Rabu, 8 April 2026
Beranda blog Halaman 5310

Tiga Bulan Berlalu, Berkas Perkara Ballpress Masih Dilengkapi

0
polda kepri 5
Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun (tiga dari kiri) melihat kontainer yang berisikan pakaian dan barang-barang bekas yang diduga berasal dari Singapura. Foto: Humas Polda Kepri

batampos – Subdit 1 Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri kini tengah melengkapi berkas penyidikan kasus ballpress usai mendapat P19 dari Kejaksaan Tinggi Kepri. Berkas perkara yang melibatkan dua pengusaha Batam tersebut kini masih perlu ditindaklanjuti agar segera masuk proses pengadilan.

“Minggu depan mau kita kirim ulang, ada beberapa petunjuk jaksa,” ujar Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Farouk Oktara, Kamis (1/6).

Farouk menyebutkan proses hukum perkara dua penyelundup ballpress dua kontainer sedang dilengkapi Ditreskrimsus Polda Kepri. Sementara untuk kedua tersangka, sampai saat ini tetap menjalani penahanan.

“Dua tersangka masih tetap ditahan,” sebutnya.

Baca Juga: 1.500 Orangtua Daftar Akun dan Uji Coba Sistem PPDB SD Negeri di Batam

Ia menyebutkan terkait status barang bukti dua kontainer berisi ballpress pakaian bekas tersebut, pihaknya masih menunggu putusan pengadilan.

“Barang bukti masih menunggu putusan pengadilan. Apakah dimusnahkan nantinya, itu dari putusan pengadilan,” bebernya.

Adapun barang bukti dua kontainer itu bermuatan 1.200 karung.

Dua kontainer ballpress ini ditangkap dari pergudangan kawasan Industri Tunas Regency 2 Batam Center pada Februari silam.

Seiring berjalannya proses penyidikan, Polda Kepri akhirnya menetapkan pengusaha yakni Tommy dan Rini sebagai tersangka.

Baca Juga: Sempat Diadang Cuaca Buruk, JCH Kloter 13 Diberangkatkan dari Embarkasi Batam

Dari hasil gelar perkara, tersangka Tommy yang juga direktur perusahaan Tunas Regency 2 menjadi orang yang mengimpor barang bekas. Sedangkan tersangka Rini ditetapkan tersangka lantaran turut serta terlibat, membantu proses pengimporan barang bekas tersebut.

Kedua pelaku terjerat pasal undang-undang tindak pidana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Jo Pasal 47 Ayat 1 dan Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (*)

Reporter: Azis Maulana

Untuk Pilkada 2024, KPU dan Bawaslu Butuh Anggaran Rp198 Miliar

0
Sekdaprov Kepri Adi Prihantara

batampos– Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihantara mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri telah menyerahkan usulan kebutuhan Pilkada serentak 2024 mendatang. Penganggaran dilakukan lewat APBD Perubahan TA 2023 dan APBD TA 2024 nanti.

“Berdasarkan usulan dari penyelenggara Pilkada, kebutuhan untuk pelaksaan tersebut membutuhkan biaya besar,” ujar Sekda Provinsi Kepri, Adi Prihantara, Selasa (30/5) lalu di Tanjungpinang.

Disebutkannya, kebutuhan biaya Pilkada serentak yang diajukan oleh KPU Provinsi Kepri adalah sebesar Rp141 miliar. Sedangkan Bawaslu untukmengawasi Pilkada serentak tahun 2024 memerlukan anggaran sebesar Rp 57 miliar. Ditegaskannya, kebutuhan ini menjadi atensi bagi Pemprov Kepri.

BACA JUGA:KPU Bintan Ajukan Anggaran Pilkada 2024 Rp 18 Miliar

“Anggaran untuk Pilkada Serentak tahun 2024 tersebut menjadi salah satu prioritas utama yang mulai dianggarkan lewat APBD Perubahan Provinsi Kepri tahun 2023 ini,” jelasnya.

Lebih lanjut katanya, anggaran yang akan diplotkan di APBD Perubahan 2023 ini yakni sebesar 40 persen dari total keseluruhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024. Dijelaskannya, 40 persen itu merupakan kumulatif dari keseluruhan alokasi anggaran yang disampaikan oleh KPU Provinsi Kepri, Bawaslu Kepri, dan unsur TNI/Polri.

“Jadi 40 persen itu totalitas dari keseluruhan anggaran. Itu untuk di 2023 ini, baru sisanya nanti diprioritaskan di APBD tahun 2024,” jelasnya lebih lanjut.

Mantan Sekda Bintan ini juga mengatakan, untuk pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024 di Provinsi Kepri masih belum selesai. Karena sampai saat ini, sedang disusun oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kepri. Ditambahkannya, kebutuhan final Pilkada nanti akan tergambar beberapa waktu kedepan.

“Secara keseluruhan kebutuhan Pilkada serantak 2024 nanti, akan dituangkan dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) antara pihak terkait dengan Pemprov Kepri,” tutup Adi Prihantara. (*)

reporter: jailani

Harga BBM Turun, Batam Terendah

0
pertamina
Karyawan SPBU mengisi BBM di kendaraan konsumen. PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina, kembali melakukan penyesuaian harga jual produk-produk BBM non subsidi atau jenis bahan bakar umum (JBU) di Kepri. Foto: Pertamina untuk Batam Pos

batampos – Harga beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) mengalami penurunan, per 1 Juni. Penurunan harga BBM ini merata di seluruh Indonesia. Penurunan harga setiap BBM berbeda.

Dari seluruh Indonesia, beberapa jenis BBM di Batam paling terendah. Harga pertamax di Batam turun menjadi Rp 11.900. Pertamax Turbo menjadi 12.900. Pertalite masih tetap Rp 10 ribu. Pertamina Bio Solar Rp 6.800. Dexlite Rp 12 ribu dan Dex Rp 12.600.

Penyesuaian harga BBM ini, adalah komitmen dari Pertamina untuk mengevaluasi harga jual produk-produk BBM non subsidi. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution menjelaskan, harga BBM non subsidi sifatnya fluktuatif.

Baca Juga: 4 Rute Baru di Bandara Hang Nadim, Salah Satunya Batam ke Lombok

Penyesuaian harga BBM non subsidi berdasarkan tren dan mekanisme pasar. “Pertamina melakukan penyesuaian harga mengikuti tren harga minyak dunia dan harga rata-rata publikasi minyak,” kata Alfian.

Ia mengatakan, harga BBM Pertamina mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya minyak mentah, publikasi MOPS dan Kurs. Semua itu, demi menjamin keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM hingga ke seluruh pelosok Tanah Air.

Alfian mengatakan, harga terbaru ini berlaku mulai per 1 Juni. Penyesuain harga terbaru BBM non subsidi ini, kata Alfian sudah sesuai dengan Kepmen ESDM nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas, Kepmen nomor 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi BBM non subsidi.

Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kata Alfian, mendapatkan penugasan pendistribusian BBM hingga ke pelosok negeri.

Baca Juga: Layanan SIM di Polresta Barelang Tutup Selama 4 Hari

Ia mengatakan, pertamina berkomitmen penuh untuk menyediakan dan menyalurkan BBM, berdasarkan prinsip Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability dan Sustainability.

“Harga kompetitif ini tidak hanya berlaku di kota-kota besar namun ke seluruh pelosok negeri. Harga ini kami tentukan sudah dengan mempertimbangkan aspek pemenuhan energi masyarakat dan aspek bisnis lewat margin yang bebas ditentukan setiap badan usaha,” ujarnya. (*)

Reporter: FISKA JUANDA

Diminati Masyarakat, Pembiayaan BSI OTO Tumbuh 64%

0

 

batampos – Minat nasabah terhadap produk pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Salah satu salah satu produk BSI yang diminati masyarakat adalah BSI OTO untuk pembiayaan kendaraan bermotor.

Sepanjang tahun 2023 hingga bulan April, pembiayaan di BSI OTO mencapai angka Rp3,2 triliun, tumbuh 64,01% secara tahunan atau year on year (yoy).

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna menyampaikan terima kasih kepada seluruh nasabah yang telah memilih BSI sebagai mitra pembiayaan kendaraan. Dirinya menyebut BSI akan terus melakukan inovasi agar bisa menjawab segala kebutuhan dan keinginan masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh nasabah BSI yang memilih BSI sebagai mitra pembiayaan untuk kendaraan dengan basis syariah. BSI terus berinovasi untuk memberikan produk dan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat,” katanya.

Untuk mengapresiasi tingginya minat masyarakat terhadap BSI OTO, BSI mengadakan promo pembiayaan yang menarik untuk masyarakat. promo tersebut antara lain margin mulai setara 2,22% untuk mobil baru, margin mulai setara 6,62% untuk mobil bekas, DP mulai 0%, dan cashback mulai dari Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta dengan minimal pembiayaan Rp175 juta untuk mobil baru dan mobil bekas. Program ini berlaku mulai 29 Mei hingga 30 Juni 2023.

 

Kinerja Impresif

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membukukan kinerja impresif sepanjang triwulan I/2023 dengan perolehan laba bersih mencapai Rp1,46 triliun atau tumbuh 47,65% secara year on year. Pertumbuhan ini didorong penguatan fungsi intermediasi melalui penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran pembiayaan.

Adapun, penyaluran pembiayaan BSI mencatat naik dua digit yakni 20,15% secara yoy menjadi Rp213, 28 triliun. Pada periode tersebut, kualitas pembiayaan BSI terjaga dengan baik, tercermin dari NPF Gross di level 2,36%.

Perseroan fokus pada pembiayaan jangka panjang, prudent, dan mendiversifikasi alternatif pembiayaan yang sesuai segmen nasabah. Dengan demikian risiko pembiayaan dapat dimitigasi dengan baik sesuai dengan jenis pembiayaannya.

Hingga Maret 2023, total pembiayaan BSI mencapai Rp213,28 triliun, dengan porsi pembiayaan yang didominasi oleh pembiayaan konsumer sebesar Rp110,62 triliun, tumbuh 24,04% secara yoy. Lalu disusul pembiayaan wholesale sebesar Rp58,16 triliun atau tumbuh 17,29% secara yoy, dan pembiayaan mikro sebesar Rp19,32 triliun atau tumbuh 24,32% secara yoy.? (*)

Harga Ayam Potong Masih Tinggi, Pedagang: Sudah Turun Dibanding Minggu Lalu

0
Ayam Pasar Botania I Batamcentre fff Iman Wachyudi
Ilustrasi. Penjual ayam di Pasar Botania. Harga ayam potong segar saat ini masih tinggi yakni Rp41 ribu per kilogram. Foto: Iman Wachyudi/Batam Pos

batampos– Harga ayam potong segar di pasaran Batam masih tinggi yakni hingga Rp 41 ribu perkilogram. Sejumlah pedagang pun pesimis harga ayam potong segar kembali murah.

Seperti harga ayam potong kawasan Botania Batamcenter saat ini dijual Rp 39-41 ribu per kg. Menurut Andi, pedagang ayam potong harga itu sudah turun dibanding minggu lalu yang sampai Rp 44 ribu per kg.

“Memang harga masih tinggi, tapi ini sudah turun dibanding minggu lalu, sampai Rp 44 ribu, ” ujarnya.

Dikatakannya, harga ayam potong segar selama beberapa bulan terakhir tak menentu, kadang naik, kadang turun beberapa ribu rupiah. Namun untuk harga tak pernah di bawah Rp 35 ribu per kg.

Baca Juga: 1.500 Orangtua Daftar Akun dan Uji Coba Sistem PPDB SD Negeri di Batam

“Kalau sekarang itu masih berkisar diangka Rp 39 sampai 40 ribuan. Kadang turun, kadang naik. Tapi untuk turun diharga Rp 30 ribuan itu kayaknya susah,” sebutnya.

Masih kata Andi, minat warga untuk membeli ayam potong masih cukup tinggi. Terutama diakhir pekan atau hari libur. Namun untuk hari biasa, itu pembelian memang agak sepi.

“Yang beli sama saja, lumayan banyak apalagi hari libur. Tapi kalau hujan begini, pembeli agak sepi” sebutnya.

Sementara, Hesti warga Batam Center, sangat berharap harga ayam potong segar kembali normal. Apalagi, ayam adalah lauk pauk yang paling banyak diminati masyarakat, terutama anak-anak.

Baca Juga: Ombudsman Kepri Layangkan Surat ke PLN Batam dan Tanjungpinang, Isinya…

“Ya berharap saja harga ayam tak semahal sekarang. Harganya masih diatas Rp 40 ribuan per kg. Kalau bisa bali Rp 28 ribu, atau Rp 30 ribuan,” harap Hesti.

Menurut ibu tiga anak ini, dalam seminggu ia bisa membeli 3 sampai 4 kali ayam potong. Kenaikan harga ayam potong, membuatnya terpaksa mengeluarkan budget belanja lebih besar.

“Mungkin bagi yang lain seribu dua ribu itu hal biasa. Tapi bagi kami ibu rumah tangga, itu berharga banget. Bisa beli satu ikat sayur atau tahu tempe,” sebutnya.

Baca Juga: Pedagang Bunga di Batam Divonis 6 Bulan Penjara dan Denda Rp100 Juta

Beberapa waktu laku, Kadisperindag Kota Batam, Gustian Riau mengatakan kenaikan harga ayam potong segar karena pakam ternak yang tinggi.

Menyebabkan harga ayam potong naik cukup tinggi. Ia pun sempat menyampaika rencana gelaran operasi pasar khusus telur dan ayam, namun hingga saat ini rencana itu belum terjadwal.(*)

Reporter: Yashinta

Penanganan Kasus Perkosaan Anak Perlu Lebih Transparan

0
Ilustrasi pencabulan.

batampos — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong Polda Sulawesi Tengah lebih profesional dan transparan menangani kasus dugaan pemerkosaan terhadap gadis dibawah umur. Terlebih lagi, karena salah seorang dari sebelas pelaku diduga merupakan oknum anggota Brimob. Kepercayaan publik terhadap Polri yang sedang merangkak naik harus dijaga.

Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto memastikan lembaga pengawas kepolisian tersebut sedang memantau penanganan kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak di Parigi Moutong. ”Kompolnas mendorong Polda Sulteng menangani kasus tersebut secara professional dan transparan,” tegasnya.

 

Transparan dapat diartikan setiap perkembangan kasus harus disampaikan kepada publik. Penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dilakukan dengan tegas dan keras. ”Termasuk terhadap oknum anggota Polri,” paparnya.

Menurutnya, bila pembuktian dalam kasus tersebut cukup, terlebih lagi diyakini terbukti terlibat. Maka, sanksi terhadap oknum tersebut harus dilakukan. Proses kode etik harus diterapkan seberat-beratnya, sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). ”Sanksi pidana juga harus dilakukan,” terang alumnus Akpol 1977 tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mendesak agar kasus rudapaksa ini ditarik Ke Polda Sulawesi Tengah. Hal ini lantaran adanya dugaan keterlibatan perwira kepolisian.

Menurutnya, sejak kasus rudapaksa terhadap anak remaja 15 tahun dilaporkan ke Mako Polres Parimo, proses penahanan 11 pelaku untuk pembuktian masih terkendala. Meski, sudah 7 yang ditahan. Terutama menahan terduga oknum perwira Kepolisian atas insial HST.

“Karena keterlibatan oknum perwira, penting yurisdiksi hukum yang lebih tinggi turun tangan, untuk menjaga independensi, objektif, dan profesional dalam melakukan pelayanan masyarakat,” tuturnya.

Dia menegaskan, aparat penegak hukum (APH) harus mempertimbangkan penahanan seluruh terduga pelaku. Mengingat, seluruhnya saling terkait dan bekerja sama. Salain itu, hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi risiko hilangnya batang bukti.

Yang tak kalah penting, penahanan dilakukan dengan pertimbangan darurat kondisi kesehatan dan kemanusiaan atas kondisi korban yang sangat berat.

“Ketika ada yang ditangkap dan ada yang diluar, dikhawatirkan ada penghilangan jejak, alat bukti, dan keterangan yang harusnya bisa segera di gali dan di konfrontir kepolisian dari 11 pelaku,” tegasnya.

KPAI juga mendorong Kompolnas untuk turun tangan karena adanya dugaan keterlibatan perwira dalam kasus ini. Dengan begitu, harapan akses keadilan bagi korban dapat terpenuhi.

Ia mengaku sangat prihatin atas situasi anak korban yang mengalami penguasaan para pelaku selama 10 bulan, dari April 2022 sampai Januari 2023. Apalagi, setelah mengetahui korban terus kesakitan atas kondisi alat reproduksinya.

Atas kondisi ini, KPAI pun telah berkoordinasi dan mendapatkan berbagai keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah mengenai kondisi korban. Dari laporan rumah sakit, korban mengalami insersi akut rahim, infeksi, tumor, dan trauma fisik alat reproduksi. Sehingga, harus menjalani operasi. Korban harus bertaruh nyawa setelah mengalami luka mendalam.

Terkait hukuman bagi pelaku, Jasra menekankan, pidana pasal berlapis dapat didalami untuk peristiwa ini. Mulai dari membawa anak di bawah umur, rudapaksa berulang kali, eksploitasi ekonomi dan seksual, mengancam jiwa anak, anak kehilangan alat reproduksi, penderitaan fisik panjang akibat operasi, hingga mencekoki anak dengan narkoba.

Pelaku pun bisa memdapat tuntutan hukuman mati sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 Ayat 5 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dapat diterapkan hukuman maksimal pidana mati, seumur hidup, dan penjara antara 10 sampai dengan 20 tahun penjara. “Tentu saja para pelaku terancam hukuman mati, akibat rahim anak tersebut rusak,” ungkapnya.

Banyaknya rangkaian peristiwa kekerasan seksual anak yang terjadi beruntun, kata dia, menunjukkan bahwa Indonesia tengah mengalami Tsunami kekerasan seksual anak. Sebab, dalam setiap peristiwanya, terlihat dampak pesakitan, fatalitas, perusakan, sistemik dalam kejahatan kekerasan seksual yang terus meningkat dengan memanfaatkan relasi kuasa, pemanfaatan teknologi, dan berlindung dibalik posisi pelaku di masyarakat. Banyak keterlibatan pemimpin lokal yang sejatinya digaji melalui pajak masyarakat.

“Yang membukakan mata kita, pentingnya pemimpin daerah tidak memiliki riwayat predator. Karena dampak penyalahgunaan wewenang akan sangat sistemik, dan mereka saling bekerjasama dalam kejahatan,” jelasnya.

Diakuinya, kekerasan seksual pada anak adalah kejahatan paling tersembunyi. Karena di TKP hanya ada pelaku dan korban.

Mirisnya lagi, dalam pendampingan KPAI, ditemukan beberapa korban yang tidak mengerti bahwa itu perkosaan atau persetubuhan. Karena, mereka tidak pernah mendapat pengenalan/edukasi mengenai kesehatan reproduksi, apa itu kekerasan seksual, dan mengenal perlakuan salah.

Hal ini, kata dia, bisa terjadi karena penanaman sejak dini konstruk budaya. Yakni, budaya patriarki. Kemudian, tafsiran agama yang serampangan dan memiliki relasi kuasa yang kuat pada anak. Seperti dalam kasus rudapaksa ini, para pelaku profesinya berbeda-beda. Dimana, relasi kuasanya menjadi sangat mengerikan, dengan berlindung dibalik posisi sosial para pelaku di masyarakat. (idr/mia)

Warga Keluhkan Jalan Rusak di Depan Perumahan GNC dan Devely Park

0
jalan rusak
Jalan rusak di antara Perumahaan Green Nongsa City (GNC) dan Devely Park. Foto: Yashinta/Batam Pos

batampos – Sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan rusak di Kelurahan Sambau, Nongsa, tepatnya di antara Perumahaan Green Nongsa City (GNC) dan Devely Park.

Terlebih saat hujan turun, jalan berlubang yang sudah kerap diperbaiki warga itu berlumpur dan tergenang air.

Padahal jalan tersebut, menjadi akses yang cukup padat dilalui warga menuju beberapa Perumahaan dan kawasan Kavling Nongsa.

Baca Juga: Ombudsman Kepri Layangkan Surat ke PLN Batam dan Tanjungpinang, Isinya…

Namun kondisi jalan yang rusak, membuat sejumlah pengendara kesulitan tiap kali melintas.

Tika warga Nongsa mengatakan, akses jalan tersebut sudah sekian tahun rusak parah. Beberapa kali sempat diperbaiki dengan tumpukan batu hingga pasir untuk menutupi lubang.

“Sudah beberapa kali diperbaiki, ditutup pasir dan batu, tapi tetap kondisinya tak bisa membantu, apalagi disaat hujan, jadi lumpur semua,” ujar Tika.

Menurut Tika, rusaknya jalan tersebut diduga karena aktivitas truk-truk bermuatan pasir. Ditambah dengan kualitas jalan yang mungkin tidak bagus, sehingga gampang rusak.

Baca Juga: Pedagang Bunga di Batam Divonis 6 Bulan Penjara dan Denda Rp100 Juta

“Yang lewat kan bukan hanya kendaraan pribadi, tapi juga truk-truk pasir. Makanya jalan cepat rusak juga, ” jelasnya.

Ia berharap, pemerintah setempat bisa memperhatikan kondisi jalan tersebut. Sebab banyak warga yang akhirnya memilih masuk ke jalan Perumahaan GNC untuk mendapatkan akses jalan yang baik.

“Jadi jalur jalan yang harusnya khusus untuk warga GNC, jadi dilalui banyak pengendara, karena jalan yang rusak itu. Semoga pemerintah bisa segera memperbaikinya,” sebut Tika.

Hal senada diungkapkan Emi warga lainnya, yang cukup merasakan kondisi jalan rusak saat hujan. Sempat untuk melintas, ia harus berhati-hati karena jalan yang berlubang dan penuh lumpur.

Baca Juga: Kepala Sekolah di Batam Dilarang Matikan HP dan Keluar Kota Selama Pelaksanaan PPDB

“Salah-salah bisa terpeleset, karena jalan penuh lumpur. Sudah lama seperti ini, tapi tak ada diperbaiki,” kata Emi.

Parahnya lagi jika melintas jalan tersebut pada malam hari dalam kondisi hujan. Sebab lubang jalan yang rusak samar-samar karena tak ada penerangan lampu jalan.

“Sejak dibangun tak pernah ada lampu, jadi kalau malam, apalagi hujan ya harus pelan. Lubangnya bukan satu tapi banyak, dan besar-besar semua,” kata Emi.

Ia juga meyanyangkan kenapa pembangunan jalan dilakukan tak menyeluruh. Sebab tahun lalu ada pembangunan jalan penghubung antara Batu besar dan Sambau.

“Saat pembangunan jalan baru itu, harusnya yang jalan rusak ini juga diperbaiki, karena ini adalah akses yang banyak dilalui warga,” ungkapnya.(*)

Reporter: Yashinta

4 Rute Baru di Bandara Hang Nadim, Salah Satunya Batam ke Lombok

0
image1 scaled e1681808631188
Suasana di Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – PT Bandara Internasional Batam (BIB) Bandara Hang Nadim kembali membuka empat rute penerbangan baru untuk melayani para penumpang dari Kota Batam ke sejumlah kota di Indonesia.

Direktur PT BIB, Pikri Ilham Kurniansyah, mengatakan, empat rute penerbangan baru dari Batam tersebut, yakni Batam- Bandung, Batam-Makasar, Batam-Jogyakarta, Batam-Semarang, dan Batam-Lombok.

Pikri menuturkan, BIB tengah mengusahakan penerbangan ke wilayah Indonesia timur, karena hingga saat ini jalur Indonesia Timur terbilang masih minim dari Hang Nadim.

Baca Juga: Sempat Diadang Cuaca Buruk, JCH Kloter 13 Diberangkatkan dari Embarkasi Batam

“Penerbangan ke wilayah Indonesia Timur yang saat ini sedang kami utamakan,” tuturnya.

Mengenai libur panjang yang jatuh pada Kamis (1/6/2023) hingga Minggu (4/6/2023), pihaknya memprediksi arus penumpang landai atau tidak meningkat signifikan.

Kendati demikian PT BIB tengah menginisiasi penambahan rute penerbangan domestik baru, dengan menargetkan penerbangan ke sejumlah daerah timur Indonesia.

“Kita prediksi untuk libur panjang hingga akhir pekan ini penumpang landai saja, namun saat ini penambahan rute domestik tetap kita upayakan agar bisa terealisasi,” ujarnya.

Baca Juga: Ombudsman Kepri Layangkan Surat ke PLN Batam dan Tanjungpinang, Isinya…

Untuk rute tersebut PT BIB telah mengoptimalkan rute Batam-Balikpapan yang merupakan penerbangan langsung. Lalu untuk Bali nantinya akan transit melalui Surabaua.

“Untuk Bali akan transit di Surabaya, dan yang jelas target kami, Hang Nadim akan ada penerbangan domestik ke sejumlah provinsi yang ada di Indonesia,” tegas Pikri.(*)

Reporter: Azis Maulana

KM Indo King Jaya Selundupkan 6.828 Botol Mikol

0
Koordinator Humas Kanwil DJBC Khusus Kepri, Abdul Rasyid (dua dari kiri) bersama petugas BC lain menunjukkan barang bukti Mikol impor ilegal hasil penindakan

batampos– Kapal patroli BC dari Kanwil DJBC Khusus Kepri berhasil menegah dan mengamankan satu unit kapal yang mengangkut ribuan botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA) atau Mikol tanpa dilindungi dokumen. Penindakan dilakukan Satgas patroli BC pada Selasa (30/5) di 35 mil Perairan Berakit, Kabupaten Bintan, Kepri.

”Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan sebagai community protector, tentunya BC memiliki peran nyata dalam melindungi masyarakat. Khususnya, dari masuknya barang-barang yang peredarannya diawasi dan dibatasi,” ujar Kakanwil DJBC Khusus Kepri, Priyono Triatmojo melalui Koordinator Humas, Abdul Rasyid, Kamis (1/5).

BACA JUGA:Dugaan Penyelundupan Mikol, Oknum Polisi Bintan Diperiksa Propam

Dengan fungsi tersebut, katanya, Satgas patroli BC rutin melakukan patroli di laut. Dan, pada Senin (29/5) kapal patroli melalukan pengawasan di perairan internasional. Sesuai laporan dari masyarakat terkait impor ilegal MMEA. Dan benar saja, keesokan harinya, Selasa (30/5) ada kapal yang mencurigakan mematikan automatic indentification system (AIS) atau sistem indetifikasi otomatis.

”Meski kapal tersebut memastikan AIS, namun tetap terpantau dari radar yang yang ada di kapal patroli BC. Sehingga, ketika kapal berlayar di perairan internasional, terpantau memutar arah ke perairan dalam negeri. Yakni, ke Perairan Berakit. Kemudian, dilakukan pengejaran dan dilakukan pemeriksaan,” jelas Rasyid.

Pada saat kapal berhasil dihentikan, lanjutnya, tidak ada perlawanan. Petugas BC naik ke kapal dan melakukan pemeriksaan muatan. Benar saja di dalam kapal terdapat berbagai jenis MMEA golongan C. Ketika ditanyakan tentang dokumen, nakhoda kapal tidak bisa menunjukkan dokumen impor resmi.

”Kapal yang mengangkut MMEA namanya KM Indo King Jaya. Petugas kemudian membawa kapal menuju ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Meral dan tiba pada Rabu (31/5). Setelah sampai muatan langsung dibongkar dimasukkan ke gudang. Nakhoda dan kru kapal juga sudah diamankan,” paparnya.

Dari hasil pencacahan atau penghitungan barang bukti, jumlah keseluruhan MMEA sebanyak 6.828 botol berbagai merek. Nilai barang bukti mencapai Rp4,5 miliar dan potensi kerugian negara Rp3,3 miliar. Minuman yang dibawa KM Indo King Jaya berasal dari Singapura. Dan untuk sementara tujuannya ke Lingga.

”Untuk tujuan, masih kita dalami. Termasuk juga pemilik dan penerima akan dikembangkan lagi. Karena, penindakan MMEA ini baru beberapa hari dilakukan. Dan untuk triwulan kedua tahun ini, penindakan MMEA atau Mikol Ilegal kali termasuk yang besar,” ungkap Rasyid. (*)

reporter: sandi

107 WNI Korban TPPO Online Scamming Dipulangkan

0
Ilustrasi human traficking atau tindak pidana perdagangan manusia (TPPO). (Maxim Shemetov/Reuters)

batampos – KBRI Manila telah merepatriasi 107 WNI terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di bisnis online scamming di Filipina. Korban dipulangkan dalam tiga tahap.

Tahap pertama pada 25 Mei 2023 sebanyak 20 orang. Dilanjutkan tahap kedua, 26 Mei 2023 sebanyak 33 orang, dan 54 orang pada tahap ketiga, 31 Mei 2023. Artinya, masih ada 133 WNI dari 240 WNI korban TPPO yang masih belum dipulangkan.

“KBRI Manila akan terus berupaya membantu pemulangan WNI yang masih tersisa, sehingga dapat kembali ke tanah air dengan selamat,” ujar Duta Besar RI Manila Agus Widjojo.

Agus menyatakan, bahwa penyelamatan WNI korban TPPO kali ini merupakan yang terbesar di Filipina. Upaya tersebut juga merupakan hasil sebuah proses yang berkesinambungan, mulai dari tingkat politik antar perwakilan, khususnya negara ASEAN yang terbukti bisa mengisi salah satu agenda utama KTT ke-42 ASEAN. Yang kemudian dijabarkan pada tingkat operasional secara intra perwakilan. “Hingga mencapai bentuk koordinasi dan kolaborasi antara Atase Kepolisian RI KBRI Manila dengan berbagai institusi penegak hukum di Filipina,” katanya.

Sekretaris II Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Manila Nona Siska Novianti menambahkan, 133 orang WNI yang belum dipulangkan saat ini maaih berada di asrama perusahaan, di Clark, Pampangan, Filipina. Mereka akan dipulangkan segera setelah allow departure order dari biro imigrasi Filipina. Menurutnya, mereka harus antri karena yang ditangai bukan hanya para WNI. Tapi, juga seribu korban TPPO lain yang berasal dari berbagai negara.

“Paspor dan SPLP (surat perjalanan laksana paspor, red) sudah lengkap tapi menungggu allow departure order dari biro imigrasi Filipina dan tiket kepulangan,” paparnya.

Nantinya, pemulangan semua diterbangkan ke Jakarta. Sebab, harus dilakukan ada serah terima ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Bareskrim.

Sementara itu, untuk 2 WNI yang jadi tersangka dalam kasus TPPO ini masih menunggu persidangan. Belum ada pembacaan dakwaan untuk keduanya. (*)

Reporter: JP Group