batampos – Mulai hari ini (8/5), 830 ribu peserta akan bertarung untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur seleksi nasional berbasis tes (SNBT) menggunakan ujian tertulis berbasis komputer (UTBK). Ujian akan dilaksanakan dalam dua gelombang, dengan masing-masing dua sesi tiap harinya.

Gelombang pertama dilaksanakan 8-14 Mei 2023. Sedangkan, gelombang kedua 22-28 Mei 2023. Kemudian, sesi pagi dimulai pada 06.45 WIB. Di mana, peserta mulai diizinkan masuk ruang ujian. Disusul latihan mengerjakan soal pada pukul 07.10 WIB. Sementara, ujian tes potensi skolastik (TPS) dilaksanakan 5 menit setelah latihan, yang langsung disusul tes literasi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan dan penalaran Matematika pada 08.45 WIB.

Kemudian, untuk sesi siang, peserta mulai masuk ruangan pukul 12.30 WIB. Sesi latihan pada pukul 12.55 WIB. Sementara, ujian TPS dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB.

Untuk wilayah Sumatera selain Lampung, sesi kedua dimulai agak mundur. Yakni 30 menit dari jadwal di atas. Sementara daerah dengan zona waktu WIT dan WITA, kecuali Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, disesuaikan dengan zona waktu masing-masing.

Terkait waktu pelaksanaan ini, Ketua Pelaksana Eksekutif Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Budi Prasetyo Widyobroto mewanti-wanti agar peserta datang tepat waktu. Sebab, keterlambatan dengan alasan apapun sejak waktu tes dimulai maka tidak akan ditolerir. Peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian.

”Tidak ada kompromi. Usahakan ukur waktu ke lokasi UTBK, 20-30 menit sebelum mulai sudah di depan lokasi tes,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (7/5).

Selain itu, para peserta wajib membawa kartu tanda peserta ujian. Termasuk, fotocopy ijazah SMA/SMK/MA/sederajat yang sudah dilegalisasi atau Surat Keterangan sedang kelas XII dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan Pasfoto berwarna terbaru dan dibubuhi cap sekolah, kartu identitas asli. ”Peserta dilarang mengenakan kaos oblong dan harus bersepatu,” katanya.

Peserta juga diingatkan untuk tak coba-coba main curang dalam mengerjakan soal UTBK nantinya. Baik itu dengan berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan metode komunikasi apapun. Bagi mereka yang dianggap mencurigakan, panitia akan melakukan penggeledahan. Jika ketahuan curang, peserta otomatis didiskualifikasi.

”Kalau sifatnya pidana akan diserahkan ke pihak berwajib,” tegasnya. Kemudian, bila kecurangan dilakukan dengan melibatkan mahasiswa perguruan tinggi dalam status perjokian maka yang bersangkutan akan diberi sanksi oleh PTN-nya.

Sementara itu, disinggung soal kuota yang tersedia dalam SNBT, Budi mengaku saat ini pihak pelaporan perubahan kuota SNBT oleh PTN masih belum rampung. Sehingga besaran akan diupdate kembali nantinya.

Biasanya, kuota SNBT ini lebih besar ketimbang SNBP. Jika kuota SNBP maksimum 20 persen maka SNBT minimum 40 persen. Namun, bagi PTN Badan Hukum, kuota SNBT minimum 30 persen. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di bidang online scams jadi perhatian besar di kawasan ASEAN. Usai Kamboja, kasus TPPO yang dipekerjakan paksa untuk industri penipuan berbasis online juga terjadi di Filipina. Hingga kemarin (7/5), 1.440 orang telah berhasil diselamatkan oleh kepolisian Filipina bersama pihak-pihak terkait.

Para korban tersebut diselamatkan dalam penggerebekan yang dilakukan di Colorful and Leap Group Company yang berlokasi di Clark Sun Valley Hub di Mabalacat, Pampangan, Filipina, pada Kamis (4/5) malam. Mereka diketahui berasal dari sejumlah negara. Yakni, Hong Kong, Indonesia, Tiongkok, Vietnam, Nepal, Malaysia, Thailand, Taiwan, Myanmar, dan Filipina.

Dari jumlah tersebut, terdapat 154 orang diketahui merupakan warga negara Indonesia (WNI). Menurut Sekretaris Kedua Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Manila Nona Siska Novianti, jumlah tersebut masih dimungkinkan bertambah mengingat proses identifikasi masih terus berlangsung.

”Bisa jadi, karena sekarang polisi sedang identifikasi satu per satu dari total 1.440 karyawan perusahaan tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (7/5).

Karenanya, lanjut dia, para WNI korban TPPO online scams ini masih belum diserahterimakan pada KBRI. Sehingga, proses repatriasi pun belum bisa dilaksanakan. Kendati demikian, dia memastikan, para WNI tersebut dalam kondisi baik.

Proses penggerebekan ini sendiri tak lepas dari peran KBRI Manila yang gerak cepat usai menerima laporan dari 3 WNI atas kondisi yang dialaminya. Melalui hotline KBRI, ketiganya bercerita soal perlakuan yang diterima selama bekerja. Diantaranya, usai mengajukan pengunduran diri, mereka justru ditempatkan di ruang isolasi. Kemudian, jika mengajukan resign, mereka akan dikenakan denda. Perusahaan menyebutnya untuk mengganti biaya yang mereka keluarkan saat mendatangkan pekerja tersebut, termasuk biaya hidup selama di Filipina.

Bukan hanya itu, mereka juga melaporkan jika ada kejanggalan mengenai gaji yang diterima. Pada bulan pertama, gaji diterima penuh. Namun, bulan berikutnya mulai banyak potongan ketika tidak mencapai target.

”Selain itu, kalau tidak mencapai target, ada ancaman verbal bahwa mereka akan dijual ke perusahaan lain,” ungkapnya.

Selama di sana, lanjut dia, mereka masih diizinkan menggunakan handphone akan tetapi tak diberikan akses keluar dari kompleks perusahaan. Paspor pun dipegang oleh perusahaan dengan alasan pengurusan visa kerja.

Dari laporan tersebut, KBRI Manila mengendus adanya TPPO yang terjadi. Merespon hal ini, KBRI meneruskan laporan ke Departemen Luar Negeri Filipina dan aparat penegak hukum Filipina. Atas dasar laporan KBRI tersebut, aparat penegak hukum melakukan operasi penggerebekan. ”Tidak hanya untuk menyelamatkan para pekerja namun juga untuk menyelidiki jaringan online scamming yang dioperasikan perusahaan tersebut,” paparnya.

Lebih lanjut Nona menjelaskan, di Filipina memang tengah marak perusahaan judi online yang disebut Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sejak tahun 2016. Pemerintah Filipina pun memiliki daftar perusahaan POGO yang resmi. Namun belakangan, perusahaan-perusahaan ini diduga mengoperasikan anak-anak perusahaan yang aktivitasnya melakukan online scamming. ”Kalau dilihat dari pengaduan-pengaduan yang diterima KBRI, mulai banyak kasus WNI yang terjebak di perusahaan online scamming ini terjadi sejak 2021,” paparnya.

Dalam operasinya, mereka diduga mendatangkan pekerja dari negara-negara lain. Secara umum, modus yang digunakan adalah menawarkan pekerjaan secara online via telegram dan facebook. Lalu, jikalau ada yang merespon tawaran tersebut, biasanya akan ada agen di Indonesia yang membantu mengurus paspor sampai keberangkatannya ke Filipina.

Karenanya, ia berharap ada perbaikan di pusat untuk bisa lebih ketat menyaring mereka yang akan pergi ke luar negeri. Mulai dari penerbitan paspor hingga saat WNI akan berangkat di loket imigrasi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbekal profiling usia dan daerah asal dari kasus-kasus yang sudah pernah dilaporkan oleh perwakilan RI di luar negeri.

”Untuk kasus-kasus yang kami tangani selama ini, para WNI ini PMI non-prosedural karena masuk ke Filipina menggunakan fasilitas bebas visa walaupun sudah berencana akan bekerja,” jelasnya.

Dalam waktu yang bersamaan, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok berhasil membebaskan 20 WNI korban perdagangan manusia di online scams, keluar di wilayah konflik di Myawaddy, Myanmar. Melalui kerja sama KBRI Yangon dengan jejaring lokal yang memiliki akses ke wilayah Myawaddy, para WNI dapat dibebaskan dan dibawa menuju perbatasan Thailand . Seluruh WNI berhasil dibawa ke perbatasan dalam dua gelombang, yakni pada 5 Mei 2023 sebanyak 4 orang dan sisanya, pada 6 Mei 2023.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pun telah mengamini besarnya magnitude dari tindakan kriminal perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scams ini. Terutama, yang korbannya adalah warga negara ASEAN.

Dalam 3 tahun terakhir saja, Pemerintah Indonesia telah menangani dan menyelesaikan 1.841 kasus online scams. ”Dari jumlah ini dapat dilihat besarnya magnitude dari perdagangan manusia di bidang online scams ini,” ujarnya.

Bahkan, dalam kasus di Kamboja, pemerintah berhasil menyelamatkan 1.138 WNI korban perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scams ini. Retno seperti diketahui saat itu langsung terjun dan lakukan pembicaraan dengan berbagai otoritas di Kamboja terkait kasus yang terjadi.

Saat ini, Pemerintah Indonesia juga tengah memberikan perhatian besar dan terus berusaha memberikan pelindungan terhadap WNI yang mengalami kasus yang sama di Myawaddy, Myanmar. Sebagai gambaran, Myawaddy terletak cukup jauh dari Yangong. Sekitar 415 km dari kota terbesar di Myanmar tersebut. Kota tersebut juga berjarak 500 km dari Bangkok, 567 km dari Naypyidaw (Ibukota Myanmar), dan 11 km dari Mae Sot, perbatasan Myanmar-Thailand.

”Myawaddy ini merupakan wilayah di mana otoritas pusat Naypydaw tidak memiliki kontrol secara penuh. Jadi teman-teman bisa membayangkan tantangan yang dihadapi,” ungkapnya.

Pemerintah pun terus melakukan komunikasi, baik dengan otoritas di Naypydaw, otoritas di Thailand, otoritas Lokal di Myawaddy, dan juga dengan organisasi-organisasi lain seperti IOM dan Regional Support Office dari Bali Process yang ada di Bangkok untuk proses penyelamatan para korban.

”Saya ingin memberikan highlight bahwa kasus online scams ini sudah menjadi masalah regional dengan korban berasal dari berbagai negara. Untuk korban Indonesia, tercatat berada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos dan Filipina,” jelasnya.

Maraknya korban perdagangan manusia yang dilakukan melalui online scams semakin marak di Asia Tenggara ini, Indonesia sebagai ketua ASEAN akan berusaha untuk mengangkat isu ini dalam KTT ke-42 ASEAN nanti. Acara akan dilaksanakan pada 9 Mei 2023 di Labuan Bajo.

Selain itu, lanjut dia, sambil terus menangani masalah di hilir, ia pun menekankan pentingnya pembenahan masalah di hulu. Diseminasi mengenai praktek perdagangan manusia ini perlu terus dilakukan sampai ke tingkat daerah atau bahkan perlu dilakukan sampai ke tingkat desa. ”Law enforcement, saya ingin ulangi law enforcement, harus betul-betul ditegakkan. Jika tidak dilakukan pembenahan di hulu, maka korban akan semakin banyak dari hari ke hari,” tegasnya.

Sementara Kadivhubinter Irjen Krishna Mukti belum merespon saat dihubungi terkait kasus TPPO dengan ratusan korban dari warga Indonesia. Sekaligus empat pelaku berkewarganegaraan Indonesia.

Bagian lain, Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa terdapat kasus TPPO juga di Myanmar. Petugas berhasil membebaskan 20 WNI, yang awalnya empat orang berhasil dibebaskan. Lalu pada Sabtu malam (6/5) kembali berhasil diselamatkan 16 WNI. ”Kondisi semua WNI sehat, sekarang di KBRI Bangkok,” jelasnya.

Dia mengatakan, tim dari DIvhubinter dan Bareskrim terbang ke Bangkok untuk mendalami kasus tersebut.”Juga berkoordinasi untuk rencana pemulangan 20 WNI tersebut,” paparnya dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Dalam kasus tersebut, 20 WNI itu menjadi korban perdagangan orang dan dikirim ke Myawaddy, Myanmar. Daerah tersebut merupakan daerah konflik, yang terjadi kekerasan bersenjata antara pemberontak dengan pemerintah Myanmar. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Agenda puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 akan berlangsung pada 9 – 11 Mei nanti di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk memastikan kesiapan pengamanan agenda tersebut, Minggu (7/5) Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaksanakan tactical floor game (TFG) Satuan Tugas Pengamanan VVIP KTT ASEAN ke-42.

Secara keseluruhan tidak kurang dari 12 ribu personel TNI dan Polri terlibat dalam tugas pengamanan tersebut. ”Yang sudah tergelar TNI ada sepuluh ribu dan Polri ada dua ribu,” ungkap Yudo. Tidak hanya TNI – Polri, tugas pengamanan delegasi negara-negara ASEAN itu turut melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan instansi lainnya.

Yudo memastikan bahwa seluruh prajurit TNI yang bertugas dalam pengamanan KTT ASEAN ke-42 sudah siap dan berada di pos penugasan masing-masing. Termasuk diantaranya alat utama sistem persenjataan. Baik kapal perang maupun pesawat tempur. ”Sudah kami siapkan pesawat tempur di Kupang maupun di (Lanud TNI AU) Hasanuddin. KRI juga kami siapkan ada tujuh KRI,” jelas orang nomor satu di TNI tersebut.

Yudo sudah memeriksa semua venue penyelenggaraan agenda besar tersebut. Usai TFG kemarin, panglima TNI didampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto melihat langsung kesiapan pengamanan di beberapa titik. Mulai Hotel Meruorah yang menjadi venue utama, Hotel and Resort Sudamala, Hotel Ayana, sampai Pelabuhan Labuan Bajo. ”Saya cek bagaimana kesiapannya, memang semuanya sudah siap,” tegas dia.

Lantaran venue utama berada di pinggir laut, Yudo menyebutkan bahwa pengamanan di laut lebih ekstra. ”Pengamanan di laut perlu diketatkan,” imbuhnya. Untuk itu, TNI mengerahkan tujuh kapal perang sekaligus. ”Semuanya sudah siap. Pengamanan darat, laut, udara, maupun di venue-venue yang sudah ditentukan kami tempatkan satuan-satuan pengamanan,” jelas dia. Untuk mengamankan agenda tersebut, TNI sudah menggeser prajurit dari beberapa daerah di luar NTT.

Sementara dalam cara TFG, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan bahwa pengamanan KTT ASEAN dipantau melalui 91 Command Center. Yang memiliki kemampuan memonitor pergerakan personel. ”Personel memakai Body Worm Camera, Handy Talky hingga alat komunikasi lain,” jelasnya.

Semua alat komunikasi itu terhubungan dengan 91 Command Center. Dia mengatakan, 91 Command Center mampu memantau kondisi kegiatan secara real time. Dengan begitu bisa dilakukan evaluasi bila diperlukan.”Kita bica cek langsung,” paparnya dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Selain itu, juga TYFG itu diperlukan untuk menyamakan pemahaman. Khususnya, terkait siapa yang berbuat apa. ”apabila ada peristiwa, bagaimana menyelesaikannya dengan jenjang-jenjang keputusan yang akan diambil,” terangnya.

Dia mengatakan, saat terdapat situasi normal, kuning, merah hingga kontijensi, seluruh anggota mengerti dan memahami apa yang harus dilakukan. ”Personil mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing,” paparnya.

Dia mengatakan, soliditas dan sinergitas yang dibangun menjadi kunci untuk mengamankan KTT ASEAN. Sehingga, penyelenggaraan benar-benar aman ”kami juga sudah siapkan antisipasi dan solusi bila ada unjuk rasa,” ujarnya.

Bila ada unjukrasa, petugas akan mengkomunikasikannya. Diharapkan kebebasan berekspresi tersalurkan, namun KTT ASEAN tidak terganggu prosesnya. ”begitu pula soal rekayasa lalu lintas di sekitar Labuan Bajo,” jelasnya.

Menurutnya, pengawalan petugas akan dilakukan untuk lalu lintas tamu negara. Namun, untuk menghindari adanya crowded, petugas melakukan rekayasa lalu lintas. ”ada beberapa titik yang jalannya tidak terlalu lebar. Bisa menimbulkan crowded bila tidak diatur,” ujarnya.

Untuk itu petugas terus berupaya mensosialisasikan rekayasa lalu lintas di sekitar Labuan Bajo. Sehingga, masyarakat diharapkan telah mengetahuinya saat KTT ASEAN digelar. ”Masyarakat terinformasi dan baha mendukung kegiatan KTT ASEAN,” jelasnya.

Di sisi lain, PT PLN (Persero) menegaskan siap menyukseskan gelaran KTT ASEAN ke-42 yang akan berlangsung pada tanggal 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, NTT. Dirut PLN Darmawan Prasodjo memimpin apel siaga kelistrikan bersama Gubernur NTT Viktor Laiskodat di Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Flores, Rangko, Nusa Tenggara Timur, Minggu (7/5). ”Gelaran KTT ASEAN di Labuan Bajo akan dipasok oleh sistem Flores dengan daya mampu 105,38 megawatt (MW) dan prediksi beban puncak saat berlangsungnya acara sebesar 89,93 MW, sehingga cadangan daya sangat mencukupi,’ terang Darmawan.

Untuk mengamankan pasokan listrik pada venue prioritas, PLN telah menyiagakan 70 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 35 unit gardu bergerak, 31 unit genset, dan 93 unit kendaraan operasional untuk memastikan keandalan pasokan selama KTT berlangsung. ‘’Di balik itu semua kita juga kerahkan lebih dari 600 petugas lapangan yang sangat mumpuni,’’ imbuh Darmawan.

Dia menambahkan, PLN juga memastikan kesiapan infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk menopang kebutuhan 282 unit kendaraan listrik delegasi dan pengamanan, serta 89 unit kendaraan operasional. ‘’PLN memastikan ketersediaan SPKLU cukup untuk memenuhi kebutuhan kendaraan listrik selama KTT ASEAN. Ada 7 unit SPKLU Ultra Fast Charging di Kantor Bupati Manggarai Barat, 1 unit SPKLU Fast Charging di Kampung Ujung, dan 100 Home Charging yang tersebar di tujuh lokasi strategis,’’ tambah Darmawan.

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa penguatan sistem kelistrikan yang PLN siapkan di Labuan Bajo lebih dari biasanya. Mulai dari penambahan cadangan daya hingga sistem interkoneksi. Darmawan melanjutkan, sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Labuan Bajo merupakan salah satu wilayah yang menjadi fokus PLN, sehingga pihaknya berkomitmen serius mempersiapkan infrastrukturnya dari sekarang. ‘’Di masa depan, kami optimistis akan lebih banyak event internasional di sini dan Labuan Bajo makin menjadi destinasi favorit bagi wisatawan yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi NTT bahkan nasional,’’ terang Darmawan.

Dirinya juga menjelaskan, selain lebih berkualitas, penyiapan infrastruktur kelistrikan di NTT ini juga dilakukan lebih cepat. Dia mencontohkan dengan persiapan KTT G20 yang berlangsung hampir satu tahun dan PLN sukses mendukung gelaran internasional itu tanpa kedip. ‘’Kini, persiapan untuk KTT ASEAN lebih cepat, hanya dua bulan. Bukan karena mengejar target, tapi karena sistem ketenagalistrikan PLN sudah tertata makin baik,’’ jelas Darmawan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengapresiasi langkah PLN dalam memastikan pasokan listrik untuk gelaran KTT ASEAN. ‘’Saya memberikan hormat dan respect dalam kesiapan kelistrikan PLN dalam mendukung KTT ASEAN di NTT ini. Kalau dulu event internasional selalu di Jakarta atau Bali, kini NTT telah siap jadi tuan rumah. Sehingga pulang dari apel ini saya bisa tidur lebih nyenyak,’’ jelas Viktor.

Dirinya juga berharap kolaborasi antara PLN dan Pemerintah Provinsi NTT dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dia menambahkan, KTT ASEAN merupakan momentum bagi NTT untuk bangkit secara ekonomi. ‘’Energi itu bukan komoditi, energi adalah infrastruktur. Bila ada energi dimanapun, pertumbuhan ekonomi akan ada di sana. Provinsi ini akan menjadi salah satu provinsi terkaya di Indonesia 15 – 20 tahun mendatang. Karena kalau renewable energy menjadi panduan untuk energi masa depan, maka NTT adalah salah satu lumbung EBT,’’ kata Viktor.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi di Labuhan Bajo. Termasuk kelancaran lalu lintas. Khususnya yakni penerbangan dari dan ke Bandara Komodo, Labuan Bajo selama masa penyelenggaraan KTT ASEAN pada 9-11 Mei 2023 mendatang.

Dikatakan Menhub, untuk menjamin pemenuhan aspek keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan baik VVIP, militer, charter, private, maupun penerbangan reguler, pihaknya telah melakukan sejumlah pengaturan. Yakni sesuai SE No 6 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 7-13 Mei 2023.

“Selama kegiatan KTT ASEAN berlangsung, kami tidak menutup akses penerbangan reguler dari dan ke Labuan Bajo. Bahkan, operasional bandara kami buka 24 jam dan ada extra flight untuk penerbangan reguler,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan penerbangan reguler dari dan ke Labuan Bajo agar memperhatikan jadwal penerbangan di tanggal tersebut. Khususnya di hari puncak kedatangan pesawat VVIP pada 9 Mei 2023 dan kepulangan pada 11 Mei 2023.

“Kami juga telah mengimbau pengelola maskapai dan bandara untuk proaktif memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada penumpang. Misal, informasi perubahan jadwal penerbangan, pembatalan, dan lain sebagainya,” tuturnya.

Agar penerbangan reguler tetap dapat beroperasi dari dan ke Bandara Komodo, lanjut dia, juga dilakukan pengaturan khusus pesawat VVIP. Yakni seluruh pesawat VVIP negara anggota ASEAN akan parkir menginap di Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. Tepatnya di apron utara dan apron selatan.

“Di satu sisi, kami berupaya meminimalkan dampak gangguan penerbangan para tamu undangan dan delegasi. Di sisi lain, kami juga berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat masih bisa berwisata menikmati keindahan Labuan Bajo di saat penyelenggaraan KTT ASEAN,” ucapnya.

Berdasar data Ditjen Perhubungan Udara, pada periode normal terdapat maksimal 18 penerbangan PP reguler per hari rute ke/dari Labuan Bajo. Sementara, pada periode KTT ASEAN diperkirakan akan ada tambahan 16 penerbangan VVIP dan reposisi dalam sehari, khususnya di masa puncak pada 9 dan 11 Mei 2023 saat kedatangan dan kepulangan para delegasi.

Kemenhub juga telah berkoordinasi dengan operator bandara, ground handling, keimigrasian, dan pihak terkait lainnya untuk melancarkan pergerakan kedatangan dan kepulangan tamu VVIP dan delegasi. Selain itu, juga telah disiapkan pengaturan dukungan antisipasi evakuasi udara dengan menggunakan helikopter. (*)

Reporter: JP Group