batampos – Ribuan massa aksi penolak RUU Kesehatan meruntuhkan banner-banner pernyataan penyetujuan RUU Kesehatan di depan Gedung Kementerian Kesehatan. Hal itu dilakukan usai orator di mobil komando mengatakan bahwa pernyataan persetujuan dari banner itu hanya dari organisasi profesi yang abal-abal.
Dalam banner yang diruntuhkan oleh massa aksi itu, tertulis “Dukung … Koalisi Organisasi Tenaga Kesehatan Mendukung Pembahasan dan Pengesahan RUU Kesehatan“. Kemudian di bawah banner itu tertanda Pemerhati Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.
“Itu cuma organisasi boneka, organisasi bikinan, abal-abal! Supaya kita terpecah belah,” teriak orator di depan gerbang Kantor Kementerian Kesehatan, Senin (8/5).
Hal itu kemudian disambut dengan teriakan ramai dari para massa aksi dan disertai dengan perobohan banner persetujuan adanya RUU Kesehatan.
Sebelumnya, massa aksi yang terdiri daru para dokter dan tenaga kesehatan (nakes) memenuhi jalanan di depan gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan setelah melakukan demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Terlihat di bahu-bahu Jalan H. R Rasuna Said puluhan bus berjejer yang mengangkut massa aksi dari dokter-dokter di berbagai daerah itu.
Dominasi warna putih memenuhi trotoar hingga jalanan di jalan tersebut. Jalanan menjadi sedikit padat dan kepolisian mengatur lalu lintas.
Juru Bicara Aksi Damai Tolak RUU Kesehatan dr. Beni Satria menyatakan bahwa pihaknya menolak RUU Kesehatan lantaran merasa bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan saat ini sudah cukup mengakomodasi kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia.
“Kita ikuti UU yang ada dan itu sudah cukup memberikan. Apabila pmerintah punya program yang sangat baik pasti kita sangat dukung,” ujarnya kepada wartawan, Senin (8/5).
Namun begitu, program-program itu, kata dr. Beni tak usah dimasukkan dalam bentuk RUU Kesehatan. Menurutnya hal itu cukup dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kesehatan.
“Program itu cukup di salurkan melalui program pemerintah melalui Perpres, melalui Permenkes atau Perda,’ tegasnya.
Untuk diketahui, dalam aksi demonstrasi ini, menurut pengakuan Beni ada sebanyak 15 ribu massa yang terus bertambah dari berbagai lokasi.
“Perkiraan kita ada di 15 ribu massa dari seluruh organisasi profesi. Dan tidak hanya organisasi profesi, asosiasi rumah sakit, perwakilan dari seluruh asosiasi-asosiasi rumah sakit,” tandasnya.
Adapun lima Organisasi profesi yang menyerukan aksi penolakan itu adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). (*)
Reporter: JP Group
