batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungpinang mulai menerima siswa untuk SMPN 17 Tanjungpinang pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang akan dibuka Juni 2023 mendatang.
Meski bangunan sekolah masih dalam tahap pembangunan, Disdik Kota Tanjungpinang tetap akan membuka penerimaan siswa baru untuk SMPN 17 Tanjungpinang sebanyak 4 kelas.
Sekretaris Disdik Kota Tanjungpinang, Saparillis, mengatakan saat ini pembangunan SMP itu sudah masuk tahap lelang. Setelah diketahui pemenang tender, sekolah itu akan segera dibangun.
“Tahun ini pembangunan gedung sekolah sampai selesai, tahap awal ini untuk 4 ruangan belajar dulu sama ruang guru dan fasilitas lain,” kata Saparillis, Selasa (16/5).
Tahun ini, kata Saparillis, juga langsung menerima murid baru untuk 4 kelas, masing-masing kelasnya akan diisi 38 siswa.
“Nanti kalau bangunan belum selesai, kita akan numpang dulu ke SMP 7,” ujarnya.
PPDB tahun ini, Saparillis menambahkan masih menerapkan sistem zonasi dengan persentasi paling besar karena tujuannya untuk mempermudah para siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah.
“Bisa jalan kaki, tapi jalur lain seperti prestasi, afirmasi dan perpindahan orangtua masih ada,” tambahnya. (*)
batampos – Satu unit rumah kosong di permukiman padat yang terletak di Gang Awang Noor, RT 04/ RW 04, Kecamatan Meral, Selasa (16/5) pukul 15.00 WIB habis terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
F. Petugas Damkar Untuk Batam Pos petugas Damkar berusaha memadamkan api yang membakar rumah kosong yang berada di lokasi padat penduduk, Selasa (16/5).
”Saat itu, saya sedang ada di luar rumah. Kemudian, melihat ada asap tebal yang keluar dari bagian atap rumah. Kebetulan rumah saya berjarak beberapa meter dari lokasi kebakaran,’’ ujar tokoh pemuda Gang Awang Noor, Agus, kepada Batam Pos. Tidak lama kemudian, lanjutnya, warga sudah ramai membantu memadamkan api. Juga dibantu truk air dan mobil pemadam kebakaran. Alhamdulillah, kebakaran tidak meluas. Namun, kondisi rumah yang sudah lama ditinggalkan tersebut nyaris rata dengan tanah.
Kabid Pemadam dan Penyelamatan BPBD dan Damkar Kabupaten Karimun, Hendra, secara terpisah menyebutkan, kebakaran rumah kosong berhasil dipadamkan bersama warga dalam waktu sekitar 15 menit.
’’Petugas Damkar yang dibantu mobil truk air dan warga setempat berhasil dipadamkan dan tidak sampai meluas. Dapat dilihat kebakaran ini nyaris menghanguskan seluruh bangunan,’’ paparnya. (*)
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Djuhandhani Rahardjo memperlihatkan barang bukti paspor dalam rilis di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/2/2023). ANTARA/Laily Rahmawaty
batampos – WNI korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar memang telah diselamatkan. Kini muncul fakta terbaru, jumlahnya bukan hanya 20 WNI namun 25 WNI. Lima WNI sempat kabur dari perusahaan yang memperbudaknya. Yang mengerikan, puluhan WNI mendapatkan penyiksaan selama bekerja.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menuturkan, setelah 20 WNI berhasil diselamatkan, diketahui ternyata ada lima WNI lain yang menjadi korban. Lima WNI ini berhasil kabur ke Thailand. ”Jadi total korban di Myanmar 25 WNI,” paparnya.
Saat ini 25 WNI itu masih dalam proses pemulangan dari Thailand. Pemerintah Thailand sedang melakukan proses identifikasi dan harapannya segera bisa pulang ke Indonesia. ”Petugas kepolisian mendampingi di Thailand,” urainya.
Dari proses penyelidikan dan penyidikan, lanjutnya, diketahui bahwa 25 WNI tersebut mendapatkan penyiksaan selama bekerja di perusahaan tersebut. Menurutnya, 25 WNI ini dipekerjakan dengan target tertentu. Bila target tidak dicapai, maka mendapatkan hukuman dari dijemur, lari berkeliling, dipukuli, disiksa dan bahkan disetrum listrik. ”Kalau targetnya menipu warga Kanada dan Amerika Serikat tercapai baru tidak dihukum,” ujarnya.
Dia mengatakan, para WNI ini dipekerjakan melakukan scamming kepada warga Kanada dan Amerika Serikat. Dengan mendapatkan data dari media sosial. ”bahkan perusahaannya menyediakan berbagai alat untuk penerjemahan, untuk komunikasi. Tinggal copy paste, WNI ini banyak yang tidak bisa bahasa inggris,” jelasnya.
Para WNI tersebut memang dibohongi dengan janji-janji manis saat ditawari bekerja. Diantaranya, mendapatkan gaji antara Rp 12 juta hingga Rp 15 juta. Diperbolehkan libur dua minggu setelah dua bulan bekerja.
”Namun kenyataannya, justru tidak digaji. Ada yang digaji tapi hanya Rp 3 juta. Lalu, tidak ada libur sama sekali. Mereka dipaksa menandatangai kontrak kerja berbahasa China, yang mereka tidak bisa pahami,” urainya.
Dari 25 WNI tersebut, 16 orang WNI diantaranya direkrut oleh Andri Satria Nugraha dan Anita Setia Dewi. Lalu, Sembilan WNI lainnya diduga direkrut oleh pelaku lainnya berinisial RE. ”Kami masih melakukan pendalaman untuk pelaku lainnya ini,” paparnya.
Dia mengatakan, segera setelah 25 WNI ini bisa kembali ke Indonesia, upaya pembuktian terhadap RE bisa dilakukan. Sehingga, pelaku yang terlibat akan bertanggungjawab atas perbuatannya. ”terangnya di Kantor Bareskrim kemarin.
Untuk modus pengiriman 25 WNI, diketahui bahwa mereka dikirim beberapa gelombang. Dia mengatakan, para pelaku ini saat berada di Jakarta sempat ditempatkan di apartemen. Apartemen itu merupakan milik tersangka Andri dan Anita. ”Itu juga lokasi penangkapan keduanya di Bekasi, Jawa Barat,” paparnya.
Selanjutnya, para korban terbang ke Thailand atau Myanmar dengan menggunakan visa wisata. Cara untuk mengelabui petugas imigrasi dengan menyertakan surat keterangan dari perusahaan dan name tage perusahaan. ”Para korban juga dibekali tiket PP Indonesia Thailand. Seakan-akan mereka sedang interview pekerjaan, kalau diterima nanti mengurus visa bekerja,” urainya.
Setelah tiba di Thailand atau Myanmar, nantinya akan ada orang yang menjemput para korban. Lantas, dibawa ke lokasi perusahaan yang berada di wilayah konflik itu. ”barulah para WNI ini mengetahui, mereka ditipu para tersangka,” jelasnya.
Pada bagian lain, Sekretaris II Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Manila Nona Siska Novianti mengungkapkan, pihaknya telah bertamu dengan para WNI korban TPPO yang dipaksa bekerja di industri online scamming di Manila. Tim telah bertemu sebanyak tiga kali untuk melakukan pendataan.
“Kami bertemu dengan yang ada di Clark, Pampanga,” ujarnya, kemarin (16/5).
Pada pendataan terakhir, jumlah WNI yang berhasil diamankan dari perusahaan online scamming berjumlah 242 orang. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 154 orang.
Adapun 242 orang tersebut terdiri dari 2 orang tersangka yang berada di detensi Kepolisian Filipina, Manila; 14 saksi di safe house IACAT, Manila; dan 226 WNI lainnya yang berada di asrama perusahaan, di Clark, Pampanga.
“Iya (bertambah, red), mengingat di perusahaan ini pekerjanya lebih dari seribu orang, jadi butuh waktu juga untuk mengidentifikasi mana yang WNI,” paparnya.
Disinggung soal daerah asal para korban WNI, Nona mengaku belum bisa memberikan statistiknya lantaran pendataan baru saja rampung. Namun, jika diperhatikan sekilas, banyak diantara mereka yang berasal dari Sumatera. Seperti Medan, Palembang, Riau, Batam, dan Tanjung pinang.
Selain itu, dalam pendataan yang berjalan, diketahui jika ratusan WNI yang menjadi korban TPPO ini tak hanya berangkat dari Indonesia saja. Ada pula dari mereka yang merupakan pindahan dari Dubai.
“Sepengetahuan kami untuk kasus di Clark ini, memang perusahaannya yang pindah tempat operasi. Jadi beberapa pekerja dibawa pindah ke Filipina,” ungkapnya.
Terkait daerah asal para korban WNI ini, hampir sama dengan data yang dimiliki oleh Migrant Care. Dari catatan 2022 lalu, korban kasus online scamming dan judi online terbanyak berasal dari Sumatera Utara 108 orang, Jawa Barat 24 orang, Jawa Tengah 18 orang, Jawa Timur 14 orang, dan Kalimantan Barat 11 orang.
Kemudian, untuk negara tujuan paling banyak Kamboja dengan 195 orang, Myanmar 5 orang, Laos 6 orang, Filipina 1 orang. Jumlah ini, hanya sebagian dari yang mengadu. “Target market penipuan mereka adalah Eropa, Asia dan keluarga terdekat,” ujar Executive Director Migrant Care Wahyu Susilo.
Menurutnya, mereka sejatinya ditawari untuk menjadi customer service, admin, dan input data dengan gaji yang wah. Nyatanya, saat tiba di negara tujuan, mereka diminta melakukan kejahatan siber dengan tujuan penipuan untuk menghasilkan uang.
Di sana pun, bukan gaji besar yang diperoleh. Tapi, siksaan apabila target mereka tak terpenuhi. Bahkan, tak jarang mereka diancam akan dilelang ke perusahaan lain jika tak perform.
Terkait maraknya kasus online scamming ini, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Suhartono mengatakan, jika pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan Imigrasi. Baik mengenai upaya pencegahan penempatan PMI nonprosedural di perlintasan/ tempat pemeriksaan imigrasi hingga pengawasan yang selektif dalam permintaan pembuatan paspor oleh calon pekerja migran Indonesia. “Yang mana hal ini juga telah diangkat dalam pertemuan antara Wamenaker dengan Dirjen Imigrasi sebelumnya,” tegasnya.
Bukan hanya itu, lanjut dia, kolaborasi masif dengan Kementerin Kominfo juga telah dilakukan dalam rangka pengawasan dan monitoring konten yang terindikasi lowongan pekerjaan penipuan. Di mana, konten-konten tersebut berdampak pada penempatan non prosedural dan TPPO.
“Saat ini telah di tandatangani MoU dengan Kemkominfo, dan tengah dalam penyusunan atau pembahasan perjanjian kerja sama antara Dirjen Binapenta ddngan Dirjen Aptika Kemkominfo mengenai filtrasi media dalam penguatan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri,” paparnya.
Selain itu, dirinya telah menugaskan seluruh dinas tenaga kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat di wilayahnya mengenai ciri-ciri lowongan kerja penipuan dan indikasi penempatan PMI nonprosedural sebagai scammer atau judi online. Hal ini dibarengi dengan sosialisasi secara masif, baik secara offline dan online mengenai penempatan non prosedural ke Kamboja dan negara Asia lainnya.
“Keepada masyarakat, kami mengimbau agar mewaspadai iklan lowongan pekerjaan penipuan, yang memiliki ciri-ciri antara lain data dan alamat perusahaan penempatan tidak jelas, iklan atas nama perseorangan, syarat untuk bekerja ringan, dan menawarkan gaji tinggi yang fantastis,”
Dia meminta, agar masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri memastikan proses penempatan dilaksanakan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terdaftar di Kemenaker. Informasi ini dapat dilihat di aplikasi jendela PMI yang dapat di download pada playstore. Kemudian, klarifiksikan informasi peluang kerja di luar negeri yang didapat dari media sosial ke Dinas Tenaga Kerja atau LTSA.
Sementara Atase Kepolisian Manila Kombespol Retno mengatakan, ada permasalahan paspor terkait 242 WNI di Filipina. Sebab, dari 242 WNI itu hanya 122 WNI yang diketahui menyimpan paspor. ”Mereka saat ditangkap ada yang tidak membawa paspor,” jelasnya.
Karena itu, saat ini petugas kepolisian sedang mendampingi proses WNI di Filipina. Dia mengatakan, diharapkan para korban bisa segera diproses pemulangan ke Indonesia. ”Saat ini masih proses dari pemerintah Filipina,” urainya melalui zoom dalam konferensi pers di Bareskrim. (*)
batampos – Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk menyambut HUT ke-76 Bhayangkara tahun ini. Seperti yang dilaksanakan Polres Karimun, Minggu (19/6) Fun Bike Polri serentak di seluruh Indonesia yang dibuka oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui daring.
F. SANDI PRAMOSINTO/BATAM POS Kapolres Karimun, AKBP Tony Pantano, bersepeda bersama peserta fun bike.
Peserta yang hadir berasal dari Lanal Tanjungbalai Karimun, Kodim 0317/ Karimun, PN Karimun, PWI Karimun, Kompi 2 Brimob, wartawan, dan komunitas pesepeda yang ada di Karimun. Hadiah utama berupa satu unit sepeda motor diraih Rikki Paradongan Pangaribuan seorang siswa Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Polda Kepri yang sedang mengikuti latihan kerja di Polres Karimun.
’’Dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-76 kita, khususnya Polri menggelar olahraga sepeda bersama TNI serta rekan-rekan wartawan. Selain untuk menjaga kesehatan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan sinergitas antara TNI Polri serta wartawan,” ujar Kapolres Karimun, AKBP Tony Pantano.
Untuk diketahui, kata Kapolres, kegiatan fun bike atau sepeda gembira ini tidak hanya dilaksanakan di Polres Karimun saja. Tapi, juga berlangsung di seluruh Polres yang ada di Indonesia. Dan pembukaannya serentak oleh Bapak Kapolri di lapangan Bhayangkara Mabes Polri.
’’Sebelum dilaksanakan fun bike, terlebih dulu senam bersama untuk pemanasan. Setelah itu baru dilanjutkan dengan naik sepeda bersama dengan rute di mulai dari Mapolres Karimun. Kegiatan ini mengambil rute tidak jauh. Lebih kurang 5 km dan titik finis kembali ke Mapolres Karimun lagi,’’ jelasnya.
Ada berbagai jenis hadiah yang sudah disiapkan. Mulai dari sepeda motor, kulkas, sepeda serta puluhan hadiah menarik lainnya yang disiapkan. (*)
Presiden RI Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Jambi, Selasa (16/5/2023). (ANTARA/HO-IST)
batampos – Akses menjadi fokus Presiden Joko Widodo. Kemarin (16/5) dia bersama rombongan meninjau ruas jalan di Kota Jambi yang mendapat keluhan karena rusak. Dalam kesempatan itu, dia menyebut bahwa jalur khusus untuk truk batubara diperlukan.
Yang ditinjau Jokowi adalah ruas Jalan Kota Jambi hingga Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kepala Negara menyebut pemerintah pusat akan mengambil alih sejumlah perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten di Provinsi Jambi.”Segera juga dikerjakan. Yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali,” katanya. Apalagi kondisinya sekarang rusak parah.
Jokowi pun menjelaskan sejumlah jalan di Provinsi Jambi yang berada dalam kondisi rusak. Baik itu jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Untuk jalan kabupaten ada 10.000 kilometer, yang rusak kurang lebih 4.600 km. Lalu jalan provinsi ada 1.030 km yang rusak 250 km. Jalan nasional ada 1.300 km dan yang rusak 130 km.
Tidak hanya di Provinsi Jambi, Jokowi menyampaikan bahwa provinsi lain juga masih banyak yang memerlukan penanganan perbaikan jalan. Oleh sebab itu, Jokowi menyebut, pemerintah pusat dan daerah akan mengerjakan perbaikan jalan secara bersama-sama. Jokowi memberi target jalan rusak di seluruh wilayah akan selesai pada dua atau tiga tahun kedepan. “Ini harusnya dikerjakan daerah semua, provinsi sendiri, kabupaten sendiri,” katanya.
Setelah meninjau ruas jalan dari Kota Jambi menuju Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Presiden Joko Widodo dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju ruas Jalan Nasional Batas Kota Jambi ke Pelabuhan Talang Dukuh. Di sini Jokowi dan rombongan sempat belok ke jalan yang bukan rute utama.
Keluhan masyarakat pada ruas jalan ini adalah padatnya kendaraan angkutan tambang batu bara yang menuju ke Pelabuhan Talang Dukuh di malam hari. “Seharusnya jalan batu bara itu ada jalan khusus tapi di sini belum ada,” katanya. Namun Jokowi mendapatkan laporan jika pengerjaan jalan khusus ini akan segera dimulai. “Tadi saya sudah perintahkan ke Pak Gub diselesaikan secepatnya baik lewat pola investasi maupun pakai pola yang lain,” imbuhnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan perbaikan jalan daerah itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada Maret 2023. “Inpres Jalan Daerah bertujuan menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan menigkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN,” kata Basuki. Ruas Jalan Batas Kota Jambi (Desa Tangkit) – Simpang Desa Sungai Gelam sepanjang 5,6 km merupakan salah satu ruas yang diusulkan untuk ditangani melalui Inpres Jalan Daerah pada TA 2023. (*)
Ilustrasi Pelayanan Bank Syariah Indonesia. (dok Jawa pos)
batampos – Sejak kemarin beredar tangkapan layar dokumen rahasia Bank Syariah Indonesia (BSI) hasil peretasan kelompok hacker LockBit Ransomware. Mereka mengklaim data tersebut adalah data pribadi pegawai dan nasabah BSI. Total file yang berisi data pribadi itu disebut berkapasitas 1,5 terabyte.
Mengenai adanya kebocoran data akibat serangan siber dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) memastikan data dan dana nasabah aman. Sehingga dapat bertransaksi secara normal.
Corporate Secretary BSI Gunawan Arif Hartoyo memastikan data yang tersebar di media sosial bukan data sistem resmi BSI. “Hasil investigasi kami terkait data yang beredar di sosial media dapat kami pastikan bukan merupakan data dari sistem resmi BSI. Sehingga keamanan dana nasabah tetap aman,” tegasnya, kemarin (16/5).
Gunawan berharap nasabah tetap tenang. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan otoritas terkait dengan isu kebocoran data. Selain itu, berkomitmen terus meningkatkan upaya pengamanan untuk memperkuat digitalisasi dan keamanan sistem perbankan.
Dia mengakui, serangan siber merupakan ancaman di era digital. Seiring dengan meningkatnya penggunaan informasi teknologi (IT) pada proses bisnis. Sehingga potensi serangan siber dapat menimpa siapa saja.
“Terkait laporan serangan siber, kami terus melakukan pengecekan dan menindaklanjuti keseluruhan sistem. Serta melakukan mitigasi jangka panjang,” jelasnya.
BSI terus melakukan langkah preventif penguatan sistem keamanan IT. Termasuk potensi gangguan data dengan peningkatan proteksi dan ketahanan sistem. Secara paralel, juga melakukan investigasi internal.
Di sisi lain, BSI sebagai pelaku bisnis telah meningkatkan kewaspadaan dan memperbanyak kolaborasi dengan pemerintah, regulator, masyarakat umum, dan stakehilder untuk mencegah kejahatan siber semakin berkembang. Meliputi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta instansi lainnya.
“Mengenai isu serangan, BSI berharap masyarakat tidak mudah percaya atas informasi yang berkembang dan selalu melakukan pengecekan ulang atas informasi yang beredar,” ucap Gunawan.
Kasus peretasan BSI mendapatkan respon dari sejumlah kalangan, diantaranya dari Pusat Pemuda Muhammadiyah. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Nasrullah mengatakan kasu pembobolan data BSI harus jadi perhatian pemerintah. Dia berharap pemerintah segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi sebagai amanat UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
’’Perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia,’’ katanya. Pada kasus peretasan data perbankan, konsentrasinya bukan sebatas uang nasabah yang disimpan di bank. Tetapi juga keamanan data pribadi yang diserahkan ke bank saat masyarakat mendaftar menjadi nasabah.
Dia berharap urusan perlindungan data pribadi tidak dianggap enteng. Lembaga perbankan, termasuk BSI yang menjadi korban serangan siber, sejatinya harus bertanggung jawab jika sampai data nasabahnya bobol ke peretas. Bahkan sesuai dengan ketentuan UU PDP tadi, nasabah atau masyarakat pemilik data pribadi bisa memperkarakan lembaga pengelola data pribadi jika terjadi pembobolan data. (*)
Uang tunai senilai hampir Rp394,4 Juta yang dibawa WNI di Singapura. Mereka ditangkap ICA Singapura pada Rabu (10/5/2023). (Istimewa/ICA/Facebook)
batampos – Dua wanita Warga Negara Indonesia (WNI) diamankan oleh otoritas Singapura, Rabu (10/5) lalu. Keduanya ditangkap karena kedapatan membawa uang tunai dalam bentuk mata uang asing senilai SGD 35.600 atau sekitar Rp 394,4 juta.
Informasi yang didapatkan, dua WNI ditangkap setelah turun dari kapal feri di Singapore Cruise Centre. Mereka diketahui membawa uang yang tidak dilaporkan.
“Uang tunai tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan dibagi menjadi tiga tumpukan yang ditempatkan di dalam dua koper dan sebuah tas ransel,” sebut Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan (ICA) Singapura.
ICA menyebutkan penemuan uang tunai ini terjadi setelah petugas melakukan pemindaian sinar-X terhadap koper yang dibawa oleh dua WNI tersebut.
“Setelah itu, dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh barang bawaan mereka,” sambung keterangan ICA.
Sementara Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, M. Rizki Baidillah mengatakan pembawaan uang tunai ke luar negeri maupun masuk ke Indonesia lebih dari Rp 100 juta harus mengantongu izin dari Bank Indonesia (BI) serta wajib lapor ke Bea Cukai.
“Kalau keluar harus ada izin dari BI, tapi melapor ke BC. Sama halnya pemasukan harus melaporkan ke BC,” ujar Rizki.
Rizki menjelaskan jika tidak melapor maka pembawa uang akan dikenakan sanksi. Hal ini sesuai UU nomor 8 Tahun 2010 pasal 35 yang mengatur 2 macam pelanggaran.
Pertama, apabila seseorang tidak memberitahukan membawa uang ekuivalen lebih dari Rp 100 juta tapi tidak mendeklarasikan akan dikenakan sanksi administratif sebesar 10 persen dari uang yang dibawa atau maksimum Rp 300 juta
Jenis pelanggaran kedua, apabila seseorang itu membawa uang tunai lebih Rp 100 juta namun sudah mendeklarasikan ke Bea Cukai tapi tidak mencantumkan jumlah yang sebenarnya, maka juga dikenakan sanksi 10 persen dari jumlah uang yang dibawa.
“Tapi saat keluar (bawa uang ke luar negeri) itu tidak ada pemeriksaan. Jika ketauan maka akan ada sanksi,” tutupnya. (*)
Banjir terjadi di Jalan Brigjen Katamso, Seibinti, Sagulung arah Tanjunguncang, Batuaji, Senin (15/5). Jalan ini sering banjir bila hujan datang karena draianse tidak memadai. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Sejumlah ruas jalan di Sagulung dan Batuaji tergenang dan banjir saat hujan deras yang mengguyur Batam, Selasa (16/5). Jalan Trans Barelang persisnya di sekitaran depan perumahan Taman Cipta Asri dan SPBU, kendaraan sama sekali tak bisa lewat karena banjir naik mendekati selutut orang dewasa.
Selain jalan Trans Barelang, Jalan R Suprapto dan Brigjen Katamso Tanjunguncang Batuaji juga masih banyak yang tergenang banjir. Penyebabnya masih sama yakni drainase.
Camat Batuaji Faisal Novrieco, saat dikonfirmasi mengakui upaya penangana banjir terus berjalan dari Pemko Batam. Bahkan untuk wilayah Kecamatan Batuaji penanganan banjir dengan proyek normalisasi drainase juja dilakukan oleh BP Batam.
“Penanganan terus berjalan. Dari BP Batam ada beberapa titik normalisasi drainase di kelurahan Buliang dan Pemko di Kelurahan Tanjunguncang,” ujar Faisal.
Seperti pada umumnya, proyek normalisasi ini fokus untuk lokasi drainase induk yang memang selama ini menjadi pemicu terjadinya banjir. Proyek-proyek ini menggali dan melebarkan sistem drainase induk.
“Seperti yang di sekitaran kampus Unrika, itu proyek dari BP dan masih terus berlanjut sampai saat ini,” ujar Faisal.
Begitu juga dengan di Kelurahan Tanjunguncang, penanganan drainase induk dari pemukiman warga yang mengarah ke laut jika terus berjalan. Meskipun banjir belum sepenuhnya teratasi namun Faisal memastikan penanganan dan perhatian pemerintah daerah tetap ada.
“Karena penanganan banjir berupa normalisasi drainase ini selalu jadi prioritas dalam Musrenbang,” kata Faisal.
Selain dengan proyek normalisasi drainase induk ini, pihak kecamatan melalui kelurahan juga terus mengamati keadaan lingkungannya masing-masing. Titik banjir yang masih terjadi tentu jadi pertimbangan bersama kedepannya agar bisa ditangani dengan baik.
“Pemerintah tidak tinggal diam, tinggal dari masyarakat yang harus mendukung ini dengan cara untuk menjaga kelancaran drainase. Jangan buang sampah sembarang,” imbau Faisal. (*)
ILUSTRASI: Calon jamaah haji tiba di Asrama Haji. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
batampos – Pemberangkatan jamaah haji tinggal tujuh hari lagi. Namun sampai saat ini Kementerian Agama (Kemenag) belum mengeluarkan daftar kelompok terbang (kloter) bersama rincian nama-nama calon jemaah hajinya. Kondisi ini memicu sedikit keresahan di tengah masyarakat, apalagi sebagian sudah menggelar walimatul safar.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab mengatakan proses penetapan kloter terus berjalan sampai saat ini. Status kloter dengan jumlah jemaah yang komplit, tentu terkait dengan perkembangan pelunasan biaya haji. Seperti diketahui saat ini Kemenag masih membuka masa pelunasan biaya haji sampai tanggal 19 Mei depan.
’’(Penyusunan) kloter sudah terus berproses. Karena yang sudah lunas sudah bisa membentuk pramanifest kloter,’’ katanya. Saiful menegaskan Kemenag tidak menunggu seluruh calon jemaah melunasi biaya haji, baru menyusun kloter beserta manifes penumpangnya sekaligus.
Tetapi pengisian manifest di tiap-tiap kloter disusun secara paralel sambil proses pelunasan terus berjalan. Jadi masih terdapat kemungkinan ada kloter yang belum genap jumlah penumpang atau jemaahnya. Tetapi di tempat lain, sudah ada kloter yang komplit jumlah penumpang atau jemaahnya. Umumnya satu kloter terdiri dari 355 orang jemaah, belum termasuk petugas kloter dari berbagai unsur.
Sementara itu tim pendahulu (advance) petugas haji diberangkatkan ke Arab Saudi mulai kemarin. Mereka berangkat dari bandara Soekarno-Hatta menuju Jeddah. ’’Alhamdulillah, operasional haji segera dimulai. Tim pertama hari ini berangkat untuk melakukan persiapan dini di Arab Saudi,’’ kata Sesditjen Penyelenggaraan Haji dan umrah Kemenag Abdullah Yunus.
Dia menjelaskan tim advance bakal menjalankan sejumlah persiapan jelang kedatangan petugas inti dan jemaah haji. Diantaranya menata kantor daerah kerja (daker) di Makkah dan Madinah. Termasuk juga kantor di Jeddah. Selain itu juga mengecek kesiapan hotel, layanan katering, dan transportasi.
’’Mereka memastikan kesiapan hotel, dapur katering, dan bus yang akan digunakan jemaah,’’ tuturnya. Ketiga layanan itu harus benar-benar sudah siap, sebelum jemaah diterbangkan ke Saudi mulai 24 Mei depan.
Setelah keberangkatan tim advance, akan disusul pemberangkatan PPIH daker Bandara dan Daker Madinah yang bakal diterbangkan pada 20 Mei. Kemudian petugas daker Makkah secara bergelombang akan diberangkatkan mulai 27 Mei. Skenario ini dijalankan karena pada gelombang pertama, jemaah mendarat di Madinah dan tinggal delapan atau sembilan hari untuk menjalankan ibadah salat wajib 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi atau ibadah arbain.
Sementara itu, President Director Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengungkapkan, ada enam bandara di lingkungan AP II yang akan melayani penerbangan haji 2023. Masing-masing Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandara Minangkabau, Bandara Sultan Iskandar Muda, dan Bandara Kualanamu. Kemudian, Bandara Kertajati yang baru akan melayani penerbangan haji perdana.
“Dari enam bandara ini, AP II akan melayani penerbangan haji sebanyak 236 kloter atau 44 persen dari total kloter di Indonesia pada periode haji 2023. Jumlah jamaah hajinya sebanyak 91.358 jamaah,” ungkapnya.
Bandara Soekarno-Hatta akan menjadi yang tersibuk melayani 136 kloter dengan 54.992 jamaah. Kemudian, Bandara Kualanamu sebanyak 24 kloter dengan 8.444 jamaah, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II sebanyak 23 kloter dengan 8.192 jamaah, Bandara Minangkabau sebanyak 17 kloter dengan 6.329 jamaah, dan Bandara Sultan Iskandar Muda sebanyak 12 kloter dengan 4.433 jamaah. Lalu, Bandara Kertajati sebanyak 24 kloter dengan 8.968 jamaah.
“Kami optimistis pelayanan penerbangan haji 2023 ini dapat berjalan baik dan lancar. Koordinasi erat juga dilakukan di antara seluruh stakeholder di bandara-bandara AP II,” ucapnya. (*)
Ilustrasi. Galangan kapal di Batam. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Pengusaha galangan kapal yang bergabung dalam anggota Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Kepri masih gusar dengan kebijakan PLN Batam yang memadamkan aliran listrik di siang hari. Besar harapan mereka agar pemadaman tidak dilakukan di siang hari demi kelancaran aktifitas produksi di galangan kapal.
Pemadaman di siang hari seperti yang tertera dalam surat edaran mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB sama saja menghentikan aktifitas produksi di galangan kapal secara total. Itu karena aktifitas produksi galangan kapal hampir seluruhnya dilakukan di siang hari dan mengandalkan aliran listrik.
“Sebenarnya orang PLN juga tahu itu, kalau galangan ini kerjanya siang hari dan harus menggunakan listrik. Kita sampaikan lagi itu biar dipertimbangkan dan ada kebijakan lain. Kalau padam di malam hari ok lah tak apa karena aktifitas (produksi) lapangan sudah banyak berkurang. Paling office saja dan bisa pakai genset, siang hari janganlah karena itu waktu produkfitas kami,” ujar Ketua Iperindo Kepri Ali Ulai.
Seperti diketahui pihak PLN melalui surat edaran menyampaikan ada pemadaman listrik di lokasi industri mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Alasan pemadaman karena adanya lonjakan pemakaian listrik yang sangat tinggi karena faktor cuaca yang panas akhir-akhir ini. Senin dan Selasa kemarin pemadaman sudah berlangsung di beberapa lokasi industri termasuk beberapa perusahaan galangan kapal.
Pemadaman ini di sebutkan Ali menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi industri galangan kapal. “Jangankan seharian sejam saja padam udah banyak kerugian kami. Ini malah seharian tentu sangat besar kerugian. Pekerja tak bisa kerja sama sekali kalau tak listrik,” ujar Ali.
Ini sangat disayangkan Ali dan anggota Iperdindo Kepri sebab industri galangan kapal di Batam baru saja membaik setelah babak belur dihantam pandemi Covid-19 sebelumnya. Saat proyek pembuatan kapal meningkat malah galangan kapal dihadapkan dengan permasalahan listrik yang padam ini.
“Susah payah loh kita mencoba menghidupkan kembali galangan ini. Sekarang sudah mulai membaik tolonglah ini di dukung karena untuk kemajuan ekonomi kita bersama juga,” ujar Ali. (*)
