Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Ketua Umum Partai NasDemSurya Paloh menunjuk Hermawi Taslim sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekjen DPP Partai NasDem. Hal ini usai Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo 2020-2022.
“Melihat tugas dan kesibukan peran kesekjenan, maka kami telah menetapkan saudara Haji Muhammad Taslim sebagai Pelaksana Tugas Kesekjenan,” kata Surya Paloh di kantor DPP Partai NasDem, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).
Surya Paloh memastikan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga berharap masyarakat dapat mengawal kasus tersebut.
“Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami tetap di garda terdepan demi menegakkan prinsip hukum yang berkeadilan dari waktu ke waktu,” tegas Surya Paloh.
Surya Paloh juga menyerukan agar semua kader Partai NasDem tidak terprovokasi atas kasus yang menjerat Johnny G. Plate. Terlebih, Partai NasDem kini dianggap bukan bagian dari pemerintah, setelah mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
“Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap hormati, tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya,” ucap Paloh.
Sebagaimana diketahui, Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo periode 2020-2022. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu menyandang status tersangka setelah diperiksa ketiga kalinya pada hari ini, Rabu (17/5).
Johnny Plate merupakan tersangka keenam, dalam kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 8 triliun. Korps Adhyaksa lebih dulu menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.
Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.
Johnny G. Plate disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Ketua Umum Partai NasDemSurya Paloh menunjuk Hermawi Taslim sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekjen DPP Partai NasDem. Hal ini usai Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo 2020-2022.
“Melihat tugas dan kesibukan peran kesekjenan, maka kami telah menetapkan saudara Haji Muhammad Taslim sebagai Pelaksana Tugas Kesekjenan,” kata Surya Paloh di kantor DPP Partai NasDem, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).
Surya Paloh memastikan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga berharap masyarakat dapat mengawal kasus tersebut.
“Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami tetap di garda terdepan demi menegakkan prinsip hukum yang berkeadilan dari waktu ke waktu,” tegas Surya Paloh.
Surya Paloh juga menyerukan agar semua kader Partai NasDem tidak terprovokasi atas kasus yang menjerat Johnny G. Plate. Terlebih, Partai NasDem kini dianggap bukan bagian dari pemerintah, setelah mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
“Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap hormati, tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya,” ucap Paloh.
Sebagaimana diketahui, Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo periode 2020-2022. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu menyandang status tersangka setelah diperiksa ketiga kalinya pada hari ini, Rabu (17/5).
Johnny Plate merupakan tersangka keenam, dalam kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 8 triliun. Korps Adhyaksa lebih dulu menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.
Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.
Johnny G. Plate disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)
Kegiatan Diseminasi layanan Apostille di Haris Hotel, Selasa (16/5).
batampos – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepri menggelar Diseminasi layanan Apostille dengan tema Apostille Satu Pintu, Satu Langkah Untuk Seluruh Indonesia, di Hotel Haris, Selasa (16/5).
Apostille adalah sebuah tanda yang diberikan pada suatu dokumen, sesuai format yang ditentukan secara internasional oleh badan berwenang dari negara yang menerbitkan dokumen untuk menandakan keaslian dokumen tersebut.
Analis Hukum ahli Muda Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Arisy Nabawi mengatakan Apostille atau yang lebih sering disebut dengan legalisir ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memudahkan pengurusan dokumen pendukung ke luar negeri.
Ia menjabarkan penetapan Apostille ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi terkait memberikan kemudahan layanan kepada publik terkait kebutuhan dokumen ke luar negeri.
Beberapa kebutuhan luar negeri bisanya membutuhkan legalisir atau Apostille. Saat ini masih banyak yang belum mengetahui. Kebutuhan Apostille ini biasanya dibutuhkan negara yang dituju untuk berbagai keperluan.
Misalnya sertifikat Apostille ini dibutuhkan untuk kunjungan, menikah, pendidikan, atau bahkan ketik perusahaan ingin membuka rekening di luar negeri.
“Intinya Apostille ini mempermudah. Jadi sekarang pemohon bisa mengajukan sendiri melalui websitenya. Namun sebelum itu, sangat perlu diketahui, dokumen apa yang dipersyaratkan negara tujuan untuk di Apostille,” sebutnya.
Kebutuhan sertifikat Apostille ini sering diperlukan jika ada WNI yang ingin melanjutkan pendidikan, menikah, dan lainnya. Untuk itu, Kementerian ingin layanan menjadi satu pintu dengan tujuan memudahkan.
“Sekarang sudah mulai berjalan, kami berharap dengan sosialisasi ini bisa mempermudah penyebaran informasi. Sehingga tidak ada lagi WNI yang kesulitan mengurus kebutuhan dokumen untuk kegiatan di luar negeri,” terang Arisy.
Sementara itu, Dosen UIB Sherly Tan mengatakan kebutuhan legalitas untuk ke luar negeri di bidang pendidikan semakin dibutuhkan. Hal ini seiring dengan penerapan kurikulum merdeka belajar atau kampus merdeka.
“Kurikulum ini membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk ikut pertukaran pelajar, magang, melakukan riset penelitian bersama dengan negara lain, hingga program pengabdian ke masyarakat,” jelasnya.
Sehingga dibutuhkan legalitas yang mudah, dan sederhana. Sehingga dengan adanya Apostille ini, akan memotong syarat pengajuan.
“Misalnya dari lima menjadi satu syarat dan satu pintu, dan ini memudahkan. Karena itu lah legalitas dokumen untuk luar negeri ini sangat dibutuhkan di dunia pendidikan,” kata Sherly. (*)
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah I Maruli Tua.
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong peran pengembang turut serta tertib dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) agar aset-aset terkait fasilitas umum menjadi jelas dan tidak merugikan masyarakat.
Hal ini disampaikan Kasatgas Koodinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah I Maruli Tua, dalam rapat koordinasi dan pemantauan aset berupa fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) atau PSU milik Kota Batam. Kegiatan ini dihadiri perwakilan pengembang perumahan se-Kota Batam, bertempat di Kantor Walikota Batam, Selasa (16/5).
“Pengelolaan PSU dapat menimbulkan kerugian daerah, bahkan korupsi berupa hilangnya aset pemda yang diakibatkan kelalaian ataupun kesengajaan dari para pengembang. Sehingga kami mengharapkan peranan pengembang agar ikut mencegah terjadinya penyimpangan ataupun korupsi,” kata Maruli.
PSU yang diatur oleh Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) secara materiil merupakan aset daerah namun memerlukan proses formil dan prosedur untuk ditetapkan menjadi barang milik daerah (BMD) PSU tersebut.
Sehingga, Maruli menambahkan, pengembang bisa membantu penertiban PSU dengan cara memproses penyerahan PSU kepada Pemda ataupun mengajukan izin perumahan dengan mengikuti regulasi. Jika terdapat PSU yang ditelantarkan, berdasarkan Pasal 21 Permendagri 9/2009 maka pemda dapat membuat Berita Acara Perolehan PSU dan Pemda membuat pernyataan aset atas tanah sebagai dasar permohonan pendaftaran hak kepada Badan Pertahanan Nasional (BPN).
“Tujuannya, berdasarkan Permendagri, penyerahan PSU ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan perumahan dan pemukiman,” jelas Maruli. Sejauh ini, Tim KPK terus melakukan pemantauan terhadap progres penyerahan PSU yang telah disusun rencana aksinya oleh Pemkot Batam.
Sekretaris Kota Batam Jefridin, mewakili Walikota Batam Muhammad Rudi, menuturkan sejauh ini pihaknya telah membentuk tim khusus yang menangani serah terima aset yang melibatkan lintas dinas seperti Dinas Perumahan dan Pemukiman, Aset Daerah, PUPR, dan lain-lain.
“Tim Khusus ini sudah memverifikasi 643 perumahan di Kota Batam. Berdasarkan hasil kerja tim, terdapat 299 perumahan yang sudah memasukan permohonan. Dari 299 perumahan tersebut, 152 perumahan sudah serah terima melalui akta notaris, sedangkan 147 rumah belum serah terima,” ucap Jefridin.
Untuk itu, Jefridin meminta pada seluruh pengembang yang hadir agar dapat memberikan PSU yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Batam.
Adapun kendala utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan (Perkimtantan) Batam karena adanya developer sudah tidak aktif, tidak menyelesaikan kewajiban pembangunan PSU, dan untuk berita acara serah terima dari pengembang ke Kota Batam sesuai dengan Permendagri No. 9 Tahun 2009 harus melampirkan surat pelepasan hak dari pengembang dan hal tersebut membutuhkan waktu penyelesaian.
Sedangkan untuk pengembang yang sudah tidak aktif, harus melampirkan surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga pasti tidak aktif, kemudian dapat diambil PSU-nya.
Upaya yang telah dilakukan selama pendampingan KPK terkait serah terima PSU Kota Batam antara lain, Dinas Perkimtantan Kota Batam telah menyurati kepada seluruh pengembang untuk serah terima PSU, sebanyak 344 perumahan yang belum memasukkan permohonan telah dibuatkan surat permintaan ke pengembang agar segera melakukan penyerahan ke Pemko Batam.
Sebanyak 91 perumahan sudah dikirimi surat sedangkan sisanya alamat pengembang masih dalam proses pencarian akibat tidak diketahui alamat kantornya dan atau dalam proses penyelesaian PSU perumahannya.
Rencana Aksi selanjutnya adalah proses pengesahan Peraturan Walikota terkait tata cara penyerahan PSU dan penyelesaian 94 perumahan yang belum disurvey lapangan karena belum selesai dibangun dan mengupayakan 30 permohonan penarikan PSU untuk perumahan yang habis masa Uang Wajib Tahunan (UWT)-nya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri tim Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Batam Eryudhi Apriyadi, Ketua Real Estate Indonesia Khusus Batam Achyar Arfan, hingga perwakilan pengembang perumahan Se-Kota Batam. (*)
Salah satu produk unggulan dari Hyundai Nagoya Batam, Hyundai Creta. F YOFI YUHENDRI.
batampos – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) lewat dealer resmi Hyundai Nagoya Batam memberikan kesempatan ke Batam Pos, untuk merasakan sensasi mengemudikan produk terbarunya Hyundai Creta, Rabu (17/5/2023) pagi.
Mobil jenis Sport Utility Vehicle (SUV) tersebut, terasa sangat nyaman dikendarai. Selain itu, interior yang mewah dan luas. Sehingga, dapat membuat siapa saja menjadi jatuh cinta dengan produk hyundai satu ini.
Mobil ini memiliki berbagai fitur unggulan yakni Bluelink, Road Side Assistance (RSA), dan Emergency Assistance atau SOS. Fitur ini memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berkendara.
“Kemudahan ini tentu mendukung kepraktisan dalam menggunakan kendaraan sehari-hari,” ujar Sales Supervisor Hyundai Nagoya Batam, Eddi lim.
Fitur Hyundai Bluelink dapat menghubungkan mobil dengan smartphone. Berbagai fitur mobil bisa diakses lewat smartphone seperti menyalakan mesin dari manapun hingga mengatur suhu AC.
Bahkan dengan fitur ini bisa membantu mengetahui posisi mobil melalui peta di dalam aplikasi.
“Berapa kali menyalakan mobil, posisinya, sisa bahan bakar semuanya bisa diketahui. Penggunaan fitur ini tanpa batas, syaratnya cuma terkoneksi dengan internet,” kata Eddi.
Fitur canggih lainnya yakni Forward Collision Avoidance Assist (FCA). Fitur ini menggunakan kamera dan akan melakukan pengereman, ketika mendeteksi mobil di depan yang mengerem mendadak.
Kemudian, fitur Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) menggunakan dua sensor radar di bumper belakang, untuk memperingatkan tentang lalu lintas di area blind-spot.
Fitur Lane Keeping & Lane Following Assist (LKA & LFA) untuk membantu pengendara agar mobil tetap berada di dalam marka jalan.
Selain itu, fitur Driver Attention Warning (DAW) untuk mendeteksi pengendara yang kelelahan. Lalu, fitur Driver Rear View Monitor (DRVM) untuk melindungi mobil dalam kondisi mundur.
Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA) untuk mendeteksi kendaraan yang mendekat dari kiri atau kanan belakang. Safe Exit Warning (SEW) untuk memberikan peringatan, atau menghindari tabrakan atau kecelakaan dari belakang.
“Dengan fitur canggih ini membuat Hyundai Creta menjadi salah satu produk terlaris. Tahun lalu sampai 400 unit,” ungkap Eddi.
Soal dapur pacu tak perlu diragukan. Hyundai Creta menggunakan mesin 1.500 cc smart stream, yang menghasilkan tenaga 115 PS atau setara 113,4 TK di 6.300 rpm dan torsi 143,8 Nm di 4.500 rpm.
Selain itu juga, disematkan Drive Mode dengan empat pilihan, Eco, Comfort, Smart dan Sport. Di kabin terdapat fitur yang mewah, seperti panoramic roof berukuran besar.
Kemudian disambut dengan layar TFT berukuran 10.25 inci, ventilated seat, ambient mood lamp, serta cooled glove box.
Semua varian Hyundai Creta terdapat head unit berukuran 8 inci, yang bisa terhubung dengan smartphone. Varian tertinggi yakni Prime, sudah disematkan speaker premium BOSE.
“Ini mobil nasional. Hyundai Creta jadi produk pertama yang diproduksi di pabrik Indonesia di Cikarang,” sambung Eddy.
Setiap pembelian mobil itu, Hyundai Nagoya Batam memberikan promo gratis ganti oli selama 4 tahun, gratis jasa selama 5 tahun, serta garansi selama 4 tahun.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengapresiasi dukungan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Batam menuju kota modern yang madani. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengapresiasi dukungan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Batam menuju kota modern yang madani.
Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri agenda Halal Bihalal di Perumahan Botania Garden, Minggu (14/5/2023).
Menurut suami Marlin Agustina tersebut, dukungan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan pembangunan Kota Batam ke depan.
“Saya titip pesan ke masyarakat agar selalu kompak dan bersatu dalam mendukung kemajuan,” ujarnya.
Tidak hanya mengucapkan rasa terima kasih, Rudi juga membeberkan bahwa pihaknya juga sedang menyiapkan sejumlah rencana strategis untuk pembangunan Kota Batam.
Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim, serta rancang bangun proyek transportasi modern berupa Light Rapid Transit (LRT) di Kota Batam.
Selain itu, Rudi menyebut jika rancang bangun yang BP Batam siapkan semata-mata untuk kemajuan industri ke depan.
Bukan tanpa alasan, kemajuan industri juga akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam.
Mengingat, Kota Batam memiliki peran penting terhadap perekonomian Provinsi Kepri.
Batam tercatat berhasil menyumbang 82,9 investasi di Provinsi Kepri sepanjang Triwulan I (Januari-Maret) 2023.
Hal ini menandakan bahwa Kota Batam masih menjadi lokomotif perekonomian di Provinsi Kepri.
“Kota Batam sedang kita benahi, ini memerlukan kolaborasi dari semua pihak. Mari kita bekerja sama untuk menjadikan Batam sebagai kota baru,” pungkasnya.(*)
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung. (ANTARA)
batampos – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya belum menerima surat pengunduran diri Dedi Mulyadi di tengah isu mantan Bupati Purwakarta itu maju sebagai bakal calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 melalui Partai Gerindra, dikutip dari Antara.
“Kami ‘kan mendapatkan surat pengunduran diri dari edaran-edaran di media. Secara resmi, formal (surat pengunduran diri) belum,” ujar Doli usai Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/5).
Ia menjelaskan bahwa partainya memiliki mekanisme tersendiri mengenai pengunduran diri seorang kader. Ada pula proses yang harus dilewati, seperti rapat internal bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Untuk itu, Doli meminta agar Dedi Mulyadi dapat menghadiri pertemuan tersebut guna mengklarifikasi dan menjelaskan posisinya saat ini. Apabila isu tersebut benar adanya, ia berharap Dedi dapat menyampaikannya secara langsung kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
“Kami mengundang Pak Dedi untuk hadir, minta klarifikasi, kalau memang itu benar disampaikan secara langsung saja ke ketum,” tambahnya.
Menurut Doli, Golkar masih mendaftarkan Dedi Mulyadi sebagai bakal calon anggota DPR RI pada Pemilu 2024. Tidak hanya itu, kelengkapan dokumen persyaratan menjadi bakal caleg Partai Golkar pun masih tersimpan baik dan belum ditarik.
“Dalam daftar 580 bakal caleg yang diajukan Golkar kemarin, masih ada nama Pak Dedi Mulyadi,” katanya.
Sebelumnya, pada Sabtu (13/5), Dedi Mulyadi masih enggan mengomentari pengunduran dirinya dari Partai Golkar dan anggota DPR RI, meski sudah beredar kabar kalau dia akan maju sebagai bakal caleg melalui Partai Gerindra pada Pemilu 2024.
“Nanti saja (mengomentarinya),” kata Dedi melalui sambungan telepon saat ditanyakan mengenai surat pengunduran dirinya dari Partai Golkar yang beredar luas di berbagai kalangan wartawan.
Selain itu, Partai Gerindra mendaftarkan Dedi Mulyadi sebagai bakal calon anggota DPR RI dari partai tersebut di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu (13/5). Kemudian pada Minggu (14/5), Partai Golkar pun mendaftarkan Dedi Mulyadi sebagai bakal calon anggota DPR RI.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan akan meminta klarifikasi kepada DPP Partai Gerindra dan Partai Golkar mengenai pendaftaran Dedi Mulyadi sebagai bakal calon anggota DPR RI pada Pemilu 2024
“Dalam penyampaian hasil verifikasi (administrasi persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR RI) tersebut, kami akan klarifikasi kepada kedua partai itu. Jadi, pada dasarnya ini yang benar yang mana seperti itu,” ucap anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/5).
Saat ini, Idham mengaku belum bisa memastikan pencalonan Dedi Mulyadi melanggar aturan atau tidak. Dalam tahapan verifikasi, KPU akan mengecek dugaan kegandaan pendaftaran dan dokumen Dedi menggunakan dua pasal.
Di samping itu, Gerindra pun harus menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada KPU RI ketika mendaftarkan Dedi sebagai bakal calon anggota DPR. (*)
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung. (ANTARA)
batampos – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya belum menerima surat pengunduran diri Dedi Mulyadi di tengah isu mantan Bupati Purwakarta itu maju sebagai bakal calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 melalui Partai Gerindra, dikutip dari Antara.
“Kami ‘kan mendapatkan surat pengunduran diri dari edaran-edaran di media. Secara resmi, formal (surat pengunduran diri) belum,” ujar Doli usai Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/5).
Ia menjelaskan bahwa partainya memiliki mekanisme tersendiri mengenai pengunduran diri seorang kader. Ada pula proses yang harus dilewati, seperti rapat internal bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Untuk itu, Doli meminta agar Dedi Mulyadi dapat menghadiri pertemuan tersebut guna mengklarifikasi dan menjelaskan posisinya saat ini. Apabila isu tersebut benar adanya, ia berharap Dedi dapat menyampaikannya secara langsung kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
“Kami mengundang Pak Dedi untuk hadir, minta klarifikasi, kalau memang itu benar disampaikan secara langsung saja ke ketum,” tambahnya.
Menurut Doli, Golkar masih mendaftarkan Dedi Mulyadi sebagai bakal calon anggota DPR RI pada Pemilu 2024. Tidak hanya itu, kelengkapan dokumen persyaratan menjadi bakal caleg Partai Golkar pun masih tersimpan baik dan belum ditarik.
“Dalam daftar 580 bakal caleg yang diajukan Golkar kemarin, masih ada nama Pak Dedi Mulyadi,” katanya.
Sebelumnya, pada Sabtu (13/5), Dedi Mulyadi masih enggan mengomentari pengunduran dirinya dari Partai Golkar dan anggota DPR RI, meski sudah beredar kabar kalau dia akan maju sebagai bakal caleg melalui Partai Gerindra pada Pemilu 2024.
“Nanti saja (mengomentarinya),” kata Dedi melalui sambungan telepon saat ditanyakan mengenai surat pengunduran dirinya dari Partai Golkar yang beredar luas di berbagai kalangan wartawan.
Selain itu, Partai Gerindra mendaftarkan Dedi Mulyadi sebagai bakal calon anggota DPR RI dari partai tersebut di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu (13/5). Kemudian pada Minggu (14/5), Partai Golkar pun mendaftarkan Dedi Mulyadi sebagai bakal calon anggota DPR RI.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan akan meminta klarifikasi kepada DPP Partai Gerindra dan Partai Golkar mengenai pendaftaran Dedi Mulyadi sebagai bakal calon anggota DPR RI pada Pemilu 2024
“Dalam penyampaian hasil verifikasi (administrasi persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR RI) tersebut, kami akan klarifikasi kepada kedua partai itu. Jadi, pada dasarnya ini yang benar yang mana seperti itu,” ucap anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/5).
Saat ini, Idham mengaku belum bisa memastikan pencalonan Dedi Mulyadi melanggar aturan atau tidak. Dalam tahapan verifikasi, KPU akan mengecek dugaan kegandaan pendaftaran dan dokumen Dedi menggunakan dua pasal.
Di samping itu, Gerindra pun harus menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada KPU RI ketika mendaftarkan Dedi sebagai bakal calon anggota DPR. (*)
batampos – Genangan air atau banjir terjadi di jalan R Suprapto, sekitar 500 meter dari dam Muka Kuning menuju Batuaji, Rabu (17/5). Banjir tersebut terjadi imbas dari pemotongan lahan di sebelah kiri jalan. Air dari bukit bercampur tanah turun langsung ke badan jalan.
Tumbur Hutasoit, anggota komisi III DPRD Kota Batam.
Tanah liat yang terbawa air hujan menyebabkan jalan menjadi licin dan sangat rawan bagi pengendara. “Parah itu, saya lewat sana tadi, memang banjir. Badan jalan tergenang. Sangat licin. Bahaya bagi pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor,” kata Tumbur Hutasoit, anggota komisi III DPRD Kota Batam.
Tumbur mengatakan, pemotongan lahan di sana harus ditinjau ulang. Ia berharap untuk sementara pemotongan lahan di sana dihentikan karena justru merugikan sebagian besar masyarakat.
“Jangan hanya untuk kepentingan segelintir orang, justru merugikan masyarakat umum. Yang saya dengar, pengangkutan tanah dari sana dilakukan malam hari,” katanya.
Politisi dari Fraksi Hanura tersebut mengaku akan mendiskusikannya dengan komisi III DPRD Batam dan ia mengusulkan untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP). “Apalagi musim hujan seperti sekarang ini, itu sangat berbahaya,” ujarnya.
Hal yang sama disampaikan Lina, warga Batuaji yang mengaku pernah nyaris jatuh di jalan tersebut karena kondisi jalan raya yang licin. “Jadi tanah liat banyak di jalan raya itu. Kebetulan lagi hujan, jalannya sangat licin,” Katanya.
Ia berharap dicarikan solusi terkait hal tersebut. “Parit di sebelah kiri jalan itu pun sudah nyaris tertutup, jadi air langsung turun ke jalan, bukan ke parit,” ujarnya. (*)
Ilustarsi pemanis non-gula. Penggunaan pemanis non-gula berkepanjangan ternyata menimbulkan efek samping berupa peningkatan risiko penyakit lain. (Diabetes.co.uk)
batampos – Pemanis non-gula ternyata bisa tingkatkan risiko diabates tipe 2. Risiko lainnya sesuai temuan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah meningkatkan penyakit kardiovaskular hingga berujung kematian.
Penemuan terbaru ini terkait penggunaan pemanis non-gula (non-sugar sweetener atau NSS) yang berkepanjangan.
Berdasar itu, WHO menyarankan tidak menggunakan pemanis non-gula untuk mengontrol berat badan atau mengurangi risiko penyakit tidak menular (NCD) dalam pedoman yang baru dirilis.
Rekomendasi tersebut didasarkan pada temuan tinjauan sistematis dari bukti yang ada dan menunjukkan bahwa penggunaan NSS tidak memberikan manfaat jangka panjang dalam mengurangi lemak tubuh pada orang dewasa atau anak-anak.
Hasil tinjauan juga menunjukkan bahwa ada potensi efek samping yang tidak diinginkan dari penggunaan NSS atau pemanis non-gula dalam jangka panjang. Efek samping itu seperti peningkatan risiko diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, dan kematian pada orang dewasa.
“Mengganti gula bebas dengan NSS tidak membantu pengendalian berat badan dalam jangka panjang. Orang perlu mempertimbangkan cara lain untuk mengurangi asupan gula bebas, seperti mengonsumsi makanan dengan gula alami, seperti buah, atau makanan dan minuman tanpa pemanis,” kata Francesco Branca, Direktur Nutrisi dan Keamanan Pangan WHO.
“NSS bukanlah faktor makanan yang esensial dan tidak memiliki nilai gizi. Orang-orang harus mengurangi makanan manis sama sekali, mulai dari awal kehidupan, untuk meningkatkan kesehatan mereka,” imbuh Branca.
Rekomendasi ini berlaku untuk semua orang kecuali individu dengan diabetes yang sudah ada sebelumnya dan mencakup semua pemanis non-nutrisi sintetis dan alami. NSS yang umum termasuk asesulfame, aspartam, advantame, siklamat, neotame, sakarin, sukralosa, stevia, dan turunan stevia.
Rekomendasi ini tidak berlaku untuk produk perawatan dan kebersihan pribadi yang mengandung NSS, seperti pasta gigi, krim kulit, dan obat-obatan, atau untuk gula rendah kalori dan gula alkohol (poliol), yang merupakan gula atau turunan gula yang mengandung kalori.
Pedoman WHO tentang NSS adalah bagian dari rangkaian pedoman diet sehat yang yang bertujuan untuk membangun kebiasaan makan sehat, meningkatkan kualitas diet, dan mengurangi risiko penyakit tidak menular. (*)
