batampos– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, sampai akhir tahun 2022 lalu, sebanyak 15.960 Rumah Tangga (RT) di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepri belum menikmati layanan listrik dari Perusahaan Listrik Negara. Adapun rasio elektrifikasi listrik di Provinsi Kepri sampai akhir tahun lalu adalah 96,32 persen.
“Rasio Elektrifikasi listrik di Provinsi Kepri memang belum tuntas 100 persen. Karena masih banyak pulau-pulau berpenghuni yang belum tersentuh listrik,” ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Muhammad Darwin, Senin (12/6) di Tanjungpinang.
Menurut Darwin, Pemprov Kepri terus mengejar rasio elektrifikasi di Provinsi Kepri. Seluruh Pulau berpenghuni ditargetkan menyala sampai tahun 2024 mendatang. Ditegaskannya, target Pemprov Kepri adalah pada 2024 mendatang seluruh pulau berpenghuni di Provinsi Kepri sudah energize listrik.
“Secara bertahap kita sudah berupaya bersama PLN untuk menerangi seluruh pulau berpenghuni di Provinsi Kepri dengan listrik. Karena ini adalah bagian dari program Kepri Terang,” jelasnya.
Dijelaskannya, pada tahun 2022 lalu, rasio elektrifikasi Provinsi Kepri sudah tembus diangka 96 persen. Disebutkannya, masih ada sekitar 83 pulau berpenghuni yang belum tersentuh listrik. Menurutnya, pada tahun ini, sebanyak 30 pulau berpenghuni akan tersentuh dengan listrik.
“Target Pemprov Kepri bersama PLN, sebanyak 30 pulau berpenghuni menyala. Saat ini, sudah terkontrak enam pulau,” jelasnya.
Masih kata Darwin, program yang digalakan sementara ini adalah melalui Pembangkit LIstrik Tenaga Surya (PLTS). Ditegaskannya, meskipun nantinya sudah ada pembangkit listrik komunal berupa PLTS di pulau-pulau berpenghuni, namun sumber daya tersebut belum cukup untuk menyalakan listrik 24 jam.
“Maka untuk meningkatkan kapasitas menyala 24 jam, akan menggunakan sistem hybrid. Dimana Pemprov Kepri akan berupaya menyediakan tambahan daya melalui pembangkit dengan sistem Generator Set atau Genset,” jelasnya lebih lanjut.
BACA JUGA:Kondisi Cuaca Panas, Beban Pemakaian Listrik Meningkat
Lebih lanjut katanya, banyak aspek yang turut mempengaruhi capaian rasio eletrifikasi ini. Apalagi berkaitan dengan penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena penentu disetujui atau tidaknya program ini adalah PLN Pusat bukan di daerah.
“Karena memang, penyelesaian program Kepri Terang ini adalah atensi Pemprov Kepri. Kami terus berupaya melakukan lobi-lobi, sehingga apa yang kita rancangkan bersama, tetap terlaksana sesuai harapan,” ungkapnya.
Dipaparkannya, pihaknya juga terus mendorong pembangunan kabel laut dari Batam ke Pulau Buluh dan dari Dabo ke Daik
dapat segera terlaksana. Sehingga pulau-pulau berpenghuni disekitar wilayah tersebut juga akan merasakan manfaatnya.
“Listrik ini adalah kebutuhan dasar, tentu memberikan pengaruh bagi aktivitas masyarakat. Harapan lainnya adalah meningkatnya perekonomian di satu wilayah,” tutup Darwin.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Widiastadi Nugroho mengatakan, persoalan listrik adalah masalah yang selalu menjadi atensi pihaknya di DPRD Provinsi Kepri. Namun besarnya kebutuhan anggaran untuk penyediaan Genset, dukungan yang diberikan masih terbatas.
“Kami terus mendorong seluruh Pulau berpenghuni di Provinsi Kepri menyala. Namun karena anggaran terbatas, program ini tidak bisa dilakukan secara sporadis,” ujar Widiastadi Nugroho, Senin (12/6). (*)
reporter: jailani
Rasio Elektrifikasi Listrik di wilayah Provinsi Kepri Tahun 2022
Kabupaten/Kota Jumlah RT Belum Menikmati Listrik Rasio EElektrifikasi (RE)
Bintan 58.866 1.577 97,32 Persen
Karimun 83.237 2.808 96.63 Persen
Natuna 24.932 265 98.94 Persen
Lingga 30.994 3.376 89,09 Persen
Anambas 15.203 603 96,03 Persen
Batam 369.796 15.960 95.68 Persen
Tanjungpinang 92.653 249 99,73 Persen
Jumlah 675.631 24.838 96.32 Persen








