batampos – Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan protes keras terhadap maskapai Garuda Indonesia. Pasalnya pemberangkatan kloter4 embarkasi Banjarmasin (BDJ) kacau. Selain delay, jamaah juga harus dioper dahulu ke Medan sebelum akhirnya diberangkatkan ke Saudi.

Sesuai jadwal kloter 4 BDJ itu diberangkatkan pada 2 Juni pukul 23.00 WITA. Tetapi hingga 3 Juni pukul 02.40 WITA jemaah tidak kunjung diberangkatkan. Sampai akhirnya jemaah kembali ke asrama haji. Alasan yang disampaikan garuda karena masalah kerusakan teknis pesawat.

Kepala Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Haji Reguler Kemenag M. Noer Alya Fitra mengatakan, jamaah kloter 4 BDJ akhirnya diterbangkan pada Sabtu (3/6) malam. ’’(Terbang) Dari Medan (KNO) terdiri dari tiga flight. Ini informasi dari Garuda-nya,’’ katanya kemarin (4/6). Jadi para jemaah haji diterbangkan terlebih dahulu dari Banjarmasin menuju Medan. Baru setelah itu terbang menuju Saudi.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab mengatakan, mereka sudah menyampaikan protes ke Garuda Indonesia atas peristiwa itu. ’’Apalagi, info adanya kerusakan teknis baru terinformasikan setelah jemaah berada di Bandara Samsuddin Noor,’’ katanya. Dia juga meminta Garuda menyampaikan permohonan maaf dan memberikan kompensasi kepada jamaah.

Saiful mengatakan protes keras tersebut dilayangkan Kemenag, karena bukan kejadian yang pertama. Dia menuturkan kejadian serupa juga sempat terjadi pada operasional haji tahun lalu. Saat itu kepulangan jemaah embarkasi Banjarmasi sempat tertunda. Bahkan pada 2019 lalu, keterlambatan pemberangkatan jemaah dari Banjarmasin, berdampak pada tiga kloter berikutnya.

’’Ini berulang lagi,’’ katanya. Dia memitna Garuda Indonesia memberikan solusi terbaik. Serta menjaga komitmen bersama untuk memberangkatkan jamaah sesuai dengan jadwal. Kalaupun ada gangguan teknis, bisa diinfokan sejak awal. Sehingga jemaah tidak perlu diberangkatkan ke bandara terlebih dahulu.

Selama 13 hari misi pemberangkatan haji ini, terjadi beberapa perubahan jadwal penerbangan Garuda. Yaitu Kloter 29, 32, dan 33 embarkasi Solo. Kemudian kloter 12 embarkasi Medan. Lalu kloter 28, 29, dan 30 embarkasi Pondok Gede. Serta yang terbaru kloter 4 embaraksi Banjarmasin.

Sehubungan dengan informasi yang mengemuka terkait penyesuaian jadwal penerbangan dan armada pesawat untuk kloter 4 calon jamaah haji pada penerbangan Garuda Indonesia dari embarkasi Banjarmasin, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan bahwa penerbangan yang sedianya diberangkatkan pada Sabtu dini hari (3/6), dilakukan penyesuaian karena kendala teknis pada mesin pesawat yang memerlukan penanganan lebih lanjut, khususnya terkait pergantian sparetpart pesawat.

Menurut Irfan, kendala teknis tersebut diketahui setelah petugas Garuda Indonesia bersama tim terkait tengah melakukan inspeksi akhir kesiapan armada yang akan dioperasikan penerbangan menuju Madinah bagi kloter 4. “Berkenaan dengan penerapan mitigasi tersebut terdapat penyesuaian jadwal penerbangan yang telah kami koordinasikan lebih lanjut bersama pemangku kepentingan terkait guna memastikan kelancaran operasional penerbangan haji,” bebernya.

Irfan menambahkan, selanjutnya 328 calon jemaah Haji Kloter 4 asal embarkasi Banjarmasin tersebut akan diberangkatkan secara bertahap dimana 287 jemaah direncanakan akan diberangkatkan pada hari ini, Sabtu (3/5) pada pukul 22.00 waktu setempat dengan menggunakan armada Airbus A330-400, sementara sisa jemaah lainnya akan diberangkatkan dengan 2 (dua) penerbangan melalui Medan pada esok hari, Minggu (4/5).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MenkoPMK) Muhadjir Effendy kembali melakukan sidak terkait persiapan dan pelayanan haji Indonesia di Saudi. Bukan hanya di Makkah, Muhadjir menyambangi para jamaah di Madinah.

Menggunakan Haramain High Speed Railway atau kereta api cepat, Muhadjir menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam. Padahal, biasanya antara Makkah dan Madinah jamak ditempuh 7 jam dengan bus.

Di Madinah, Menko langsung menuju kantor misi haji Indonesia. Di sini, ia meninjau kesiapan operasional pelayanan dasar jamaah selama di Tanah Suci.

Kemudian, rombongan juga mampir KKHI dan RS King Fahd, Madinah untuk memeriksa kondisi jamaah haji Indonesia yang dirawat di sana. Setidaknya, ada 77 orang jamaah yang tengah dirawat di Madinah.

Muhadjir pun berkesempatan meninjau langsung layanan akomodasi hotel, transportasi, dan handling kedatangan dan keberangkatan jamaah di Madinah. Di sana, dia pun turut menyapa para jamaah.

Salah satunya, jamaah asal Blitar, Ruslan (98). Muhadjir bertanya soal berapa kali ia makan dalam sehari sejak berada di Madinah. Dengan polosnya, Rustan menjawab dua kali. Bukan karena jatah yang diberikan tak cukup, tapi lantaran perutnya yang tak mampu menampung lebih.

“Ping kalih mawon ya sampun cukup. Wadahe niki boten muat,” ujarnya.

Muhadjir pun bertanya soal rasa makanan yang disuguhkan. Tanpa pikir panjang, Ruslan menjawab jika semua masakannya enak. Apalagi, dia yang biasa makan dengan sayur daun pepaya saat berada di kampung.

Lucunya lagi, ketika ditanya apakah dirinya suka makan ayam. Rustan menjawab kalau dia tak makan ayam. Tapi ikan ayam. “Wong kampung nopo mawon mlebu,” ungkapnya.

Selanjutnya, Muhadjir menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo pada pada jamaah. Menurutnya, presiden berpesan agar para jamaah menjaga kesehatan.

Kemudian, bagi pendamping haji harus profesional dalam melayani jamaah. Khususnya, jamaah lansia.

“Banyak-banyak istirahat bapak, ibu. Jangan banyak memaksakan yang sunah. Haji itu yang penting di Arafah. Semoga semuanya menjadi haji mabrur,” pungkasnya.

Konflik Kepengurusan IPHI

Sementara itu Kemenag menunjukkan keprihatnan atas konflik kepengurusan di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Kemenag menyampaikan keprihatinan atas konflik kepengurusan di internal organisasi IPHI.

Keterangan tersebut disampaikan langsung Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi. “Yang pasti saya sangat prihatin dengan adanya konflik di tubuh organisasi IPHI,” kata Zainut saat dihubungi Sabtu (3/6). Dia mengatakan IPHI adalah organisasi sosial keagamaan yang khas.

Politisi PPP itu mengatakan seharusnya IPHI sebagai organisasi sosial keagamaan, dapat menjadi contoh dan teladan untuk umat atau masyarakat. Apalagi dengan anggotanya terdiri dari orang yang mendapat predikat haji, orang yang sangat terhormat di masyarakat.

“Saya berharap elit IPHI bisa duduk bersama kembali untuk mencari solusi yang paling maslahat,” katanya. Zainut menuturkan, Kemenag siap menjadi mediator jika diminta oleh kedua belah pihak yang berseteru untuk memediasi penyelesaian masalahnya.

Untuk diketahui, polemik kepengurusan IPHI terus menggelinding. Yang terbaru, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham mengesahkan kepengurusan IPHI di bawah kepemimpinan pasangan Erman Soeparno dan Bambang Irianto, atau IPHI Muktamar Jakarta. Keputusan Ditjen AHU Kemenkumham itu langsung memicu kekecewaan dari kepengurusan IPHI di bawah kepemimpinan Ismed Hasan Putro, hasil Muktamar Surabaya.

Polemik kepengurusan IPHI itu berawal dari forum yang dihadiri beberapa pengurus dan digelar di Hotel Sahid Jakarta pada 11 Juni 2021 lalu. Forum tersebut lantas diklaim sebagai muktamar dan menentukan Erman Soeparno sebagai Ketua Umum.

Ketua Departemen Hukum PP IPHI Buchory Muslim mengatakan mereka langsung bertindak tegas menyikapi keputusan Ditjen AHU Kemenkumham tersebut. “Masalah ini kami laporkan ke Polda Metro Jaya,” kata Buchory. Dia melaporkan atas tindak pidana ke Polda Metro Jaya pada Rabu (31/5) lalu.

Lebih lanjut Buchory menjelaskan bahwa sistem elektronik (Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU Kemenkumham, tidak dilengkapi proses verifikasi akta yang didaftarkan. Ujungnya Dirjen AHU kemudian mengesahkan Kepengurusan IPHI versi Erman Soeparno dengan No. AHU.0000881.AH.02.08 Tahun 2021.

Menurut Buchory Muslim, pelaporan itu baru dilakukan sekarang karena memberi kesempatan kepada Erman Soeparno dan Bambang Irianto untuk beritikad baik mengembalikan kepengurusan IPHI hasil Muktamar Surabaya. Namun harapan tersebut tidak kunjung terwujud.

Dia mengatakan untuk menjaga marwah Lembaga Kepresidenan dan hak konstitusional, Pengurus IPHI telah melakukan beberapa kali pertemuan klarifikasi dengan Dirjen AHU Kemenkumham dan menyampaikan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Isinya memohon pembatalan dan pencabutan Surat No. AHU.0000881.AH.02.08 Tahun 2021, tanggal 15 Juni 2021. Kemudian meminta menyetujui dan mengesahkan perubahan AD IPHI dan Kepengurusan IPHI 2021-2026 yang sah hasil Muktamar VII IPHI Surabaya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Gaji ke-13 PNS atau Pegawai Negeri Sipil akan cair mulai hari ini, Senin 5 Juni 2023. Pencairan ini dilakukan untuk membantu keluarga PNS dalam hal belanja pendidikan bagi putra-putrinya.

Dalam pencairan gaji ke-13, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan besarannya akan sama dengan pembayaran THR tahun ini. “Gaji ke-13 akan dibayarkan mulai Juni 2023 di mana komponennya sama dengan THR tahun ini,” kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Lebih rinci, Menkeu menjelaskan bahwa komponen yang akan diberikan kepasa PNS terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat berupa tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan makan, dan tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum, serta 50 persen tunjangan kinerja. “Selain itu, ditambah juga dengan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja (tukin),” ujarnya.

Adapun besarannya, untuk tunjangan suami/istri sebesar 10 persen dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok, tunjangan makan disesuaikan berdasarkan golongan paling rendah sebesar Rp 35.000 per bulan.

Lalu, tunjangan jabatan struktural tertinggi sebesar Rp 5.500.000 per bulan bagi Eselon 1. Sedangkan tunjangan kinerja diberikan sebesar 50 persen dengan besaran berbeda sesuai penilaian dan juga aturan di instansinya.

Kemudian, tunjangan umum diberikan kepada PNS yang tidak mendapat tunjangan jabatan/struktural dengan nominal disesuaikan golongan. Paling rendah untuk PNS Golongan 1 sebesar Rp 175.000 per bulan.

Tak hanya bagi PNS dan pensiunan, gaji ke-13 juga akan diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan. ”Diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen,” imbuhnya.

Ani begitu akrab disapa, menyampaikan bahwa gaji ke-13 akan diberikan kepada 1,8 juta orang ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Lalu, 3,7 juta ASN daerah. “Jumlah itu termasuk guru ASND yang menerima TPG 1,1 juta orang. Serta guru ASND yang menerima tamsil 527,4 ribu orang. Lalu, pensiunan dan penerima pensiun mencapai 2,9 juta orang,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar memberi mandat kepada ketua umum, untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

“Untuk pemilihan presiden memberikan mandat kepada ketua umum menetapkan capres dan cawapres dan koalisi bersama Partai Golkar,” kata Airlangga di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu, (4/6).

Kemudian, terkait dengan sistem pemilu, seluruh daerah dan ormas Golkar meminta agar pemilu dilakukan secara proporsional terbuka. Rakernas menugaskan kepada DPP untuk terus berjuang, agar sistem proporsional terbuka bisa diperjuangkan.

Selanjutnya, terkait dengan pemilu, dimana calon legislatif Partai Golkar disusun menurut alfabetis, diminta pada waktunya dibuat berdasarkan nomor urut.

“Nomor urut itu berbasis kepada PDLT yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela,” katanya menegaskan.

Selain itu, dari sayap pemuda dan wanita meminta agar diberikan kesempatan kepada pemuda dan wanita, dan khusus wanita diberlakukan kuota 30 persen.

“Untuk caleg wanita, diberikan kemudahan dalam kampanye,” ujar Airlangga di depan peserta.

Rakernas Partai Golkar diikuti 450-an kader terdiri dari Pengurus DPP Partai Golkar, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI non Pengurus DPP Partai Golkar, Ketua Badan/Lembaga DPP Partai Golkar, Ketua Umum Ormas Hasta Karya dan Organisasi Sayap, Ketua, Sekretaris, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan, Wakil Ketua bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia dan Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar Provinsi se-Indonesia.

Namun, desakan agar dilakukan evaluasi terhadap Airlangga Hartarto juga kencang disuarakan oleh ratusan massa aksi di depan Gedung DPP Golkar, Jalan Anggrek Nely, Slipi. 

Aliansi Masyarakat Peduli Golkar (AMPG) mendesak ketua umum parpol berlambang Pohon Beringin Airlangga Hartarto untuk mundur dari jabatan yang kini ditempati.

Koordinator AMPG Samba menyampaikan hal itu saat mereka melaksanakan aksi damai yang digelar di depan kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Minggu (4/6).

“Kami mendesak Airlangga segera mundur,” kata Koordinator AMPG Samba melalui keterangan persnya kepada awak media, Minggu, (4/6).

Ia menegaskan, Airlangga sudah tidak mampu menjaga kehormatan Partai Golkar dan kepercayaan publik sehingga sosok Menko Perekonomian itu layak mundur dari posisi ketum parpol berkelir kuning itu.

“AMPG mendesak evaluasi menyeluruh. Jangan jadikan Golkar sebagai tempat berlindung,” tegasnya.

Samba juga menyoroti fakta bahwa Partai Golkar menjadi satu di antara partai politik besar yang masih eksis dan memiliki peran penting dalam perpolitikan Indonesia. Selain itu, kata dia, kepemimpinan Airlangga tidak produktif dan melemahkan Partai Golkar secara keseluruhan.

Menurutnya, suara partai menurun dan jumlah kursi di DPR berkurang pada Pemilu 2019 dan hal itu menjadi tolak ukur kinerja Airlangga.

“Oleh karena itu, para kader berharap agar kepemimpinan yang lebih kuat dapat mengatasi masa sulit yang dihadapi saat ini,” pungkas Samba. (*)

Reporter: JP Group