batampos – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan, dugaan kasus korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terjadi saat masa kepemimpinannya. Ia menegaskan, saat dirinya menjabat Mensos menggantikan Juliari Peter Batubara, bansos yang diberikan berupa uang tunai.
Pernyataan ini disampaikan Risma usai usai kantornya digeledah tim penyidik KPK, pada Selasa (23/5) kemarin. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari alat bukti kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras tahun 2020-2021.
“Sehingga saat ada perintah itu bukan dari bapak presiden untuk saya memberikan bansos beras di 2021. Itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya memegang arahan bapak presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu bentuk uang. Itu saya pegang, jadi saya tolak, makanya 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos,” kata Risma di kantor Kemensos RI, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu (24/5).
“Saya tidak tahu di tempat lain ya, clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain, saya tidak mau ngomong. Nanti teman-teman tahu sendiri dimana,” sambungnya.
Mantan Wali Kota Surabaya ini lantas meminta para jajarannya di Kemensos untuk menjauhi praktik korupsi. Ia pun menganjurkan untuk bisa berpuasa, jika merasa kurang dalam pendapatan.
“Demi Allah saya bersumpah, artinya pertanggungjawaban saya itu bukan hanya kepada manusia atau masyarakat di Indonesia sekarang ini menteri, dulu di Surabaya. Tapi juga kepada tuhan, kepada Allah, karena itu saya selalu sampaikan kepada teman-teman, makanya saya ngomong kalau kita kurang ayok kita puasa. Saya temenin puasa. Saya sampaikan begitu ke teman-temam,” ucap Risma.
Menurut Risma, anggaran yang dipegang Kemensos RI merupakan bansos untuk rakyat yang membutuhkan. Karena itu, ia mengaku selalu mengingatkan para anggotanya untuk menghindari praktik korupsi.
“Jangan melakukan, menyakiti, apalagi ini hak orang teraniaya, yang doanya, di agama saya paling cepat dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah,” tegas Risma.
Sebelumnya, KPK membenarkan melakukan penggeledahan di Kementerian Sosia (Kemensos). Upaya paksa penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020 – 2021. “Benar, ada kegiatan (penggeledahan) dimaksud,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi Selasa (23/5).
Ali tidak menjelaskan secara rinci terkait ruangan mana yang saat ini tengah digeledah tim penyidik di kantor Menteri Sosial (Mensos) Risma Trimaharini itu. Namun, upaya paksa penggeledahan itu dilakukan untuk mencari alat bukti kasus korupsi yang saat ini tengah disidik KPK.
Dalam proses penyidikan ini, KPK sebelumnya mencegah enam pihak ke luar negeri, dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kemensos. Salah satu pihak yang dicegah diduga mantan Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta, Kuncoro Wibowo.
Selain Kuncoro, KPK juga turut mencegah Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP), Ivo Wongkaren; Direktur Komersial PT BGR, Budi Susanto; VP Operation PT BGR, April Churniawan; Ketua Tim Penasihat PT PTP, Roni Ramdani dan General Manager PT PTP Richard Cahyanto.
Ali menjelaskan, pencegahan ke luar negeri itu dilakukan selama enam bulan ke depan, sampai Juli 2023. Upaya pencegahan ini dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan dugaan korupsi penyaluran bansos beras di Kemensos RI.
“Pertimbangan cegah ini dilakukan antara lain agar para pihak dapat hadir memenuhi panggilan Tim Penyidik sesuai dengan jadwal yang ditentukan,” tegas Ali.
KPK sebelumnya mengaku tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun anggaran 2020-2021. Penyidikan baru ini, merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat.
Meski demikian, KPK belum membeberkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dalam penyidikan kasus ini. Lembaga antirasuah akan mengumumkannya ke publik, apabila rangkaian proses penyidikan dianggap telah cukup bukti. (*)
Reporter: JP Group
