batampos – Ketua KONI Kepri Usep RS menyatakan Provinsi Kepri siap mengikuti Porwil XI di Riau. Penegasan itu Usep sampaikan saat menerima kunjungan anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau di kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kepri, Selasa (4/5/2023)..
Kunjungan anggota Komisi V DPRD Riau ini dalam rangka observasi memperoleh informasi tentang strategi dan inovasi serta pengawasan pada program dan kegiatan pembinaan keolahragaan berprestasi di Provinsi Kepri.
foto: Try Agus / Batam Pos
Kunjungan itu dipimpin oleh Ketua Konmsi V Robin P Hutagalung didampingi Wakil Ketua, serta Sekretaris dan Anggota Komisi V lainnya. Kedatangan anggota dewan Riau itu diterima langsung oleh Ketua KONI Provinsi Kepri Usep RS SE dan jajaran pengurus.
Robin P Hutagalung menanyakan tentang keikut sertaan kontingen Kepri dalam ajang empat tahunan Pekan Olahraga Provinsi ke XI 2023, dan Riau sebagai tuan rumah, bagaimana pendanaanya, apa saja yang dipersiapkan, juga target Kepri.
Robin menyampaikan juga, bahwa Riau sebagai tuan rumah PORWIL XI 2023 sebenarnya limpahan dari Aceh, lantaran Aceh mengundurkan diri karena persiapan PON 2024. “Dan Aceh otomatis lolos semua cabor sebagai tuan rumah PON,”ujarnya.
Usep menyampaikan rasa syukur, Riau bersedia menjadi tuan rumah. Menurutnya, karena ini peluang bagi delapan provinsi di Sumatra, setelah Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah otomatis lolos sebagai peserta PON 2024.
Usep menyatakan bahwa sudah berkunjung ke Riau untuk melihat persiapan Riau sebagai tuan rumah.
Dan KONI Kepri siap menuju Porwil di Riau. ”Semua pencapaian terbaik tentu menjadi tujuan utama bagi kita KONI Kepri, walau pun penganggaran dari pemerintah Kepri untuk Koni Kepri terbatas hanya 3,5 M untuk tahun 2023. Kita juga mempersiapkan berbagai kebutuhan dan resiko dalam persiapan Porwil dan Pra PON 2023, sehingga butuh komunikasi dan edukasi dalam menyiapkan itu semua. Dan keterlibatan dari berbagai pihak dibutuhkan,” tutupnya.
Marwan Yohanes juga menanyakan tentang koordinasi KONI Kepri dengan Dispora yang cukup baik, dan apresiasi pada KONI Kepri karena ada bapak asuh seperti cabor Layar yang menjadi binaan Citra Mas. Walau pun dengan anggaran terbatas, pengurus KONI Kepri bisa menjalankan organisasi dengan baik.
“KONI Riau itu anggarannya 2023 sebesar Rp48 miliar dan wajar prestasinya lumayan di PON Papua, urutan 8,” ujarnya.
Amri menambahkan, KONI Kepri sedang mempersiapkan cabor untuk Porwil dan Pra PON, bekerjasma dengan Dispora dan swasta. “Terima kasih kepada Riau yang telah bersedia menjadi tuan rumah Porwil, karena peluang Kepri terbuka untuk dapat lolos PON,” ujarnya.
Hadir dalam kunjungan tersebut, Rini Elfina, Dr Suyono, Amri, Junaedi, Sawal, Heru, dan Azhari. (*)
Ilustrasi. Ibu-ibu terlihat memilih telur di kegiatan operasi pasar. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Rencana gelaran operasi pasar khusus telur dan ayam potong segar oleh Pemko Batam tak kunjung terjadwal. Padahal, saat ini harga telur ayam buras dan ayam potong segar di pasaran Batam masih tinggi.
Untuk telur ayam buras di pasaran Batam saat ini dijual Rp 55 ribu hingga Rp 60 ribu. Sedangkan untuk ayam potong segar masih dijual Rp 40-42 ribu per kg.
Tika warga Nongsa mengeluhkan harga telur ayam buras yang masih tinggi. Padahal beberapa waktu lalu, harga telur ayam buras sempat di bawah Rp 50 ribu perpapan.
“Sekarang mana ada lagi telur di bawah Rp 50 ribu perpapan, paling murah itu Rp 55 ribu, ” ujar Tika.
Untuk ukuran telur seharga Rp 55 ribu, menurut Tika relatif kecil. Tidak seperti biasanya seharga Rp 50 ribu sudah dapat telur ukuran besar.
“Yang Rp 55 ribu itu ukuran kecil, kalau agak besar itu Rp 60 ribu,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan Andi, penjual telur kawasan Batam Center. Menurutnya, karena harga telur yang tinggi, untuk sementara waktu ia tak lagi memasok telur.
“Harganya tinggi di pasaran, Rp 55 ribu, itu ukuran kecil dan pastinya konsumen banyak yang ngeluh karena ukuran telur, makanya ” Stop”jualan dulu, “ujar Andi.
Sedangkan untuk harga ayam potong segar di Pasar Botania masih dijual Rp 40-42 ribu per kg. Harga ini telah berlangsung selama 2 pekan.
“Kadang ada turun dikit, kemudian naik lagi. Tapi standarnya sekarang Rp 40 ribu,” ujar Erik.
Dikatakan Erik, daya beli masyarakat untuk ayam potong cukup banyak. Jumlah pembeli juga meningkat jika dibanding usai lebaran.
“Pembeli Alhamdulillah, cuma ngeluh aja harga tinggi. Ya modal naik, pasti harga naik juga,” terangnya.
Minggu lalu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertaniaab Kota Batam, Mardanis bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Batam, berencana menggelar operasi pasar khusus telur dan ayam.
Namun hingga saat ini, rencana operasi pasar murah belum terjadwal.(*)
Ilustras pembangkit listrik. Foto: PLN Batam untuk Batam Pos
batampos – Isu wacana kenaikan tarif listrik di Batam, beberapa bulan lalu sempat terdengar. Namun, kini isu tersebut kembali muncul, usai pernyataan dari Anggota Dewan Pengawas BP Batam, Elen Setiadi.
Atas pernyataan tersebut, Vice President of Public Relations bright PLN Batam, Bukti Panggabean, tidak membantah, maupun membenarkan pernyataan tersebut.
Bukti hanya mengatakan, penyesuain tarif PLN Batam bukan sejak 2017.
Ia mengatakan, tarif yang belum naik sejak 2014 itu dari sektor industri. Bukti mengatakan, inflasi dan kenaikan harga gas, sudah berkali-kali terjadi. Tarif listrik sektor industri di Batam, kata Bukti jauh di bawah tarif nasional.
Isu usulan kenaikan tarif PLN Batam, disampaikan oleh Anggota Dewan Pengawas BP Batam, Elen Setiadi di Focus Group Discussion (FGD), dalam rangka fasilitasi ketersediaan tenaga listrik di KPBPB Batam, Jumat (26/5) di Hotel Radisson.
Elen mengatakan, usulan kenaikan tarif ini, demi PLN Batam memiliki daya dalam meningkatkan layanan.
batampos – Satreskrim Polresta Tanjungpinang bakal memanggil dan memeriksa lima dokter spesialis terkait dugaan malapraktik.
Dari informasi yang diperoleh, polisi telah memeriksa dua orang tua bayi korban, dokter spesialis kandungan, serta beberapa saksi terkait dugaan malapraktik.
Kasi Humas Polresta Tanjungpinang Iptu Giofany, mengatakan sejumlah saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan soal perkara dugaan malpraktik.
“Iya, saksi-saksi sudah di mintai klarifikasi, ada dokter, bidan, perawat dan juga korban,” kata Iptu Giofany, Selasa (30/5).
Selanjutnya, kata Giofany, pihaknya akan memanggil sejumlah saksi ahli profesi, pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan sejumlah dokter.
“Masih ada saksi-saksi yang mau dimintai klarifikasi, seperti saksi ahli,” ungkapnya.
Penyelidikan dugaan malpraktik, tegas Giofany, masih terus bergulir dan didalami oleh penyidik Satreskrim Polresta Tanjungpinang.
Sebelumnya diketahui, orang tua bayi melalui Kuasa Hukum melaporkan dugaan malapraktik proses persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (RSUD RAT) ke Polresta Tanjungpinang, Sabtu (13/5).
Pihak pelapor telah menyerahkan sejumlah barang bukti terkait adanya dugaan malpraktik yang dilakukan oleh sejumlah tenaga medis RSUD RAT. (*)
Ilustrasi.Jamaah calon haji saat tiba di Arafah. (ANTARA/HO.MCH2022)
batampos– Pemerintah Arab Saudi berupaya meningkatkan layanan haji. Tahun ini mereka menambah jumlah toilet atau kamar mandi di Arafah. Meskipun jemaah hanya satu sampai dua hari berada di Arafah, keberadaan toilet sangat krusial.
Pengecekan langsung layanan jemaah haji di Arafah dipimpin langsung Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid. Dia mengatakan wukuf di Arafah masih cukup lama. Tetapi secara berkala pemerintah mengecek kesiapan layanan jemaah di Arafah.
Subhan menuturkan ada beberapa layanan jemaah di Arafah. Yaitu tenda dilengkapi kasur, AC, dan lampu penerangan. Kemudian juga dibangun dapur untuk pemenuhan katering serta toilet. Dia menjelaskan progres penyiapan layanan haji di Arafah sudah jauh lebih baik dibandingkan saat peninjauan 26 Mei lalu. ’’Penyiapan dapur sudah. Konsumsi terus dikebut. Kamar mandi di setiap maktab juga akan ditambah 10 pintu,’’ tuturnya.
Dia mengatakan jumlah tenda dalam satu maktab berbeda-beda, menyesuaikan kontur tanahnya. Dalam satu maktab, rata-rata dihuni sekitar 3.000 jemaah haji. Pada musim haji 2023 ini, jemaah haji Indonesia ditempatkan dalam 70 maktab. Pada kondisi sebelumnya, dalam satu maktab dilengkapi 40 toilet dan 10 keran air untuk berwudhu. Dengan penambahan 10 toilet itu, diharapkan bisa memperpendek antrian jemaah.
’’Tambahan 10 toilet itu perinciannya adalah delapan toilet duduk dan dua toilet jongkok,’’ jelasnya. Subhan mengatakan Menag Yaqut Cholil Qoumas menaruh perhatian terhadap layanan haji. Termasuk layanan kamar mandi atau toilet di Arafah. Dengan layanan yang lebih nyaman, diharapkan jemaah bisa fokus berdoa dan beribadah saat wukuf.
Untuk kesiapan tenda, Subhan menuturkan sekitar 90 persen sudah terpasang. Dia menuturkan sebelum dipasangi tenda, tanah harus dipadatkan dahulu. Baru tenda bisa dibangun. Kemudian setiap tenda juga dilengkapi kasur. Dia berharap pada 6 Dzulhijjah seluruh layanan jemaah di Arafah sudah siap 100 persen. Pasalnya jemaah mulai masuk Arafah pada 8 Dzulhijjah dan meninggalkan Arafah pada 9 Dzulhijjah saat matahari terbenam.
Rute berikutnya jemaah menuju ke Muzdalifah untuk mabit atau bermalam sekaligus mencari batu. Lalu jemaah menuju ke Mina untuk menjalankan rangkaian melempar jumrah.
Sementara itu Juru Bicara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat Akhmad Fauzin menuturkan sebentar lagi jemaah dari Madinah diberangkatkan ke Makkah. Selama di Makkah, jemaah mendapatkan tiga kali makan setiap harinya. ’’Para jemaah harap dipastikan batas waktu konsumsinya,’’ katanya. Supaya menghindari makanan rusak atau basi.
Dia menjelaskan untuk sarapan, di dalam boks tertulis maksimal dimakan pukul 09.00 waktu setempat. Kemudian makan siang maksimal dikonsumsi pukul 16.00 waktu setempat. Lalu makan malam paling lambat disantap pada pukul 21.00 waktu setempat.
Fauzin menekankan menu yang disajikan menggunakan cita rasa nusantara. Diharapkan bisa mengobati kerinduan jemaah terhadap kampung halamannya. Gauzin juga mengingatkan cuaca di Makkah tidak kalah panas dengan di Madinah. Sehingga jemaah harus bisa menjaga kesehatan. (*)
Kepala BPOM Batam, Musthofa Anwari. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Batam bersama instansi terkait siap melakukan pengawasan terhadap bahan makanan dan obat-obatan menjelang Idul Adha.
Upaya ini agar meminimalisir adanya bahan berbahaya yang terdapat pada makanan dan obat-obatan masuk ke wilayah Kepulauan Riau.
“Kita tidak hanya di Batam saja, melainkan seluruh wilayah Kepri. Tentunya kita akan kerja sama bersama dengan lintas instansi terkait, baik itu Pemda, Kepolisian, dan Bea Cukai,” ujar Kepala BPOM Batam, Musthofa Anwari, kepada Batam Pos, (30/5/2023).
Musthofa menyampaikan, pengawasan terhadap obat maupun makanan dilakukan secara intens atau ketat. Karena Batam merupakan pintu masuk dan keluar barang dari luar negeri dan juga beberapa daerah lainnya.
“Pengawasan tetap secara ketat terlebih Batam adalah pintu masuk dan keluar barang-barang dari luar negeri,” ujarnya.
Disamping itu, BPOM juga melakukan fungsi sebagai informasi komunikasi dengan edukasi kepada masyarakat, cek kemasan, izin edar, dan kadaluwarsa.
“Kita juga berperan kepada masyarakat agar lebih mengetahui produk-produk yang beredar dengan mengecek kemasan, edar, dan kadaluwarsa,” sebutnya.
BPOM juga pemberdayaan UMKM sebab di Batam dan Kepri sangat banyak sehingga perlu didampingi misalkan untuk pangan olahan sampai terbitnya izin edar.(*)
Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto (tengah) memasukkan narkotika jenis sabu yang akan dimusnahkan. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu dan ekstasi di Mapolresta Barelang, Selasa (30/5/2023). Barang bukti yang dimusnahkan senilai Rp 15 Miliar.
Sabu yang dimusnahkan seberat 9,7 kg dengan cara direbus. Sedangkan ekstasi berjumlah 329 butir dengan cara diblender.
“Kasus ini sudah inkrah berkekiayan hukum. Barang bukti juga disisihkan untuk pembuktian di pengadilan, dan pengujian di labfor,” ujar Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto.
Nugroho menjelaskan, sabu yang dimusnahkan tersebut didapati saat pelaku bertransaksi di Perairan Pulau Semakau Kecil, Belakang Padang pada awal Mei lalu. Dari kasus ini, polisi menangkap 4 pelaku, yakni Afifur Rohman, 19, Didin Prasetyo, 29, Eko Hariyanto, 35, dan Mohammad Yunus, 41.
“Sabu ini akan diedarkan di daerah Jombang. Tapi mereka melakukan transaksi penjemputan di perairan Batam dan berhasil kita gagalkan,” katanya.
Selain pemusanahan barang bukti, Polresta Barelang juga berhasil mengungkap 4 kasus dan waktu 19 hari atau dari 3-22 Mei.
Dari pengungkapan ini, polisi menangkap 5 orang, dan mengamankan 11,68 gram sabu serta 363 butir pil ekstasi.
Nugroho menambahkan seluruh sabu tersebut diselundupkan dari Cina melalui Malaysia dan masuk ke Batam. Atas penungkapan ini, Nugroho mengaku berhasil menyelamatkan ribuan masyarakat dari pengaruh narkotika.
“Saya imbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan ruang Kota Batam menjadi tempat peredaran narkotika. Mari kita selamatkan generasi kita. Apabila ada yang melihat atau mendengar informasi adanya peredaran narkotika, segera melaporkan,” tutuonya.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 112 ayat 2Jo Pasal 132 ayat 1, tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup.(*)
Komisi V DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan melaksanakan obsevasi ke Komite Olahraga Nasional Indonesi (KONI) Provinsi Kepuloan Riau. Foto: Istimewa untuk Batam Pos
batampos – Komisi V DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan melaksanakan obsevasi ke Komite Olahraga Nasional Indonesi (KONI) Provinsi Kepuloan Riau, dengan tujuan memperoleh informasi tentang strategi dan inovasi serta pengawasan pada program/kegiatan pembinaan keolahragaan berprestasi di Provinsi Kepri, Selasa (4/5/2023).
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Konisi V Robin P. hutagalung daan didampingi Wakil Ketua Komisi V, serta Sekretaris Komisi V dan Anggota Komisi V lainnya, diterima langsung oleh Ketua KONI Provinsi Kepri, Usep RS dan jajaran pengurus.
Dalam kunjungan ini, sejumalah pertanyaan ditanyakan oleh Komisi V DPRD Provinsi Riau. Seperti Robin P. Hutagalung yang menanyakan tentang keikutsertaan kontingen Kepri dalam ajang empat tahunan Pekan Olahraga Provinsi ke XI 2023, dan Riau sebagai tuan rumah, bagaimana pendanaannya apa saja yang dipersiapan, target Kepri, dan beberapa petanyaan yang di sampaikan oleh ketua komisi V Pak Robin.
Robin, menyampaikan juga bahwa Riau sebagai tuan rumah PORWIL XI 2023 sebenarnya limpahan dari Aceh, karena Aceh mengundurkan diri karena persiapan PON 2024, dan Cahe otomatis lolos semua cabor sebagai tuan rumah PON, ujarnya sehingga sampai sekarang belum menyetujui karena anggaran yang di ajukan belum di setujui dewan,” ujarnya.
Menjawab hal tersebut, Ketua KONI Kepri Usep RS menjelaskan, pihaknya untuk pelaksanaan PORWIL, karena bagai mana pun keberadaan dan pelaksaan Porwil ini misi satu Sumatra, serta bersyukur Riau bersedia menjadi tuan rumah, karena ini peluang bagi delapan provinsi di sumatra setelah Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah otomatis lolos sebagai peserta PON 2024.
Karena kesempatan untuk lolos PON akan terbuka dari 10 cabor yg di pertandingkan, dan berterima kasih kepada DPRD Riau yang di sampaikan oleh ketua Komisi V bahwa setuju pelaksanaan Porwil XI Riau.
Usep menyatakan, bahwa sudah berkunjung ke Riau untuk melihat persiapan Riau sebagai tuna rumah, dan KONI Riau dan Dispora Riau sedang mempersipkan sarana dan prasarana.
”Semua pencapaian terbaik tentu menjadi tujuan utama bagi kita KONI Kepri, walau pun penganggaran dari pemerintah Kepri untuk Koni Kepri terbatas hanya 3,5 M untuk tahun 2023. cabor Kita juga mempersiapkan berbagai kebutuhan dan resiko dalam persiapan porwil dan pra pon 2023 dan Sehingga butuh komunikasi dan edukasi yang besar dalam menyiapkan itu semua. Dan keterlibatan dari berbagai pihak dibutuhkan,” tutupnya.
Marwan Yohanes menanyakan tentang koordinasi KONI Kepri dalam melakukan koordinasi dengan Dispora cukup baik dan apresiasi pada Koni Kepri karena ada babak asuh. Seperti cabor Layar menjadi binaan Citra Mas, walau pun dengan anggaran terbatas pengurus Koni Kepri bisa menjalankan organisasi dengan baik, Koni Riau itu anggarannya 2023 sebesar 48 miliar dan wajar di prestasinya lumayan di Di PON Papua ururan 8.
Amri menambahkan, bah Koni Kepri sedang mempersiapkan dari cabor untuk porwil dan pra pon, kerjasma dengan Dispora dan Pihak swasta berjalan dengan baik terima kasih kepada Riau yang telah bersedia menjadi tuan rumah Porwil, karena peluang Kepri terbuka untuk dapat lolos PON, ujarnya
Hadir dalam kunjungan tersbut, Rini Elfina, Dr Suyono, Amri, Junaedi, Sawal, Heru, Azhari dan pertemuan berjalan dengan penuh ke akraban.(*)
Ilustrasi. Suasana di RSUD Embung Fatimah Kota Batam. Foto: Dokumentasi Batam Pos
batampos – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah mendapat bantuan alat kesehatan berupa satu unit Mobile Xray dari Kementerian Kesehatan RI.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan, kehadiran Mobile Exray atau alat rontgen ini, tentu sangat membantu RSUD Embung Fatimah khususnya di dalam melakukan rontgen thorax.
Yaitu prosedur yang dilakukan untuk melihat kondisi jantung, paru-paru, pembuluh darah, saluran udara, tulang dada, dan tulang belakang secara keseluruhan. Dilakukan dengan bantuan sinar-X, rontgen thorax juga dapat melihat cairan dan udara dalam paru-paru.
“Mobile x ray, alat rontgen yang bisa digunakan keruangan untuk rontgen thorax, terutama untuk ruangan khusus seperti ICU, CVCU, PICU dan NICU,” ujarnya.
Selain Mobile Exray, di tahun 2022 lalu, RSUD Embung Fatimah juga dapat bantuan alkes Fibroscan dari Kemenkes. Seperti diketahui, FibroScan adalah alat ultrasonografi khusus untuk memindai liver seseorang, untuk mengukur fibrosis (jaringan parut) dan steatosis (penumpukan lemak) di liver.
Alat ini dapat membantu dokter untuk memahami penyakit liver. Fibroscan atau sering disebut transient elastography adalah prosedur non invasif untuk memeriksa kondisi hati. Kondisi yang diperiksa adalah kekerasan atau kekakuan organ akibat banyak luka atau kerusakan yang terjadi di organ hati.
Sel di hati yang mengalami kerusakan umumnya lebih keras dari sel normal. Kalau terjadi kerusakan, gelombang akan lebih lama bergerak dari kondisi normal. Inilah yang jadi indikator penilaiannya. “Sepanjang dua tahun terkahir kita mendapat dua alat ini yakni mobile x ray dan fibroscan, ” pungkasnya.
Sebelumnya, RSUD Embung Fatimah belum lama ini juga mengadakan peralatan medis untuk penanganan pasien batu ginjal.
Direktur RSUD Embung Fatimah Batam Raden Roro Sri Widjayanti Suryandari mengatakan, untuk alat penanganan penyakit batu ginjal ini menggunakan getaran ultrasonic sehingga pasien tidak perlu operasi.
“Jadi tidak pakai operasi lagi karena alat ini cukup tempel dari luar dan batu ginjalnya pecah sendiri,” ujar Sri.(*)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan keterangan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, seusai mengikuti rapat internal terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo. (ANTARA/Gilang Galiartha)
batampos – Kemarin (30/5) Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dia geram dengan kasus yang terus ditemui. Untuk itu dia minta kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah bertindak cepat berantas TPPO.
“Presiden tadi menyatakan melakukan restrukturisasi satgas tim tindak pidana perdagangan orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD seusai rapat. Secara khusus Jokowi memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk menelusuri adanya dukungan bagi para penjahat perdagangan orang.
Mahfud menegaskan bahwa negara tidak mendukung adanya TPPO di Tanah Air. “Tidak ada backing-backingan bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara, backing bagi penegakan hukum adalah negara,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani telah melaporkan kepada Presiden bahwa jenazah warga Indonesia yang kembali karena TPPO dalam satu tahun mencapai lebih dari 1.900 orang. NTT menjadi sorotan. “Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu, sejak Mei sampai Januari khusus di NTT saja sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang,” bebernya.
Selain pemerintah Indonesia, Mahfud menyampaikan bahwa permasalahan TPPO juga mendapat perhatian dari negara-negara ASEAN. Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini, menurut Mahfud, para negara anggota ASEAN meminta Indonesia mengambil posisi kepemimpinan untuk memberantas masalah ini. “Karena bagi mereka tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya,” kata Mahfud.
Pada kesempatan yang sama Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyatakan dalam tiga tahun terakhir lembaganya telah menangani kurang lebih 94 WNI yang dideportasi dari Timur Tengah hingga Asia. “90 persen yang dideportasi mereka yang berangkat tidak resmi atau unprosedural,” katanya. Benny menyebut ada sindikat dalam pemberangkatan illegal ini.
Dia mengungkapka setiap hari ada dua peti jenazah yang kembali ke tanah air. Isinya adalah pekerja migran yang kebanyakan illegal. Tidak sedikit juga yang pulang karena depresi dan cacat fisik.
“Alaram praktek TPPO ini sebetulnya sudah diingatkan World Bank pada 2017,” katanya. World Bank merilis bahwa ada 9 juta orang indonesia yang bekerja di luar negeri. Padahal yang tercatat di aplikasi resmi BP2MI, kurang lebih hanya 4,7 juta. “Jadi asumsinya ada 4,3 juta mereka orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang berangkat unprocedural dan diyakini oleh sindikat penempatan illegal,” ucapnya.
Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih informasi bekerja ke luar negeri. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Salah satunya, kejadian penipuan penempatan PMI sebagai online scammer di Filipina.
“Salah satu penyebab terjadinya kasus ini adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap proses penempatan PMI yang sesuai prosedur,” ujarnya. Diperparah dengan adanya iklan lowongan kerja yang ternyata penipuan di media sosial.
Ida merinci ciri-ciri iklan lowongan pekerjaan penipuan, antara lain data dan alamat perusahaan penempatan tidak jelas, iklan atas nama perseorangan, syarat untuk bekerja ringan, dan menawarkan gaji tinggi/fantastis. Kemudian, pemberangkatan yang dilakukan oleh perseorangan secara tertutup melalui pesan singkat di WhatsApp atau media sosial lainnya. Sebab, harusnya proses penempatan dilaksanakan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Diakuinya, perlu adanya kerja sama dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga serta peran aktif masyarakaf dalam upaya menumpas sindikat TPPO ini. Pada pihak-pihak yang mengetahui atau mencurigai adanya upaya TPPO diminta untuk memberikan informasi ke Kementerian Ketenagakerjaan melalui call center di 1500-630 atau WA di 08119521150.
“Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi kepada KBRI Manila yang telah bergerak cepat memulangkan 53 WNI korban scamming international di Filipina,” tuturnya.
Upaya memutus rantai TPPO juga bisa dilakukan dengan pemberdayaan yang dimulai dari desa. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, ketika berdaya di desa maka masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. Dengan begitu, masyarakat tidak akan tergiur dengan godaan-godaan calo dari sindikat kejahatan perdagangan manusia.
“Di tengah modus rayuan dari calo tenaga kerja untuk bekerja di luar provinsi atau di luar negeri dengan gaji besar, mereka tidak mudah terbujuk,” ujarnya.
Bintang mencontohkan salah satu desa yang sukses pemberdayaan perempuannya dan mandiri secara ekonomi. Yakni, Desa Wulublolong di Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Mama mama (istilah untuk ibu ibu di Flores Timur) tidak lagi hanya menggantungkan diri dari hasil berkebun yang tidak stabil. Mereka kini mulai membuat anyaman daun lontar dengan nilai jual tinggi.
Seperti diketahui, NTT merupakan salah satu provinsi yang banyak memasok tenaga kerja migran non-prosedural. Bintang pun tidak bisa sepenuhnya menyalahkan. Sebab, keputusan tersebut dikarenakan kondisi ekonomi keluarga.
Kendati demikian, upaya pemutusan rantai TPPO juga terus digencarkan pemerintah. Mulai dari pemberdayaan masyarakat untuk mandiri hingga memberikan edukasi mengenai pendaftaran menjadi PMI yang sesuai dengan prosedur.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga melakukan dialog dengan pemimpin daerah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan penyintas TPPO untuk mendorong pemerintah desa menguatkan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Minimal dengan membuat aturan desa yang khusus mengatur soal pencegahan dan penanganan TPPO.
“Pencegahan harus dimulai dari masyarakat, bekali dengan ketrampilan untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Seluruh masyarakat desa harus berdaya secara ekonomi,” pungkasnya. (*)
