PLN Batam saat ini melakukan langkah cepat untuk berkolaborasi dengan para pelanggan captive power agar mengaktifkan pembangkit yang dimiliki sebagai backup pasokan. Foto: PLN Batam untuk Batam Pos
batampos – PLN Batam tidak melakukan pengaturan tarif, sejak tahun 2017 lalu. Meskipun tarif atas gas dan bahan baku lainnya mengalami kenaikan. Sehingga, alasan inilah membuat PLN Batam mengusulan beberapa tarif di bawah nasional untuk disesuaikan.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Pengawas BP Batam, Elen Setiadi di Focus Group Discussion (FGD), dalam rangka fasilitasi ketersediaan tenaga listrik di KPBPB Batam, Jumat (26/5) di Hotel Radisson.
Elen mengatakan, usulan kenaikan tarif ini, demi PLN Batam memiliki daya dalam meningkatkan layanan. Elen bahkan mengatakan, PLN Batam memberikan jaminan, dengan kenaikan tarif maka akan meningkatkan suplai listrik kedepannya.
“PLN Batam bisa menjamin bahwa pemadaman dan sebagainya bisa dikurangi atau bahkan mungkin tidak terjadi nantinya,” kata Elen.
Elen mengatakan, kehandalan layanan PLN Batam tanpa pemadaman, dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.
“PLN Batam sudah menjelaskan, ada beberapa persoalan yang menjadi hambatan mereka untuk meningkatkan layanan,” ujar Elen.
Elen menerangkan, dari keterangan PLN Batam, ada beberapa penyebab layanan listrik tak maksimal. Salah satunya, tingginya kebutuhan listrik, dibandingkan ketersediaan. Sehingga, terjadilah pemadaman dan berbagai hal lainnya.
Atas permasalahan listrik ini, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto meminta agar PLN Batam segera mengambil langkah-langkah strategis, untuk memitigasi dampak dari kondisi tersebut.
BP Batam berkomitmen untuk mendukung penuh dan mendorong percepatan perbaikan pasokan listrik di kawasan industri yang terdampak, dan meminimalisir kemungkinan terjadinya hal serupa di masa depan.
Pertemuan FGD di Hotel Radisson ini, adalah respon atas masukan dari para pelaku usaha di Kota Batam, terkait dengan layanan PLN Batam yang dianggap mengganggu dunia usaha. (*)
batampos – Yamaha Alfa Scorpii sebagai main dealer Yamaha di Kepulauan Riau kembali mengeluarkan program Ameizing Classy khusus di bulan Mei. Dalam program ini bertabur promo menarik dan diskon harga.
Program ini dibuat oleh Main Dealer PT Alfa Scorpii khusus di bulan Mei ini. ”Dengan berbagai macam penawaran terbaik hingga diskon tambahan.
Terdapat beberapa unit Yamaha yang termasuk dalam program promo ini seperti Fazzio, Grand Filano, Gear 125. Produk-produk ini memang banyak diminati para anak-anak muda di Indonesia. Terbukti dengan adanya permintaan konsumen yang terus meningkat.
”Oleh sebab itu dibuatlah berbagai macam promo menarik dan diskon yang ber-variasi,” ujarnya.
Ia mengatakan promo yang sedang ditawarkan yaitu Ameizing Classy Untuk Anda. Untuk pembelian Yamaha Fazzio secara kredit mendapatkan bebas angsuran selama 1 bulan. Selain itu, konsumen cukup membayar Rp 2 jutaan dengan angsuran yang cukup ringan yakni sebesar 1 juta-an per bulan dan mendapakatan helm special.
Selanjutnya ada promo Grand Filano. Dimana konsumen hanya membayar Rp 2 juta-an serta membayar angsuran sebesar Rp 1 juta-an.
”Untuk Promo Yamaha Gear 125 cukup membayar Rp 1 juta-an dengan angsuran Rp. 800 Ribu-an serta mendapatkan jaket trendy.
Masih ada bonus serta tambahan banyak diskon menarik. Banyak sekali fitur unggulan yang dimiliki oleh produk-produk Yamaha di atas. Sehingga mendukung segala aktivitas dan pengalaman berkendara konsumen menjadi semakin praktis dan menyenangkan.
Untuk informasi lengkap serta info promo produk lainnya langsung kunjungi dealer Yamaha terdekat kesayangan di kota Batam atau kunjungi melalui akun Instagram Yamaha resmi yaitu “@yamahakepri”.”Dan dapatkan promo ekstra hemat belanja bersama Yamaha,” tutupnya (*)
batampos – Dinas Perhubungan Kota Batam, melalui panitia lelang resmi membuka lelang pembangunan ponton Pulau Ngenang Batam seharga Rp 1,2 miliar, Senin (29/5/2023). Proses lelang diperkirakan akan berlangsung 30-40 hari sejak dibuka.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim mengatakan panitia lelang sudah mulai mengumumkan proses lelang Ponton. Dimana lelang ini bisa diikuti oleh perusahaan yang telah memiliki izin usaha dan lainnya.
“Hari ini, Pokja sudah mulai membuka lelang untuk proyek Ponton senilai Rp 1,2 miliar,” ujar Salim.
“Mudah-mudahan proses lelang lancar, jadi pembangunan bisa dilakukan bulan Juli,” jelasnya.
Sebelumnya, Dishub Batam meminta pendampingan pembangunan ponton di Pulau Ngenang ke Kejaksaan Negeri Batam. Permintaan itu dilakukan karena Ponton termasuk ke dalam proyek strategis daerah (PSD).(*)
Menteri Sosial Tri Risma Harini saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/23). Rapat membahas anggaran Kementerian Sosial 2022/2023. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS
batampos – Kemensos mencatat persentase penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia terus naik. Tahun 2022, angkanya mencapai 10,48 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Kenaikan ini pun turut disertai permasalahan-permasalahan pada lansia yang terus coba ditangani pemerintah.
Pada puncak peringatan hari lanjut usia nasional (HLUN) yang diselenggarakan di Kantor Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Senin (29/5), Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyalurkan bantuan untuk lansia dengan total Rp 23,89 miliar. Bantuan diberikan untuk berbagai hal yang menunjang daya hidup lansia di sana. Baik dari aspek kesehatan, sosial, hingga modal ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Risma turut membeberkan sejumlah permasalahan terkait lansia yang ditemukannya. Diantaranya, risiko kebutaan karena katarak, tak memiliki akta nikah, hingga ditelantarkan oleh anaknya.
Terkait katarak, menurutnya, seringkali para lansia ini enggan berobat lantaran takut dioperasi dan tak punya uang. Padahal ini termasuk penyakit serius yang harus segera ditangani karena berisiko menyebabkan kebutaan.
Oleh sebab itu, Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengadakan operasi katarak gratis. Pada puncak HLUN ke 27 ini, setidaknya 427 penderita katarak di Dharmasraya tengah menjalani operasi katarak. “Ini bukan seremonial, tapi setiap bulan pasti melakukan operasi ini,” ujarnya.
Kemudian, tak tercatatkannya perkawinan para lansia ini. Sehingga, mereka difasilitasi untuk menjalankan isbat nikah. Menurut Risma, tak memiliki surat nikah ini berdampak sangat besar. Terutama, untuk status anak-anak mereka.
Sebagai informasi, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat dipilih sebagai tuan rumah HLUN karena tingginya angka pernikahan siri pada lanjut usia.
“Kalau dia tidak ada surat nikah, tentu dia tidak ada KK. Nah, saya memikirkan itu,” ungkapnya. Karena ketidakjelasan ini pula, lanjut dia, bahkan ada laporan soal pernikahan sedarah.
Permasalahan lainnya, banyak kasus penelantaran orang tua oleh anaknya. Bahkan, pada kasus yang baru ditemuinya, ada seorang nenek-nenek yang ditelantarkan di gorong-gorong.
Dia menekankan, bahwa hal itu tak boleh terjadi lagi. Jika memang tak mampu secara finansial merawat orang tuanya, maka dia meminta agar mereka menghubungi Kemensos.
“Itu durhaka sekali. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa berjalan tanpa bantuan orang tua,” tegasnya.
Selain itu, untuk menumbuhkan rasa toleransi dan kasih sayang pada lansia, Kemensos membentuk duta lanjut usia (lansia). Anggotanya, siswa SD dan SMP yang ada di sana. Rencananya, program ini akan ditularkan ke daerah-daerah lain di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Risma juga sempat melakukan video conference dengan para lansia yang berada di 11 kecamatan di Dharmasraya. Menariknya, saat berbincang dengan salah satu lansia, alih-alih menyampaikan keluh kesah, sang kakek malah minta Risma jadi mensos seumur hidup.
“Assalamualaikum Ibu Menteri Sosial yang saya sayangi. Permintaan saya bu, Ibu jadi Menteri Sosial seumur hidup,” tutur Sofyan SK, Lansia asal Koto Besar.
Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, berkat Risma, pria 77 tahun itu kini merasakan betul perhatian untuk para lansia. “Kami rasakan betul kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya yang sudah di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun, anak ibu ini masih diberi susu,” sambungnya.
Kemensos memang mempunyai beragam program bantuan untuk lansia. Mulai dari permakanan khusus lansia, pembangunan taman ramah lansia, hingga program rumah sejahtera terpadu. (*)
batampos – Seorang pemuda nekat mencuri ponsel (HP) milik pekerja di tempat hiburan Batu 15 Tanjungpinang Timur. Karena aksinya itu, pemuda insial RA kena ciduk polisi. Awalnya, pelaku berniat minum-minum (mabuk). Tiba di lokasi, pelaku memesan minuman kepada pekerja tempat hiburan tersebut.
Foto: Yusnadi Nazar / Batam Pos Pelaku diperiksa polisi.
Saat menemani pelaku, pekerja (korban) ke kamar kecil meninggalkan HP di atas meja minuman. Punya kesempatan, pelaku langsung membawa kabur HP milik pekerja.
“Saat korban kembali dari kamar kecil, HP nya sudah hilang, pelaku kabur,” ungkap Kasu Humas Polresta Tanjungpinang, Iptu Giofany, Selasa (30/5).
Setelah menerima laporan, Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Timur melakukan penyelidikan. Pelaku RA berhasil diciduk polisi di Perumahan Pondok Akasia, Jalan Ganet Tanjungpinang, Sabtu (27/5).
Selain pelaku, lanjut Giofany, polisi juga mengamankan barang bukti HP milik korban serta satu motor yang digunakan pelaku saat beraksi.
“Dia (pelaku) mengakui perbuatannya. Dia mengaku khilaf sudah mencuri,” terangnya.
Atas perbuatannya, pelaku RA dijerat Pasal 363 KUHP, tentang Pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. (*)
batampos – Harga beberapa jenis sayur di Pasar Bintan Center, Tanjungpinang mengalami kenaikan sejak dua pekan terakhir. Saat ini harga yang paling tinggi adalah sayur sawi yang dijual sampai Rp 24 ribu per kilogram (Kg), sementara harga normalnya hanya Rp 16 ribu per Kg.
Foto : Peri Irawan/Batam Pos Pedagang sayur di Pasar Bintan Center, Amin melayani pembeli, Selasa (30/5/2023)
Salah satu pedgaang sayur di Pasar Bintan Center, Amin mengatakan kenaikan harga sayur sudah terjadi sejak dua pekan belakang.
Kenaikan itu diakibatkan kurangnya pasokan dari petani lokal. Dan harga beli dari pemasok juga naik sampai Rp 20 ribu per Kg.
“Yang masih mahal itu semua jenis sawi. Sawi manis dan sawi minyak, Rp 24 ribu sekilo,”kata Amin, di Selasa (30/5).
Selain sawi, Amin menyebut sayur bayam dan kangkung juga mengalami kenaikan. Sekarang kangkung dijual Rp 12 ribu dan bayam Rp 16 ribu, biasanya kedua sayur ini dijual Rp 8-10 ribu per Kg.
“Yang mulai turun itu kacang panjang, selebihnya masih mahal,” ucapnya.
Biasanya kondisi harga sayur mahal itu bisa bertahan sampai 3 pekan bahkan 1 bulan, setelah itu baru berangasur turun karena pasokan dari petani sudah mulai banyak.
“Biasanya ini bisa bertahan 3 minggu, kadang sampe satu bulan,” terangnya.
Amin menyebut banyak juga pembeli yang kaget dengan kenaikan harga sayur saat ini, namun bagi warga yang berjualan makanan dan butuh sayur tetap beli walaupun mahal.
“Kalau penjual bakso. Yang punya warung di rumah tetap beli karena mereka butuh,” ucapnya.
Salah satu pembeli, Ratna mengeluhkan sekarang banyak bahan kebutuhan jualanya mengalami kenaikan. Yang semula hanya harga ayam potong, sekarang sayuran juga naik.
“Pusing sekarang sayur ikutan naik, kalau jualan mie terpaksa sayurnya dikurangi,” ucapnya. (*)
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. (Luqman Hakim/Antara)
batampos – Isu dugaan bocornya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu terus bergulir dan memantik reaksi banyak kalangan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD meminta dugaan itu ditelusuri.
Mahfud mengaku tidak yakin putusan tersebut sudah tersebar ke luar. Namun, jika hal itu terjadi, dia menyatakan sudah meminta MK mencari sumber kebocoran tersebut. Sebab, putusan MK bersifat rahasia bila belum dibacakan oleh hakim dalam sidang.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Mahfud dalam rapat koordinasi terkait pemilu di The Westin Jakarta, kemarin siang (29/5). Dalam paparannya, Mahfud menyebut bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan MK.
”Saya tadi memastikan ke MK, apa betul itu sudah diputuskan, (jawabannya) belum,” ujarnya. Menurut dia, bocoran putusan yang pertama kali disampaikan oleh Denny Indrayana itu hanya analisis pihak luar.
Menurut Mahfud, analisis itu bisa saja muncul saat orang di luar MK melihat dan menilai sikap para hakim. ”Lalu dianalisis sendiri,” kata dia. Faktanya, pejabat asal Madura itu menyatakan, belum ada putusan apapun terkait sistem pemilu. ”Jadi, belum ada keputusan yang resmi. Sudah diputus sekian, enam banding tiga atau lima banding empat dan sebagainya. Itu belum ada,” beber pejabat yang pernah bertugas sebagai Ketua MK itu.
Namun demikian, Mahfud menyatakan bahwa MK tidak boleh tinggal diam jika memang ada yang bocor. Sebab, putusan MK tidak boleh bocor. ”Kalau betul (putusan) itu bocor, itu salah,” imbuhnya. Dalam kondisi itu, dia tegas menyebut, yang salah adalah sumber kebocoran tersebut. ”Saya tadi sudah ke MK, supaya diusut siapa di dalam yang sudah bicara itu, kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor. Tapi, bisa jadi tidak bocor juga,” jelas dia.
Lantaran MK memastikan belum ada putusan, Mahfud mengajak semua pihak menunggu. ”Tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi, tidak boleh sebuah putusan belum diketok bocor ke orang,” ujarnya. Bagi penyelenggara pemilu, lanjut Mahfud, tidak perlu ada yang dirisaukan. ”Terbuka atau pun tertutup itu sama saja secara teknis administrasi,” imbuhnya. Apalagi sampai saat ini KPU belum mencetak surat suara.
Di Istana Negara, Mahfud kemabali menegaskan bahwa kebocoran putusan itu tidak boleh terjadi. Bahkan dia menyatakan bahwa isu ini memenuhi syarat untuk direspon polisi. “Karena termasuk pembocoran rahasia, tidak boleh dibuka ke publik. apalagi MKnya sendiri belum rapat,” bebernya.
Mahfud menegaskan bahwa informasi dari MK, kesimpulan dari masing-masing pihak yang berperkara baru besok (31/5). “MKnya sendiri kredibilitasnya rusak kalau ada orang dalam bercerita sesuatu. Apalagi tidak benar,” ujarnya.
Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro juga turut berpendapat. Dia menyatakan selama belum ada putusan MK maka UU Pemilu yang berlaku adalah UU Nomor 7 Tahun 2017. UU tersebutlah yang harusnya menjadi pegangan hingga ada putusan MK.
“Kita serahkan pada putusan MK. Bagaimana mereka akan membuat putusan dan peritmbangan atas putusan itu dan dikatikan dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu,” katanya. Jika nanti ada perubahan sistem pemilu dari hasil putusan MK, Juri meminta agar KPU yang akan menentukan. Namun dia menegaskan pemerintah tidak akan masuk campur tangan dalam pengaturan pelaksanaan pemilu. “Termasuk di dalam mengatur sistem pemilu,” imbuhnya.
Terkait kebocoran informasi ini, KSP menghargai adanya standar yang dimiliki MK untuk menyikapi informasi ini. Namun dia kembali menegaskan bahwa informasi ini belum valid sampai adanya keputusan dari MK.
Menurutnya Presiden Joko Widodo telah mendengar kabar ini. Respon Jokowi menurutnya sama dengan apa yang dia lontarkan. Yakni tidak ada intervensi dari pemerintah dan menghormati setiap keputusan.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pihaknya memerhatikan perkembangan situasi. Termasuk yang bersumber dari berita. Namun, Polri belum mengambill sikap terkait dengan polemik bocoran putusan MK tersebut.
”Kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kami laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas,” kata dia. Jika terbukti terjadi peristiwa pidana, dia memastikan Polri akan menindaklanjuti.
Sementara itu, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan pihaknya mencermati isu yang berkembang. Soal dugaan kebocoran, dia belum bisa berspekulasi. Namun, MK akan membahas secara internal untuk menentukan sikapnya. “Akan dibahas secara internal dulu, apa kira-kira langkah terbaik terkait hal ini,” ujarnya.
Fajar sendiri mengaku tidak mengetahui sumber pernyataan Denny. Apalagi, dalam pantauannya, proses persidangan baru sampai tahap penyerahan kesimpulan masing-masing pihak maksimal 31 Mei besok.
Adapun putusan, akan disampaikan usai hakim menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) setelah penyerahan kesimpulan. Lalu kapan putusan dibacakan? Fajar menyebut sangat bergantung pada sejauh mana proses di RPH. “Tidak ada pola yang baku (berapa hari), sesuai dengan dinamika pembahasan dan pengambilan keputusan saja,” jelasnya.
Mantan Ketua MK Jimly Ashiddiqie mengkritik tindakan Denny Indrayana. Dia menilai, apa yang disampaikan Denny tidak pantas karena di luar kapasitasnya. Apalagi yang disampaikan adalah rumor. “Seharusnya orang luar tidak buat konklusi sebelum perkara tuntas disidang. Rumor bukan fakta,” ujarnya.
Kalaupun rumor itu benar, lanjut dia, yang dilakukan Denny tetap tidak dapat dibenarkan. Sebab, putusan pengadilan bagian dari rahasia negara. Jimly meyakini Denny memahami aturan itu. “Denny Indrayana sebagai pengacara mesti tahu ini rahasia, maka dia pantas disanksi,” tuturnya.
Kritik juga dilontarkan PDI Perjuangan (PDIP). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menyesalkan pernyataan Denny Indrayana yang disampaikan tanpa menyebut sumber yang jelas. “Bapak Denny telah menciptakan suatu spekulasi politik tertentu yang sama sekali itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin.
Hasto mengatakan, Denny harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya terkait narasi bahwa MK sudah memutuskan sistem pemilu dengan proporsional tertutup. Menurut dia, semua pihak lebih baik menunggu keputusan MK, dan tidak perlu menciptakan suatu spekulasi politik yang tidak perlu.
Terkait sistem kepemiluan , dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu menjelaskan, PDIP siap dengan kondisi apa pun. Sebab, partai berlambang banteng moncong putih itu selalu mendorong pelembagaan partai. Karena cara itu, PDIP mampu menghadirkan stok kader terbaik untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan.
Hasto mencontohkan sosok seperti Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo, yang terlahir dari proses pelembagaan partai dengan kaderisasi. “PDIP selalu siap. Baik pemilu legislatif dengan sistem terbuka maupun tertutup. Kami sendiri mendorong proporsional tertutup, tetapi kami juga siap apa pun yang diputuskan oleh MK,” tegasnya.
Denny sendiri memberikan klarifikasinya, kemarin. Mantan Wamenkumham itu mengatakan, dibukanya informasi yang dia terima sebagai bentuk advokasi. Oleh karenanya, dia membawa isu tersebut ke publik. “Ini bentuk advokasi publik agar MK tetap pada rel penjaga konstitusi,” ujarnya.
Denny tidak ingin, MK menjadi lembaga politik pembuat norma. Baginya, pilihan sistem pemilu bersifat open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Artinya, kewenangan ada pada pembentuk UU untuk memutuskan.
Dia juga menyebut cara kerjanya mengikuti pola yang dilakukan Mahfud MD. Di mana berbagai persoalan hukum kerap dibawa ke publik. Cara itu dinilai efektif untuk membuka diskursus. “Ingat, no viral no justice,” terangnya.
Terpisah, mantan Ketua Umum Partai Demokrat ikut berkomentar soal polemik dugaan kebocoran MK. Anas menyindir statment SBY yang menilai perubahan sistem bisa mengakibatkan chaos politik. (*)
Ilustrasi: Orang tua mendatangi sekolah untuk mendaftarkan anaknya masuk sekolah negeri, Senin (6/6). F.Dalil Harahap
batampos – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Batam meminta sekolah negeri, maupun pemerintah daerah tidak menerima murid melebihi kapasitas di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Batam 2023.
Sebab, jika melebihi kapasitas, dapat mengganggu konsentrasi, kenyamanan anak-anak dalam belajar.
“Janganlah menerima peserta didik di atas batas maksimal daya tampung kelas. Perhatikan masa depan anak, buatlah mereka nyaman dalam belajar. Sehingga dapat menyerap ilmu dengan baik,” kata Sekretaris BMPS, Dian Nursalih Budi kepada Batam Pos, Senin (29/5).
Dian juga meminta, sekolah negeri mempertimbangkan tidak memberlakukan sistem sif. Sistem pembagian sif pagi dan siang ini, dapat mempengaruhi jam pembelajaran siswa.
“Jangan sampai sekolah ini hanya sebagai formalitas saja yang tidak memperhatikan kualitas. Jika daya tampung sudah tidak mencukupi lagi, sekolah swasta siap menampungnya,” ujar Dian.
Di PPDB kali ini, BMPS berharap kepada masyarakat Kota Batam, terutama bagi yang berkecukupan, agar dapat mendaftarkan putra putrinya ke sekolah swasta.
Dian mengatakan, banyak sekolah swasta yang memiliki kelebihan, dibandingkan sekolah negeri. Kelebihan-kelebihan itu seperti, kapasitas peserta didik dalam satu rombongan belajar rata rata 25 siswa, ekstrakurikuler yang lengkap, fasilitas sangat yang menunjang kegiatan pembelajaran anak, dan masih banyak yang lainnya.
“Kami berharap pemerintah Kota Batam yang diwakili Dinas Pendidikan dapat memantau PPDB tahun ini,” ujarnya.
Saat ditanya sistem PPDB tahun ini, dibandingkan tahun lalu. Dian mengatakan, tidak ada perubahan di sistem PPDB bagi sekolah swasta.
“BMPS memberikan keleluasaan kepada tiap sekolah swasta, dalam Penerimaan Peserta didik Baru. Mereka bisa memulai PPDB jauh jauh hari, sebelum PPDB sekolah negeri dibuka,” ujar Dian.
Ada sekolah swasta yang sudah penuh, ada juga yang masih kosong. Sekolah swasta, kata Dian siswa per rombelnya tidak banyak. Sehingga, beberapa sekolah swasta, sudah penuh meskipun PPDB sekolah negeri belum dibuka.
“Terkait kebijakan SPP dan sumbangan lainnya untuk sekolah swasta, BMPS juga tidak memberikan aturan khusus. Hal ini diserahkan ke sekolah swasta masing-masing juga,” ungkapnya. (*)
batampos – Harga telur ayam masih tinggi di Batuaji dan Sagulung. Per papan harganya masih bertengger diangka Rp 55 ribu hingga Rp 59 ribu. Lonjakan harga terlur ayam dari harga normal ini tentu jadi keluhan masyarakat karena sudah cukup lama berlangsung.
Warga berharap agar pemerintah daerah bisa menekan lonjakan harga telur ayam ini.
“Hampir semua rumah mengandalkan telur untuk lauk harian. Tapi telur semakin mahal saja. Semoga ini diperhatikan biar ada jaminan harga yang stabil,” ujar Marlina, warga Batuaji.
Agus, pedagang di pasar barang sembako di Fanindo Batuaji mengatakan, kenaikan harga telur ini sudah berlangsung sebulan. Saat dia menerima pesanan telur ayam dari agen harganya memang sudah cukup tinggi.
“Dari sana memang sudah segitu harganya. Agak tinggi memang sekarang harga telur,” ujar Agus.
Sejumlah anggota DPRD Bintan melakukan aksi walk out usai mempertanyakan proses pemilihan calon wakil bupati Bintan yang dinilai berlarut-larut saat rapat paripurna penyampaian ranperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD Bintan tahun 2022 di kantor DPRD Bintan, Bintan Buyu pada Senin (29/5/2023). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Sejumlah anggota dewan Bintan dari 3 fraksi di DPRD Kabupaten Bintan melakukan aksi walk out.
Aksi walk out terjadi saat rapat paripurna penyampaian ranperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD Bintan tahun 2022 di kantor DPRD Bintan, Bintan Buyu pada Senin (29/5/2023).
Kejadian bermula sesaat setelah Wakil Ketua I DPRD Bintan, Fiven Sumanti membuka sidang paripurna dengan dihadiri Bupati Bintan, Roby Kurniawan dan pejabat Forkopimda Bintan serta kepala OPD Pemkab Bintan.
Ketua Fraksi Demokrat, Zulkifli melakukan interupsi untuk mempertanyakan proses pemilihan calon wakil bupati Bintan.
Interupsi serupa dilakukan anggota dewan dari Fraksi PKS, M Toha.
Melihat suasana agak memanas, anggota dewan dari Fraksi NasDem, Mirwan mengusulkan rapat paripurna ditunda 30 menit.
Hal ini untuk memberikan kesempatan antara partai pengusung dan Bupati Bintan duduk bersama membahas pencalonan wakil bupati Bintan di luar ruang rapat paripurna.
Akan tetapi, pimpinan rapat paripurna yang juga Ketua Partai Golkar Bintan, Fiven Sumanti memutuskan rapat paripurna tetap dilanjutkan.
Tidak lama kemudian, sekira 12 anggota dewan dari 3 fraksi di DPRD Bintan melakukan aksi walk out.
Ketua Fraksi Demokrat yang juga Ketua Partai Demokrat Bintan, Zulkifli mengatakan, proses pemilihan calon wakil bupati Bintan sudah berlarut-larut dan saat ini stagnan.
Dia mengaku sudah menyurati Bupati Bintan namun tidak mendapat tanggapan.
Menurut dia, semua partai pengusung pasangan Apri Sujadi dan Roby Kurniawan pada Pilkada 2019 lalu telah menyerahkan surat rekomendasi DPP terkait usulan nama calon wakil bupati Bintan. Hanya, Partai Golkar yang belum menyerahkan surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar.
Dia pun meminta kepastian terkait mau tidaknya calon wakil bupati Bintan untuk mendampingi Bupati Bintan. Kalaupun tidak memerlukan wakil, dia meminta agar disampaikan.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyampaikan, sampai saat ini dirinya masih menunggu surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar.
Sekretaris Partai Golkar Bintan ini pun telah meminta Ketua Partai Golkar Bintan untuk menjemput surat rekomendasi dari DPP ke Jakarta.
“Kalau sudah dapat suratnya, kita lanjutkan prosesnya,” kata dia.
Disinggung soal kejadian ini hingga membuat sejumlah anggota dewan melakukan aksi walk out, Roby menyayangkannya.
Menurutnya, kejadian ini tidak seharusnya terjadi karena bisa mengorbankan rapat paripurna yang sedang berlangsung.
Ketua Partai Golkar Bintan, Fiven Sumanti yang juga Wakil Ketua I DPRD Bintan, menyampaikan, permohonan maaf atas kejadian ini karena ada miskomunikasi terkait pencalonan wakil bupati Bintan.
Dia menegaskan, Partai Golkar menyetujui dua nama calon wakil Bupati yang diajukan yakni Ahdi Muqsith dari Partai Demokrat dan Dhenok Puspita Sari dari PKS.
Dua nama calon tersebut telah diteruskan ke Partai Golkar Kepri, lalu ke DPP.
“Setelah ditunggu, suratnya akan dikirim ke Pak Roby. Namun, ternyata beliau belum menerima suratnya. Akhirnya, beliau minta saya datang ke DPP untuk mengambil suratnya,” kata dia.
Disinggung terkait langkahnya tetap melanjutkan rapat paripurna, dia menjelaskan, rapat paripurna sudah dibuka terlebih jumlah anggota dewan yang hadir sudah kuorum. Sehingga dia memutuskan rapat dilanjutkan karena menghargai forum yang hadir.
Dia tidak mengetahui sejak awal akan terjadi hal ini. Dia tahu setelah adanya interupsi sesaat setelah rapat paripurna dibuka.
“Setelah sidang dibuka ada instrupsi. Tapi, interupsi tidak mempengaruhi jalannya rapat paripurna,” kata dia.
Terkait interupsi, dia menghargainya karena hak anggota. Namun dia menyayangkan hal ini terjadi dalam forum paripurna karena seharusnya sebelum paripurna dibuka, bisa dibicarakan di luar ruang rapat dengan duduk bersama. (*)
