batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara serta lima pegawai PT Wanatiara Persada.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK terhadap BD selaku Penilai Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Jakarta Utara; VC dan SFZ selaku staf akuntan PT Wanatiara Persada; ANS selaku Manajer Akuntan PT Wanatiara Persada; FRM selaku penerjemah PT Wanatiara Persada; serta YUR selaku Manajer Keuangan PT Wanatiara Persada,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/2).

Budi menjelaskan, keenam orang tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara untuk periode 2021–2026.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pertama pada 2026 yang berlangsung pada 9–10 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap delapan orang. KPK menyatakan OTT itu berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.

Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin (AGS), anggota Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar (ASB), konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), serta staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY).

Edy Yulianto diduga sebagai pihak pemberi suap kepada pegawai KPP Madya Jakarta Utara senilai Rp4 miliar. Suap tersebut bertujuan menurunkan kewajiban pembayaran kekurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun pajak 2023 dari semula sekitar Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar. (*)

Artikel Skandal Suap Pajak Rp4 Miliar, KPK Periksa ASN DJP dan Pegawai Perusahaan pertama kali tampil pada News.

batampos – Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2). Dalam taklimatnya di hadapan para kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), Prabowo menekankan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Prabowo mengingatkan bahwa rakyat Indonesia menginginkan kehidupan yang layak, aman, tenang, dan harmonis. Oleh karena itu, masyarakat mendambakan pemimpin yang adil, jujur, serta bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk segelintir orang atau kepentingan pribadi.

“Rakyat tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya. Ini adalah harapan semua rakyat kita,” kata Prabowo.

Menurutnya, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menjadi momentum penting karena dihadiri hampir seluruh unsur pimpinan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Prabowo menilai forum tersebut sebagai kesempatan strategis untuk menyamakan visi dan memperkuat kualitas kepemimpinan nasional.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa pemimpin Indonesia harus memiliki kewaspadaan, pemahaman, serta kesadaran sejarah bangsa.

“Kita harus menjadi pemimpin yang tidak lugu, yang waspada, yang mengerti sejarah kita, sejarah Nusantara dari Sabang sampai Merauke,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang intervensi dan penjajahan oleh bangsa lain. Sejarah tersebut, kata Prabowo, wajib dipahami oleh seluruh pemimpin agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu, terlebih di tengah dinamika global saat ini.

“Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah. Mereka akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya,” ujarnya.

Prabowo juga menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia diperjuangkan demi kedaulatan rakyat. Karena itu, para pemimpin yang saat ini menerima mandat harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

“Negara ini dibangun dengan darah, keringat, dan air mata rakyat. Kita ada untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat. Ini mudah diucapkan, tetapi harus dibuktikan,” kata Prabowo.

Rakornas yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diikuti sekitar 4.487 peserta. Mereka terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur forkopimda dari seluruh Indonesia. Para peserta mengikuti arahan Presiden Prabowo serta paparan dari para menteri dan pimpinan lembaga.(*)

Artikel Di Rakornas 2026, Prabowo Tekankan Kepemimpinan Berbasis Sejarah dan Kepentingan Rakyat pertama kali tampil pada News.

batampos – Bulan Februari memiliki jadwal libur nasional dan cuti bersama. Libur bulan ini berkaitan dengan perayaan keagamaan.

Tanggal merah kali ini dapat digunakan untuk liburan, aktivitas bersama keluarga, dan istirahat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026, ada dua tanggal merah di bulan Februari 2026 yang berkaitan dengan peringatan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili.

Dilansir dari radarsolo, Pemerintah mengalokasikan satu hari sebagai cuti bersama untuk mendukung kelancaran perayaan keagamaan sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bersama keluarga

Libur Nasional dan Cuti Bersama Februari 2026

– 14 Februari 2026 (Libur akhir pekan)
– 15 Februari 2026 (Libur akhir pekan)
– 16 Februari 2026 (Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili)
– 17 Februari 2026 (Libur Nasional Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili)

Jadwal libur tersebut memberikan peluang kepada masyarakat dan pemerintahan untuk merencanakan liburan.

Tanggal di atas menjadi penanda libur yang bisa digunakan dengan bijak oleh masyarakat.

Di luar perayaan Imlek, tidak terdapat tanggal merah lain pada Februari 2026.

Momen libur panjang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, maupun merencanakan perjalanan singkat tanpa mengganggu aktivitas kerja dan sekolah.(*)

Artikel Libur dan Tanggal Merah Februari 2026, Imlek Bikin Long Weekend 4 Hari pertama kali tampil pada News.

batampos – Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meningkatkan keterbukaan informasi di pasar modal dengan membuka data kepemilikan saham di bawah 5 persen mulai awal Februari 2026.

Kebijakan ini ditempuh untuk menyelaraskan standar transparansi pasar modal Indonesia dengan praktik yang berlaku di bursa-bursa global.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, peningkatan keterbukaan tersebut mencakup pengungkapan data kepemilikan saham secara lebih rinci, termasuk identitas pemegang saham dengan porsi kepemilikan di bawah 5 persen.

“Kami akan meningkatkan disclosure data kepemilikan saham secara lebih granular, termasuk shareholders name di bawah 5 persen, sehingga setara dengan bursa global lainnya,” ujar Jeffrey dalam Dialog Bersama Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI, Jakarta, Minggu (1/2).

Selain meningkatkan transparansi kepemilikan saham, BEI bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga akan memperbarui klasifikasi tipe investor agar lebih detail dan sesuai dengan praktik terbaik global.

Saat ini, klasifikasi investor berbasis Single Investor Identification (SID) masih terbagi ke dalam sembilan kategori. Ke depan, BEI akan menambah sejumlah klasifikasi baru, salah satunya Sovereign Wealth Fund (SWF).

“Klasifikasi investor akan disesuaikan dengan global best practice. Penambahan kategori ini juga menyesuaikan ekspektasi MSCI,” kata Jeffrey.

Selain SWF, klasifikasi baru investor juga akan mencakup private equity (PE), investment advisor, discretionary fund, serta beberapa kategori investor lainnya.

Melalui penyesuaian tersebut, BEI berharap profil investor yang bertransaksi di pasar modal Indonesia dapat tergambarkan secara lebih transparan dan komprehensif.

Jeffrey menambahkan, BEI akan mulai melakukan sosialisasi kebijakan ini kepada pelaku pasar pada pekan ini. Dalam prosesnya, BEI meminta pelaku pasar, bank kustodian, dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan pemetaan ulang atau remapping kebutuhan klasifikasi investor.

“Kami berharap proses ini dapat diselesaikan paling lambat April 2026, sebelum timeline yang ditetapkan oleh MSCI,” ujarnya.

Ke depan, BEI menegaskan akan terus melakukan sosialisasi terkait perkembangan dan langkah strategis yang diambil guna memberikan kejelasan serta kepastian iklim investasi di pasar modal Indonesia, baik bagi investor domestik maupun asing. (*)

Artikel BEI Tingkatkan Transparansi, Data Pemegang Saham di Bawah 5 Persen Dibuka pertama kali tampil pada News.

batampos – Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) di lokasi longsor Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terus membuahkan hasil. Hingga Minggu petang (1/2), Tim SAR Gabungan telah menemukan 74 bodypack korban longsor, dengan 57 korban di antaranya telah teridentifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Barat.

Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana, mengatakan bahwa dari total temuan tersebut, masih terdapat enam korban yang dinyatakan hilang dan diduga tertimbun material longsor.

“Secara keseluruhan, total bodypack yang berhasil dievakuasi berjumlah 74. Saat ini masih ada sekitar enam korban yang dalam pencarian. Hingga pukul 16.13 WIB, Tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 57 korban,” ujar Ade, Senin (2/2).

Ade menjelaskan, proses pencarian kerap dihadapkan pada kondisi cuaca yang kurang bersahabat, termasuk hujan yang turun hampir setiap hari. Meski demikian, hal tersebut tidak menghambat secara signifikan jalannya operasi.

“Seluruh kegiatan dapat dikendalikan melalui pengaturan ritme kerja dan penerapan manajemen keselamatan di setiap lokasi kerja,” jelasnya.

Ia menegaskan, semangat dan soliditas Tim SAR Gabungan tetap terjaga. Seluruh unsur yang terlibat—mulai dari Basarnas, TNI, Polri, kementerian dan lembaga terkait, relawan, hingga unsur pendukung lainnya—terus bekerja secara sinergis, profesional, dan penuh dedikasi.

Untuk menemukan korban yang masih hilang, Kantor SAR Bandung memastikan operasi pencarian akan dilanjutkan. Evaluasi harian dan penyesuaian rencana operasi terus dilakukan, dengan keselamatan personel sebagai prioritas utama.

“Kami memohon doa dan dukungan masyarakat agar proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan lancar serta seluruh korban segera ditemukan,” kata Ade.

Diketahui, bencana longsor di Kecamatan Cisarua terjadi pada Sabtu dini hari (24/1). Material longsor menimbun permukiman warga dan menyebabkan puluhan korban jiwa serta korban hilang. Selain itu, sebanyak 23 prajurit Korps Marinir TNI AL dilaporkan gugur saat melaksanakan latihan di kawasan terdampak bencana tersebut. (*) 

Artikel Berpacu dengan Waktu, Tim SAR Temukan 74 Bodypack Korban Longsor Bandung Barat pertama kali tampil pada News.