Rp 3.820.000

3. Gaji PNS 2023 Golongan III

Gaji PNS Golongan IIIa: Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400
Gaji PNS Golongan IIIb: Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600
Gaji PNS Golongan IIIc: Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400
Gaji PNS Golongan IIId: Rp 2.920.800 – Rp 4.797.000

4. Gaji PNS 2023 Golongan IV

Gaji PNS Golongan IVa: Rp 3.044.300 – Rp 5.000.000
Gaji PNS Golongan IVb: Rp 3.173.100 – Rp 5.211.500
Gaji PNS Golongan IVc: Rp 3.307.300 – Rp 5.431.900
Gaji PNS Golongan IVd: Rp 3.447.200 – Rp 5.661.700
Gaji PNS Golongan IVe: Rp 3.593.100 – Rp 5.901.200

Selain gaji, PNS mendapat fasilitas lain, yakni:

batampos – Jusuf Hamka mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada Selasa (13/6). Dia datang untuk menemui Sesmenko Polhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso. Meski tidak menjelaskan secara terperinci, pengusaha yang juga kerap dipanggil Babah Alun itu menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kemenko Polhukam tidak lepas dari persoalan utang-piutang yang belakangan ramai menjadi sorotan.

Belum lama, Jusuf Hamka menyampaikan tagihan lebih kurang Rp 800 miliar kepada pemerintah. Tagihan itu terkait dengan deposito milik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) di Bank Yama. Kemarin sesmenko polhukam meminta dirinya menjelaskan hal itu. ”Saya jelaskan saja, lebih lengkapnya insya Allah entah nanti atau besok saya bertemu Pak Mahfud,” ungkap dia saat ditanyai oleh awak media.

Sebagai warga negara, lanjut Jusuf Hamka, dia hanya ingin persoalan yang sudah lama terjadi itu segera selesai. ”Saya rakyat biasa, rakyat kecil. Saya cuma minta keadilan,” imbuhnya. Dia tegas menyatakan bahwa dirinya tidak berkenan bila pemerintah hanya membayar Rp 179 miliar. Menurut dia, pemerintah harus taat dan patuh terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan yang diajukan oleh PT CMNP pada 2015 lalu.

Menurut Jusuf Hamka, putusan tersebut mestinya dilaksanakan oleh pemerinta. Terlebih, utang yang dia tagihkan adalah utang negara, bukan utang pribadi. ”Biarpun langit runtuh, hukum tetap harus ditegakkan,” imbuhnya. Namun demikian, jika tagihannya tidak kunjung dibayar oleh pemerintah, dia mengaku hanya bisa pasrah. ”Mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar ya wa syukurillah, minta kepada Allah,” kata dia.

Sejauh ini, lanjut Jusuf Hamka, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD sudah kooperatif. Sehingga dia hanya menunggu keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani. ”Bu Menteri (Sri Mulyani) saya minta tolong. Saya cuma rakyat. Kalau itu hak saya, mbok ya dikembalikan, kalau nggak ya sudahlah saya ngadunya ke Allah saja,” bebernya. Sebelumnya Mahfud sudah sempat menyampaikan pandangannya atas persoalan tersebut.

Mahfud menyebut, presiden memang sudah menugaskan dirinya untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah kepada pihak swasta. Menurut dia, perintah itu disampaikan dalam rapat pada Mei tahun lalu. Atas perintah itu, terbit keputusan menko polhukam nomor 63 tahun 2022. ”isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan,” ujarnya.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, persoalan tersebut harus dilihat secara keseluruhan melalui akar masalah di masa lalu. Ani menjelaskan, kasus itu tidak terlepas dari krisis 1998 silam. Kala itu, bank-bank yang memiliki masalah likuiditas diambil alih pemerintah melalui skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). ‘’Di situ ada berbagai prinsip-prinsip mengenai afiliasi dan kewajiban dari mereka yang terafiliasi. Jadi, memang ada proses hukum pengadilan dalam hal ini,’’ ujarnya.

Menkeu melanjutkan, ada fakta bahwa PT CMNP memiliki afiliasi dengan Bank Yama yang notabene milik Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Bank Yama sendiri adalah salah satu obligor yang menerima BLBI. ‘’Saat ini, Satgas BLBI juga tercatat masih memiliki target penagihan jumbo kepada para obligor BLBI, termasuk pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Yama milik Siti Hardijanti Rukmana,’’ ujarnya.

Dengan adanya afiliasi itu, maka pemerintah belum membayarkan tagihan tersebut. Sebab, justru para obligor BLBI itu telah diselamatkan oleh negara melalui skema bailout ketika krisis 1998 terjadi. ‘’Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailout dari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu,’’ katanya. (*)

Reporter: JP Group